Pernyataan itu disampaikan Kunarto saat audiensi bersama Ketua DPRD Kudus pada Senin (22/12/2025). Ia bahkan menyebut jumlah pedagang yang menolak relokasi berpotensi terus bertambah.

“Pedagang yang menolak pindah saat ini ada sekitar 350 orang, dan kemungkinan masih bisa bertambah,” ujar Kunarto.

Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Djati Solechah, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Djati, berdasarkan data resmi Disdag Kudus, justru sudah ada ratusan pedagang yang menyatakan kesediaan untuk direlokasi.

“Kalau Pak Kunarto menyampaikan demikian, silakan saja. Tapi berdasarkan data kami, sudah ada 534 pedagang sayur Pasar Bitingan yang mendaftar untuk pindah ke Pasar Saerah,” jelas Djati.

Perbedaan data antara paguyuban pedagang dan pemerintah daerah tersebut memicu perdebatan dalam audiensi. Isu utama yang mencuat adalah soal kesepakatan pedagang terkait relokasi, yang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Relokasi pedagang sayur Pasar Bitingan dilakukan karena aktivitas jual beli yang berlangsung sejak malam hingga pagi hari dinilai mengganggu arus lalu lintas serta menimbulkan kesemrawutan tata kota. Selain itu, lahan yang selama ini digunakan pedagang berada di sekitar area eks Matahari, yang akan dimanfaatkan untuk proyek strategis perluasan RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.

Djati menegaskan, Pemkab Kudus tetap bersikukuh melaksanakan relokasi sesuai jadwal, yakni mulai 3 Januari 2026. Pemkab juga akan bersikap tegas terhadap pedagang yang menolak pindah dengan menegakkan peraturan daerah (perda) yang berlaku.

“Pedagang yang tetap tidak mau pindah tentu akan kami tertibkan sesuai aturan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dipilihnya Pasar Saerah sebagai lokasi relokasi karena Pemkab Kudus saat ini belum memiliki anggaran untuk membangun pasar baru. Oleh sebab itu, pemerintah menggandeng pihak swasta untuk menyediakan tempat relokasi sementara.

“Kami bekerja sama dengan pihak swasta karena keterbatasan anggaran pembangunan pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan relokasi pedagang sayur Pasar Bitingan, mengingat relokasi tersebut berkaitan dengan rencana strategis penataan kota dan perluasan RSUD dr Loekmono Hadi.

“RSUD saat ini sering penuh, sehingga memang sudah sangat membutuhkan perluasan,” kata Masan.

Meski demikian, DPRD Kudus menekankan agar proses relokasi tidak memberatkan para pedagang, terutama terkait tarif sewa di lokasi baru. Berdasarkan hasil dialog, skema kerja sama yang ditawarkan pengelola Pasar Saerah dinilai cukup ringan.

Pedagang direncanakan dikenakan tarif sewa Rp40 ribu per hari untuk kios dan Rp17 ribu per hari untuk los. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan beban retribusi pedagang di Pasar Bitingan yang selama ini mencapai sekitar Rp60 ribu per hari.

“Kalau melihat besaran sewa yang ditawarkan, ini justru lebih ringan dan tidak memberatkan pedagang,” jelas Masan.

Kendati demikian, DPRD Kudus berencana menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil pihak pengelola Pasar Saerah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan skema nota kesepahaman (MoU) relokasi tidak merugikan pedagang di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan tidak ada kenaikan sewa secara sepihak tanpa persetujuan pedagang,” pungkasnya.

The post Kunarto Klaim 350 Pedagang Sayur Pasar Bitingan Tolak Relokasi ke Pasar Saerah appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Birton, dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan hadir langsung untuk membahas progres, tantangan, dan strategi optimalisasi kualitas gizi MBG.

Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa keberhasilan MBG, yang saat ini menjangkau 92.821 jiwa penerima, sangat bergantung pada kolaborasi erat lintas sektor.

Pemkab Kudus secara aktif menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk penyediaan menu sehat dan bergizi seimbang. Langkah ini memastikan bahwa dampak positif MBG juga dirasakan oleh sektor ekonomi masyarakat.

Komunikasi intensif terus dilakukan dengan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan semua proses terpantau dengan baik.

“Kami bersama stakeholder terkait mengupayakan yang terbaik agar MBG berjalan lancar,” ujar Bupati Sam’ani Intakoris. “Kami menggandeng UMKM lokal agar dampak positif MBG juga dirasakan oleh pelaku usaha.”

Inovasi “Kudus Sehat”

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Kudus meluncurkan inovasi unggulan: pemantauan kualitas makanan melalui aplikasi “Kudus Sehat”.

Inovasi ini lahir dari tekad pimpinan Kudus untuk menghadirkan sistem pengawasan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Seluruh masyarakat Kabupaten Kudus kini dapat memantau persiapan MBG secara real-time melalui aplikasi tersebut.

Pemantauan real-time di SPPG ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan gizi dan memastikan MBG tepat sasaran.

Dampak Ekonomi dan Sosial: Program MBG dan inovasi ini juga dirancang untuk mendukung gerakan menabung sejak dini serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal.

Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Budi Utomo, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi yang dilakukan Pemkab Kudus.

“Adanya pemantauan real time di SPPG yang dengan mudah diakses masyarakat adalah upaya yang baik meningkatkan transparansi. Kami mendukung Pemkab Kudus memaksimalkan MBG untuk siswa-siswi di Kudus,” jelas Budi Utomo.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kudus dalam memastikan kualitas gizi terbaik bagi anak-anak, didukung oleh sistem yang modern, transparan, dan memberdayakan ekonomi lokal.

Ali Bustomi

The post Bikin BGN Kagum, Aplikasi ‘Kudus Sehat’ Buka Akses CCTV Real-Time Dapur MBG ke Publik! appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan masih mengenakan pakaian olahraga, politikus PDI Perjuangan itu berjalan kaki dari rumahnya di Desa Undaan Tengah menuju SDN Terangmas. Dalam kegiatan tersebut, ia turut didampingi pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus.

Satu Ruang Kelas Rusak Parah, Siswa Dipindahkan ke Perpustakaan

Dari hasil pengecekan, diketahui satu ruang kelas, yakni kelas IV, mengalami kerusakan cukup parah. Bagian atap kelas terlihat ambruk sebagian karena kayu pada usuk dan reng sudah rapuh. Genting di bagian atas juga sebagian besar telah ambrol.

Pihak sekolah segera mengevakuasi sekitar 20 siswa kelas IV ke ruang perpustakaan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan aman.

“Kerusakan ini diketahui sejak akhir bulan lalu. Saat itu juga kami langsung memindahkan para siswa untuk belajar di ruang perpustakaan,” ujar Plt Kepala SDN Terangmas, Kliwon.

Ketua DPRD Kudus Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah

H. Masan menyampaikan, sidak ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi fasilitas pendidikan di bawah kewenangan Pemkab Kudus.

“Kami datang untuk memastikan sekolah-sekolah di bawah pemerintah kabupaten bisa tertangani dengan baik. Di SD Terangmas ini, ada satu ruang kelas yang kondisinya berbahaya dan perlu segera diperbaiki,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan ruang kelas yang rusak di SDN Terangmas sudah masuk dalam alokasi anggaran perubahan tahun 2025. DPRD Kudus, kata H. Masan, akan mengawal agar pelaksanaan perbaikan dapat segera direalisasikan.

“Kami harapkan Dinas Pendidikan segera melaksanakan perbaikan. Jangan sampai ruang kelas dibiarkan kosong karena atapnya roboh. Apalagi kalau sampai menimbulkan korban,” tegasnya.

Tambahan Anggaran Pemeliharaan Sekolah

Lebih lanjut, H. Masan mendorong agar pada pembahasan APBD 2026, Pemkab Kudus memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur pendidikan. Disdikpora diminta membuat database kondisi bangunan sekolah yang ada di Kudus mulai dari rusak parah, sedang hingga ringan.

Ia menyebut, Pemkab telah menyiapkan dana stand by khusus untuk pemeliharaan sekolah yang membutuhkan penanganan darurat. Anggaran tersebut bisa digunakan secara fleksibel tanpa melalui proses pengadaan yang panjang.

“Kami akan mengupayakan agar anggaran pemeliharaan sekolah dasar di Kabupaten Kudus bisa ditingkatkan minimal Rp 5 miliar. Ini penting untuk mengantisipasi kerusakan akibat cuaca ekstrem atau usia bangunan,” katanya.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah memang terbatas, sehingga penambahan anggaran pemeliharaan menjadi solusi agar persoalan kerusakan infrastruktur, terutama sekolah, bisa cepat diantisipasi.

“Dengan adanya anggaran pemeliharaan ini, sekolah yang rusak bisa langsung ditangani cepat. Kami juga berharap Dinas Pendidikan segera mengidentifikasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk diprioritaskan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Dikdas Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, memastikan bahwa perbaikan SDN Terangmas akan segera dilakukan karena sudah teralokasi dalam APBD Perubahan 2025.

Ia juga membenarkan rencana penambahan anggaran pemeliharaan sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kudus. Namun, besarannya masih akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Di KUA-PPAS kemarin anggaran pemeliharaan berkisar Rp 3 miliar, tapi dalam perkembangan terakhir terjadi efisiensi hingga tinggal Rp 2 miliar. Mungkin nanti bisa berubah saat pembahasan RAPBD 2026 mendatang,” ungkap Anggun.

Ads-Ali Bustomi

The post Ketua DPRD Kudus Sidak SDN Terangmas, Pastikan Perbaikan Kelas Rusak Segera Dilaksanakan appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan hasil pleno dari sembilan PAC di Kudus, dukungan penuh mengalir kepada Pinka Haprani, putri Puan Maharani sekaligus cucu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia berhasil meraih suara bulat dari seluruh PAC yang hadir.

Selain Pinka, nama Ketua DPC PDIP Kudus saat ini, H. Masan, memperoleh dukungan dari empat PAC. Sementara FX Hadi Rudyatmo, mantan Wali Kota Solo, meraih dua suara. Nama lain yang muncul adalah anggota DPR RI sekaligus mantan Bupati Kudus, H. Musthofa, dengan satu suara, serta Paryono dan Agustina Wilujeng yang masing-masing juga mendapat satu suara.

Yang cukup mengejutkan, tokoh nasional seperti mantan Panglima TNI Andika Perkasa, yang sebelumnya santer disebut sebagai kandidat kuat Ketua DPD PDIP Jateng, justru tidak memperoleh dukungan sama sekali dari PAC PDIP di Kudus.

Baca juga:

Rapat PAC Rampung, Ini Nama yang Diusulkan Menjadi Ketua DPC PDIP Kudus 2025-2030

Sekretaris DPC PDIP Kudus, Achmad Yusuf Roni, menjelaskan bahwa penjaringan calon Ketua DPD dilakukan bersamaan dengan proses penjaringan calon Ketua DPC PDIP Kudus.

“Semua nama hasil usulan PAC akan diajukan ke DPP melalui DPD. DPC tidak berwenang menambah atau mengurangi daftar nama tersebut. Keputusan akhir tetap berada di tangan DPP,” tegas Yusuf, Minggu (7/9/2025).

Ia menambahkan, sama seperti seleksi calon Ketua DPC, seluruh kandidat calon Ketua DPD PDIP Jateng juga akan mengikuti psikotes serta uji integritas yang diselenggarakan oleh DPP.

“Prosesnya sama dengan penjaringan Ketua DPC. Nantinya DPP yang menentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi Ketua terpilih,” imbuhnya.

Hasil lengkap Penjaringan Ketua DPD PDIP Jateng di 9 PAC PDIP Kabupaten Kudus.

1. PAC Jati : FX Hadi Rudyatmo, Pinka Haprani
2. PAC Kota: Pinka Haprani, H Masan
3. PAC Gebog: Pinka Haprani, H Masan
4. PAC kaliwungu: FX Hadi Rudyatmo, Pinka Haprani
5. PAC Dawe: Pinka Haprani, Paryono
6. PAC Jekulo: Pinka Haprani, H Musthofa
7. PAC Mejobo: Pinka Haprani, H Masan
8. PAC Bae: Pinka Haprani, H Masan
9. PAC Undaan: Pinka Haprani, Agustina Wilujeng

Ali Bustomi

The post PAC se-Kudus Kompak Dukung Cucu Megawati untuk Pimpin PDIP Jateng, Masan Posisi Kedua appeared first on SuaraBaru.id.

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kudus H. Masan, SE, MM dan dihadiri Bupati Kudus Dr. Ars Sam’ani Intakoris, ST, MT, jajaran Wakil Ketua serta anggota DPRD Kudus, hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kudus H. Masan SE, MM menjelaskan, Bupati Kudus sebelumnya telah menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Kudus Tahun 2026 pada 14 Juli 2025. Setelah itu, serangkaian rapat dilakukan, mulai dari rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rapat komisi dengan OPD, rapat konsultasi, hingga rapat dengar pendapat pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi.

“Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2026 sehingga program-program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat,” ujar Masan.

Menurutnya, sesuai tata tertib DPRD, KUA PPAS APBD Kudus Tahun 2026 yang sudah mendapat persetujuan bersama ditandatangani Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kesepakatan ini sekaligus menjadi langkah penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Fokus Pembangunan dan Dukungan Program Nasional

Sementara itu, Bupati Kudus Dr. Ars Sam’ani Intakoris ST MT mengapresiasi tercapainya kesepakatan bersama ini. Ia menegaskan, KUA PPAS APBD Kabupaten Kudus Tahun 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan RAPBD Kudus tahun depan.

“Proses penyusunan RAPBD Kudus 2026 harus dilakukan tepat waktu agar program pembangunan bisa segera dijalankan,” tegasnya.

Bupati menambahkan, KUA PPAS APBD Kudus Tahun 2026 mencakup kebijakan strategis daerah yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga dukungan Pemkab Kudus terhadap program strategis nasional Pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan program prioritas lain.

Terkait potensi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam postur APBD Kudus 2026, Bupati menyebutkan bahwa penyusunan KUA PPAS APBD Kudus Tahun 2026 masih menggunakan asumsi dari APBD sebelumnya lantaran belum ada kepastian besaran anggaran TKD dari pemerintah pusat.

Pihaknya meyakini, di tengah penghematan anggaran, Pemkab Kudus tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

“Jika nantinya terjadi pengurangan TKD, pemerintah daerah siap melakukan antisipasi melalui optimalisasi pendapatan daerah yang ada,” jelasnya.

Optimalisasi tersebut, lanjutnya, tidak dilakukan dengan menaikkan pajak maupun retribusi, tetapi melalui digitalisasi sistem pemungutan. Dengan begitu, potensi kebocoran dapat diminimalisir sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan fiscal daerah, Pemkab Kudus telah mengajukan peningkatan penambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI dan Kementerian.

“Kami sudah mengajukan agar DBHCHT yang diberikan untuk Kabupaten Kudus bisa meningkat hingga Rp 1 triliun.,”ujarnya.

Jika usulan tersebut disetujui, tentunya APBD Kabupaten Kudus 2026 akan semakin kuat dan semakin mampu untuk membiayai program-program daerah.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kudus Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Kudus 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Audiensi dihadiri jajaran pengurus ORARI di antaranya H. Suharyatno, S.H. (YD2MOI, pembina), Herry Gagaryanto (YB2SSB, Ketua DPP), Drs. H. Saripan, M.Pd (YC2OWI, Sekretaris DPP), Kompol (Purn) P.H. Bambang Santoso, S.H. (YE2AQH, Ketua ORARI Lokal Kudus), Nur Shofyan Nuddin, S.H. (YB2GER, Sekretaris ORARI Lokal Kudus), dan H. Agus Sutrasno, S.H. (YC2GYS, Seksi Dukom).

Ketua ORARI Lokal Kabupaten Kudus, Kompol (Purn) Bambang Santoso, menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan berbagai program kerja ORARI, termasuk rencana pelaksanaan Musyawarah Lokal (Muslok) ORARI Kabupaten Kudus yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Selain menyampaikan agenda Muslok, kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Ketua DPRD Kudus Bapak Masan kepada ORARI. Beliau juga kami angkat sebagai Pembina dan Anggota Kehormatan ORARI Kudus dengan call sign YD2MS,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, H. Masan resmi dinobatkan sebagai Pembina sekaligus Anggota Kehormatan ORARI Kudus. Ia juga menerima kode panggilan khusus (call sign) YD2MS yang biasa digunakan dalam aktivitas komunikasi anggota ORARI.

Dalam pernyataannya, H. Masan menyampaikan apresiasi atas kontribusi ORARI, khususnya dalam mendukung komunikasi darurat, penanggulangan bencana, hingga membantu kelancaran arus mudik di Kabupaten Kudus.

“Kami sangat mengapresiasi peran ORARI selama ini. ORARI telah hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi darurat dan kebencanaan. Kami berkomitmen mendukung penuh program-program ORARI ke depan,” tegasnya.

ORARI dikenal sebagai organisasi yang aktif mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan melalui jaringan komunikasi radio. Dengan adanya dukungan dari DPRD Kudus, diharapkan peran ORARI semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

Sebagai organisasi amatir radio resmi, ORARI dikenal aktif di berbagai daerah, termasuk Kudus. Keberadaan ORARI tidak hanya sebatas komunitas hobi komunikasi radio, melainkan juga mitra penting pemerintah dalam penanggulangan bencana, penyebaran informasi publik, hingga pengamanan event besar.

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kudus, diharapkan ORARI semakin kuat dalam memperluas perannya dan semakin dekat dengan masyarakat.

Ali Bustomi

The post Ketua DPRD Kudus H. Masan Jadi Anggota Kehormatan dan Pembina ORARI appeared first on SuaraBaru.id.

Inovasi ini digagas oleh Kasubbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kudus, Firdaus Kurniawan, S.IP, dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI BPSDMD Jawa Tengah bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kudus tahun 2025.

Firdaus menyatakan, aplikasi tersebut hadir sebagai solusi atas permasalahan arsip di lingkungan DPRD Kabupaten Kudus. Pengelolaan arsip secara manual akan membutuhkan tempat yang luas dan sumber daya manusia yang banyak.

“Bayangkan jika arsip dari belasan hingga puluhan tahun lalu hanya dikelola secara manual, berapa banyak ruangan dan tenaga yang dibutuhkan melakukan penataan dan pengelolaan,”katanya.

Oleh karena itu, melalui aplikasi tersebut, nantinya arsip akan dikelola secara digital sementara arsip yang ada akan dilakukan pemusnahan secara berkala.

Ketua DPRD Kudus dalam sambutannya menyebutkan bahwa hadirnya aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi digital dalam pengelolaan arsip yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Selain itu, manfaatnya juga bisa diperluas ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Kudus.

“Sistem ini selaras dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang saat ini sedang dibahas melalui Pansus III DPRD. Harapannya, DI TIK TOK dapat mendukung tata kelola kearsipan secara digital,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris DPRD Kudus Dwi Yusi Sasepti, S.Sos, MM menegaskan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Oleh karena itu, inovasi digital ini akan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dwi Yusi juga menyampaikan apresiasi atas terobosan tersebut dan menegaskan komitmen jajaran Sekretariat DPRD untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan DI TIK TOK. “Dengan sistem ini, tata kelola administrasi dan kearsipan akan lebih modern, efisien, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Melalui peluncuran sistem DI TIK TOK, DPRD Kudus menegaskan komitmennya dalam mendorong arsip digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai perkembangan teknologi informasi.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Luncurkan Sistem DI TIK TOK untuk Tata Kelola Arsip Digital appeared first on SuaraBaru.id.

“Berbeda pilihan itu lumrah, yang penting tetap rukun dan tetap bersaudara,” terangnya saat membuka Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Balai Desa Undaan Kidul, Senin (10/4) malam.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa undangan turut hadir. Di antaranya Ketua DPRD Kudus Masan, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kudus Jadmiko Muhardi Setiyanto.

Bupati menekankan agar masyarakat tak terpengaruh kampanye hitam maupun ujaran kebencian. Menurutnya, itu hanya dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Justru melalui Pemilu, persatuan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat terwujud.

“Jangan sampai ikut kampanye hitam dan saling mengejek satu sama lain. Jangan sampai bercerai berai hanya karena beda pilihan politik,” pesannya.

Menurutnya, Pemilu harus dimanfaatkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan masyarakat. Hartopo meminta masyarakat melihat sepak terjang dan visi misi calon pemimpin.

“Yang terpenting adalah memilih calon pemimpin terbaik sesuai visi misi dan sepak terjangnya selama ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Mohammad Fitriyanto mengajak masyarakat berkontribusi dalam menentukan kepemimpinan bangsa melalui Pemilu. Pihaknya menyatakan, satu suara sangat berarti untuk memajukan bangsa Indonesia.

“Suara panjenengan semua pada Pemilu tahun depan sangat berarti. Jangan golput, nggih. Biar pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai hati nurani masyarakat,” paparnya.

Ali Bustomi

Baca Juga:

Empat Gugatan Soal Perades Kudus di PTUN Akhirnya Dicabut

Jelang Arus Mudik, Dinas PUPR Kudus Perbaiki Sejumlah Ruas Jalur Alternatif

The post Bupati Kudus Ingatkan Masyarakat Tetap Rukun Hadapi Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

“Dalam anggaran Perubahan APBD Kudus Tahun 2022 ini, kami memprioritaskan sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ketertinggalan pembangunan akibat Pandemi Covid-19 lalu akan kami kejar,”ujar Bupati.

Dalam penjelasannya, Ranperda Perubahan APBD Kudus 2022 telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum Perbup Kudus Nomor 35 Tahun 2022serta Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang sudah disepakati bersama DPRD Kudus.

Hartopo mengatakan, Ranperda Perubahan APBD ini di antaranya digunakan untuk menampung belanja daerah yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi.

Lalu dana alokasi khusus non fisik, DAK, BOS reguler sekolah swasta, perubahan belanja tambahan penghasilan, perubahan belanja yang bersumber dari DBHCHT. Serta perubahan belanja tidak terduga untuk penanganan kedaruratan.

Dari penjelasan yang disampaikan, postur Perubahan APBD Kudus 2022 diantaranya adalah Pendapatan Daerah yang ditarget meningkat sebesar Rp 2,018 triliun. Peningkatan target pendapatan tersebut akan dilakukan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PPB) yang mengalami kenaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara, untuk Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer direncanakan juga meningkat menjadi Rp 2,55 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 539,8 miliar.

Proses penyusunan Ranperda Perubahan APBD Kudus Tahun 2022 saat ini juga terus dilakukan secara simultan. Usai penyampaian penjelasan bupati, malam harinya DPRD Kabupaten Kudus juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Ranperda Perubahan APBD Kudus 2022.

Pada Jumat (2/9), DPRD Kudus juga kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Bupati atas Pandangan Umum Fraksi tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD Kudus 2022 ini secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan secara maksimal.

“Terutama pelaksanaan perbaikan infrastruktur yang akan direncanakan dalam Perubahan APBD Kudus 2022 bisa memiliki cukup waktu dan terlaksana secara maksimal,”ujarnya.

Masan menegaskan, sesuai kebijakan umum dari Pemerintah Derah, pada Perubahan APBD Kudus 2022 ini, semua anggaran yang ada akan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang disampaikan Bupati Kudus, dilakukan agar manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas.

“Dalam penyusunan anggaran, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kudus tentu akan memprioritaskan kepentingan masyarakat,”tandasnya.

Ali Bustomi

The post Prioritaskan Perubahan APBD Kudus 2022 untuk Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, DPRD akan melakukan upaya penyelesaian aduan tersebut sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Hal tersebut disampaikan Masan saat menemui perwakilan dari massa Aliansi Masyarakat Kudus yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kudus, Senin (8/8).

“Akan kami selesaikan sesuai aturan perundangan yang ada,”kata Masan yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kudus, Sudjarwo.

Masan menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang dijadwalkan akan selesai pada tanggal 13 Agustus 2022.

Menurutnya, hal tersebut lebih penting untuk kepentingan seluruh masyarakat Kudus sehingga pihaknya lebih memprioritaskan pembahasan tersebut.

Selanjutnya, terkait tuntutan yang diajukan, Masan akan memastikan keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan akan diselesaikan pada bulan Agustus ini.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada massa aksi untuk memberikan kesempatan kepada para dewan untuk bekerja dengan baik dan maksimal.

“Badan Kehormatan sudah bekerja secara maksimal. Minggu depan rencananya BK akan mengundang tim ahli hukum, dan setelah itu baru rekomendasi akan dikeluarkan,”paparnya.

Masan juga menambahkan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebab, sudah menjadi tugasnya dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus, Sudjarwo meminta masyarakat untuk memahami kondisi yang ada dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Pihaknya pun menyarankan massa aksi untuk menghormati proses yang ada di DPRD. Sebab semua keputusan yang diambil dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya minta memahami dan tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa, sebab sudah ada schedule-nya. Kami saat ini masih memprioritaskan pada anggaran APBD dan perubahan anggaran di tahun 2023. Kami mohon untuk menunggu, dipastikan nanti akan selesai sesuai rencana pada bulan Agustus,” pesannya

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sekitar 100 massa dari Aliansi Masyarakat Kudus menggelar aksi di gedung DPRD Kudus. Aksi dilakukan untuk mendesak DPRD Kudus segera memproses dugaan pelanggaran kode etik empat anggota Fraksi Partai Gerindra.

Keempat anggota tersebut yakni Sulistyo Utomo, Sandung Hidayat, Abdul Basith Sidqul Wafa dan Zainal Arifin diduga melanggar tata tertib DPRD Kudus dengan mangkir hadir dalam persidangan selama enam kali berturut-turut.

Juru bicara Aliansi Masyarakat Kudus, Selamet Hariyanto mewakili massa aksi mendesak DPRD Kudus segera mempercepat putusan dan memberikan sanksi kepada empat anggota DPRD Kudus DPRD Kudus tersebut.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Komitmen Tuntaskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Empat Anggotanya appeared first on SuaraBaru.id.