Hal itu seperti yang dia sampaikan, pada perkara kredit macet PT Sritex yang menyeret mantan Direktur Kredit UMKM Bank DKI, Babay Farid Wajdi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, Jumat (10/4/2026).

”Tidak ada bisnis yang tanpa risiko. Tidak ada bank dengan non-performing loan nol persen,” kata Zulkarnain di hadapan majelis hakim.

BACA JUGA: PKL Kudus Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Pemerasan Oknum Ormas Rp30 Juta

Menurut dia, pemberian kredit oleh bank telah melalui serangkaian prosedur ketat yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Namun standar kehati-hatian itu tidak bersifat seragam. Setiap bank memiliki risk appetite berbeda, yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Zulkarnain juga menyebut, selama SOP dijalankan dengan benar, maka secara hukum perbankan, bank telah memenuhi prinsip kehati-hatian. Ukurannya dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

”Jika NPL berada di kisaran rendah, umumnya di bawah tiga persen, maka sistim kredit dinilai berjalan sehat. Kalau SOP sudah diikuti, itu berarti bank sudah berhati-hati,” ujarnya.

BACA JUGA: Sungai Ngareng Meluap Sejumlah Wilayah di Cepu Tergenang

Kredit Sritex yang kemudian bermasalah, menurut dia, harus dilihat dalam kerangka risiko bisnis. Dalam praktik perbankan, setiap kredit selalu disertai mekanisme mitigasi, termasuk pencadangan kerugian dan penghitungan nilai likuidasi. Artinya, kerugian tidak serta-merta muncul pada saat kredit macet, melainkan setelah proses evaluasi menyeluruh.

Zulkarnain juga menyoroti dasar pengambilan keputusan kredit, yang menggunakan laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus Sritex, laporan itu telah diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sebuah predikat tertinggi dalam standar akuntansi.

”Bank tidak punya kewajiban untuk mengaudit ulang laporan keuangan, yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik,” imbuhnya.

BACA JUGA: Pohon Tumbang Berhasil Disingkirkan, Jalur Kalikajar- Wonosobo Kembali Normal

Jika kemudian ditemukan masalah dalam laporan itu, Zulkarnain menyebut, aparat penegak hukum seharusnya juga menelusuri pihak auditor.

Dia juga mengingatkan risiko yang lebih luas, jika setiap kredit macet langsung dipidanakan. Menurut dia, pendekatan seperti itu berpotensi menciptakan ketakutan di kalangan perbankan.

”Kalau semua dianggap kejahatan, tidak akan ada yang berani jadi bankir. Biaya kredit akan naik, bunga meningkat, dan dunia usaha akan terhambat,” ujarnya.

BACA JUGA: Healing, Layanan Kesehatan Hewan Gratis Pemprov Jateng Sasar Peternak Desa

Dalam persidangan, jaksa juga menyinggung sistim informasi debitur melalui SLIK OJK. Zulkarnain menjelaskan, sistim itu hanya mencerminkan kualitas kredit berdasarkan laporan bank, dengan klasifikasi mulai dari lancar hingga macet. Namun penilaian itu tetap bersifat dinamis, dan tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Disinggung juga posisi Babay, usai tidak lagi menjabat di Bank DKI. Dia menyebut, Babay sempat lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menduduki jabatan Direktur Utama Bank Sumut. Dalam proses itu, rekam jejak integritas menjadi salah satu aspek utama penilaian.

”Kalau ada masalah serius seperti suap atau gratifikasi, tentu tidak akan lolos. Artinya, integritasnya dinilai baik,” ujarnya.

Riyan

The post Tak Ada Bisnis yang Tanpa Risiko appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Semarang, Kamis (12/3/2026). Dalam persidangan kali ini, masih mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi.

Menurut Dodi Abdulkadir, berdasarkan keterangan sejumlah saksi itu, semakin memperjelas kedudukan analisa kredit Bank DKI atas PT Sritex, yang telah sesuai prosedur atau SOP bank, oleh unit bisnis, Tim Audit Bank DKI, dan unit penyusun kebijakan kredit.

BACA JUGA: 3.200 Nelayan di Jepara Terima Bantuan Beras, Wujud Kepedulian PLN UIK Tanjung Jati B  di Bulan Suci

”Namun demikian, persidangan kali ini kembali memunculkan sejumlah pertanyaan baru, usai keterangan saksi dari internal Bank DKI dan notaris kredit, diperdengarkan pada sidang,” kata dia dalam keterangannya usai sidang.

Disampaikan juga oleh Taufik Nugroho, salah satu hal yang menjadi perhatiannya, kesaksian notaris Tjoa Karina Juwita, terkait proses awal pengurusan dokumen kredit.

Dalam keterangannya terungkap, permintaan penunjukkan notaris telah disampaikan pada 12 September 2020, oleh kepala grup bisnis Bank DKI. Sementara rapat komite kredit dengan anggota direksi, baru dilaksanakan pada 23 Oktober 2020.

BACA JUGA: Vita Ervina Inginkan Perluasan SPPG Terfokus ke Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

Fakta itu memunculkan pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, mengenai bagaimana proses administratif dapat memutuskan, kredit pasti akan disetujui. Sedangkan keputusan final kredit belum ditetapkan Komite Kredit.

”Kedudukan saksi dari unit bisnis yang sekaligus merupakan kepala grup bisnis yang menyusun dan mengirim surat kepada notaris, menjadi sangat penting. Apa kepentingannya, sehingga dalam proses administrasi itu meyakinkan notaris, seolah-olah kredit pasti akan ditandatangani pada 23 Oktober 2020,” papar Taufik.

Selain itu, penasihat hukum Babay juga menyoroti kesaksian auditor internal Bank DKI, yang dianggap tidak sepenuhnya memiliki kompetensi teknis, dalam menganalisis perangkat pengusulan kredit.

BACA JUGA: Pegawai Kanwil Ditjenpas Jateng Raih Juara I MTQ dalam Semarak Ramadan Pipas Tingkat Pusat

Para auditor disebutnya, bukan merupakan saksi kejadian perkara pada tahun 2020, dan mereka melakukan audit reguler pada 2023. Bukan audit investigatif, yang secara khusus menelaah proses kredit yang terjadi pada 2020.

Dalam persidangan itu juga terungkap, laporan audit menyebut Unit Bisnis tidak melakukan analisis reputasi perusahaan secara memadai. Namun pihak penasihat hukum menilai, hal itu tidak sepenuhnya tepat.

”PT Sritex pada saat itu merupakan perusahaan tekstil besar di Asia Tenggara, yang tercatat di bursa, dan termasuk Kategori LQ45 (Saham Bluechpis), serta memiliki hubungan kredit bersama puluhan bank, dengan status Kolektibilitas Lancar pada tahun 2020,” terang Dodi dan Taufik.

Riyan

The post Penasihat Hukum Babay Farid Wazdi Tak Temukan Kesalahan Prosedur appeared first on SuaraBaru.id.

PEMBERIAN kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank yang
berkaitan dengan penyaluran dana Bank ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh
para pelaku ekonomi, untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha, baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan
pendapatan di masyarakat.

Fasilitas kredit yang disediakan Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat di golongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif.

Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif, karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan di kemudian hari, sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat (Hermansyah, 2008).

Kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana
nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada
bank seperti yang telah dijanjikan. Penyelesaian kredit macet (bermasalah) dapat
melalui lembaga-lembaga yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit
macet, baik melalui Litigasi dan atau Non Litigasi, seperti Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan

1. Peradilan dan melalui Arbitrasi atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Fischa
Debbye Ammalia P.dkk, 2023).

Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono,

A. Faktor Eksternal Bank.

akni adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur, dan musibah (misal kebakaran, bencana alam), atau kegagalan usaha

B. Faktor Internal Bank.

Yakni kurang adanya pengetahuan dan ketrampilan para pengelola kredit, tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002 : 472).

Menurut Siswanto Sutojo, Kredit Macet (bermasalah) dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

Faktor Intern, yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga maupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri.

Faktor Ekstern, dampak mikro ekonomi adanya kejadian diluar kekuasaan
debitur (fors majur), seperti perang dan bencana alam. Selain itu kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati- hati dalam mengenal nasabahnya (Siswanto Sutojo,2007).

The post Penyelesaian Kredit Macet Melalui Litigasi dan Non-Litigasi appeared first on SuaraBaru.id.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah mereka melakukan penarikan secara paksa yang disertai kekerasan terhadap pemilik lima mobil pribadi di Kota Semarang. Aksi paksa tersebut dilakukan dengan dalih kredit macet.

Delapan oknum debt colector yang dibekuk tersebut berinisial SN (40), YA (29), YM (23), PM (35), AB (30), TBG (46), ASL (39) dan MAA (27).

Selain menangkap oknum-oknum di atas, tim Jatanras masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku lain yang berinisial AM, LM, JS dan SA

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora mengatakan, penangkapan para tersangka ini didasarkan dua laporan masyarakat

“Mereka dilaporkan karena menarik kendaraan dengan alasan dapat surat kuasa dari leasing tempat kerja,” kata Kombes Johanson didampingi Kabidhumas, Kombes Satake Bayu Setianto di Mapolda Jateng, Kamis (7/12/2023).

Dijelaskan, pada kasus pertama, dua tersangka berinisial SN dan YA melakukan perampasan pada kendaraan milik MR, warga Kabupaten Batang.

Para pelaku beraksi saat mobil korban dipinjam seorang rekannya untuk membawa keluarga menghadiri wisuda di salah satu kampus di Kedung Mundu, Semarang.

Korban yang mendapat laporan dari rekannya bahwa mobilnya dicegat oleh dua oknum debt collector, akhirnya datang ke lokasi dan berujung pada aksi dorong serta percekcokan

The post Rampas Kendaraan, 8 Oknum Debt Collector Dibekuk Polisi appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan para nasabah tersebut ditemui Ketua DPRD Kudus, Masan. Para nasabah tersebut kemudian menyampaikan keluhannya atas belum bisa cairnya dana yang mereka simpan di KSP GMG.

Sutik, salah seorang nasabah mengungkapkan, dirinya memiliki simpanan di KSP GMG dalam bentuk deposito yang nilainya mencapai Rp 100 juta. Namun, hingga masa jatuh tempo deposito, dananya tersebut tak bisa  bisa ditarik.

“Jatuh tempo sekitar Maret 2020 silam. Saat saya berusaha mencairkan, selalu ada alasan dan hingga kini uang saya belum bisa ditarik semuanya,”katanya.

Sutik mengaku mendepositokan uangnya karena tertarik dengan hasil yang ditawarkan. Sebab, per tahun, bunga yang diberikan mencapai 13 persen.

“Di awal semua berjalan dengan lancar dan dana bisa ditarik. Tapi belakangan ini, dana susah ditarik,”katanya.

Dalam kedatangannya ke DPRD tersebut, Sutik juga ditemani sebelas nasabah lain yang mengalami kejadian serupa. Dari pengakuan sebelas nasabah tersebut, total uang para nasabah tersebut berkisar hingga Rp 300 juta.

“Yang sudah saya koordinir, jumlah total dananya sekitar Rp 300 juta. Tapi, informasinya banyak nasabah lain yang mengalami hal yang sama. Kemungkinan dana yang macet mencapai miliaran,”tandasnya.

Menurut Sutik, dari informasi yang dia peroleh, ada beberapa nasabah yang sudah melaporkan kejadian tersebut ke aparat yang berwajib. Namun, pihaknya ingin agar DPRD Kudus bisa memfasilitasi dan mengupayakan agar dana nasabah bisa dicairkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan simpanan dana di koperasi memang memiliki resiko seperti ini. Hal ini karena simpanan di lembaga keuangan sejenis KSP, tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Meski demikian, Masan akan berusaha membantu para nasabah tersebut dengan menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Sebab, jika langkah hukum yang diambil, maka kemungkinan dana nasabah bisa cair akan semakin sulit.

“Januari mendatang kami akan undang pemilik KSP GMG untuk diklarifikasi. Harapannya agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dana nasabah bisa tetap dicairkan,”ujarnya.

Sementara, General Manajer KSP GMG, Alfi Hidayat sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. Beberapa nomor handphone yang ada saat ini sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Tm-Ab

The post Dana Ratusan Juta Tak Bisa Ditarik, Nasabah KSP Giri Muria Wadul DPRD appeared first on SuaraBaru.id.