“Kita sebagai ASN harus tetap netral dalam memilih kepala daerah sesuai wilayah masing-masing,” ujar Anggiat saat apel pagi, Selasa (26/11/2024).

“Gunakan hak saudara untuk mencoblos di TPS besok,” ujarnya

Kadiv Yankumham mengajak pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing di tengah perubahan nomenklatur Kementerian.

“Meski di pusat sudah berubah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun untuk di wilayah kita masih memakai Kementerian Hukum dan HAM. Maka kita semua tetap berpegang teguh kepada nomenklatur yang masih melekat pada kita,” jelasnya.

“Kita harus kerjakan sesuai tugas fungsi masing-masing, tetap semangat, dan saling memberikan dukungan karena nantinya kita masih satu atap,” pesannya.

Mengikuti apel pada kesempatan tersebut pejabat administrasi, fungsional, pelaksana. PPNPN Kantor Wilayah, dan mahasiswa magang.

Ning S

The post Siap Ikuti Pilkada 2024, Kadiv Yankumham Ingatkan Netralitas ASN appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah 35 Forkopimda kabupaten/kota se Jawa Tengah, Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sekolah SMK/SMA, Kepala Instansi Vertikal dan Forkopimda Jawa Tengah menjadi peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis (26/9/2024).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin mengatakan, tahapan kampanye Pemilihan Serentak sudah dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Melalui forum ini Amin menegaskan kembali komitmen ASN, TNI, dan Polri untuk tetap netral sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Pemilihan Serentak yang aman dan damai.

“ASN, TNI dan Polri dituntut untuk netral namun pada praktiknya ikut terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran pemilihan, itu sangat mencederai kualitas Pemilihan Serentak yang berintegritas,” tegas Amin.

Amin membeberkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 57 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya di tahun 2020, dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 114 orang.

Amin menyebut, pelanggaran netralitas ASN memang mengalami penuruan pada Pemilu 2024 dengan jumlah 9 kasus dan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 10 orang. Amin melihat jumlah pelanggaran Netralitas ASN lebih tinggi di Pilkada dibandingkan dengan di Pemilu bisa disebabkan karena dua faktor. Pertama, kepentingan politik partisan ASN dengan calon Kepala Daerah lebih tinggi, dan kedua, ASN lebih mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan dengan calon Kepala Daerah.

“Kita harus memberi perhatian lebih terhadap potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun ini dengan melakukan pencegahan lebih dini dan massif,” tegas Amin.

Amin menjelaskan bahwa untuk kasus netralitas TNI dan Polri pada pemilihan sebelumnya tidak ada sama sekali. Namun, potensi pelanggaran yang dilakukan TNI dan Polri bisa saja terjadi pada Pemilihan 2024 ini, mengingat kedua calon Gubernur Jawa Tengah berasal dari institusi TNI dan Polri. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama.

Haerudin, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jateng yang sekaligus mewakili Pj Gubernur Jawa Tengah meminta agar ASN dilingkungan Pemprov Jateng dan setda kabupaten/kota mematuhi aturan netralitas. Berbagai aturan sudah jelas dan dapat menjadi dasar yang kuat dan mengikat.

“Kami akan tindak tegas ASN yang masih tidak netral, sanksi yang diterima berat sampai dengan penurunan jabatan. Mari jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kita masing masing,” ungkap Haerudin.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, anggota Bawaslu Jawa Tengah dan Direktur Pengawasan dan Pengendalian III Badan Kepegawaian Negara.

Untuk menegaskan komitmen dilakukan pembacaan ikrar deklarasi netralitas dan penandatanganan oleh perwakilan Pemprov Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro dan perwakilan Kepala Daerah yang diwakili oleh Plt Walikota Pekalongan.

Ning S

The post Ketua Bawaslu Jateng Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Lebih Tinggi di Pilkada Dibanding Pemilu karena Dua Faktor appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai langkah konkrit, Instansi pimpinan Tejo Harwanto itu mengikuti Rapat Koordinasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Tahun 2024 di MG Setos Hotel Semarang, Kamis (26/9/2024).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah tersebut juga dirangkaikan dengan pembacaan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Kegiatan ini turut melibatkan jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, Kapolres, Dandim serta Kepala Sekolah di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana dan Analis Kepegawaian Ahli Madya Suhariyanto hadir dalam deklarasi tersebut.

Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin menegaskan, selama tahapan Pilkada, perilaku ASN,TNI dan Polri akan diawasi oleh jajaran Bawaslu.

Oleh karenanya, kegiatan ini sebagai bentuk peneguhan kembali netralitas seluruh aparat untuk mem

atuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.

“Netralitas sebagai tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil,” terang Amin.

“Netralitas meliputi ketidakberpihakan dan bersikap adil dan objektif tidak bias karena konfilik kepentingan,” sambungnya menerangkan.

Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana memastikan jajaran Kemenkumham Jateng bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 ini. “Kami pastikan seluruh jajaran Kemenkumham Jateng ini netral dan tidak ada yang berafiliasi dengan partai politik,” tegasnya.

Dirinya juga memastikan tidak ada dari jajarannya yang terlibat politik praktis pada Pilkada 2024 karena sudah jelas aturannya bahwa sebagai ASN dilarang menjadi relawan ataupun bergabung di tim sukses atau calon mana pun.

Menurut Anton, seluruh ASN Kemenkumham Jateng juga dilarang mengarahkan masyarakat umum untuk memilih calon kepala daerah maupun parpol tertentu.

“Dalam Pilkada 2024 ASN Kemenkumham Jateng mempunyai hak pilih netral. Silakan memilih calon yang dianggap layak memimpin, tetapi dilarang untuk terlibat pada praktik politik praktis,” tambahnya.

Mantan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Nusa Tenggara Barat itu mengimbau jajarannya untuk bijak dalam bersikap dan bermedia sosial jelang Pilkada.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Tegaskan Komitmen Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Sarwito, pengukuhan Satgas Netralitas ASN dan PPNPN merupakan wujud komitmen bersama seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Kemenkumham Jateng, agar tetap netral pada Pemilu 2024.

Pengukuhan Satgas Netralitas dilaksanakan terpusat dari Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan dilaksanakan secara serentak melalui daring oleh seluruh Satker di lingkungan Jawa Tengah.

Ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan tentang penunjukan Satgas Netralitas dan penyematan hand badge oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala UPT di seluruh Jawa Tengah, termasuk Kabapas Semarang.

BACA JUGA: Optimis Raih WBK, Bapas Semarang Ikuti Sosialisasi SPIP dan Implementasi Manajemen Risiko

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dalam sambutannya mengatakan, pengukuhan ini merupakan langkah konkrit Kemenkumham Jateng untuk menjaga kondusivitas dan netralitas menyambut tahun politik.

“Pemilu sudah di depan mata. Dalam menyikapi tahun politik, saya mengajak semuanya harus menyikapinya dengan smart dan bijak,” tegas Tejo.

Sementara Kabapas Semarang, Sarwito terus mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas sebagai ASN maupun PPNPN. Hal ini disampaikannya usai kegiatan pengukuhan Satgas Netralitas.

Menurut Sarwito, sebagai wujud komitmen Netralitas ASN, pada 1 Maret 2023 seluruh pegawai Bapas Semarang telah melakukan ikrar dan penandatanganan pakta integritas Netralitas pada Pemilu 2024.

BACA JUGA: Peringatan HBI Ke-74, Kabapas Semarang Sarwito Melakukan Tabur Bunga di TMP Giri Tunggal

Di lingkungan Kanwil Jateng sendiri dilaksanakan pada 19 Desember 2023 melalui Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hari ini, dengan pengukuhan Satgas Netralitas di seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng, menjadi langkah kongkrit Kemenkumham Jateng termasuk Bapas Semarang untuk menjaga kondusifitas dan netralitas menyambut tahun politik.

Satgas ini nantinya akan bertugas untuk memastikan seluruh pegawai Bapas Semarang sudah mendapatkan sosialisasi netralitas ASN dan PPNPN, melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Satgas ini juga akan melakukan pengawasan terhadap pegawai baik sebelum, selama dan sesudah masa pemilu dan pemilihan, agar tetap mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penegakan kode etik atau disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ning S

The post Kabapas Semarang Kukuhkan Satgas Netralitas ASN, Wujud Komitmen Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Tejo mengatakan, seluruh ASN harus agile dan memahami betapa pentingnya netralitas. “ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu,” kata Tejo di Aula Kresna Basudewa Kanwil, Senin (29/1/2024)

“Ini menjadi penting. Diharapkan netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari, melainkan juga dalam aktivitas di media sosial. Seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital. Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang,” ungkapnya.

Tejo menggarisbawahi, bahwa netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial. “Jika ASN tidak netral, pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional,” terangnya.

“ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Dalam gelaran pesta demokrasi terdapat beberapa area yang sering dilanggar, mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitasi kegiatan kampanye, sampai dengan penggunaan sosial media yang mendukung peserta pemilu,” tambahnya.

Menurut Tejo, apapun hasil dari pemilu dan pemilihan, ASN harus berpegang teguh pada marwahnya sebagai abdi negara dan pelayan publik. “Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden, wakil presiden, atau siapapun yang menjadi anggota legislatif, kita tidak boleh berubah dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tegas Tejo.

Diketahui, pengukuhan ini merupakan langkah konkret Kemenkumham Jateng untuk menjaga kondusivitas dan netralitas menyambut tahun politik, dan tindak lanjut Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 lalu.

The post Kukuhkan Satgas Netralitas ASN dan PPNPN, Kakanwil Kumham Jateng: Harus Agile dan Netral appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Ikrar Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dilingkungan Kanwil.

“Kepastian terhadap keamanan, gangguan ketertiban serta peningkatan pelayanan tetap harus dijaga dan dilaksanakan dengan peningkatan kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi sejak awal,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dalam Apel Siaga jelang Nataru yang berlangsung di halaman kantor Badiklat Hukum dan HAM Jateng, Selasa (19/12/2023).

Terkait kewaspadaan, menurut Tejo, kesiapsiagaan semua personel dalam mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan menjadi prioritas utama yang harus menjadi perhatian semuanya.

Tejo meminta kepada semua jajarannya agar mampu melaksanakan langkah-langkah penting, diantaranya:

1. Tingkatkan pengamanan dan kewaspadaan selama 24 jam di wilayah kerja

2. Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, Polri, TNI, Damkar, BPBD dan lainnya untuk membantu pelaksanaan pengamanan Nataru

3. Tingkatkan kegiatan intelijen, kontijensi dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana alam maupun non alam

4. Khusus di jajaran Pemasyarakatan, tingkatkan pengamanan dan kewaspadaan, meningkatkan intelijen untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan
deteksi dini terhadap kegiatan warga binaan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatkan pengawasan dengan melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan, serta melakukan optimalisasi kegiatan Satopspatnalpas untuk memastikan seluruh petugas melaksanakan SOP dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Ikrar Netralitas ASN dan Apel Siaga Pengamanan Nataru, Begini Langkah-Langkahnya! appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Lani Dwi Rejeki yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Agung Wisnu Barata, saat sosialisasi Netralitas ASN di aula Kantor Bupati Batang, Jumat (17/11/2023)

Menurutnya, netralitas ASN berkaitan dengan impartiality, yaitu seorang ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil.

“Namun, ASN di daerah dipimpin oleh pejabat yang terpilih melalui kontestasi politik, dimana ada kepentingan politik yang melekat di dalamnya. Sehingga ASN dituntut untuk bisa melayani pimpinan sekaligus dengan kepentingan politiknya,” katanya.

Budaya patronasi seperti ini juga menjadikan ASN loyal dalam membela pimpinan yang berpotensi menaang. “Oleh karena itu, kita Jangan sampai dijadikan korban dalam pemilu atau pemilihan, maka penting bagi kita yang namanya early warning atau peringatan awal,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa ASN memiliki kekuatan sangat besar yang tergabung dalam organisasi KORPRI. Namun sebagai pelayanan masyarakat, meskipun memiliki hak pilih tetap harus netral. “Sosialisasi hari ini adalah pemberian peringatan serta rambu-rambu bagi kita sebagai ASN di Pemilu 2024,” tegasnya.

Anggota Komisioner KPU Batang Khitmatun mengatakan, bahwa netralitas ASN menjadi syarat pemilihan yang jujur, adil dan bermartabat. Maka netralitas ASN juga menjadi faktor penentu kualitas demokrasi. “Kita selaku penyelanggara Pemilu dan ASN harus bisa menjadi pioner demokrasi yang sehat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Batang Mahbrur menambahkan, sebagai ASN melekat pada sesorang hingga pensiun. Maka marwah jabatan ASN harus di jaga pada masa Pemilu seperti saat ini. “Pengalaman Pemilu kita, baik di Pemilu maupun Pilkada selalu ada temuan dan laporan terkait pelanggaran netralitas ASN,” tuturnya.

Mahbrur menyebutkan beberapa pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu sebelumnya yakni memberikan dukungan di medsos, menghadiri acara Paslon atau Parpol, melakukan pendekatan diri kepada Parpol, Kades dan perangkat mendukung salah satu Paslon, serta mempromosikan anggota keluarga yang nyalon.

Nur Muktiadi

The post Pj Bupati Batang: Jangan Ada ASN yang Jadi Korban Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi diikuti perwakilan ASN dari unsur Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama se-Kabupaten Grobogan dengan tema Netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan tugas dan kewenangan Bawaslu. Menurut Fitria, hal pertama yang menjadi latar belakang adalah suara rakyat ada di tangan rakyat.

“Pemilu adalah sarana demokrasi di Indonesia, yang kita kembalikan esensi pada demokrasi. Kedua, pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus. Kita buka masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ketiga, wujud perkenalan kami serta tugas dan wewenang Bawaslu,” terang Fitria.

Sekretaris Daerah Grobogan, Anang Armunanto hadir dalam acara ini. Dalam paparannya, Anang Armunanto memberikan materi terkait dengan netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Anang Armunanto menegaskan ASN harus netral. Diingatkan, ASN harus menghindari pengotak-kotakan, konflik kepentingan, dan diskriminasi pelayanan. Abdi negara, yang tidak bergantung kepemimpinan partai politik.

“ASN adalah satu dan tidak terpecah atau terbagi berdasarkan orientasi pandangan politik, serta sebagai perekat persatuan bangsa dalam kerangka NKRI, salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme ASN,” Jelas Anang Armunanto.

Sementara itu Koordinator Divisi  Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Grobogan, Amal Nur Ngazis, menyampaikan mengenai Kesiapan Bawaslu Grobogan dalam Pemilu 2024.

The post Bawaslu Grobogan Sosialisasi Antisipasi Pelanggaran Netralitas ASN  appeared first on SuaraBaru.id.