Disampaikan dia, petugas gabungan itu terdiri dari 300 personel dari Polrestabes Semarang, dan 240 personel dari Polda Jateng, yang tergabung dalam Satgas Operasi Mantap Praja Candi 2024.

Pasukan pengamanan ini akan ditempatkan secara strategis, di 18 titik pengamanan seluruh lokasi debat, untuk memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan.
Dan untuk menjamin keselamatan seluruh peserta dan hadirin, pasukan keamanan akan beroperasi di beberapa ring pengamanan.

BACA JUGA: Jaringan Gusdurian Jepara Gelar Ngaji Kebangsaan, Bedah Pemikiran serta Nilai Keutamaan Gus Dur

Ditegaskan pula, sesuai dengan anjuran KPU Provinsi Jateng, pendukung masing-masing pasangan calon, dilarang membawa sound system besar atau “sound horeg”, serta Alat Peraga Kampanye (APK), dalam area debat.

”Kita telah menggelar rapat kesiapan pengamanan, yang dihadiri tim sukses masing-masing paslon, untuk memastikan semua tertib dan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kabidhumas, dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan ketat di pintu masuk area debat, terutama bagi para pendukung, tim koalisi pemenangan, pengawal pribadi, dan tim humas masing-masing paslon.

BACA JUGA: Semarakkan Hari Pahlawan MTK PDA Jepara Gelar Lomba Paduan Suara

Sesuai ketentuan dari KPU, bagi pendukung paslon yang tidak memiliki ID Card, tidak akan diizinkan masuk, baik di ring dua maupun ring satu. Hal itu sebagai langkah pengendalian dan pengamanan debat, agar berlangsung aman dan kondusif.

Kombes Pol Artanto juga turut menghimbau para pendukung paslon, agar menjaga ketertiban dengan tidak berlebihan dalam memberikan dukungan. Selain itu juga, mematuhi tata tertib selama kegiatan, dan menghindari aksi-aksi provokasi yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran acara debat.

”Kami harap seluruh tim pemenangan dan pendukung, untuk tetap menjunjung tinggi perdamaian serta menghormati aturan, sebagai upaya mendukung terciptanya Pilkada damai dan rukun di wilayah Jateng,” tandasnya.

Riyan

The post 540 Personel Polda Jateng Amankan Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur appeared first on SuaraBaru.id.

Bukan sebaliknya, Pemilu meninggalkan sisa perpecahan. Atau bahkan, dalam tahapan mulai persiapan, penyelenggaraan, dan pasca-Pemilu justru menimbulkan pembelahan di dalam masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr H Jawade Hafidz SH MH saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) ”Sosialisasi Pembekalan Pemantauan dan Peliputan Pemilu 2024” di kantor PWI Jateng, Semarang, Jumat 1 Desember 2023.

Selain Jawade, FGD yang digelar PWI Jateng dan KPU Jateng itu juga menghadirkan dosen FISIP Undip Teuku Afrizal PhD. Diskusi dimoderatori anggota PWI Jateng M Chamim Rifai SIP MA.

”Di tengah masyarakat yang terpolarisasi dan menurunnya trust publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, momentum lima tahunan ini justru harus dipahami sebagai momentum untuk kembali memperkuat integrasi kebangsaan,” kata Jawade.

Dia mengatakan, ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu diwaspadai dalam Pemilu 2024 nanti. Salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa waktu lalu ada sekitar 40 juta orang atau 25-30 persen data pemilih yang telah diretas oleh hacker. Hal itu diartikan, siapa yang bisa menguasai 40 juta orang itu, maka dialah yang akan menjadi pemenang.

”Salah satu kelemahan Pemilu adalah vote menggunakan online, proses penghitungan lewat IT. Jadi siapa yang menguasai IT, dialah yang paling berpeluang. Maka dari itu, perlunya peran masyarakat dalam pemungutan suara, penghitungan dan penetapan suara. Alasannya ini yang sangat rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang mengusai IT. Fenomena sebelumnya sudah ada, banyak kontestan Pemilu kehilangan suara,” katanya.

The post Pemilu Harus Jadi Penguat Integrasi Bangsa, Bukan untuk Pembelahan appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, KPU Jawa Tengah mulai membuka penerimaan pendaftaran bakal calon DPRD dan bakal calon DPD Provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran bakal calon akan dibuka selama 14 hari hingga 14 Mei 2023. Selama tahapan berlangsung, Bawaslu Jawa Tengah akan terus melakukan pengawasan.

Bawaslu Jawa Tengah akan terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses tahapan tersebut.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin menyatakan tahapan pendaftaran bakal calon sangat krusial sehingga harus diawasi.

“Masyarakat juga harus terlibat mengawasi tahapan ini. Mari kita awasi secara bersama-sama,” kata Amin usai kegiatan pengawasan pembukaan pendaftaran bakal calon di kantor KPU Jawa Tengah, Senin (1/5/2023).

Amin mengingatkan kepada KPU Jawa Tengah agar profesional dan bersikap adil dalam menerima pendaftaran bakal calon DPD maupun pendaftaran bakal calon DPRD Jawa Tengah. Segala perangkat harus disiapkan secara matang agar tidak ada gangguan maupun ketersendatan.

Amin menyatakan, partai politik yang mengusung bakal calon DPRD harus memenuhi berbagai syarat. Begitu juga bakal calon DPRD Provinsi Jawa Tengah juga harus memenuhi berbagai syarat, mulai dari usia minimal 21 tahun, lulusan minimal SMA atau sederajat, terdaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia, mencalonkan diri di satu daerah pemilihan, sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, dan masih banyak lagi syarat-syarat lain. Begitu juga dengan bakal calon DPD juga harus memenuhi berbagai syarat.

Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan KPU Jawa Tengah menjalani tahapan pendaftaran bakal calon sesuai dengan ketentuan yang ada. Rujukan aturannya ada di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, Perbawaslu dan ketentuan-ketentuan lain.

Amin menyatakan, Bawaslu Jawa Tengah membuka berbagai kanal laporan. Jika ada yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran bisa dilaporkan ke pengawas Pemilu.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Awasi Pendaftaran Calon DPRD Provinsi dan DPD appeared first on SuaraBaru.id.

“Ada 4 Kabupaten yang mengalami penambahan alokasi kursi dari 45 menjadi 50. Keempatnya yakni, Purbalingga, Kendal, Sragen dan Boyolali. Sedangkan untuk Kota Tegal masih tetap 30 kursi,” kata Komisioner KPU Jawa Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Putnawati saat sosialisasi Dapil di KPU Kota Tegal, Kamis (6/4/2023) sore.

Secara umum alokasi kursi baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota masih sama dengan Pemilu 2019. Adapun, alokasi kursi DPR RI untuk Jateng terdiri dari 12 Dapil dan jumlah kursinya sebanyak 77 Kursi. “Untuk alokasi DPRD Provinsi terdiri dari 13 Dapil dengan alokasi kursi sebanyak 120 kursi,” terangnya.

Komisioner KPU Jateng lainnya Ikhawanudin mengatakan, pihaknya punya kewajiban mensosialisasikan penataan Dapil. Serta, alokasi kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Ikhwanudin, selain sebagai tempat untuk arena kompetisi, dapil juga memiliki beberapa keuntungan. Bagi peserta pemilu, itu menjadi tolak ukur keberhasilannya menempatkan wakilnya. “Bagi pemilih merupakan sarana komunikasi dengan calon wakilnya. Sehingga memiliki ikatan interaksi yang terjalin dengan baik,”ujar Ikhwanudin.

Pemilih, kata Ikhwanudin, seharusnya bisa berfikir dengan cerdas terkait pemilihan wakil. Sehingga, kedepannya dapat terjalin komunikasinya cukup dekat.

Bagi penyelenggara Pemilu, kata Ikhwanudin, Dapil merupakan bagian dari proses tahapan Pemilu. Hal itu, menjadi kewajiban bagi penyelenggara untuk menyampaikan kepada masyarakat. “Sosialisasi Dapil Juga memberikan keyakinan kepada masyarakat Pemilih bahwa proses pemilu dalam keadaan baik-baik saja,” tegasnya.

Ketua KPU Kota Tegal Elvy Yuniarni mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengadakan rakor penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Kemudian juga melakukan uji publik hingga kegiatan sosialisasi.

Sutrisno

The post Jumlah Kursi DPRD 4 Kabupaten di Jateng Bertambah appeared first on SuaraBaru.id.

Putusan ini dibacakan pada sidang Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pada Jum’at (10/3/2023).

“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Pimpinan Majelis Pemeriksa yang juga Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin saat membacakan putusan.

Putusan ini dikeluarkan Bawaslu Jawa Tengah setelah melakukan sidang beberapa kali untuk menangani laporan dugaan pelanggaran administrasi. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh salah satu bakal calon DPD Jawa Tengah atas nama Nur Rohman.

Nur Rohman mendalilkan beberapa hal. Misalnya, Nur Rohman merasa memenuhi syarat verfikasi administrasi sehingga harus diikutkan dalam tahapan pencalonan anggota DPD. Selain itu, pelapor merasa ada perbedaan perlakukan dengan bakal calon lain. Ada tujuh item dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor.

Selanjutnya Bawaslu Jawa Tengah segera menangani laporan tersebut. Sidang pun digelar dengan berbagai agenda, seperti penyampaikan laporan, jawaban terlapor (KPU Jawa Tengah), pemeriksaan saksi dan kesimpulan pelapor dan terlapor.

Dengan mempertimbangkan berbagai bukti dan saksi, Bawaslu Jawa Tengah menyatakan bahwa KPU Jawa Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Dalam sidang putusan dengan Majelis Muhammad Amin dan Muhammad Rofiuddin, Bawaslu Jawa Tengah menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan.

Selain itu, terlapor melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap data dukungan yang disampaikan oleh pelapor, baik pada tahapan awal maupun perbaikan dukungan.

Dalam sidang kali ini hadir para pihak, yakni Nur Rohman selaku pelapor serta ketua dan para anggota KPU Jawa Tengah selaku terlapor.

“Atas putusan ini, bagi pihak yang belum menerima dapat mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan,” kata Muhammad Amin.

Ning Suparningsih

The post Putusan Bawaslu, KPU Jateng Tak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah di tahun 2023 yang merupakan tahun politik.

Dalam menjaga kondusivitas khususnya dari konten-konten negatif di dunia maya, Polda Jateng sudah membentuk virtual police.

Pihaknya sudah membuat time line-nya untuk tahapan-tahapannya. Virtual police itu nantinya bertugas patroli siber dari konten hoaks.

Menurut Luthfi, secara teknis virtual police akan dikomandani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, dimana reserse khusus itu akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah jika ditemukan pelanggaran.

“Jika suatu pelanggaran terjadi dan pada perkembangannya ternyata disimpulkan yang terjadi adalah pelanggaran Pemilu, maka akan ditangani Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) Jawa Tengah. Jika murni pidana (pidana siber) akan ditangani krimsus,” jelas Luthfi.

Luthfi mengimbau masyarakat luas agar tidak terpolarisasi dalam Pemilu 2024. Siapa pun nanti yang terpilih sebagai pimpinan, utamakan persatuan dan kesatuan.

Sementara itu Ketua KPU Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menuturkan, ada sekira 116 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Tengah. Namun menurutnya jumlahnya belum final, karena pastinya akan bertambah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu).

“KPU Jawa Tengah terus melakukan berbagai tahapan jelang Pemilu 2024 ini. Salah satunya koordinasi dengan pihak pemasyarakatan di Jawa Tengah, terkait pemilih yang statusnya adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik narapidana maupun tahanan di Lapas dan Rutan,” ungkap Paulus.

Menurut Paulus, biasanya terdapat kendala karena nama hanya memakai alias, juga NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga), jadi harus cek betul.

Untuk tahapan Pemilu di tahun 2023 sesuai Kalender Kamtimbas, Polda Jateng akan dimulai 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023, yakni penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil.

Pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah pencalonan anggota DPD, 24 April hingga 25 November 2023 pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Sementara periode 19 Oktober hingga 25 November 2023 pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dan masa kampanye Pemilu terjadwal di 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ning Suparningsih

The post Polda Jateng Bentuk Virtual Police, Jaga Kondusivitas dari Konten Negatif Dunia Maya appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya Koordinator PKY Jateng didampingi PIC Pemantauan Persidangan, Helmi Yan Harmianto, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat, Siti Alifah, dan PIC Sosialisasi Kelembagaan, Dewi Ratna Mukaromah.

Kedatangan mereka disambut Ketua KPU Jateng, Paulus Widiyantoro bersama beberapa jajarannya di ruang pertemuan KPU Jateng.

”Kunjungan ini untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan KPU Jawa Tengah. Apalagi kita akan memasuki tahun-tahun pesta demokrasi,” ujar Farhan, Jumat (13/1/2023).

Farhan berharap, PKY Jateng dan KPU mampu bekerja sama dalam menjaga marwah hakim maupun peradilan di Jateng, khususnya yang berkaitan dengan sengketa kepemiluan.

”Pelaksanaan Pemilu 2024 sebentar lagi, yang tahapannya telah dimulai tahun ini. Ada juga perkara yang sudah bergulir di persidangan yang melibatkan KPU dan Bawaslu di wilayah Jawa Tengah. Kami berharap bisa terjalin sinergitas antara PKY Jateng dan KPU, dengan sharing informasi dan data,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jateng Paulus Widiyantoro berharap kedepannya bisa bekerja sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

”Tujuan kita sama yaitu mewujudkan Pemilu 2024 sukses. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dan bersinergi,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post PKY Jateng Kunjungi KPU, Siap Jalin Sinergitas Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Kategori penghargaaan yang diterima meliputi Juara I Kategori Pengelolaan Logistik, Juara I Kategori Pengelolaan Pencalonan Terbaik, Juara II Kategori Inovasi Sosialisasi Terbaik dan Juara II Pengelolaan Dana Kampanye Terbaik.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jateng, Yulianto Sidrajat, pada acara ‘Evaluasi Pencalonan, Pemungutan, Rekaputasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih’, di Hotel Griya Persada, Bandungan, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Penambang Galian C Tewas Tertimpa Bongkahan Batu

Komisioner KPU Demak, Hastin Atas Asih dari Divisi Hukum dan Pengawasan, saat dihubungi Rabu (17/2/2021) menyampaikan, divisinya menerima penghargaan sebagai Juara II Kategori Pengelolaan Dana Kampanye.

Dirinya mengaku merasa bersyukur, atas kinerja jajaran KPU Demak dalam melaksanakan tugas pada pilkada serentak lalu, sehingga mengantarkan KPU Demak menjadi yang terbaik di Jateng.

”Kami sangat bersyukur atas pemberian penghargaan kepada KPU Demak, atas terpilihnya menjadi yang terbaik di Jateng. Ini semua berkat kerja sama tim di jajaran KPU Demak, yang mampu bekerja dan bertugas dengan baik, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu,” puji Hastin.

Rudy-Riyan

The post Luar Biasa, KPU Demak Raih Penghargaan Terbaik dalam Pilkada Serentak 2020 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara Prime Topic dialog bersama Parlemen Jateng di The Wujil Resort & Hotel, Rabu (11/11/2020), hal tersebut dibahas dalam diskusi yang mengundang tiga nara sumber; Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, dan Kordiv Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, dalam penjelasannya mengatakan kalau antusiasme masyarakat dalam pilkada di masa pandemi saat ini tidak begitu besar jika dibanding pilkada seperti dalam kondisi normal.

“Di kabupaten/kota yang mengadakan pilkada tidak ada kampanye terbuka, dan debat tidak terlalu heroik karena di dalam forum debat itu hanya ada paslon yang disiarkan lewat media youtube dan medsos, (atensi) masyarakat yang melihat sangat kecil,” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini mencontohkan, debat visi misi para paslon dari Kabupaten Semarang yang disiarkan online tidak ada yang menanggapi. Alih – alih ditanggapi, di kolom komentar malah banyak berkomentar yang tidak nyambung dengan debat paslon.

“Ini yang menurut saya antusiasme masyarakat kurang. Saya mengkhawatirkan masyarakat tidak ada yang ke TPS dan banyak golputnya. Tapi di sisi lain, sebagai penyelenggara pemilu pasti mengharapkan prosentase (pemilih ke TPS) tinggi,” katanya.

Tak hanya itu saja, politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini juga menyoroti soal persiapan panitia penyelenggara yang harus memikirkan bagaimana teknis pelaksanaan pilkada di lapangan pada saat hari H-nya dan siapa yang harus mengawasi.

Menurut Bambang, aturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai protokol kesehatan hingga keluar masuknya orang harus ada yang mengawasi, sementara panitia penyelenggara pemilu hanya bertugas menjalani jalannya pemungutan suara.

“Harapannya masyarakat datang ke TPS dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mereka itu niatnya karena memilih pemimpin, tapi jangan sampai mulai dari awal pendaftaran hingga coblosan nanti itu malah menimbulkan kluster baru. Kasihan masyarakat memilih seorang pemimpin tapi mengorbankan nyawanya di tengah pandemi,” katanya.

Narasumber lain, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat mengatakan kalau hingga kini memang masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan para paslon pilkada, terutama yang dilakukan para pendukung masing-masing paslon.

Contoh terdekat seperti yang terjadi pada tahapan pengundian nomor urut suara dan pendaftaran paslon di KPU beberapa waktu lalu dimana massa pendukung banyak yang datang berkerumun, padahal sesuai aturan protokol kesehatan hanya dibatasi 50 orang saja.

“Pilkada kali ini memang lebih sunyi dibanding pilkada sebelumnya, termasuk dalam forum debat. Ini semata karena kita ingin mematuhi protokol kesehatan sesuai prosedur gugus tugas covid demi keselamatan semuanya, baik panitia, paslon, dan pemilih,” katanya.

Yulianto menjelaskan, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini konsekuensinya mulai dari tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, hingga debat publik tidak ada tepuk tangan ataupun yel-yel dari para pendukung. Walau begitu hal ini tidak mengurangi substansi pilkada dan kampanye kali ini lebih didorong untuk dilakukan secara daring.

Tak hanya itu saja, Yulianto dalam dialog tersebut juga menjawab keraguan masyarakat terkait keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai protokol kesehatan, dimana semua panitia pelaksana, lokasi, hingga tata cara pemungutan sudah diatur sedemikian rupa.

“Di TPS semua petugas panitia menggunakan APD lengkap dan ruangan disterilkan. Pemilih masuk ke TPS harus cuci tangan dulu, diukur suhunya dulu, kemudian diberi sarung tangan sekali pakai, kemudian masuk antrean jaga jarak didalam TPS, setelah mencoblos kemudian pemilih ditetesi tinta menggunakan pipet,” katanya.

Untuk mengantisipasi kerumunan, Yulianto menjelaskan, dalam surat undangan C6 nantinya pemilih akan ditentukan jadwal jam kedatangannya, mulai dari rentang waktu pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB akan ditentukan secara berkala tiap kedatangan pemilih sehingga tidak terjadi kerumunan massa di satu TPS.

Bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif covid atau seperti yang berada dirumah sakit, nantinya petugas KPU dan pengawas akan mendatangi langsung dengan mengenakan baju hazmat (APD).

“Semua sudah kita simulasikan, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saya harap masyarakat tidak perlu khawatir lagi datang ke TPS karena covid, karena standar protokol kesehatan kita lebih lengkap dibanding tempat lain. Ini upaya KPU mematuhi protokol kesehatan sehingga pemilih nanti di TPS merasa aman, nyaman, sehat dan selamat,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun dalam acara dialog tersebut mengatakan kalau pilkada di tengah pandemi seperti saat ini tantangannya sangat berat dan tidak mudah.

Melalui Index Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu, cara pandang yang digunakan adalah menggunakan pendekatan protokol kesehatan. Karena pihaknya menyadari mensukseskan pilkada kali ini seiring dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi covid, sehingga memilih pemimpin dan menjaga kesehatan itu dianggap sama pentingnya.

“Terkait potensi kerawanan, setidaknya ada beberapa dimensi yang mendapat perhatian khusus, seperti dalam konteks sosial politik, dimensi infrastruktur dan jaringan, serta dimensi pandemi. Dan ini butuh perhatian khusus, karena kabupaten/kota kita terbesar kedua setelah Sumatera Utara, ditambah 80 persen petahana kembali ikut serta di pilkada ini,” katanya.

Namun begitu, dari sisi pelaksanaan tahapan, Anik menjelaskan kalau KPU sudah cukup sukses menjalankan hampir semua tahapan pilkada dengan segala problematikanya, dan tanpa ada penundaan salah satu tahapan.

Dari perspektif IKP, tercatat ada beberapa tahapan yang memang tinggi tingkat kerawanannya, seperti tahapan pemungutan suara, tahapan pemutakhiran data para pemilih, hingga tahapan kampanye yang terbilang sangat rawan karena harus terpancang soal menjaga keselamatan disaat pandemi.

“Jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan visi misi tapi malah mengabaikan keselamatan. Dan terahir adalah kerawanan tahapan sosialisasi, Bawaslu dalam hal ini menilai bahwa pilkada kali ini bukanlah pilkadanya KPU, Bawaslu, ataupun paslon semata, namun ini adalah pilkadanya kita semua, sehingga semua pihak harus saling mendukung,” katanya.

The post Pilkada Sukses di Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

“PPDP inilah yang akan melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih Pilkada 2020 sehingga perekrutan dan pembentukannya harus cermat, transparan, serta sesuai tata cara mekanisme dan prosedur yang ada,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun di Semarang, Jumat.

Menurut dia, petugas yang akan melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih harus benar-benar dipastikan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.

Ia menjelaskan bahwa sesuai PKPU 6 Tahun 2020, pembentukan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan juga harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.

Syarat yang harus dipenuhi calon PPDP sesuai Pasal 19 ayat 2 dan 3 PKPU 6 Tahun 2020 yakni harus netral dan independen, syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun, serta tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

PPDP juga harus bersedia melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya, serta bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid -19 selama bekerja.

“Jangan sampai KPU kabupaten/kota kecolongan dengan adanya PPDP yang tak memenuhi syarat sebab tugas PPDP juga sangat penting karena akan ikut menentukan kualitas daftar pemilih Pilkada 2020,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, ia mengatakan bahwa pengawasan tahapan pembentukan PPDP yang menjadi ranah Bawaslu Jateng menjadi sangat penting agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan. “Jajaran Bawaslu di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga turun secara langsung ke lapangan untuk mengawasi proses seleksi pembentukan PPDP,” kata Anik.

Ant-trs

The post Bawaslu Jateng Minta KPU Cermat-Transparan Bentuk Petugas Data appeared first on SuaraBaru.id.