NUSAKAMBANGAN (SUARABARU.ID) – Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono kembali kunjungi Pulau Nusakambangan.
Kunjungan kali ini untuk memberikan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024).
Dalam arahannya, ia menyampaikan bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.
Krismono mengimbau kepada para kepala satuan kerja untuk melaksanakan butir-butir pakta integritas dan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. “Ini harus diimplementasikan. Saya takut hanya ditandatangani tanpa pernah membacanya dan melaksanakannya,” kata Krismono di Aula Lapas High Risk Kelas IIA Karanganyar.
Ia menjelaskan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya anti korupsi, yang harus dimiliki oleh setiap jajaran adalah sinergitas dan integritas. Selain itu, mantan Kakanwil Jawa Timur ini menekankan pentingnya menerapkan mindset berorientasi kinerja, bukan materi, serta berpegang teguh pada kerja yang cepat dan tepat.
Pada kesempatan ini ia membeberkan kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas. “Pertama, komitmen pimpinan adalah fondasi utama. Kedua, memiliki program yang secara langsung menyentuh dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Ketiga, monitoring dan evaluasi secara rutin, dan keempat, manajemen media dalam menggelorakan citra positif satuan kerja,” terangnya.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas harus dilakukan oleh semua jajaran. Bukan dilakukan oleh kepala satkernya saja, dan bukan dikerjakan oleh tim pokjanya saja.
Krismono berpesan kepada jajaran Kemenkumham Jawa Tengah untuk selalu menjaga citra Kemenkumham, menjunjung tinggi tata nilai PASTI, dan berpegang teguh pada profesionalitas dan integritas, serta terus belajar dan memperkaya wawasan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto berharap melalui penguatan ini, komitmen dan semangat jajarannya dalam membangun Zona Integritas dapat terus digelorakan. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kemenkumham Jawa Tengah adalah sebuah kewajiban,” tuturnya.
“Kami mendukung penuh seluruh kepala UPT yang akan menjadi kontestan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tandasnya.
Ning S
