Kegiatan FGD yang bertema ‘Mewujudkan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Kawasan’ itu, juga dijadikan ajang untuk menampung Aspirasi Masyarakat (Asmas).

Dalam kesempatan itu, wagub menyebut, hasil FGD ini bisa menjadi bahan masukan dalam Musrenbang dan RPJMD 2025 Jateng. Usulan dan masukan dari para peserta FGD, juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jateng.

BACA JUGA: Lilis Nuryani Luncurkan Gerakan Minum Tablet Tambah Darah bagi WUS

”RPJMD kali ini fokus pada peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Usulan dari DPD RI terkait sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, sejalan dengan arah pembangunan kita,” jelasnya.

Sebagai catatan, nilai investasi Jateng pada 2024, telah mencapai Rp 68,67 triliun, dan menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat ekonomi potensial di Indonesia.

”Dengan penguatan sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, Jateng berpeluang besar menjadi pilar ekonomi Nasional. Strategi ini bukan hanya akan memperkuat otonomi daerah, tetapi juga mempercepat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” terang dia.

BACA JUGA: Polres Kebumen Tangkap Pencuri 8 Kambing, Diangkut Mobil Rental

Sementara itu, Dr Abdul Kholik menyebutkan, ada tiga sektor strategis untuk mendorong pembangunan makro di Jateng. Tiga sektor yang dinilai memiliki potensi besar itu yakni, pertanian, maritim, dan pariwisata.

Disebutkan juga, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,23 persen pada PDRB Jateng. Subsektor unggulan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Jateng juga tercatat sebagai produsen padi terbesar ketiga Nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.

”Dengan jumlah petani mencapai 4,4 juta orang, dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 15 juta jiwa, sektor pertanian terbukti tetap tangguh. Bahkan saat pandemi covid 19 melanda,” ungkapnya.

BACA JUGA: FKUB Kota Magelang Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Paus Fransiskus

Sedangkan di sektor maritim, luas wilayah perairan Jateng mencapai 17 ribu kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 1.127,85 km. Potensi ini mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya, yang menghasilkan total produksi lebih dari 968 ribu ton.

”Nelayan di Jateng tercatat sebanyak 188.522 orang, dan ini bisa menjadi kekuatan besar jika dikembangkan lebih terstruktur,” ujar Kholik.

Menurut dia, Jateng juga menunjukkan potensi luar biasa di sektor pariwisata. Pada 2024, tercatat lebih dari 69 juta wisatawan berkunjung, dengan 593 ribu di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

Dengan 1.607 objek wisata aktif, serta event-event budaya tahunan, sektor ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja tertinggi, dengan angka mencapai 24,4 juta orang.

Riyan

The post Masukan Anggota DPD RI Abdul Kholik Diapresiasi Wagub Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Hukum juga tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (volkgeist), yang sering disebut living law.

Hal itu seperti yang diungkapkan Kaprodi S2 Hukum Universitas Semarang (USM), Dr Drs H Kukuh SA BA SSos SH MH MM, seusai peluncuran buku karangannya yang berjudul ‘Konsepsi Dan Realisasi Hukum Otonomi Daerah Terhadap Kecerdasan Bangsa Dan Kesejahteraan Masyarakat’, di kampus setempat, Kamis (25/4/2024).

BACA JUGA: Jalin Silaturahmi dan Kolaborasi, PWI Jateng akan Gelar Tradisi Tahunan Halalbihalal

Menurut dia, buku itu merupakan realisasi dan konsepsi hukum otonomi daerah, terhadap kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Dia berharap, buku ini bisa memperkaya khasanah keilmuan tentang hukum otonomi daerah, serta menjadi sumber bacaan bagi para mahasiswa/i, akademisi, praktisi, pemerhati otonomi dan masyarakat umum lainnya.

Dia mengatakan, dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A dan 18B serta Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga, Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA: Membangun Fondasi Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Tanpa Tuntutan dan Paksaan

”Manfaat hukum otonomi daerah bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah,” ujarnya.

Dia menambahkan, peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah, UU Nomor 1 Tahun 1945, tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian disusul UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang kemudian digantikan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah. Kemudian Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

BACA JUGA: KPU Belum Umumkan Perolehan Kursi untuk Caleg Terpilih

”Kemudian dicabut dan digantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah,” ungkapnya.

Disampaikan juga, cukup lama UU Nomor 5 Tahun 1974 ini berlaku pada masa Orde Baru. Lalu pada masa reformasi, UU ini diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

”Lima tahun kemudian UU ini disempurnakan dan diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir penyempurnaannya adalah UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,” tandasnya.

BACA JUGA: Rayakan HKI Sedunia, Kanwil Kemenkumham Jateng Bersama USM Gelar Podcast KI

Perkembangan Politik Hukum, imbuhnya, terkait hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berjalan sangat dinamis, usai penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Salah satu perubahan krusial dari UU itu adalah, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pada hakikatnya, regulasi tentang otonomi daerah memberi ruang gerak bagi pemerintah daerah, untuk mengelola daerahnya sendiri,” terang dia.

Kukuh menyebut, hal itu agar lebih berdaya dan mampu bersaing dalam kerja sama, mengelola SDM yang profesional. Pendidikan juga merupakan sektor yang sangat strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk meningkatkan kecerdasan dan kesantunan rakyat.

Riyan

The post Kaprodi Magister Hukum USM Luncurkan Buku Hukum Otonomi Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Sumarno lantas mendorong komitmen semua pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota di Jateng agar menerapkan kebijakan dan inovasi menuju ekonomi hijau.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, usai upacara peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah (Otda) bertema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat” di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024.

“Tema ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jateng untuk menuju ekonomi hijau,” kata Sumarno.

Sumarno berharap, momentum Hari Otda ini menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah punya wewenang untuk menyelesaikan masalah.

Oleh karenanya, dalam membuat kebijakan agar selalu mempertimbangkan sisi lingkungan.

“Termasuk di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah yang begitu berat bebannya, ini adalah salah satu dampak lingkungan, karena kurang memperhatikan ekonomi hujau,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut butuh kebijakan dan terobosan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab tak sedikit kerusakan lingkungan disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang ada di pemerintah daerah maupun pusat.

“Kami berharap di Hari Otonomi Daerah ini, komitmen dan ketegasan bersama menegakan perda, peraturan tata ruang dan wilayah, dan sebagainya,” kata Sumarno.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya menyampaikan, dalam konteks ekonomi hijau, kebijakan desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

“Seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata,” kata Tito.

Dikatakan dia, perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan yang bernilai manfaat.

Diaz Aza

The post Persoalan Lingkungan di Pantura Jateng Disinggung, Pemda Diminta Buat Kebijakan Ekonomi Hijau appeared first on SuaraBaru.id.