Acara ini dihadiri langsung Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, didampingi Wakil Bupati Ahmad Kholid, jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Ischak Maulana Rohman memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia menegaskan, kehadiran kantor imigrasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya Kantor Imigrasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain memperkuat layanan publik, keberadaan kantor imigrasi juga dinilai strategis dalam mendukung iklim investasi, khususnya melalui pengawasan tenaga kerja asing di tengah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang pada 2025 mencapai 5,92 persen.

Pemerintah daerah juga menyiapkan rencana pembangunan kantor permanen di sekitar Terminal Slawi, mengingat saat ini layanan masih menempati gedung sementara sebagai bagian dari penguatan layanan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Yudistira, menyampaikan dalam sambutannya bahwa berdirinya kantor ini adalah bentuk implementasi arahan Direktur Jenderal Imigrasi agar institusi memberikan dampak nyata bagi rakyat.

“Dukungan penuh dari Pemkab Tegal menjadi faktor kunci sehingga kantor ini bisa hadir dalam waktu singkat. Kami mengapresiasi kinerja tim yang dipimpin Bapak Purbo Satrio dalam membangun sistem jaringan keimigrasian dengan cepat,” ungkap Yudistira.

Kantor Imigrasi Tegal juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Adonia Footwear terkait Kerja Sama Pelatihan Bahasa Asing melalui program Imigrasi Mengajar Untuk Masyarakat. Melalui program ini, pihak Imigrasi akan terlibat aktif dalam memfasilitasi pelatihan bahasa asing bagi masyarakat dan karyawan industri lokal.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Purbo Satrio, menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip pelayanan prima dan berintegritas. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.

Dengan hadirnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mengakses layanan keimigrasian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, kenyamanan, serta kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan.

Nur Muktiadi

The post Kantor Imigrasi Kini Hadir di Kabupaten Tegal, Urus Paspor Makin Dekat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan layanan Paspor Simpatik yang berlangsung di Gedung Weeskamer Kota Lama Semarang ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto menyampaikan, kegiatan layanan Paspor Simpatik hari ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB, yang merupakan salah satu rangkaian menyambut Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024.

“Jika pendaftaran reguler (biasa) masyarakat diharuskan mendaftar melalui M-Paspor, melalui program ini masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri melalui google form yang sebelumnya sudah disebarkan, dan otomatis masuk ke dalam kuota permohonan,” ungkap Is Edy kepada awak media di Gedung Weeskamer Kota Lama Semarang, Sabtu (3/8/2024).

Is Edy menyebut, layanan ini ditujukan untuk masyarakat yang mau mengajukan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor yang habis masa berlakunya, halaman penuh, dan penggantian ke paspor elektronik.

“Program ini merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami hadir untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik Keimigrasian,” kata Is Edy.

Menurutnya, program Paspor Simpatik seperti ini juga bakal digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga masyarakat secara luas bisa merasakan pelayanan tersebut.

The post Melalui Layanan Paspor Simpatik Kemenkumham Jateng Mudahkan Pelayanan Masyarakat, Ada 300 Kuota dalam Sehari appeared first on SuaraBaru.id.

Program besutan Kanwil Kemenkumham Jateng itu dinilai memudahkan masyarakat yang ingin menerima layanan pembuatan maupun penggantian paspor.

Jika pendaftaran reguler atau biasa masyarakat diharuskan mendaftar melalui M-Paspor, melalui program Lapor Gayeng ini masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri melalui google form yang telah disediakan, dan otomatis masuk ke dalam kuota permohonan.

Kemudahan yang diberikan mengundang minat pengunjung mall maupun masyarakat yang sebelumnya telah mengetahui program ini. Terlihat antrian panjang mengular di lantai dasar Mall Artos Magelang.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kadiv Keimigrasian Is Edy Eko Putranto mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Penyelenggaraan layanan paspor simpatik ini merupakan salah satu inovasi terkini dari Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng sebagai bagian dari upaya mendekatkan dan menghadirkan Imigrasi khususnya layanan paspor di tengah-tengah masyarakat,” katanya mewakili Tejo Harwanto.

Aminah, salah seorang pengunjung yang membuat paspor untuk keperluan umroh mengungkapkan, kegiatan semacam ini dirasa mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan paspor.

“Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat yang akan mencari paspor karena hambatan waktu dan sebagainya, sangat membantu. Kalau bisa diadakan juga di kota- kota lainnya,” ungkap wanita asal Pakis Magelang itu.

Harapannya program Kemenkumham Jateng ini bisa digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga masyarakat secara luas bisa merasakan pelayanan tersebut.

Program inisiasi Kanwil Kemenkumham Jateng ini dirangkaikan dengan sosialisasi tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Jumiyo, Analis Keimigrasian Ahli Madya.

Diketahui, Lapor Gayeng ini merupakan layanan gabungan dari 6 Kantor Imigrasi (Kanim) di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yakni Kanim Semarang, Kanim Surakarta, Kanim Pemalang, Kanim Pati, Kanim Cilacap, dan Kanim Wonosobo yang bekerja sama dengan pihak terkait (Bank BSI dan Mall Artos).

“Program ini terlaksana dengan dukungan dari seluruh Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah dan para pihak yang membantu terselenggaranya layanan paspor simpatik di Mall Artos ini,” kata Kakanwil Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Selain eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2024 ini kegiatan serupa juga akan dihadirkan di lima Karesidan lain di Jawa Tengah.

Ning S

The post Jajaran Imigrasi Gelar Layanan Paspor Simpatik “Lapor Gayeng” appeared first on SuaraBaru.id.

Lokasi baru untuk layanan pembuatan paspor itu sementara berpindah di ULP Kantor Imigrasi kompleks GOR Manunggal Jati, Jalan Taman Majapahit No 1, Pedurungan.

Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Muhammad Tirta Mandala menjelaskan pemindahan layanan berlaku sementara.

“Karena ada renovasi di Kantor Layanan Imigrasi Krapyak sementara menggunakan gedung di ULP Kantor Imigrasi kompleks GOR Manunggal Jati,” kata dia, Selasa 14 November 2023.

Tirta Mandaa menjelaskan bila pemindahan sementara layanan dilakukan sejak 1 Oktober 2023.

“Targetnya renovasi gedung Kantor Layanan Imigrasi Krapyak selesai akhir tahun 2023. Sehingga awal tahun kita akan kembali kesana, mudah-mudahan secepatnya.

Meski terjadi pemindaha layanan untuk sementara, layanan cepat dan baik pada masyarakat tetap dilakukan.

Mulai dari petugas keamanan (Satpam), petugas layanan di beberapa lini sigap membantu agar proses layanan bisa cepat.

Dalam ULP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Majapahit itu sejumlah tambahan layanan diberikan kepada masyarakat.

Misalnya ada air minum gratis, kopi, hingga tempat bermain untuk anak-anak, selain itu terdapat Masjid tepat di depan kantor.Tirta Mandala menambahkan, untuk dapat layanan, masyarakat bisa mendaftar secara daring atau online dengan mengunduh aplikasi M-Paspor di Google Play Store.

Diaz Aza

The post Layanan Paspor Imigrasi Semarang Krapyak Pindah Sementara ke Lokasi Baru di Jalan Majapahit appeared first on SuaraBaru.id.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ini menyediakan mobil paspor keliling yang diberi nama Semar Paling Paten atau Imigrasi Semarang Parpor Keliling kota dan kabupaten.

Diketahui, inovasi terbaru dari Kanim Semarang itu diresmikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr A Yuspahruddin yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hakim Kanim

Yuspahruddin mengatakan, kegiatan ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian salah satu core value ASN Berakhlak, yakni berorientasi pada pelayanan.

“Kedua kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat,” kata Yuspahruddin, Jumat (11/11/2022).

“Ini merupakan wujud pengimplementasian salah satu core value ASN Berakhlak. Artinya ini telah berorientasi pada pelayanan,” tandasnya.

Dikatakan, salah satu lingkup orientasi pada pelayanan adalah mobil si Semar Paling Paten ini. “Mudah-mudahan kendaraan ini bisa bermanfaat untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih dimudahkan,” imbuhnya.

Menurut Yuspahruddin, pembangunan masjid juga merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan.

“Dengan adanya tempat ibadah yang representatif, para pengguna layanan yang ingin beribadah sembari menunggu dapat mendapatkan ketenangan dan kenyamanan,” ujarnya.

Ning Suparningsih

The post Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Sediakan Mobil Paspor Keliling appeared first on SuaraBaru.id.

“Masa berlaku paspor 10 tahun tersebut hanya diberikan kepada WNI  yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu lima tahun,”kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II  Non- TPI Wonosobo Ari Widodo di sela-sela acara Sosialisasi Kebijakan Keimigrasian Kemudahan Pemberian Izin Tinggal dan Sosialisasi Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 di Magelang, Rabu ( 9/11/2022).

Ari mengatakan, khusus bagi anak berkewarganegaraan ganda , masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga anak  tersebut diwajibkan memilih kewarganegaraannya.

Yakni, bagi anak berkewarganegaraan ganda (18 tahun)  saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi tiga tahun atau hingga yang bersangkutan  menginjak usia 21  tahun..

Menurutnya, biaya yang harus  dibayarkan oleh pemohon,  masih dengan sebelumnya. Yakni,Rp 350.00 untuk paspor biasa non elektronik dan Rp 650.000 untuk paspor biasa elektronik.

Ari menambahkan, permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Wonosobo  mengalami peningkatan, seiring dengan adanya kelonggaran dari sejumlah negara tujuan setelah kasus covid-19 melandai.

“Setiap harinya permintaan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II  Non- TPI Wonosobo mencapai lebih dari 100 paspor,”ujarnya.

Ari Widodo mengatakan, permohonan pembuatan paspor tersebut meningkat seiring dengan dibukanya kembali jalur penerbangan seluas-luasnya, termasuk Pemerintah Arab Saudi yang membuka pintu untuk umrah dan haji.

“Sebagian besar permohonan pembuatan paspor tersebut untuk keperluan umrah, untuk berwisata dan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke sejumlah negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas II  Non- TPI Wonosobo, Anwar Prijo Soedarmo mengatakan, pengurusan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang datang atau tinggal di Indonesia semakin mudah prosedurnya.

“Sekarang,  maksimal empat hari kerja izin tinggal sudah bisa dikeluarkan sejak  foto dan pengambilan biometrik,” kata Anwar.

Ia menambahkan, saat ini di wilayah eks Karesidenan Kedu yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II  Non- TPI Wonosobo, terdapat sebanyak 393 orang asing yang boleh tinggal dan bekerja.

Menurutnya, sebagian besar orang asing  tersebut saat ini sedang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren yang ad di wilayah Kabupaten Magelang.
“Sedangkan jumlah orang asing yang bekerja di pabrik-pabrik jumlahnya sedikit yakni sekitar 50 orang saja,” katanya.

Pada sosialisasi tersebut, tampil sebagai nara sumber lainnya, yakni Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Slamet Achmad Husein. W. Cahyono

The post Mulai 12 Oktober 2022, Masa Berlaku Paspor 10 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

“Alhamdulillah kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah dapat diimplementasikan mulai 12 Oktober 2022. Kami mohon dukungan dan saran selama masa transisi tersebut agar Imigrasi dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana melalui Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Arvin Gumilang Rabu (12/10/2022).

Sementara itu, saat ini aturan mengenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait. Masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 350.000 untuk paspor biasa nonelektronik dan Rp 650.000 untuk paspor biasa elektronik. Biaya permohonan paspor ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan kemudian.

“Masa berlaku paspor 10 Tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikannya Permenkumham 18/2022,” tuturnya.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham 18/2022 disebutkan, paspor biasa (elektronik dan non elektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 Tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 Tahun.

Khusus bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Sebagai contoh, apabila usia ABG adalah 18 tahun saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi 3 (tiga) tahun atau hingga Ia menginjak usia 21 Tahun. Usia tersebut merupakan batas maksimal ABG untuk menentukan kewarganegaraannya.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi beserta Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham beserta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia menggelar rapat koordinasi pelaksanaan masa berlaku paspor 10 Tahun pada Senin (10/10/2022).

Pertemuan virtual itu juga dihadiri oleh pejabat imigrasi/pejabat lain yang ditunjuk pada Perwakilan RI di luar negeri. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

“Imigrasi Pemalang siap mengimplementasikan pemberian paspor masa berlaku 10 Tahun mulai hari ini, namun hanya untuk paspor biasa non elektronik, karena kami memang belum mengeluarkan paspor elektronik,” tutup Avin Gumilang.

Sutrisno

The post Mulai Hari Ini, Paspor RI Berlaku 10 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

“Berlakunya aturan baru ini mungkin sudah ditunggu oleh masyarakat, Alhamdulillah sekarang sudah
disahkan. Di sisi lain, saat ini kami sedang mempersiapkan petunjuk teknis di kantor imigrasi serta
infrastruktur kesisteman untuk mengimplementasikan aturan tersebut. Oleh karena itu, kami mohon
pengertian dari masyarakat. Apabila sudah siap pasti segera kami informasikan,” kata Pelaksana Tugas
(Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana melalui Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Arvin Gumilang Rabu (05/10/2022).

Bertambahnya masa berlaku paspor juga menimbulkan pertanyaan tentang biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan. Disebutkan bahwa saat ini aturan mengenai biaya PNBP paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait.

“Saat ini masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 350.000 untuk paspor biasa non elektronik dan Rp 650.000 untuk paspor biasa elektronik,” ujarnya.

Arvin menjelaskan bahwa masa berlaku paspor 10 Tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit
sebelum tanggal disahkannya aturan tersebut. Jadi, paspor yang terbit sebelum peraturan ini diundangkan
tetap berlaku selama 5 Tahun, tidak otomatis berlaku 10 Tahun.

Disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, paspor biasa (elektronik dan
non elektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 Tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 Tahun. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Arvin menambahkan, masa berlaku paspor 10 Tahun bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk para pelaku perjalanan (frequent traveller) dan dengan bertambahnya masa berlaku paspor tersebut diharapkan dapat menambah kehati-hatian dalam penggunaan paspor bagi pemegangnya. “Mengingat resiko resiko rusak dan hilang yang dapat terjadi kapan saja bahkan disaat melakukan perjalanan ke luar negeri,” pungkas Arvin.

Sutrisno

The post Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

Data di UKK Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang Kabupaten Brebes menyebut, selama pandemi Covid-19, pemohon paspor ada di angka 30 orang per bulan. Namun sejak ada kelonggaran, jumlah pemohon langsung meningkat.

Pemohon paspor didominasi calon jamaah umroh dengan persentase 70 persen. Selanjutnya pekerja migran 20 persen dan wisata 10 persen. Calon jamaah umroh mendominasi disebabkan karena kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah membuka kembali jamaah umroh masuk ke tanah suci.

“Sejak ada kebijakan itu, jumlah pemohon paspor mulai naik sejak Januari lalu. Calon jamaah umroh itu paling banyak, sekitar 70 persen,” kata Kepala UKK Imigrasi kelas 1 non TPI Pemalang Kabupaten Brebes, Aditya Nursanto Kamis (02/06/2022).

Pada Januari lalu, jumlah pemohon paspor sebanyak 125 orang. Ada peningkatan drastis dibanding bulan sebelumnya lantaran Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya membolehkan jamaah umroh masuk tanah suci sejak pandemi corona.

Kemudian pada Februari, jumlah pemohon sedikit menurun, yakni 117 orang. Penyebabnya, kata Aditya karena Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali menutup masuknya jamaah umroh karena ada peningkatan Covid-19. “Februari turun dibanding Januari. Turunnya itu karena Arab Saudi kembali menutup kembali masuknya jamaah umroh. Padahal pada Januari sempat dibuka,” ungkap Aditya.

Untuk bulan Maret kembali naik menjadi 156 dan pada Apeil 237 orang. Kenaikkan pada bulan April ini cukup tajam karena Pemerintah Arab Saudi membatasi layanan visa umroh sampai 15 Mei. Setelah tanggal tersebut, Pemerintah Arab Saudi sudah tidak mengeluarkan visa umroh karena persiapan musim haji.

“Peningkatan pada April, Arab Saudi membatasi visa umroh sampai 15 Mei karena untuk persiapan haji. Jadi pemohon visa pada berlomba-lomba membuat paspor sebelum tanggal tersebut,” ujar Aditya.

Untuk bulan Mei, pemohon paspor turun menjadi 183. Penurunan ini disebabkan adanya libur lebaran yang cukup panjang. Bagi warga yang akan membuat paspor, pihak imigrasi menyarankan agar mendaftar melalui Aplikasi Paspor Online (Apapo). Sehingga mereka tidak perlu mengantri di kantor.

Sutrisno

The post Pemohon Paspor di Brebes Naik, Didominasi Calon Jemaah Umroh appeared first on SuaraBaru.id.

“Mereka para pemohon calon TKI nonprosedural yang tanpa rekomendasi dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) maupun tanpa adanya rekomendasi dari Disnaker,” katanya lagi.

Ia menyebutkan pada bulan Januari 2021 ada 12 orang pemohon yang dilakukan penolakan, kemudian bulan Februari 2021 ada 11 pemohon yang ditolak. Kemudian untuk bulan Maret 2021 belum ada rekapnya, karena masih berjalan.

Baca Juga: Afif Nurhidayat: Akan Digagas Branding “Kopi Wonosobo”

Henki menuturkan, pihaknya melakukan pencegahan ini untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.

“Penolakan permohonan paspor nonprosedural itu untuk menjaga warga negara Indonesia, agar mereka jangan menjadi korban perdagangan orang di luar negeri,” katanya pula.

Dia menyampaikan untuk TKI ini, negara wajib hadir guna melindungi mereka, karena mereka adalah pahlawan devisa.

Baca Juga: Bupati Wonosobo Koordinasi dengan Gubernur Jateng Terkait Penanganan Galian C

Henki mengatakan selama pandemi ini Kantor Imigrasi Kelas II non-TPI Wonosobo tetap membuka pelayanan dengan menaati protokol kesehatan.

“Selama pandemi ini pemohon paspor dibatasi, kami dijatah kantor wilayah 50 persen dari kuota harian 100 pemohon. Namun dari kuota 50 persen pemohon itu yang datang hanya sekitar 15-30 orang per hari,” katanya pula.

Ant-Claudia

The post Imigrasi Wonosobo Tolak Pemohon Paspor Calon TKI Nonprosedural appeared first on SuaraBaru.id.