Ganjar yang mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, pada acara penyerahan sertifikat tanah ini berharap, para penerima bisa segera memanfaatkan lahan dengan baik. Selain itu, konflik pertahanan sekitar hutan di Wonorejo, Cepu, juga bisa segera diselesaikan.

”Alhamdulillah bisa selesai. Karena Bupati kemarin segera menulis surat, kita juga mempercepat, dan respon ATR/BPN juga cepat,” kata Ganjar, usai acara.

BACA JUGA: Jokowi Minta Pasar Menden Segera Diperbaiki

Dia juga berpesan kepada para penerima sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial dan TORA di Jateng, supaya memanfaatkan lahan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

”Masyarakat sekarang kan bisa mengakses, maka akseslah dengan baik, untuk menumbuhkan ekonomi,” ujarnya.

Ditambahkan dia, pemerintah dalam hal ini Perhutani, akan terus mendampingi masyarakat dan kelompok tani. ”Tentu saja konservasinya jangan lupa. Sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya, bisa dipadukan,” tandasnya.

BACA JUGA: Korps Brimob Polri Resmikan Struktur Organisasi Baru

Ikut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni. Kemudian Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menseskab Pramono Anung. Bupati dan Forkopimda Blora juga hadir, serta sejumlah kepala daerah di Jateng dan Jatim.

Jokowi dalam sambutannya mengaku senang, karena konflik tanah yang terjadi di Blora sejak 1947, bisa diselesaikan pada tahun ini. Bahkan dari total 1.160 penerima, sebanyak 1.043 di antaranya sudah menerima sertifikat.

”Hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan, meskipun dari 1.160 sertifikat, ini yang sudah selesai ada 1.043. Ini harus disyukuri, sampun rampung,” tutur Jokowi.

BACA JUGA: Dorong Value Creation di UKSW, Alisjahbana Founders PT Haldin Dukung Sister Laboratorium

Sertifikat itu adalah Hak Guna Bangunan (HGB), di atas HPL milik Pemda. Jokowi juga menyampaikan, sertifikat ini berlaku sampai 30 tahun ke depan, dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun lagi, dan diperbaharui 30 tahun lagi.

”Untuk yang hutan sosial, sudah semuanya. Saya hanya titip panjenengan yang sudah diberi SK-nya, tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan ditelantarkan. Bisa ditanami Jagung dan Jati, Jagung dan Mahoni. Didiskusikan saja, supaya semuanya bisa berjalan beriringan,” tandasnya.

Riyan

The post Konflik Tanah di Blora Terjadi Sejak 1947 appeared first on SuaraBaru.id.

Gugatan Serikat Perhutani Bersatu dan Pegiat Lingkungan terhadap kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PTUN itu merupakan babak baru, setelah sebelumnya ribuan karyawan Perhutani beserta elemen masyarakat lainnya \ mengkritik dan melakukan demo atas kebijakan tersebut.

Gugatan tersebut teregister di PTUN Jakarta dengan nmor perkara 275/G/2022/PTUN.JKT, Rabu (10/8/2022), sekitar pukul 14.40.

“Kini keputusan pemangkasan wilayah kelola Perhutani sebanyak 1,1 juta hektar dari total 2,4 juta hektar yang selama ini dikelola dengan baik oleh Perhutani tersebut harus menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekitar pukul 14:50 WIB, gugatan dimaksud teregister di PTUN Jakarta dengan nomor Perkara 275/G/2022/PTUN.JKT,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani Jawa Tengah, Ahmad Arif melalui rilis yang dikirim ke suarabaru.id, Rabu petang (10/8/2022).

Para Penggugat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Hutan Jawa meminta kepada Menteri LHK agar membatalkan Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang ditandatangani 5 April 2022 (SK 287/KHDPK).

“Hutan dan alam bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Filosofi itulah yang menjadi salah satu concern, mengapa kami menolak kebijakan KHDPK. Pengelolaan hutan Jawa yang sudah baik, kami harap tetap dipertahankan agar tetapberkelanjutan. Karena itu, kami mengambil keputusan untuk memperjuangkan hutan jawa dengan mengajukan gugatan di PTUN guna membatalkan SK 287/KHDPK, yang telah teregister di Kepaniteraan PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2022,” ujar Mochamad Ikhsan, perwakilan salah satu penggugat.

The post Serikat Perhutani Bersatu dan Pegiat Lingkungan Gugat Kebijakan KHDPK Menteri LHK ke PTUN appeared first on SuaraBaru.id.

Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa menggaet pendapatan hingga Rp 350 triliun dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satunya, mampu mencegah abrasi laut.

BACA JUGA: Siswa SMK Maarif 2 Gombong Antusias Ikuti Sosialisasi Donor Darah

”Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh, mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya, saat membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove, di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dia juga menjelaskan, mangrove memiliki fungsi ekologi, yaitu menjadi filter polusi air dan udara. Ini karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur, dan mampu menyerap polusi dari udara.

”Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan, dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

BACA JUGA: Kontroversi Pembangunan Hotel Karimunjawa, Ini Tanggapan Project Manager PT Levels Hotel Indonesia

Ditambahkannya, mangrove memiliki fungsi ekonomi, karena menghasilkan buah atau biji, yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik. Manfaat lainnya adalah, hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam.

Menteri Siti mengungkapkan, data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan, sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia menyebutkan, sebanyak 2.6 juta hektare di antaranya, berada di dalam kawasan, dan 702 ribu hektare lainnya di luar kawasan.

BACA JUGA: Hebat Gozali! Foto Selfienya Raup Miliaran Rupiah

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tangggung jawab dan peran yang sangat penting, dalam mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

”Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, dengan luas area sekitar 125 juta hektar, yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Menurut dia, fakta itu menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022, untuk merumuskan komitmen bersama, guna merehabilitasi mangrove.

BACA JUGA: Ijazah Formal Merupakan Modal Dasar Menyongsong Masa Depan

”Dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove. Salah satu kegiatannya, mengadakan workshop ini,” tutur Atal lagi.

Melalui kegiatan workshop ini, telah dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove, yang akan ditandatangani gubernur dari sembilan provinsi prioritas rehabilitasi mangrove, pada puncak perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari mendatang.

Workshop ini menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho (Undip) dan Nurjaman Mochtar (PWI Pusat).

Dalam acara ini juga dilakukan Penyusunan Draf Kesepakatan Bersama 9 Gubernur Dalam Rangka Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove. Ada pun sembilan gubernur itu dari Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Riyan

The post Kementerian Lingkungan Hidup dan PWI Pusat Gelar Workshop Rehabilitasi Mangrove appeared first on SuaraBaru.id.