Dalam kesempatan ini, Supratman meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk berkolaborasi demi kemajuan pelayanan publik. Ia tidak ingin ada perpecahan di dalam Kemenkumham karena pergantian pimpinan.

“Prinsip keberhasilan hanya satu yaitu kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak bisa kita berhasil. Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan,” ujarnya dalam kegiatan sertijab di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham.

Mantan anggota DPR ini mengaku akan melanjutkan seluruh capaian yang telah diraih Kemenkumham pada era Yasonna. Menurutnya, pimpinan dapat berganti, tetapi kinerja harus tetap berkelanjutan.

“Seluruh jajaran Kemenkumham, saya berharap apa yang dicapai oleh Yasonna mari kita lanjutkan. Yang kurang kita perbaiki,” tuturnya.

Ia menyebut dititipkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang di Parlemen. Salah satunya, UU tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal koperasi merupakan salah satu sokoh guru perekonomian Indonesia.

“UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi,” pinta Supratman.

Sementara itu Yasonna Laoly, pada momen yang sama, mengungkapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kekompakkan dan kerja sama.

“Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakkan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin Kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya,” ungkap Yasonna.

Menkumham periode 2014-2024 ini mengajak jajaran Kemenkumham, mulai dari pimpinan tinggi hingga pegawai, untuk memberikan dukungan kepada Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru.

Diketahui, Supratman merupakan politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menteri Hukum dan HAM, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM pada 19 Agustus 2024.

Ning S

The post Resmi Jabat Menkumham, Supratman Minta Jajaran Kemenkumham Berkolaborasi demi Kemajuan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham ini digelar di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal serta disiarkan secara virtual diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, para Kepala Divisi, Kabag Umum Anton Tri Oktabiono, Kasubbag Pengelola Keuangan dan BMN Maria Titik S..

Atas capaian prestasi ini, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas peran dan prestasi Kemenkumham dalam melaksanakan tugas fungsi.

Nyoman menegaskan, pada tahun 2023, Kemenkumham telah meraih opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. Nyoman juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang lebih baik ke depan, memastikan perencanaan sesuai dengan organisasi, dan penggunaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tujuan utama organisasi, tetapi juga melihat peluang-peluang di masa depan.

Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergi yang terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan. “Terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik. Semoga sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” ujar yasonna.

Menkumham kepada seluruh jajaran menekankan pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang Efektif serta menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

“Langkah-langkah peningkatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang harus dilakukan diantaranya, kecermatan dan konsistensi dalam pengawasan serta pengendalian, Sistem Pengendalian Internal di setiap unit kerja, Penerbitan dan Pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset, Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, Koreksi data laporan Keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, Pemahaman dan Kepatuhan para pengelola keuangan dan BMN, serta Koordinasi dengan Pihak Internal maupun Eksternal,” tutur Menkumham RI.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng berharap, jajarannya terus meningkatkan kinerja lebih baik lagi, serta dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan tata nilai PASTI.

“Setiap temuan harus ditindaklanjuti segera. Kedepan harus dapat kita hindari. WTP yang kita dapat ini bukan sebuah prestasi, tetapi kewajiban kita dalam mengelola anggaran negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Ning S

The post Kemenkumham Kembali Raih Opini WTP Ke-15 appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini sebagai bentuk apresiasi mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Adat Sunda dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual budaya mereka,” kata Yasonna di Sekretariat Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jabar Alam Sentosa, Kawasan Ekowisata dan Budaya Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Selasa (23/7/2024).

“Serta menguatkan komitmen dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat,” sambungnya.

Sebanyak 35 sertifikat KIK bertajuk BOMA diperuntukkan bagi 10 kota/kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor. Sedangkan satu IG diberikan kepada Kabupaten Karawang atas Kopi Robusta Sanggabuana.

Menurut Yasonna sertifikat ini, berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Sertifikat KIK dan IG ini juga, untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Baresan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat, melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur.

“Dengan harapan kekayaan intelektual komunal dapat diakui, dihargai, dan dikelola secara berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan Sertifikat KIK dan IG dengan upacara adat dan berbagai kesenian kesundaan ini, bertujuan untuk pelestarian budaya, perlindungan hukum, pengembangan ekonomi, penguatan identitas, pemberdayaan masyarakat, promosi budaya, serta kolaborasi dan sinergi.

Baresan Olot sebagai komunitas masyarakat adat di Jawa Barat, dinilai memiliki kekayaan intelektual komunal yang kaya dan beragam. Kekayaan Intelektual Komunal ini, merupakan aset penting bagi masyarakat adat, yang mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.

“Serta memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Keberadaan masyarakat adat di Jawa Barat dengan tradisi dan budaya yang unik, memiliki Kekayaan Intelektual yang sangat beragam, termasuk dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta praktik-praktik sosial,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia, upaya untuk mencatatkan KIK ini menjadi sangat penting, karena bukan hanya untuk tujuan pelestarian akan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas Kekayaan Intelektual mereka.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penganugerahan Gelar Kehormatan Masyarakat Adat Jawa Barat “Sinatria Pinayungan” kepada Yasonna dari para Olot (sesepuh) Masyarakat Adat.

Pemberian penghargaan sebagai Warga Kehormatan/ Pangaping dan Gelar Kehormatan dalam sebuah pagelaran Tradisi Pinton Ajen (Festival Kesenian Masyarakat Adat) ini, didasarkan atas dasar penilaian para Olot Masyarakat Adat terhadap kinerja kepemimpinan Menkumham yang dinilai banyak memberi perhatian terhadap hak perlindungan kekayaan intelektual dan pengayom, serta sikap rendah hati kepada masyarakat kecil.

Pada kegiatan tersebut tampak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto. Ia hadir bersama sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham dan Kakanwil lainnya.

Ning S

The post Menkumham Serahkan 35 Sertifikat KIK dan Satu IG Bagi Masyarakat Jabar appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya Menkumham memonitor perairan di sekitar Nusakambangan dengan mengendarai Speed Boat Pengayoman 5 dan menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit sebelum bersandar di kecamatan yang terletak di ujung Kabupaten Cilacap tersebut.

Yasonna yang didampingi Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto berjalan mengelilingi perkampungan Kampung Laut.

Ia menyempatkan diri untuk berbincang dengan penduduk asli Kampung Laut yang telah tinggal disana sejak kelahirannya. “Sudah berapa tahun disini, Mas?” Tanya Menkumham kepada salah seorang penduduk.

“Sudah lama pak, lahir disini,” jawab Pono.

“Ini berapa jauh perumahan kesana (jalan menuju Lapas)?” kata Yasonna.

“Jauh pak, kurang lebih 30 menit,” jawab Pono.

Sementara Kalapas Kelas I Batu, Mardi Santoso menjelaskan, dahulu penduduk asli Kampung Laut tinggal di pulau-pulau kecil di sekitaran Nusakambangan dan berprofesi sebagai nelayan.

Namun akhirnya mayoritas penduduk bermigrasi ke Nusakambangan dikarenakan disana terdapat kayu-kayu hutan yang dimanfaatkan penduduk dan ditanami pohon albasia.

Berdasarkan data tahun 2022, Kampung Laut tercatat memiliki luasan sebesar 133,6 km2 dan penduduk sebanyak hampir 16 ribu jiwa dengan kepadatan 94,81/km2, serta memiliki 4 desa yaitu Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel dan Klaces.

Ning S

The post Monitoring Kawasan Nusakambangan, Menteri Hukum dan HAM Kunjungi Kampung Laut appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya di Lapas Kelas IIA Ngaseman tersebut, tujuan utama Menkumham adalah meninjau control room.

Mengusung smart prison, Yasonna mengamati cara kerja cctv yang terpasang di 187 titik dan sistem kontrol pengaman pintu secara terpusat.

Menkumham didampingi Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto, serta Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Jumadi.

“Terdapat dua blok berbentuk komunal yakni blok A terdiri dari 32 kamar yang berisi tiga orang per kamar, dan blok B juga terdiri dari 32 kamar namun berisi 5 orang WBP,” jelas Kepala Lapas Ngaseman, Edy Susetyo.

Dikatakan, tercatat hingga hari ini ada 98 warga binaan pemasyarakatan yang menempati lapas seluas 3,8 hektar itu.

Dengan status sebagai lapas maximum security, Menkumham menekankan kedisiplinan dan integritas pegawai dalam menjalankan tugas fungsi Pemasyarakatan.

Diketahui, di Nusakambangan sendiri terdapat 11 Lapas, antara lain Lapas Terbuka dan Lapas Nirbaya yang menerapkan sistem pengamanan minimum, Lapas Permisan dan Lapas Kembang Kuning yang menerapkan pengamanan medium, Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Gladakan, dan Lapas Ngaseman yang menerapkan pengamanan maksimum, serta Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Karanganyar yang menerapkan pengamanan super maksimum.

Ning S

The post Kunjungan Menkumham di Lapas Kelas IIA Ngaseman Fokus Meninjau Control Room appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan ini Menkumham meninjau proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan terbaru berstatus medium security.

Pada kesempatan tersebut Yasonna didampingi Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto bersama Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Jumadi. “Ini on progres semuanya ya,” kata Yasonna saat memonitor pembangunan.

Yasonna berpesan agar pembangunan harus terus berproses sesuai rencana. Lapas yang akan diberi nama Lapas Kumbang tersebut saat ini sudah berprogres sekitar 24% dan nantinya akan berkapasitas sebanyak 496 orang. Pembangunannya sendiri direncanakan akan rampung pada tahun 2025.

Lapas dengan sistem keamanan medium ini juga membutuhkan assesment yang terperinci. Hal ini perlu dilakukan supaya kesiapan fasilitas kamar tahanan dan petugasnya benar-benar matang.

Diketahui, di dalam Pulau Nusakambangan yang berada di sebelah selatan Kabupaten Cilacap ini terdapat 11 Lapas. Kehadiran Lapas baru tersebut diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas-Lapas sejenis, baik yang ada di Nusakambangan maupun daerah lain di seluruh Indonesia.

Ning S

The post Menkumham Tinjau Proyek Lapas Baru di Nusakambangan, Target Rampung 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan kali ini untuk memberikan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024).

Dalam arahannya, ia menyampaikan bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Krismono mengimbau kepada para kepala satuan kerja untuk melaksanakan butir-butir pakta integritas dan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. “Ini harus diimplementasikan. Saya takut hanya ditandatangani tanpa pernah membacanya dan melaksanakannya,” kata Krismono di Aula Lapas High Risk Kelas IIA Karanganyar.

Ia menjelaskan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya anti korupsi, yang harus dimiliki oleh setiap jajaran adalah sinergitas dan integritas. Selain itu, mantan Kakanwil Jawa Timur ini menekankan pentingnya menerapkan mindset berorientasi kinerja, bukan materi, serta berpegang teguh pada kerja yang cepat dan tepat.

Pada kesempatan ini ia membeberkan kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas. “Pertama, komitmen pimpinan adalah fondasi utama. Kedua, memiliki program yang secara langsung menyentuh dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Ketiga, monitoring dan evaluasi secara rutin, dan keempat, manajemen media dalam menggelorakan citra positif satuan kerja,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan Zona Integritas harus dilakukan oleh semua jajaran. Bukan dilakukan oleh kepala satkernya saja, dan bukan dikerjakan oleh tim pokjanya saja.

Krismono berpesan kepada jajaran Kemenkumham Jawa Tengah untuk selalu menjaga citra Kemenkumham, menjunjung tinggi tata nilai PASTI, dan berpegang teguh pada profesionalitas dan integritas, serta terus belajar dan memperkaya wawasan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto berharap melalui penguatan ini, komitmen dan semangat jajarannya dalam membangun Zona Integritas dapat terus digelorakan. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kemenkumham Jawa Tengah adalah sebuah kewajiban,” tuturnya.

“Kami mendukung penuh seluruh kepala UPT yang akan menjadi kontestan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tandasnya.

Ning S

The post Staf Khusus Menkumham Krismono Beri Penguatan Jajaran Kemenkumham Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam amanatnya, Yasonna mengapresiasi jajaran Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasi dalam mensukseskan program tahun 2023. Ia juga mengingatnya pentingnya komitmen dan semangat kerja.

“Mengawali tahun 2024, saya ingin mengingatkan pentingnya komitmen untuk mensukseskan visi misi. Jadikan momentum awal tahun ini untuk mengasah potensi, meningkatkan semangat kerja dan dedikasi,” ujar Yasonna.

Menkumham juga memberikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Hal tersebut adalah bekerja dengan semangat PASTI dan BERAKHLAK, menjunjung tinggi integritas dan perkuat sinergi serta kolaborasi dalam menyelesaikan tugas.

Yasonna mengungkapkan, bahwa Kumham memiliki pegawai dengan jumlah usia produktif yang cukup banyak.

“Ada 53 ribu orang dari 64 ribu pegawai generasi muda usia produktif. Kita percaya dengan umur yang energik dan semangat tinggi dapat memberikan Kementerian ini sumber tenaga yang kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” terangnya.

Yasonna mengingatkan jajarannya, dalam menyambut Pemilu, sebagai ASN harus mampu bersikap netral dan bekerja secara profesional meski mempunyai hak pilih. Mampu menahan diri dari hal yang tidak perlu, sehingga mampu mewujudkan Pemilu aman, damai, jujur dan adil.

Yasonna juga mengungkapkan rasa bangga telah menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM selama 9 tahun lamanya. Ia berharap semoga apa yang dilakukan selama 9 tahun ini, memberikan catatan yang baik.

“Do yout best dimanapun saudara bekerja, where ever you are you have to leave legacy. Kerjakan segala sesuatu untuk mencapai tujuanmu, maka kamu akan bangga dengan prestasimu,” ujarnya.

Ning S

The post Apel Awal Tahun, Menkumham Ingatkan Komitmen dan Semangat Kerja kepada Jajaran appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah lima tahun berusaha keras membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan kerjanya, Kemenkumham Jateng akhirnya mendapatkan penghargaan prestisius itu.

Piagam WBK diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kamis (14/12/2023).

Prosesi penganugerahan digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham, yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti sahih, Kemenkumham Jateng mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Lebih istimewa, di momen yang sama, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Prestasi ini dicapai karena mampu mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya meraih predikat WBK. Selain itu Kemenkumham Jateng dinilai berhasil secara konsisten, cepat dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta tidak pernah menyumbang berita negatif atau kasus viral sepanjang tahun 2023.

Diketahui, 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga mendapatkan predikat WBK, yakni Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, Lapas Kelas IIB Narkotika Purwokerto.

Kemudian Rutan Kelas IIB Pemalang, Rutan Kelas IIB Salatiga, Bapas Kelas II Purwokerto, Bapas Kelas II Pekalongan, Bapas Kelas II Klaten, Bapas Kelas II Nusakambangan, Rupbasan Kelas I Surakarta dan Rupbasan Kelas II Cilacap.

Raihan ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah berpredikat WBK. Sebelumnya ada 19 UPT yang mendapatkan titel WBK dan 1 UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diketahui, pembangunan Zona Integritas menuju WBK sebagai wujud Good Governance.

Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Sementara, WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, yang bertujuan membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng dan 11 UPT Jajaran Berhasil  Raih Predikat WBK appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana pada Peringatan Hari HAM se-dunia ke -75 di Lapangan Banteng, Jakarta Minggu, 10 Desember 2023 malam.

Penghargaan tahun ini dinilai istimewa dibanding tahun sebelumnya. Sebab, Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak berpredikat peduli HAM.

Dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, ada 34 kabupaten/ kota yang sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.

“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana usai menerima penghargaan.

Banyaknya kabupaten/kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator  bagi Provinsi Jateng dalam memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, penilaian penghargaan ini  juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, hak politik,  serta hak ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana juga mengapresiasi pemerintah kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng juga menerima penghargaan.

Nana mengaku,  akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.

Sementara itu,  Menteri Hukum dan HAM,  Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.

Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” kata Yasonna.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Terima Penghargaan Pembina HAM Terbaik dari Menkumham appeared first on SuaraBaru.id.