TEGAL (SUARABARU.ID) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, DR H Abdul Fikri Faqih bersama Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menggelar work shop pendidikan dan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang dilaksanakan di Khas Tegal Hotel, Sabtu (5/3/2022).
“Hari ini dilaksanakan work shop pendidikan dan sosialisasi kurikulum pemulihan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. Kurikulum merdeka memang ini semua dalam proses penyempurnaan, tetapi kita tidak boleh berhenti karena pandemi sudah jalan begini,” kata Abdul Fikri kepada wartawan.
Ada beberapa opsi bagi yang masih suka kurikulum 13 maka tetap. Kemudian ada kurikulum darurat karena penyederhanaan dan sekarang kurikulum merdeka.
Jadi kata Fikri, kurikulum darurat atau kemudian ada perkembangan sedikit yakni kurikulum prototipe dan sekarang kurikulum merdeka. Semua bisa dilakukan artinya, ga bisa rigit harus dipaksakan tapi ada tawaran terkahir dari Kemendikbud yakni kurikulum merdeka.
Judulnya Merdeka. Memang ada beberapa aspirasi karena ini pemulihan. Intinya memang memberikan kemerdekaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk menjalankan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing karena sebelumnya sudah ada kurikulum.
Pendekatan kurikulum holistik dan sesuai kondisi lokal masing-masing. Fikri mencontohkan, Kota Tegal karena khas ya harus disesuaikan dengan kondisi kota. Juga menyesuaikan ketika di pandemi level 1, 2, 3 atau 4 maka pemangku kepentingan pendidikan harus bisa menyesuaikan.
Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes juga seperti itu. Sekarang ini mestinya berekspresi. “Kemarin ada kekisruhan seolah-olah kedaerahan tidak konten konten lokal tindak mendapatkan porsi. Makanya kita membawa dari Badan Bahasa dengan semangat utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing,” ungkap Fikri.
Hal itu agar ke depan tidak asal lagi mengecilkan bahasa daerah dalam pendidikan. Karena sudah ada 11 bahasa daerah tidak ada penuturnya. Jangan sampai Tegal dan sekitarnya anak-anak sudah tidak kenal lagi dengan bahas Tegal.
Kebersamaan itu penting. Pemerintah Daerah itu harus juga memperhatikan prioritas. Pendidikan ini kan urusan wajib yang disentralisasikan secara konkuren, harusnya konsentrasi. Jadi Perguruan tinggi urusan pusat. SMA, SMK, pendidikan dan layanan khusus di provinsi. SMP, SD, TK Paud di urusan Kabupaten/Kota.
“Jadi kalau ada problematika apa itu Covid-19 untuk segera melakukan koordinasi yang kemudian apakah berhenti atau terus belajar atau kemudian dikasih fasilitas supaya jalan,” ujarnya.
Karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menurut Fikri kelemahannya pendidikan karakter susah dilakukan. Kemudian praktek seperti SMK, ga bisa kemudian semua menunggu dari Jakarta. Apa lagi kalau kemudian sudah konkuren Jakarta akan kosentrasi di perguruan tinggi karena Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyerahkannya itu ke pusat. SMA/SMK Provinsi dan Paud sampai SMP Kabupaten/Kota. Makanya jangan saling lempar.
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Riset dan Teknologi, Hafidz Muksin S.Sos M.Si menambahkan, kebijakan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbud episode 15 dilanjutkan dengan kebijakan episode 17 yakni revitalisasi bahasa daerah. “Ini menjadi penting karena dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia ada beberapa yang terancam punah,” kata Hafidz.
Ditegaskan, kalau dalam proses pembelajaran dicoba agar di kelas-kelas awal itu masih menggunakan pengantar bahasa ibu (daerah). Ini sudah dikuatkan dari hasil kajian di NTT. Bahwa pembelajaran di kelas awal (kelas 1 dan 2 SD) dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, itu meningkatkan nilai dan meningkatkan kemudahan siswa untuk bisa menangkap baik itu literasi maupun numerasi.
“Kemampuan literasi anak-anak kita jauh dibawah negara-negara tetangga kita. Dengan kurikulum merdeka kita harapkan kebijakan, pemanfaatan buku-buku untuk mendorong anak bisa membaca itu bisa kita tingkatkan,” ujar Hafidz.
Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Kemendikbudristek Drs Zulfikri Anas M.Ed menyampaikan, untuk teknis tergantung kesiapan dari kesatuan pendidikan. Jadi bertahap, memahami terlebihdahulu dan mungkin sebagian dulu dengan memakai kurikulum yang lama selanjutnya belajar lagi dan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan.
Tahap terkahir yakni menyiapkan dan menyusun sendiri serta memberikan kewenangan kepada sekolah/satuan pendidikan untuk dapat memakai kurikulum yang cocok dengan situasi dan yang sesuai dengan kebutuhan murid. “Jadi Kurikulum merdeka ini lebih memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik supaya mereka bisa tumbuh berkembang sesuai potensi,” Zulfikri.
Sosialisasi Kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk penyampaian kebijakan kurikulum kepada seluruh ekosistem pendidikan dan pemerintah daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik.
Sebelumnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah meluncurkan Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, Kurikulum Merdeka dikenal sebagai Kurikulum Prototipe.
Kurikulum Merdeka sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar. Konsep ini, dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing.
Nino Moebi
