Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo Toni Sri Buntoro mengatakan, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari dengan hari sebelumnya. Pada hari sebelumnya, jumlahnya baru mencapai 2.414 pemudik. Sehingga ada penambahan 225 pemudik.

“Dari jumlah tersebut, pemudik yang terbanyak berada di Kecamatan Nguter dengan jumlah 433 orang kemudian Kecamatan Bulu sebanyak 429 dan Kecamatan  Sukoharjo dan Tawangsari masing-masing 369 orang. Sedangkan jumlah pemudik yang terendah berada di Kecamatan Grogol sebanyak 37 orang, Kecamatan Kartasura sebanyak 46 orang dan Kecamatan Gatak 51 orang,” jelas Toni.

Kasatlantas Polres Sukoharjo AKP Heldan Pramoda Wardhana mengatakan, sejauh ini arus lalulintas di pintu masuk Kabupaten Sukoharjo, Kartasura khususnya terhitung landai.

“Karena Sukoharjo ini tidak berbatasan langsung dengan daerah Jabar atau Jatim, sampai hari ini situasi arus lancar dan aman. Sampai hari ini anggota juga tidak ada yang memutarbalik kendaraan dari luar daerah,” jelas AKP Heldan.

WIB

The post 2.639 Pemudik Sudah Masuk Sukoharjo appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyatakan, keluarnya kebijakan tersebut maksudnya baik, yaitu untuk mencegah penularan Covid secara lebih luas di masyarakat melalui perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain (kota – kampung).

“Kami bisa memaklumi dan menerima kebijakan pemerintah yang melarang mudik, hal ini merupakan sebagai upaya membatasi penularan Covid. Kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain harus jadi hal utama ketimbang mudik bertemu keluarga dan sanak saudara,” kata Masruhan.

Kepada SuaraBaru.id, Jumat (7/5/2021), Masruhan berpendapat, dengan cara berfikir dengan kaidah Ushul Fiqh, bahwa menolak dengan membatasi berkembangnya Covid yang tengah berlangsung harus didahulukan ketimbang mencari kebaikan baru dari silaturahmi.

Ketua DPW PPP Jateng ini menjelaskan, Al-Syathibi seorang ahli fiqh yang masyhur menyebutkan, menghindari kerusakan itu berkaitan dengan keamanan jiwa raga dan persis dengan ancaman Covid yang sudah terbukti memakan korban jiwa sedemikian banyak di seluruh dunia.

“Sebagai anggota Dewan saya ikut melakukan pantauan arus mudik di beberapa titik keluar masuk lalu lintas antar provinsi antar kota. Saya memohon kesadaran masyarakat atas kebijakan ini. Pemerintah baik melalui media publik maupun lewat aparatnya sampai tingkat RT untuk terus menerus memberikan penjelasan kepada warga,” kata Masruhan.

Masruhan juga mengimbau kepada para aktivis medsos untuk baik yang kontra maupun pro pemerintah untuk bersikap bijak. Tentunya dengan semangat menyelamatkan bangsa ini dari bahaya Covid yang masih terus mengancam. Apalagi, kini muncul varian baru Covid yang lebih ganas.

Shalat Ied Sesuai Prokes

Tak hanya itu saja, Masruhan juga mengimbau untuk shalat Idul Fitri agar pelaksanaannya di masjid dengan tetap memperhatikan prokes. Jika daerah tersebut termasuk kategori besar potensi berkembangnya Covid maka tidak harus melakukan shalat Ied di masjid.

Dirinya memberikan saran agar shalat Ied mungkin bisa berlangsung di lapangan terbuka. Atau, tidak melakukan shalat Ied karena itu merupakan ibadah sunah. Ini berlaku jika suatu kampung atau kompleks tersebut korban Covidnya terbilang tinggi atau masuk daerah merah.

“Sejauh ini saya lihat kepatuhan warga masyarakat cukup tinggi. Terlihat bandara di Kota Semarang dan Boyolali sangat lengang. Terminal bus juga sepi, jalan tol dan Pantura Jateng juga lengang arus lalinnya,” pungkas Masruhan.

The post Masruhan : Larangan Mudik untuk Kebaikan Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Pimpinan Kabag Ops Kompol Budiyono bersama aparat terkait, Jumat (30/4), menggelar pemeriksaan kendaraan yang masuk ke Wonogiri.

Yakni melakukan pencegatan kendaraan di depan Pos Nambangan, Selogiri, Wonogiri. Petugas menghentikan dan memeriksa semua kendaraan berplat luar Wonogiri.

Petugas juga memeriksa suhu badan sopir dan penumpangnya memakai thermogun. Sekaligus mendapat  pemahaman tentang larangan mudik liburan Idul Fitri.

Cegah Covid

Petugas juga memberikan pemahaman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pencegahan Covid-19, sebagaimana diserukan pemerintah.

”Kita hendaknya memahami, Covid itu masih ada,” tegas Kabag Ops Kompol Budiyono. Karena itu petugas menyeru kepada masyarakat  melakukan 5 M dan mentatati protokol kesehatan (Prokes).

Kasubag Humas Polres Iptu Suwondo dan Paur Subag Humas Aipda Iwan Sumarsono, menambahkan, Tim yang melakukan pemeriksaan berjumlah 40 personel.

Tim melibatkan Kapolsek Selogiri bersama jajarannya, KBO Satlantas, Kanit Dikyasa, tenaga kesehatan Puskesmas, dan personel TNI Koramil Selogiri.

Luar Daerah
Juga menyertakan Paurkes Polres bersama staff, anggota Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim serta peleton gabungan.

Tim memeriksa 25 kendaraan berplat nomor luar daerah, dan melakukan pemeriksaan suhu badan kepada 51 orang.

Juga membagi-bagikan masker gratis dan mengimbau untuk mematuhi Prokes pencegahan Covid-19, serta tidak mudik lebaran.

Kepada warga yang pulang kampung, dianjurkan melapor ke Satgas Gugus Covid di tingkat desa/kelurahan, agar mendapatkan penanganan.

Tim Gabungan tidak melakukan tindakan putar balik pemudik. Sekitar 80 persen mobil berplat luar kota, ternyata milik warga Wonogiri dan Sukoharjo.

Bambang Pur

The post Tim Gabungan Jaring 25 Kendaraan yang Masuk ke Wonogiri appeared first on SuaraBaru.id.

Narasumber dalam diskusi kali ini diantaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ferry Wawan Cahyono, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Henggar Budi Anggoro, dan Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa.

Terkait larangan mudik, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, berharap masyarakat bisa memahami bahwa saat ini masih dalam situasi kondisi pandemi. Karenanya faktor keselamatan sangat utama dalam hal ini.

Dari kondisi tersebut, Ferry menjelaskan, pihak pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut, tentunya dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek agar tidak terjadi penyebaran gelombang klaster kedua.

“Itu upaya menekan penyebaran virus Covid-19 dan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama satu tahun kebelakang ini tidak menjadikan hal yang sia-sia,” kata Legislator Golkar itu.

Dirinya menambahkan, terkait dengan beberapa aspek pemberlakukan skenario oleh Dishub dan Organda, DPRD mendorong dan sangat apresiasif serta secara kebijakan anggaran siap membuka pintu untuk berkoordinasi.

“Intinya kita sangat mendukung langkah  pemeirntah melalui Dishub dan Organda, serta mendorong penuh baik dari sisi kebijakan ataupun penganggaran,” katanya.

Senada dengan Ferry, Henggar selaku Plt. Kepala Dishub Jateng mengatakan, penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik, pihak Dinas Perhubungan berupaya mensinkronisasikan penerapannya dengan beberapa skenario.

“Mudik lokal hanya diizinkan di wilayah yang masuk dalam daftar delapan wilayah aglomerasi yang sesui ketentuan  Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021,” katanya dalam diskusi di ballroom Hotel Noormans Semarang.

Menanggapi hal itu, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa, mengapresiasi kebijakan pemerintah meskipun larangan mudik telah berlaku. Ia tetap berharap pemerintah masih memberikan ruang gerak transportasi khususnya mudik lokal dengan regulasi yang berlaku.

“Tentunya, dengan memperhatikan protokol kesehatan (protkes) sehingga harapannya sektor transportasi tidak lumpuh total dan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar seperti pada 2020,” katanya. (Adv)

The post Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Apel di halaman Kantor Kecamatan Puhpelem, dalam rangka menyongsong Lebaran Idul Fitri 1442 H, dan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2021.

Hadir dalam apel, Camat Puhpelem, Jaiman, Danramil 24/Puhpelem Kodim 0728 Wonogiri Kapten (Inf) Tono, dan Kapolsek Puhpelem Polres Wonogiri Iptu Budiono.

Juga hadir Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Puhpelem, Dokter Arif, bersama para Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kecamatan Puhpelem.

Mencegah Covid

Dalam kesempatan tersebut, Camat Jaiman, berharap, kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini dapat meningkat. ”Utamanya dalam upaya mencegah Covid-19,” tegasnya.

Jaiman mengajak kepada semua instansi,  meningkatkan perannya dalam menyukseskan PPKM Mikro. Terutama dalam menyikapi kaum boro (perantau) yang pulang kampung,

Para personel Satgas PPKM Mikro hendaknya pro-aktif mendata, melaporkan dan mengedukasi pemudik. ”Agar bisa meminimalisir penyebaran Covid-19,” tegas Camat Jaiman.

Terkait dengan HKB, Camat mengajak semua komponen masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Termasuk kewaspadaan bencana gempa, yang getarannya sampai ke wilayah Kecamatan Puhpelem.

Jajaran Dishub

Juga dalam peningkatan kewaspadaan terhadap bencana yang akibat  dampak iklim dan cuaca ekstrem, serta musim pancaroba dari penghujan ke musim kemarau.

Sementara itu, dalam peringatan HKB Tahun 2021, Dinas Perhubungan (Dishub) Wonogiri, Selasa (27/4), menggelar simulasi evakuasi mandiri penanganan bencana.

Kepala Dishub, Ismiyanto, memimpin jalannya simulasi dengan tanda bunyi sirine , untuk membangunkan kesiapsiagaan seluruh pegawai menghadapi bencana.

Bambang Pur

The post Puhpelem Menggelar Apel Tiga Pilar, Dishub Wonogiri Simulasi Mandiri appeared first on SuaraBaru.id.

Sespimmen Angkatan 61, Serdik Hary Ardianto, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan hal itu di Semarang, Jumat (23/4/21).

Menurutnya, hal ini sesuai  surat edaran No.13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Selain itu sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriyah dan UU No.2018 tentang kekarantinaan.

“Larangan mudik  oleh pemerintah, untuk itu masyarakat agar mengikuti aturan pemerintah, guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” jelasnya.

Pada masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia ini, tingkat penyebarannya masih tinggi.

Sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan aturan, yaitu dengan melarang mudik.

“Tradisi mudik saat lebaran memang sudah sangat melekat terhadap masyarakat Indonesia, yaitu  sebagai ajang pertemuan, silaturahmi”, katanya.

Mengunjungi keluarga dan mengobati kerinduan suasana lebaran pada kampung halaman lain kali boleh, tetapi pada lebaran ini kita harus mengikuti peraturan pemerintah.

Hary menjelaskan, pemberlakuan aturan tersebut terhitung sejak 6-17 Mei 2021. Bagi mereka yang nekat mudik.

Mereka akan terkena sanksi sesuai pasal 93 UU No.6 Tahun 2018, dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bila melanggar aturan mudik tahun ini.

“Dalam naskah aturan oleh pemerintah tersebut, memuat salah satunya yaitu transportasi yang tidak boleh saat mudik dan pengecualian bagi kendaraan atau orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan,” terang Hary.

Dalam pelaksananannya nanti, lanjut Hary, pemerintah menunjuk TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP beserta instansi terkait lainnya.

Tugasnya melakukan penyekatan secara ketat di daerah-daerah tertentu dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tindak lanjut aturan tersebut.

Polri dan stakeholder terkait dalam pengawasannya akan secara tegas melakukan tindakan-tindakan, dan akan memberikan sanksi tegas apabila menemukan pelanggaran yang oleh masyarakat.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung aturan tentang larangan mudik tersebut, dengan tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021 ini.

Hary berharap, masyarakat tetap tinggal di wilayah masing-masing dalam menyambut lebaran tahun ini.

Masyarakat juga bisa merayakan lebaran melalui kemajuan teknologi saat ini, yaitu bisa melalui telepon, video call ataupun media lainnya.

“Dengan mematuhi aturan pemerintah tidak melaksanakan mudik, maka otomatis masyarakat telah berkontribusi langsung dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran atau penularan virus Covid-19 di Indonesia,” tandasnya.

Ning

The post Serdik Hary Ardianto Himbau Masyarakat Tidak Mudik, Nekat Mudik Denda Hingga Rp 100 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

“Itu yang sudah disiapkan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Ahmad Dofiri usai Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Gedung Sate Bandung, Rabu (14/4/2021).

Kapolda mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait larangan mudik Lebaran. Selain itu, melakukan operasi keselamatan mulai 12 hingga 25 April 2021.

Baca Juga: Persib Bandung Tak Pasang Target di Piala Menpora 2021

“Salah satu targetnya meningkatkan keselamatan, kemudian protokol kesehatan dan sosialisasi tentang larangan mudik,” kata Kapolda Jabar.

Menyinggung soal pemudik yang lolos pulang kampung halamannya, Kapolda Jabar berharap masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk langsung mendata pemudik, kemudian menempat mereka di tempat isolasi.

“Kalau ada yang tertular, langsung tracing,” kata Irjen Pol. Ahmad Dofiri.

Baca Juga: PPKM Mikro, Pergi dari Bandung Harus Minta Surat Pengantar

Kapolda bahwa pihaknya akan memutarbalikkan kendaraan warga yang ketahuan melakukan mudik. Khusus wilayah Bandung Raya, menurut dia, akan ada cara bertindak terkait dengan penyekatan selama kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Irjen Pol. Ahmad Dofiri lantas menyebut titik perbatasan di Karawang dengan Bekasi yang merupakan wilayah hukum Polda Metro. Di sana lebih ketat karena titik utama penyekatan itu di perbatasan.

“Yang di dalam aglomerasi, misalnya di Bandungg Raya itu nanti ada cb-cb (cara bertindak) sendiri, termasuk di daerah wisata, seperti Puncak. Ada rapid test antigen,” katanya.

Ant-Claudia

The post Polda Siapkan 120 Titik Penyekatan Terkait Larangan Mudik appeared first on SuaraBaru.id.