Pertemuan yang digelar secara virtual ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap para notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum di bidang kenotariatan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tjasdirin anggota MPW, didampingi Sekretaris MPW yang juga Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deni Kristiawan.

Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo dan anggota MPW dari unsur Pemerintahan, Notaris dan Akademisi. Salah satu tujuan rapat adalah untuk meminta penjelasan dari Majelis Pemeriksa Daerah mengenai hasil pemeriksaan terhadap notaris.

Selain itu, untuk mendengarkan pendapat hukum dan memusyawarahkan pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah, yang nantinya akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kadiv Yankum menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap notaris merupakan tugas dan kewenangan MPW. “Manakala ada notaris yang bermasalah, atau ada laporan dan aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka sudah menjadi tugas dan kewenangan kita untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Tjasdirin.

“Ini juga menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat, yang merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya tujuan dari pemerikaan ini nanti adalah agar notaris tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku dan kode etik yang diemban,” terangnya.

Tjasdirin berharap para notaris di Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas sesuai tata peraturan yang ada.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deni Kristiawan menjelaskan, rapat ini akan memutuskan perlu tidaknya pemeriksaan atas hasil pemeriksaan MPD dan pembentukan Tim Pemeriksa.

The post Respon Hasil Pemeriksaan MPD, MPW Jateng Lakukan  Rapat Gelar Perkara appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bagian tugas dan fungsi Kemenkum Jateng sebagai unsur dan sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deni Kristiawan menggelar rapat koordinasi dengan MPD Kabupaten Klaten, di Kantor Sekretariat mereka yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

Atas nama Kepala Kantor Wilayah, Tjasdirin ingin mengenal lebih jauh pekerjaan sebagai pembina dan pengawas notaris di Kabupaten Klaten.

“Kami Kantor Wilayah ingin mengetahui apa saja temuan pelanggaran dan kelalaian di kantor-kantor Notaris. Kami juga ingin memahami kendala dan hambatan yang selama ini dialami, kami akan mengupayakan solusinya.” jelas Tjasdirin.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil pemeriksaan protokol berkala MPD Kabupaten Klaten yang disampaikan Ketua MPD Kabupaten Klaten, Ari Nur Widanarko didampingi Wakil Ketua MPD yang juga Kepala Bapas Klaten, Enggelina Hakubun.

Pemeriksaan Protokol dilaksanakan pada 180 Notaris di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 22 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024.

Ketua MPD menyampaikan, ada beberapa Notaris yang tidak rutin menyampaikan laporan bulanan, serta tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris.

Kemenkum Jateng memberikan apresiasi kinerja MPD Kabupaten Klaten dan menampung serta menindaklanjuti permasalahan yang ada.

Tim Kemenkum Jateng kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi salah satu kantor Notaris di Kabupaten Klaten.

Kunjungan ini untuk menyerahkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terkait sanksi peringatan tertulis pertama yang diberikan, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya sebagai Notaris.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Monev Kinerja MPD Klaten appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai Kantor Sekretariat MPD Surakarta ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk para Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPD Notaris, atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk membina dan mengawasi seluruh notaris dalam satu kabupaten atau kota,” ungkap Heni.

Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi dengan jumlah notaris terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 2.705 notaris. Hal ini, menurutnya, mencerminkan pentingnya peran notaris dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional.

Heni mengingatkan adanya tantangan besar terkait efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan anggaran, termasuk dalam pemberian honorarium anggota Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris,” terangnya.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi guna memastikan pengawasan tetap berjalan secara efektif.

Selain itu, rapat ini juga memiliki tujuan yaitu menggali informasi terkait temuan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankan tugas pengawasan, serta menghimpun masukan penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dan diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin profesional dan akuntabel.

Hadir mendampingi dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan beserta jajaran.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Rapat Pemantauan dan Evaluasi MPD appeared first on SuaraBaru.id.

Target kali ini adalah MPD Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kedu Utara dan Kedu Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Magelang tersebut merupakan penutup rangkaian Rapat Rekonsiliasi Data Notaris di wilayah Jawa Tengah untuk tahun ini.

Sebelumnya, Kemenkumham Jateng telah melakukan kegiatan yang sama di beberapa MPD Kabupaten Kota. Hal ini didasari atas adanya deviasi antara data notaris yang tercatat di Direktorat Jenderal AHU dan data yang dimiliki oleh Kemenkumham Jateng.

Kegiatan rekonsiliasi merupakan satu rencana aksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sinkronisasi data notaris.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan kembali memimpin Tim Kemenkumham Jateng. Ia hadir bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi dan Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi Asmara beserta tim.

Sebagai bekal kepada MPD, Anggiat mengungkapkan bahwa dari keempat MPD tersebut ditemukan banyak Notaris yang belum mendapatkan pemegang protokolnya, baik Notaris yang sudah meninggal ataupun pensiun. Ia berharap hal itu akan menjadi consern dari MPD untuk menunjuk Notaris pemegang protokol.

Dikatakan, kegiatan ini sangatlah efektif untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan permasalahn di MPD. Tidak hanya untuk sinkronisasi data Notaris saja, tetapi juga berdampak positif karena dapat menampung semua permasalahan permasalahan yang ada di daerah. “Kami sebagai perwakilan di wilayah dapat meneruskan permasalahan tersebut ke Ditjen AHU,” ujar Anggiat.

Output lain dari kegiatan ini, guna memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi dari dan untuk notaris di daerah, masing masing MPD diwajibkan untuk membuat group WhatsApp. Kemenkumham Jateng telah memberikan data notaris dari Ditjen AHU yang nantinya akan divalidasi oleh masing-masing MPD.

Kemenkumham Jateng juga akan menganalisa hasil pemeriksaan data Notaris dari masing-masing MPD untuk dilakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan data notaris yang sinkron.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Akhiri Rekonsiliasi Data Notaris, Kemenkumham Jateng Rapat Bersama MPD  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini didasari atas adanya deviasi antara data notaris yang tercatat di Direktorat Jenderal AHU dan data yang dimiliki oleh Kemenkumham Jateng.

Sebagai solusi, Kemenkumham Jateng mengadakan Rapat Rekonsiliasi Data Notaris bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Rembang, Pati dan Blora di Rutan Kelas IIB Rembang, Rabu (3/7/2024).

Tim Kemenkumham Jateng, yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mewakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Tejo Harwanto bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara, memberikan arahan terkait pentingnya keakuratan data notaris

Rekonsiliasi Data Notaris ini, kata Anggiat, untuk mensinkronkan data notaris yang terdapat pada Ditjen AHU dengan data pada MPD Kabupaten Rembang Blora dan MPD Kabupaten Pati.

Fakta di lapangan, kata Anggiat, memperlihatkan adanya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. “Contohnya, ada akun dari seorang notaris yang telah meninggal, ternyata masih bisa dipergunakan oleh ahli waris ataupun pegawai kantor notaris tersebut. Dan mereka tidak melaporkan peristiwa kematian notaris kepada MPD setempat,” ungkapnya.

Menurut Anggiat, rekonsiliasi ini sebagai langkah mitigasi risiko untuk meminimalisir penyimpangan akibat tidak sinkronnya data notaris. Rekonsiliasi ini meliputi penghimpunan data yang tepat mengenai notaris aktif , tidak aktif, pensiun dan meninggal.

Kemenkumham Jateng akan memberikan data notaris dari seluruh Kabupaten/Kota yang harus diperiksa kebenarannya oleh MPD Kabupaten/Kota setempat.

Selain itu, nantinya Kemenkumham Jateng akan menganalisa hasil pemeriksaan data notaris dari masing-masing MPD, untuk dilakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan data notaris yang sinkron.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Rapat Rekonsiliasi Data Notaris Bersama MPD Kabupaten Rembang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Pekalongan ini menghadirkan tiga MPD, yakni MPD Kabupaten Batang, MPD Kota dan Kabupaten Pekalongan serta MPD Kabupaten Pemalang.

Pemilihan rekonsiliasi terhadap 3 MPD tersebut didasarkan pada permasalahan berupa data Notaris yang tidak sinkron antara data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan data pada Kemenkumham Jateng.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan memberikan arahan terkait pentingnya keakuratan data notaris melalui Rekonsiliasi Data Notaris.

Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi data notaris yang terdapat pada Ditjen AHU dengan data pada MPD Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.

Selain itu Rekonsiliasi Data Notaris bertujuan untuk memberikan arahan mengenai tindakan administratif yang harus dilakukan oleh MPD dalam mewujudkan akurasi data Notaris di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik bidang AHU di Provinsi Jawa Tengah, Kemenkumham Jateng perlu memberikan data Notaris dari seluruh Kabupaten/Kota yang harus diperiksa kebenarannya oleh MPD Kabupaten/Kota setempat

Ditambah, Kemenkumham Jateng harus menganalisa hasil pemeriksaan data Notaris dari masing-masing MPD untuk dilakukan perbaikan.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat, sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Laksanakan Rekonsiliasi Data Notaris di 3 MPD appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebagai bagian dari lembaga pengawas dan pengatur profesi notaris melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris Kedu Selatan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Pada kesempatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggiat Ferdinan mewakili Kepala Kanwil memberikan arahan kepada para anggota MPD Notaris Kedu Selatan yang berlangsungi di ruang rapat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, Kamis (18/4/2024).

Kepala Divisi bersama jajaran Bidang Pelayanan Hukum menerima pemaparan ketua, wakil ketua, dan anggota MPD mengenai kegiatan pemeriksaan berkala yang sudah dan akan dilaksanakan, serta temuan potensi pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

“Setiap hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris harus dilaporkan kepada MPW untuk diputus terbukti tidaknya dugaan pelanggaran dan apabila terbukti MPW akan memutuskan penjatuhan sanksi administratif, ” ujar Anggiat.

Kepala Divisi juga menyampaikan rencana kerja Kanwil, yakni sinkronisasi data notaris. Kanwil akan memberikan data-data notaris di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen yang harus dikonfirmasi status dan kedudukannya oleh MPD Kedu Selatan.

Hal ini penting dilakukan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki data notaris yang akurat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Beri Pembinaan Tugas dan Fungsi MPD Kedu Selatan  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan. Dalam arahannya, Kadiv Yankumham kembali menguatkan tentang peran dan fungsi MPD.

Ia berharap MPD mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara konsisten di daerah.

Selain memberikan pengarahan, Kadiv Yankumham juga menyampaikan usulan calon pemegang protokol Notaris yang berperkara, serta usulan pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

Di Salatiga, terdapat beberapa Notaris yang telah meninggal dunia tetapi belum ada usulan pemegang protokolnya, sehingga penyerahan dokumen akta Notaris terkendala.

Nur Ichwan yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dan Staf Sub Bidang Pelayanan AHU juga menyampaikan informasi terkait Notaris pengganti yang telah lolos seleksi Notaris dan akan dilakukan pelantikan Notaris pada bulan Oktober 2023.

Diharapkan sebelum dilantik sebagai Notaris, status sebagai Notaris pengganti harus diusulkan dengan Notaris pengganti yang baru. ‘Harus segera dilakukan pelantikan agar tidak terjadi kekosongan,” jelasnya.

Ketua MPD Kota Salatiga, Muhammad Fauzan pada kesempatan ini mengusulkan agar kedepannya protokol Notaris seluruh dokumen akta Notaris dapat dilakukan digitalisasi arsip. Karena banyaknya dokumen Notaris, sehingga memerlukan tempat yg luas.

Selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Dirjen AHU agar kinerja MPD Kota Salatiga semakin optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Beri Penguatan dan Arahan MPD Notaris Kota Salatiga appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diselenggarakan di Griya Persada Convention Center ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukuk dan HAM yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setiawan didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara.

Yosi menegaskan, anggota Majelis Pengawas Notaris mengemban amanah untuk menjaga martabat perilaku dan profesionalitas notaris agar setiap warga masyarakat pengguna jasa notaris memperoleh kepastian hukum.

“Kanwil Kemenkumham Jateng menggagas penyelenggaraan FGD ini sebagai upaya pendalaman tata cara pemeriksaan dan pertukaran pengalaman antar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya,” ujar Yosi.

“Kami harap FGD ini dapat meningkatkan pemahaman anggota dan Sekretaris MPD notaris dalam melakukan penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Kasubbid Pelayanan AHU, Widya menambahkan, untuk mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat melalui Sekretariat MPD, maka harus dilakukan dengan menyamakan persepsi dan pola penanganan pengaduan pada seluruh MPD notaris di Provinsi Jawa Tengah.

“Kanwil terus mendorong MPD notaris khususnya sekretaris dan staf sekretariat untuk memahami tugas dan fungsinya secara utuh sesuai dengan UU jabatan notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris,” tuturnya.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh ketua serta anggota MPD notaris di Provinsi Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait kendala yang dialami anggota MPD notaris.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar FGD Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Kantor Sekretariat MPD appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu untuk memastikan kepatuhan Notaris sebagai pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Notaris yang diaudit merupakan Notaris yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner penerapan PMPJ dan pelaporan TKM.

Tim dari Kanwil Kemenkumham Jateng yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara menggelar Rapat Koordinasi dengan para anggota MPD Notaris Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan yang berlabgsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto itu sekaligus dalam rangka persiapan penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Kantor Sekretariat MPD Notaris.

Widya mengapapresiasi kerja keras seluruh anggota MPD Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Notaris.

Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Jateng akan melakukan peningkatan kapasitas Sekretariat MPD Notaris untuk mengoptimalkan layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Nantinya, Kanwil akan memberikan bimbingan teknis penanganan pengaduan masyarakat kepada seluruh Ketua MPD Notaris bersama Sekretaris dan Staf Sekretariat, serta akan menerbitkan Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengenai penetapan UPT sebagai Kantor Sekretariat MPD Notaris.

Ia berharap dukungan Kepala UPT dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, untuk memfasilitasi sidang pemeriksaan, rapat, dan penyimpanan protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Audit Kepatuhan Notaris  appeared first on SuaraBaru.id.