Hadir dalam kesempatan itu, Pengasuh Miftahul Ulum Demak Gus Usman Ar Rumi, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Syamsul Muarif, dan Kepala Jurusan Produksi dan Siaran Program Televisi.

Menurut Daimul Huda, tujuan kerja sama ini untuk menyelaraskan kurikulum pada program sekolah dengan dunia industri.

BACA JUGA: Dunia Kerja Tak Hanya Butuh Kompetensi, tapi Juga Skill dan Attitude

”Saat ini, kerja sama yang sudah dilakukan dari USM TV, yang menjadi guru tamu dan uji kompetensi program keahlian broadcasting dan perfilman, pada konsentrasi keahlian produksi dan siaran televisi,” ungkapnya.

Daimul berharap, pihaknya akan mengimplementasikan kerja sama peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyelarasan standar industri dan produksi konten kreatif dengan USM TV, agar siswa SMK memiliki pengalaman kompetensi yang sesuai standar industri.

Sementara itu, Dr Saiful Hadi menyambut baik kerja sama ini, karena USM TV hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

BACA JUGA: 208 Peserta Ikuti International Guest Lecture

”Kami menyambuat baik kerja sama ini, apalagi untuk peningkatan kompetensi siswa. USM TV sendiri memiliki tagline mendidik, berbudaya, dan kreatif. Dengan tagline ini, kami memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada siswa SMK, sesuai dengan kompetensinya,” jelas dia.

Saiful menambahkan, USM TV sangat terbuka dengan SMK untuk melakukan kerja sama, terkait peningkatan SDM. Selama ini, USM TV juga menerima siswa magang dari berbagai SMK di Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Kendal, bahkan juga menerima magang dari mahasiswa Unsoed Purwokerto.

Riyan

The post USM TV dan SMK Miftahul Ulum Demak Sepakati Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Kesepakatan Perhutani dan Kejari Grobogan melalui MoU tersebut difokuskan pada penanganan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara serta perlindungan aset negara.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan, Rabu (15/4/2026).

BACA JUGA : Waspada, Mesin Pompa Air Irigasi Jadi Incaran Maling

Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, memimpin langsung penandatanganan tersebut bersama Administratur KPH Gundih, KPH Telawa, dan KPH Semarang.

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Sefran Haryadi, turut menandatangani dokumen kerja sama sebagai bentuk dukungan dari institusi penegak hukum.

Kedua pihak menyepakati kerja sama ini sebagai bentuk kolaborasi antara badan usaha milik negara dan lembaga hukum dalam memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Perhutani memandang kerja sama ini sebagai kebutuhan penting untuk menjawab tantangan hukum yang kian kompleks dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Sementara itu, Kejari Grobogan menegaskan perannya dalam memberikan dukungan hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerja sama ini menargetkan peningkatan efektivitas dalam penanganan perkara melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Dalam implementasinya, Jaksa Pengacara Negara akan memberikan berbagai layanan hukum kepada Perhutani.

BACA JUGA : Nekat Mencuri Kotak Amal Milik Masjid Al Azis Gubug, Pelaku Berhasil Diamankan Warga

Layanan tersebut mencakup bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, Kejari Grobogan juga akan memberikan pertimbangan hukum berupa legal opinion dan legal assistance.

Audit hukum turut menjadi bagian penting dalam ruang lingkup kerja sama ini. Tidak hanya itu, tindakan hukum lain seperti mediasi, negosiasi, dan fasilitasi juga akan dilakukan sesuai kebutuhan.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

Kedua lembaga berkomitmen meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui sinergi ini.
Upaya mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi, turut menjadi perhatian utama.

Selain aspek penanganan perkara, kerja sama ini juga menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pelatihan bersama, sosialisasi, hingga program magang akan digelar untuk memperkuat kompetensi masing-masing pihak.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelayanan publik.

Koordinator Administratur Perhutani wilayah Grobogan Raya, Untoro Tri Kurniawan, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis.

BACA JUGA : Lalai Matikan Obat Nyamuk Bakar, Rumah Warga Godong Grobogan Terbakar

“Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi yang sangat penting antara Perhutani dengan Kejaksaan Negeri Grobogan, khususnya dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ungkap Untoro.

Menurut Untoro, di Kabupaten Grobogan sendiri terdapat empat KPH yang wilayah kerjanya berada di kabupaten ini, yaitu KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH Telawa, dan KPH Semarang.

“Sehingga melalui kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan hukum yang lebih optimal dalam pengelolaan kawasan hutan serta perlindungan aset negara,” ujar Untoro.

Ia menegaskan bahwa pendampingan hukum akan membantu menjaga serta menyelamatkan aset negara. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Komitmen Kejari Grobogan

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Sefran Haryadi, menegaskan komitmen lembaganya dalam kerja sama ini.

“Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Grobogan siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya kepada Perhutani melalui Jaksa Pengacara Negara,” jelas Sefran.

Sefran juga menjelaskan, tujuan dari kerja sama ini untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi serta mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan maupun aset negara.

BACA JUGA : Revitalisasi Mangrove RHMPJ VII Wapalhi FSH Unisnu: Konsolidasi Perlindungan Pesisir Jepara

“Kami berharap koordinasi antar lembaga semakin solid dalam mendukung program pemerintah,” tambah Sefran Haryadi.

Dalam kesempatan yang sama, Kejari Grobogan juga menandatangani kerja sama dengan sejumlah instansi lain di daerah tersebut.

Beberapa di antaranya yakni RSUD dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug, serta BRI Cabang Purwodadi.

TYA WIDYA

The post MoU Perhutani dan Kejari Grobogan, Dorong Kepastian Hukum dan Perlindungan Aset Negara appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatangan Mou dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, dan Direktur Utama PT Quadra Luminari Francisca H Chandra, disaksikan Account Manager Diana Margaretha, Chief Customer Support Specialist Novi E Ariyanti dan Customer Support Officer Putri Natalia.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Pengurus Yayasan Eddy Djoko Pramono SH MH MT dan Bendahara Pengurus Yayasan Dr Rr Dian Indriana Trilestari SE MSi Ak CA CRP.

BACA JUGA: Tim PKM Universitas Semarang Beri Penyuluhan Hukum di Kelurahan Pindrikan Lor

Microsoft Campus Agreement sendiri merupakan program lisensi tahunan, yang diarahkan guna memenuhi kebutuhan dari institusi perguruan tinggi. Microsoft Campus Agreement, memungkinkan perguruan tinggi untuk mengikuti perkembangan teknologi, walaupun didukung dengan keuangan yang terbatas.

Menurut Prof Kesi Widjajanti, pihaknya sudah menerapkan sertifikasi Microsfot bagi mahasiswa sejak 2019. Dengan adanya Microsoft Campus Agreement, mahasiswa USM mendapatkan fasilitas Office 365, dan mendapatkan fasilitas training Microsoft, hingga mendapatkan sertifikasinya.

”Saya bangga dengan kerja sama ini, karena mahasiswa, dosen, dan karyawan bisa menguasai skill teknologi informasi, dan memberikan cahaya atau branding bagi USM,” kata dia.

BACA JUGA: Komunitas Golf Mahasiswa Terbentuk di USM

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Teknologi Informasi dan Komunikasi USM, Dr Saiful Hadi MKom menyatakan, dengan fasilitas ini, maka lisensi microsoft dapat dinikmati civitas akademika, baik dosen dan mahasiswa.

”Sejak 2019 kami sudah menerapkan program Microsoft Campus Agreement, dan program ini sangat bermanfaat sekali untuk membekali skill teknologi informasi dan sertfikasi, bagi lulusan USM. Karena hal itu bisa digunakan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),” ungkapnya.

Sementara itu, H Chandra mengaku senang bisa hadir di kampus USM, dan menjalin kerja sama tentang Microsoft Campus Agreement.

”Kami senang bisa hadir bersilaturahmi di Kampus USM, dan menjalin kerja sama tentang Microsoft Campus Agreement. Semoga kerja sama ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan kerja sama ini semakin meningkat,” tukas dia.

Riyan

The post Yayasan Alumni Undip Tandatangani MoU dengan PT Quadra Luminari appeared first on SuaraBaru.id.

Kesepahaman ini, tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Kegiatan penandatanganan tersebut, berlangsung di Aula Gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (16/9/2025). Kesepakatan ini merupakan upaya memperkuat budaya hukum dan memperluas akses keadilan di Jawa Tengah

Kesepakatan ini juga menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama antara instansi vertikal Kemenkum dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pembinaan hukum yang lebih efektif, menyeluruh, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kakanwil Heni menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menjawab berbagai tantangan hukum di daerah.

“Sinergi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata memperluas akses keadilan, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kapasitas desa/kelurahan sebagai basis penguatan hukum,” jelas Heni.

Ia juga menilai, kerja sama ini strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat. “Melalui sinergi ini, kita ingin memastikan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, benar-benar merasakan manfaat kehadiran negara dalam bentuk bantuan hukum yang mudah, murah, dan berkualitas,” kata Heni.

Sementara itu, Wagub Taj Yasin Maimoen mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan Wagub bersyukur, karena kerjasama ini akan berdampak langsung terhadap pembinaan hukum di Jawa Tengah.

“Dengan adanya MOU ini kami senang, sehingga nanti apabila itu semua (yang saya sampaikan tadi) bisa tercapai ini akan lebih mudah,” kata Taj Yasin.

“Terima kasih kepada Kementerian Hukum, khususnya yang dari Kanwil Jawa Tengah, yang sudah menyediakan seribu sekian bantuan hukum di desa-desa. Kami nanti berkolaborasi, akan meminta datanya, sehingga kami sandingkan juga, kita link kan dengan program kita Kecamatan Berdaya,” imbuhnya.

The post Kemenkum Jawa Tengah dan Pemprov Jateng MoU Pembinaan Hukum di Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan MoU ini berlangsung di Aula Teratai, Gedung Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini. Penandatanganan kerja sama ini dirangkaikan dengan kegiatan penguatan peran keluarga sebagai lini pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Hadir dalam kegiatan, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, jajaran pengurus PKK, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut Hj. Nawal Arafah Yasin menegaskan pentingnya peran keluarga dan kader PKK dalam menanggulangi persoalan narkoba di lingkungan terkecil, yakni rumah tangga.

“Pencegahan narkoba bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk ibu-ibu PKK sebagai ujung tombak keluarga,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa peran PKK sangat vital, karena ibu adalah ruh dari sebuah keluarga. Jika ibunya kuat, maka keluarga akan kuat. Dan jika keluarga kuat, bangsa pun akan kuat.

Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol. Agus Rohmat dalam paparannya menggarisbawahi bahwa kondisi darurat narkoba di Indonesia juga tercermin di Jawa Tengah. “Diperkirakan ada sekitar 195.000 penduduk Jawa Tengah yang telah terpapar narkoba. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 2% diantaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Ini adalah ancaman nyata yang harus kita hadapi bersama,” tegasnya.

Dr. Andina Elok Puri Maharani, dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah menekankan pentingnya positive parenting sebagai pendekatan pengasuhan yang mampu membentuk ketahanan keluarga terhadap pengaruh negatif, termasuk narkoba.

Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah kegiatan rutin penyebarluasan informasi P4GN dalam pertemuan bulanan PKK sejak September 2023. Hasilnya, dalam setiap bulan, sekitar 300.000 orang masyarakat Jawa Tengah mendapatkan paparan materi P4GN melalui jaringan PKK.

“Upaya ini mempercepat penyebarluasan informasi bahaya narkoba hingga ke lingkungan terkecil. Keluarga adalah benteng utama. Jika TP PKK, kelompok PKK, dan Dasawisma di seluruh wilayah Jawa Tengah bergerak bersama, kita mampu menurunkan angka prevalensi dan mewujudkan Jawa Tengah Bersinar, bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” kata Agus.

Ning S

The post BNN Provinsi Jateng Bersama Tim Penggerak PKK MoU Lawan Narkoba dari Dapur Keluarga appeared first on SuaraBaru.id.

MoU ini ditandatangani langsung oleh Rektor UKSW, Profesor Intiyas Utami, dan Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H. Hadir dalam acara jajaran pimpinan universitas, yakni Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik, dan Kemahasiswaan, Profesor Ferdy S. Rondonuwu, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur, dan Perencanaan, Priyo Hari Adi, Ph.D., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan, Profesor Eko Sediyono, serta Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian, Profesor Yafet Yosafat Wilben Rissy.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Belu, hadir Kepala Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Frederikus Bere Mau, S.T., Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Aloysius Fahik, S.STP., serta Tim Pakar Bupati Belu Mr. Chong Yu.

Bupati Belu menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima di UKSW. “Terima kasih atas kebaikan hati UKSW. Semoga kerja sama ini membawa perubahan besar bagi masyarakat Kabupaten Belu,” ujarnya.

UKSW Siap Berkolaborasi

Dalam sambutannya, Rektor Intiyas menyampaikan kesiapan UKSW untuk berkolaborasi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Belu.

“UKSW berterima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Belu. UKSW dengan 15 fakultas dan 64 program studi memiliki sumber daya keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan pembangunan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan,” ungkap Rektor Intiyas.

Tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, diskusi antara kedua pihak juga menghasilkan program prioritas sebagai bentuk kerja sama konkret yang akan segera diwujudkan. Program tersebut antara lain seperti pelatihan bagi BUMDes melalui Akademi BUMDes UKSW dan pelatihan koperasi digital untuk koperasi Merah Putih. Program ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diharapkan dengan adanya digitalisasi koperasi dan pendampingan BUMDes serta koperasi dan BUMDes di Kabupaten Belu akan lebih maju, efisien dan profitable sehingga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu dan menjadi role model bagi koperasi Merah Putih dan BUMDes lainnya.

Profesor Yafet Rissy menambahkan, dalam jalinan kerja sama ini, UKSW yang memiliki Fakultas Pertanian dan Bisnis juga Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu sehingga bisa mengidentifikasi persoalan di sana, khususnya terkait pertanian dan perekonomian.

“Kami juga siap membantu untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan karena UKSW juga mempunyai sumber daya handal melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari sektor ekonomi kita juga akan mengidentifikasi sektor produktif yang bisa dijadikan leading sector, termasuk peternakan dan perikanan,” papar Profesor Yafet Rissy.

The post UKSW dan Pemkab Belu Tandatangani MoU, Dukung Pembangunan Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Kesepakatan itu tertuang dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Baznas dengan DMI, tentang Kolaborasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Ekonomi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Hal itu dilakukan, dalam rangka penguatan ekonomi umat, pada pedesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia.

Penandatanganan itu berlangsung pada Penutupan Rakernas ke-3 Dewan Masjid Indonesia, di Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (18/5/2025). Hadir di acara itu, Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad MA, serta Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, beserta jajaran.

BACA JUGA: Aturan Baru Seleksi Anggota Baznas Tengah Disusun Kemenag

Dalam laman resmi Baznas, Prof Noor Achmad mengatakan, masjid dan Baznas merupakan dua elemen penting yang tidak bisa dipisahkan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

”DMI dan Baznas harus bersinergi lebih erat lagi. Karena masjid adalah pusat umat, dan Baznas adalah instrumen keadilan sosial,” kata dia.

Dengan adanya kolaborasi ini, Kiai Noor berharap, dakwah zakat di Indonesia makin masif, agar terentaskannya kemiskinan, serta membangun kembali semangat dan kekuatan ekonomi umat.

BACA JUGA: Polres Wonosobo Ajak Berbagai Komunitas Nobar Film Sayap-Sayap Patah 2

Sementara itu, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla menambahkan, zakat saat ini bukan hanya instrumen pemerataan, melainkan menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi umat.

”Masjid harus tetap menjadi sentral kegiatan umat. Dan zakat bukan hanya instrumen pemerataan, tetapi juga insentif bagi umat, agar lebih giat bekerja, lebih semangat menunaikan kewajiban, dan membangun kehidupan,” imbuhnya.

Menurutnya, Rakernas DMI 2025 kali ini, menjadi ruang konsolidasi strategis yang tidak hanya memperkuat organisasi, melainkan untuk memperluas jangkauan pengaruh masjid dalam membentuk peradaban Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan berdaya.

Dengan semangat kebersamaan pihaknya berpesan, agar menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat yang aktif, bersih, berdaya, dan memberi solusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

Riyan

The post Baznas RI dan DMI Sepakat Perkuat Ekonomi Umat appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung misi Presiden Republik Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045”.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap misi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan melalui Asta Cita. Sekaligus, ini adalah bentuk kesungguhan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Nico di Graha Pengayoman Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan pijakan penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Supratman.

MoU ditandatangani bersama 20 kementerian/lembaga, diantaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Menteri Hukum menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem hukum yang adil dan adaptif. “Kementerian Hukum sangat menyadari bahwa membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga,” tambahnya.

Penandatanganan ini juga merupakan kelanjutan dari harmonisasi terhadap 25 nota kesepahaman sebelumnya, di mana 20 di antaranya telah difinalisasi dan siap menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Supratman.

Kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan hukum nasional, serta reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.

Bergabung secara virtual yaitu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.

Ning S

The post Kemenkum Teken Nota Kesepahaman dengan 20 Kementerian untuk Penguatan Sinergi Tata Kelola Pemerintahan appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran Kowani di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, adalah untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan perempuan dan keluarga, yang dikukuhkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Marthinus menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga guna mendukung visi nasional. Ia menyampaikan, program pencegahan BNN berbasis keluarga menempatkan perempuan sebagai benteng moral pertama dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

“Pertama kita akan mendukung cita-cita Presiden RI, kedua kita mendukung cita-cita negara ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembinaan keluarga dan pemberdayaan sumber daya manusia,” ujar Marthinus.

Ketua Umum Kowani menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Kepala BNN RI. Nanik menyebut momen ini sebagai langkah strategis, terlebih bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

“Kami memperbarui MoU yang telah berjalan. Karena bertepatan dengan momentum Hari Kartini, ingin mewujudkan Asta Cita ke-7, yaitu Indonesia bersih narkoba,” katanya.

Ia juga mengungkapkan rencana Kowani untuk memperingati Hari Kartini bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 21 April 2025 mendatang melalui peluncuran program 1.000 profesi perempuan.

“Banyak perempuan yang masih berada dalam kegelapan karena belum mengetahui arah dan potensi pekerjaannya. Hal tersebut dapat menjurus pada hal-hal negatif. Dengan adanya gerakan seribu profesi perempuan yang mendorong kemandirian, perempuan akan menjadi terang dan bersinar,” jelasnya.

“Saya menerima amanah dari BNN dan seluruh perempuan Indonesia akan menjaga amanah ini. Perempuan adalah pilar bangsa, rahim generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkelanjutan,” tandasnya.

Kerja sama antara BNN dan Kowani ini mencakup berbagai kegiatan strategis seperti penyebaran informasi, edukasi, pelatihan kader, layanan konsultasi, pemanfaatan call center untuk pendampingan korban penyalahgunaan narkoba, serta pemberdayaan komunitas perempuan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Ning S

The post BNN Bersama Kowani Perkuat Sinergi, Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Perempuan dan Keluarga appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di PTA Kota Semarang, Rabu (16/4/2025) ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang, H. Zulkarnaen menegaskan, bahwa isu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian nasional dan menjadi tema besar dari kerja sama ini.

“Perempuan dan anak sebenarnya sudah dilindungi secara hukum. Namun, kami ingin mewujudkan perlindungan tersebut secara lebih cepat dan efektif melalui inovasi teknologi, yakni aplikasi Jamukuat,” ujar Zulkarnaen.

Aplikasi Jamukuat (Kerja sama mewujudkan keadilan untuk masyarakat) merupakan terobosan yang diinisiasi oleh PTA Semarang. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan hukum secara digital, tanpa harus bolak-balik ke pengadilan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, serta memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Zulkarnaen menyampaikan, salah satu bentuk nyata perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat terlihat dalam amar putusan pengadilan yang memberikan perlindungan secara langsung. Bahkan dalam perundang-undangan, hakim diberi kewenangan ex officio untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak.

“Kami berharap kerja sama ini dapat dituangkan lebih lanjut ke dalam integrasi aplikasi dan sistem data antar lembaga, sehingga informasi bisa saling terkoneksi dan mempercepat proses pelayanan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pengabdian yang mulia dan harus dilakukan dengan tulus.

“Nota Kesepahaman ini menjadi dasar hukum bagi kerja sama antara PTA Semarang dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang. Ini adalah wujud sinergi antarlembaga Whole of Government untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin menjawab tantangan dalam menjangkau masyarakat, dan memastikan hak-hak keperdataan warga yang tidak cakap hukum tetap terlindungi,” terang Heni.

Ia berharap hubungan kelembagaan ini terus diperkuat demi menjalankan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing secara optimal.

Hadir dalam penandatanganan, Ketua BHP Semarang, Agustina Setiyawati, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setiawan, sebagai bentuk dukungan dan penguatan kolaborasi antarunit kerja di bawah Kemenkumham dan peradilan agama.

Penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan.

Ning S

The post Tingkatkan Perlindungan Hukum Anak, Kemenkum Jateng dan PTA Semarang Teken MoU appeared first on SuaraBaru.id.