Kampus dengan segenap kurikulum dan sivitas akademika, harus in line dengan program-program pemerintah, terkait sistim pangan Nasional.

Hal itu seperti yang diungkapkan Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Winarti Halim PhD, seusai pelaksanaan International Conference, 14th Biennial International Conference on Food Simulation Ghent, Belgium, di KU Leuven, Campus Ghent, yang berakhir Jumat (17/4/2026).

BACA JUGA: Prof Kesi: Inspirasi Sejati Lahir dari Kesederhanaan Tindakan

”Bagaimanapun funding (sumber pembiayaan-red) masih banyak bergantung pada pemerintah, sehingga kampus harus luwes mengikuti, bagaimana pemerintah membangun sistim pangan yang sedang berjalan,” katanya sambil menambahkan, jika pemerintah punya visi baru, maka kampus harus support, sesuai sisi keahlian yang dimiliki.

Winarti berharap, program pemerintah pada sistim pangan yang saat ini tengah berjalan Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi program yang tidak hanya bermanfaat internal, namun didorong menjadi proyek pemerintah yang lebih besar dan bermanfaat.

”Sehingga menjadi basis knowledge (pengetahuan), saat pemerintah mengambil kebijakan (policy making) atau evaluasi-evaluasi kebijakan yang sedang berjalan,” terang dia lagi.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen Teknik Sipil USM Beri Pendampingan Pekerja Proyek Gudang Bulog Demak

Menurutnya, aspek terkait justru yang lebih banyak dibutuhkan di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, mahasiswa juga perlu dibekali pengetahuan-pengetahuan terkait penilaian risiko pangan, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya biologis, kimia, atau fisik dalam makanan, untuk mencegah penyakit bawaan makanan.

Proses ini menjadi dasar bagi sistem HACCP dan peraturan keamanan pangan, yang fokus pada kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya, untuk memastikan keamanan konsumen.

”Sehingga mahasiswa juga tahu, bilamana diajak bicara terkait dengan perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi, WTO menetapkan aturan internasional untuk standar keamanan pangan, kesehatan hewan, dan tumbuhan dalam perdagangan. Oleh sebab itu, sangat tepat program lanjutan dari FIND4S yakni FORC3S (Food Research for Safety, Security, and Sustainability),” ungkapnya.

BACA JUGA: Dosen USM Berikan Literasi Digital Berbasis Gender

Terkait dengan program MBG, katanya, kampus atau masyarakat harus support kebijakan presiden ini. ”Pertanyaannya, apakah MBG akan menjadi proyek yang too big to fail. Ini proyek yang besar, sudah banyak yang menjadi korban, maka harus berjalan terus, jangan sampai menjadi to fail (gagal),” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, baik proyek FIND4S atau FORC3S harus berperan pada sisi yang mana. Tugas dari pengelola program harus bisa menunjukkan kepada pihak pengambil kebijakan MBG, pada bagian yang harus dibenahi, bagian yang bisa dikerjasamakan.

”Jangan sampai hanya kritik di luar, tetapi juga kritik di dalam, dan terlibat langsung pada program. Kita sepakat, kampus-kampus harus mengomunikasikan kepada pemerintah, dan berperan aktif dalam sistim pangan di Indonesia,” tuturnya.

Jawa Tengah itu, imbuhnya, the top three dalam program MBG. Pada sisi lain, masih banyak masalah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai dapur umum pusat, untuk memproduksi dan mendistribusikan MBG bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Riyan

The post Atase Pertanian RI untuk Uni Eropa: FORC3S Bisa Berperan pada Proyek MBG appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, seni bela diri asal Indonesia itu, merupakan warisan budaya, memiliki nilai historis, serta sebagai salah satu sifat pembangun karakter anak bangsa.

”Mewakili Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan kita, mulai besok perintah lisan saya, seluruh SMA harus punya materi pencak silat,” kata Luthfi, saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jateng, di Ballroom Poncowati, Hotel Patra, Kota Semarang, Sabtu (2/8/2025).

BACA JUGA: MLSC Kudus 2025: SDUT Bumi Kartini Pertahankan Gelar, SD 3 Bulungcangkring Cetak Sejarah

Disampaikan juga olehnya, pengurus IPSI Jateng diminta membuat kisi-kisi atau roadmap, yang nanti akan ditempelkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. Roadmap itu meliputi teknik, pakaian, materi, sekolah, dan cara pengajaran.

”Kalau bisa besok langsung rapat bareng. Tinggal nanti IPSI segera merapat ke Dinas Pendidikan,” pesan Luthfi.

Dalam mendukung pengembangan pencak silat, Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sejumlah alternatif lahan, untuk membuat padepokan silat berstandar Nasional maupun internasional. Alternatif itu sudah diberikan kepada Pengurus IPSI Jateng, dan tinggal menunggu lokasi mana yang dipilih.

BACA JUGA: H. Akhwan Definitif Ketua DPD NasDem Kudus, Fokus Bangun Ulang Kepercayaan Publik

”Padepokan sudah kita siapkan beberapa alternatif lahan, tinggal IPSI memilih, luasnya minimal satu hektar,” ungkap Luthfi.

Mantan Kapolda Jateng itu menjelaskan, hubungan antara pencak silat terutama IPSI, sangat erat dengan Jateng. Sebab, saat Gubernur Jateng masih dijabat Wongsonegoro, juga merangkap sebagai Ketua IPSI.

Ikatan kuat itu, lanjut dia, tentu harus diikuti dengan prestasi dari para atlet pencak silat Jateng. Juga bagaimana masyarakat secara umum, dapat mengenal pencak silat sebagai cabang yang memiliki nilai-nilai budaya luhur.

BACA JUGA: Tokoh Muslim Internasional Asal Inggris Kunjungi MAJT

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IPSI, Sugiono, mengapresiasi langkah Gubernur Jateng itu, yang akan memasukkan pencak silat dalam kurikulum sekolah. Juga perhatian Pemprov Jateng, untuk memasilitasi pendirian padepokan berskala internasional.

Diterangkan dia, hadirnya pencak silat di sekolah-sekolah di Jateng, bisa menjadi media untuk meningkatkan kekuatan mental, meningkatkan karakter, meningkatkan budi pekerti dari generasi-generasi muda.

”Gubernur tadi perintahnya sudah sangat jelas, menjadikan pencak silat sebagai bagian dari pelajaran di SMA. Saya harapkan juga, nanti ini bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar di tingkat Nasional,” harap Sugiono.

BACA JUGA: Perpustakaan R.A Kartini dan KKN Unisnu Jepara  Gelar Lapak Baca di Bendungan Indah Ketileng. 

Sedangkan Ketua Pengprov IPSI Jateng, Harry Nuryanto menyatakan, usulan Gubernur Ahmad Luthfi sangat bagus, dengan memasukkan kurikulum pencak silat di sekolah-sekolah. IPSI Jateng sendiri akan segera menindaklanjuti hal itu, dengan membuat roadmap yang akan segera dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh padepokan pencak silat di Jateng.

”Memang kita harus nguri-uri budaya kita. Pencak silat ini merupakan warisan budaya, saya harap ini bisa dimengerti dan dikenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap, melalui Gubernur tadi, bisa dimasukkan dalam ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang ada di Jateng. Kita akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Riyan

The post Perintah Lisan Gubernur Jateng, Pencak Silat Masuk Kurikulum Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu merupakan bagian dari proses reformulasi kurikulum menuju Kurikulum OBE 2025, yang selaras dengan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Acara yang dihadiri 47 peserta itu melibatkan dosen tetap, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta perwakilan berbagai lembaga eksternal. Tujuannya untuk menyelaraskan profil lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta capaian pembelajaran yang terukur dan terstandar.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Kampanyekan Budaya Menganyam di CFD Semarang

Kegiatan dibuka Wakil Rektor I USM, Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP. Dalam sambutannya disampaikan, pentingnya peningkatan kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam proses pembelajaran.

Dia juga menghimbau, agar dalam pelaksanaan kurikulum OBE melibatkan praktisi dalam kegiatan mengajar diperbanyak. Sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ke depan.

”Hal ini sangat krusial, dalam mempersiapkan lulusan yang adaptif terhadap dinamika profesi hukum dan perkembangan global,” katanya.

BACA JUGA: USM Raih 6 Emas di Kejuaraan Pencak Silat Piala DPRD Kendal 2025

Workshop menghadirkan narasumber utama, Dr Aditya Yuli Sulistyawan SH MH, dari Universitas Diponegoro, yang membahas prinsip-prinsip penyusunan kurikulum berbasis OBE secara mendalam.

Kegiatan juga diisi dengan sesi dialog bersama stakeholder eksternal, yang memberikan masukan strategis terhadap draf kurikulum. Di antaranya dari Polda Kota Semarang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, Pengadilan Negeri Kota Semarang, Ketua Ikadin, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang.

Kehadiran para mitra eksternal dari berbagai sektor itu, sangat penting untuk kolaborasi dalam membangun kurikulum hukum yang adaptif, aplikatif, dan sesuai kebutuhan dunia profesi.

BACA JUGA: Febrian Akbar, Karateka USM Raih Medali Emas Pomprov Jateng 2025

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum USM, Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum menambahkan, kegiatan itu merupakan bagian dari strategi peningkatan mutu akademik dan penjaminan mutu lulusan secara berkelanjutan.

Sedangkan Ketua Panitia, Dr Dian Septiandani SH MH menyatakan, workshop dirancang sebagai forum kolaboratif, untuk memastikan kurikulum baru mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pemangku kepentingan.

”Kegiatan ini juga menjadi bagian dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, dalam peningkatan kualitas pendidikan berbasis kebutuhan pengguna lulusan dan implementasi pendidikan tinggi yang berorientasi pada luaran,” ungkapnya.

Riyan

The post Workshop Penyusunan Kurikulum OBE Fakultas Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor dilaksanakan di Auditorium Majeng Kanwil Kemenag Jateng, Jalan Sisingamangaraja, Semarang, Rabu (16/9/2024). Kegiatan itu dibuka Kabid Pendidikan Madrasah Ahmad Faridi, didampingi Ketua Tim Kerja Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Madrasah Juair, dan Ketua Tim Kerja Evaluasi Program Tendik Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jateng Siti Mutmainah.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua Tim Kerja Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah, sebanyak 99,6 persen madrasah di Jateng, telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

BACA JUGA: Tim Riset MAN 2 Kudus Raih Prestasi Internasional

”Hal ini merupakan bentuk soliditas dari semua pihak dalam menjalankan program kurikulum itu, sehingga hampir 100 persen madrasah bisa mengikuti. Hanya 0,4 persen madrasah yang belum bisa mengikuti, madrasah itu baru menerima izin operasional,” ungkap Juair dalam keterangannya.

Sementara itu, Ahmad Faridi menyampaikan, pentingnya stakeholder dalam memahami dan mengimplementasikan KMA No 450 Tahun 2024, untuk meningkatkan kualitas peserta didik agar lebih bisa mengembangkan potensinya secara optimal.

KMA ini diikuti dengan beberapa pedoman, antara lain Panduan Kurikulum Madrasah, Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Pilihan (MA), Panduan Pembelajaran Penilaian (Asesmen), dan Panduan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5RA).

BACA JUGA: Mahesa Jenar vs Macan Kemayoran, Duel Dua Tim Terluka

”Kurikulum Merdeka saat ini memang belum sepenuhnya diberlakukan secara menyeluruh pada madrasah. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa, diharapkan kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” tukas dia.

Hadir dalam rakor ini, Kasi Penmad, Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota se-Jateng, serta perwakilan Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA), Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTS), Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA) Provinsi.

Riyan

The post Kemenag Jateng Gerak Cepat Sukseskan Kurikulum Merdeka appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor dihadiri Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi, Kaprodi Magister Hukum USM Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, dosen, alumni, mahasiswa dan para pengguna serta undangan lain.

Dalam keterangannya, Dr Indarto mengatakan, sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, merupakan kewajiban bagi program studi mematuhi kurikulum OBE, untuk dilaksanakan mulai semester depan ini.

BACA JUGA: PT Semen Gresik Raih 3 Penghargaan Bergengsi TOP GRC Awards 2024

”Rakor Kurikulum OBE yang dilakukan Prodi S2 Magister Hukum USM bersama dosen, pengguna, alumni dan mahasiswa, merupakan langkah tepat untuk menghasilkan Kurikulum OBE, yang diamanatkan oleh regulasi dari Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dr Kukuh Sudarmanto, yang menyebutkan, Kurikulum OBE dalam suatu pendidikan yang dirancang, berfokus pada outcome, tidak hanya pada materi kuliah saja.

Dasar hukum Kurikulum OBE adalah UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP NZOMIR 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

BACA JUGA: Agustin-Iswar Berbincang dengan Pengusaha Muda, Harapannya Pemerintah Bersahabat

”Target implementasi Kurikulum OBE adalah semester gasal akademik 2024-2025, dengan jumlah SKS minimal 54 SKS, dan maksimal 72 SKS,” ungkapnya.

Dia menambahkan, rakor Kurikulum OBE ini juga dilaksanakan dengan metode hybrid system, untuk menampung para dosen dan pengguna serta alumni, yang berada di luar Kota Semarang, melalui online.

Riyan

The post Magister Hukum USM Gelar Rakor Kurikulum OBE appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Dekan I FTIK USM, Fajriannoor Fanani SSos MIKom, Kaprodi Ilmu Komunikasi USM Edi Nurwahyu Julianto SSos MIKom, sejumlah dosen Ilmu Komunikasi USM, mahasiswa, dan stakeholder.

Dalam kegiatan itu mendatangkan narasumber Ketua Aspikom Pusat Dr S Bekti Istiyanto MSi, Praktisi Media Drs Jayanto Arus Adi MM, dan GM Columbia Asia Hospital Semarang Martheas Mulyawan.

BACA JUGA: Museum USM Diresmikan

Ketua Penyelenggara, Dr Gita Aprinta Ester B MSi mengatakan, semiloka ini ditujukan untuk menyiapkan perencanaan kurikulum berbasis OBE. Dimana kurikulum harus diupdate setiap lima tahun sekali, guna upgrading masa circle lulusan.

”Semiloka merupakan kawah candradimuka kecil, yang mempertemukan prodi dengan mitra dari industri-industri pengguna lulusan ilmu komunikasi. Hal ini agar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan kebutuhan di industri kerja komunikasi,” ucapnya.

Sementara itu, Fajriannoor mengungkapkan, melalui kegiatan semiloka serta persetujuan dari berbagai pihak, rencananya Kurikulum BE akan dimulai pada semester gasal, yaitu September 2024 mendatang.

BACA JUGA: Kota Magelang Raih Penghargaan atas Kontribusi Penyelenggaraan JKN

”Semiloka berbasis OBE ini penting, karena selain sesuai visi misi Ilmu Komunikasi dan Universitas Semarang, juga menyesuaikan kebutuhan industri dan trend kelulusan masa sekarang maupun masa yang akan datang,” ungkapnya.

Sedangkan Edi Nurwahyu berharap, kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi USM ke depan, dapat mengakomodasi kebutuhan industri dan bermanfaat bagi mahasiswa.

Riyan

The post Prodi Ilkom USM Gelar Semiloka VMTS dan Kurikulum Berbasis OBE appeared first on SuaraBaru.id.

“Hari ini dilaksanakan work shop pendidikan dan sosialisasi kurikulum pemulihan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. Kurikulum merdeka memang ini semua dalam proses penyempurnaan, tetapi kita tidak boleh berhenti karena pandemi sudah jalan begini,” kata Abdul Fikri kepada wartawan.

Ada beberapa opsi bagi yang masih suka kurikulum 13 maka tetap. Kemudian ada kurikulum darurat karena penyederhanaan dan sekarang kurikulum merdeka.

Jadi kata Fikri, kurikulum darurat atau kemudian ada perkembangan sedikit yakni kurikulum prototipe dan sekarang kurikulum merdeka. Semua bisa dilakukan artinya, ga bisa rigit harus dipaksakan tapi ada tawaran terkahir dari Kemendikbud yakni kurikulum merdeka.

Judulnya Merdeka. Memang ada beberapa aspirasi karena ini pemulihan. Intinya memang memberikan kemerdekaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk menjalankan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing karena sebelumnya sudah ada kurikulum.

Pendekatan kurikulum holistik dan sesuai kondisi lokal masing-masing. Fikri mencontohkan, Kota Tegal karena khas ya harus disesuaikan dengan kondisi kota. Juga menyesuaikan ketika di pandemi level 1, 2, 3 atau 4 maka pemangku kepentingan pendidikan harus bisa menyesuaikan.

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes juga seperti itu. Sekarang ini mestinya berekspresi. “Kemarin ada kekisruhan seolah-olah kedaerahan tidak konten konten lokal tindak mendapatkan porsi. Makanya kita membawa dari Badan Bahasa dengan semangat utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing,” ungkap Fikri.

Hal itu agar ke depan tidak asal lagi mengecilkan bahasa daerah dalam pendidikan. Karena sudah ada 11 bahasa daerah tidak ada penuturnya. Jangan sampai Tegal dan sekitarnya anak-anak sudah tidak kenal lagi dengan bahas Tegal.

Kebersamaan itu penting. Pemerintah Daerah itu harus juga memperhatikan prioritas. Pendidikan ini kan urusan wajib yang disentralisasikan secara konkuren, harusnya konsentrasi. Jadi Perguruan tinggi urusan pusat. SMA, SMK, pendidikan dan layanan khusus di provinsi. SMP, SD, TK Paud di urusan Kabupaten/Kota.

“Jadi kalau ada problematika apa itu Covid-19 untuk segera melakukan koordinasi yang kemudian apakah berhenti atau terus belajar atau kemudian dikasih fasilitas supaya jalan,” ujarnya.

Karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menurut Fikri kelemahannya pendidikan karakter susah dilakukan. Kemudian praktek seperti SMK, ga bisa kemudian semua menunggu dari Jakarta. Apa lagi kalau kemudian sudah konkuren Jakarta akan kosentrasi di perguruan tinggi karena Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyerahkannya itu ke pusat. SMA/SMK Provinsi dan Paud sampai SMP Kabupaten/Kota. Makanya jangan saling lempar.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Riset dan Teknologi, Hafidz Muksin S.Sos M.Si menambahkan, kebijakan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbud episode 15 dilanjutkan dengan kebijakan episode 17 yakni revitalisasi bahasa daerah. “Ini menjadi penting karena dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia ada beberapa yang terancam punah,” kata Hafidz.

Ditegaskan, kalau dalam proses pembelajaran dicoba agar di kelas-kelas awal itu masih menggunakan pengantar bahasa ibu (daerah). Ini sudah dikuatkan dari hasil kajian di NTT. Bahwa pembelajaran di kelas awal (kelas 1 dan 2 SD) dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, itu meningkatkan nilai dan meningkatkan kemudahan siswa untuk bisa menangkap baik itu literasi maupun numerasi.

“Kemampuan literasi anak-anak kita jauh dibawah negara-negara tetangga kita. Dengan kurikulum merdeka kita harapkan kebijakan, pemanfaatan buku-buku untuk mendorong anak bisa membaca itu bisa kita tingkatkan,” ujar Hafidz.

Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Kemendikbudristek Drs Zulfikri Anas M.Ed menyampaikan, untuk teknis tergantung kesiapan dari kesatuan pendidikan. Jadi bertahap, memahami terlebihdahulu dan mungkin sebagian dulu dengan memakai kurikulum yang lama selanjutnya belajar lagi dan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan.

Tahap terkahir yakni menyiapkan dan menyusun sendiri serta memberikan kewenangan kepada sekolah/satuan pendidikan untuk dapat memakai kurikulum yang cocok dengan situasi dan yang sesuai dengan kebutuhan murid. “Jadi Kurikulum merdeka ini lebih memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik supaya mereka bisa tumbuh berkembang sesuai potensi,” Zulfikri.

Sosialisasi Kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk penyampaian kebijakan kurikulum kepada seluruh ekosistem pendidikan dan pemerintah daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebelumnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah meluncurkan Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, Kurikulum Merdeka dikenal sebagai Kurikulum Prototipe.

Kurikulum Merdeka sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar. Konsep ini, dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing.

Nino Moebi

The post Fikri Faqih Sosialisasikan Kurikulum Pemulihan Pembelajaran pada Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

“Dengan menyiapkan kurikulum esensial, harapannya sisa waktu tiga bulan pada tahun ajaran sekolah sekarang ini bisa dimaksimalkan,” kata Yuli Rifiani, pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Ia mengungkapkan kurikulum yang dipadatkan tersebut, nantinya ada skala prioritas dalam penyampaian materi pelajarannya karena kesempatan belajar pada masa pandemi dipastikan sangat terbatas.

Apalagi, lanjut dia, siswa SMK dituntut lebih banyak praktiknya ketimbang teori dengan persentase praktik mencapai 70 persen.

“Tentunya, praktikum yang diikuti siswa nantinya memang benar-benar sangat prioritas dan tidak bisa ditinggalkan,” ujarnya.

Ia berharap kurikulum dibuat untuk semua mata pelajaran dan kelas, sehingga menjadi satu dokumen sebagai jadwal perencanaan skenario praktik sekolah, termasuk jadwal setiap hari ada berapa siswa yang masuk.

Bagi sekolah dengan jumlah murid banyak, dipastikan setiap siswa hanya mendapatkan kesempatan setiap dua pekan sekali mengikuti praktikum.

“Pembelajarannya tematik pada materi praktik, sehingga dalam satu materi bisa memuat materi dari mata pelajaran lain sehingga bisa dinilai untuk beberapa mata pelajaran,” ujarnya.

Sekolah yang sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka, harus minta persetujuan komite sekolah, serta persetujuan orang tua terkait anaknya mengikuti praktikum di sekolah.

Orang tua, kata dia, juga diminta ikut mengawasi maupun mengontrol anaknya ketika berangkat dan pulang dari sekolah benar-benar mematuhi protokol kesehatan serta tidak bermain ke temannya atau tempat lain yang berpotensi terjadi penularan virus corona.

Dalam rangka melakukan penyesuaian atau adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, beberapa SMK di Kudus sudah menggelar simulasi praktikum di sekolah.

Salah satunya, yakni SMK Wisuda Karya Kudus, yang sudah menggelar simulasi praktikum di sekolah dengan jumlah siswa terbatas.

Kepala SMK Wisuda Karya Kudus Fakhrudin membenarkan bahwa sekolahnya sudah melakukan simulasi praktikum di sekolah dengan jumlah siswa terbatas.

Tujuannya, lanjut dia, untuk mengenalkan siswa dalam mengikuti praktikum di masa pandemi karena harus memakai masker dan penutup muka serta menjaga jarak dengan siswa lain.

“Setiap guru hanya mendampingi antara empat hingga enam anak. Siswa yang mengikuti praktikum juga harus mendapatkan persetujuan orang tuanya,” ujarnya.

SMK Wisuda Karya juga sudah menyaipkan kurikulum sederhana dengan menyesuaikan siswa waktu yang tersedia, sehingga mata pelajaran yang disampaikan hasilnya lebih maksimal.

Ant-Tm

The post SMK Di Kudus Diminta Siapkan Kurikulum Darurat appeared first on SuaraBaru.id.