”Alhamdulillah, PP IPHI sudah dua kali dilibatkan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, membahas revisi Undang-undang Haji,” kata Erman didampingi Sekjen H Bambang Irianto, usai mengikuti kegiatan Halaqah Ulama dengan tema ‘Urun Rembug Revisi Undang-Undang Haji’, di Ballroom Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, baru-baru ini.

Menurut Erman Suparno, yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan, persoalan haji sangat multikompleks.

BACA JUGA: 1.256 Mahasiswa USM Laksanakan KKN dan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

”Persoalan di tiap-tiap tahun berganti-ganti dan berubah-ubah. Tahun ini diatasi, tahun depan muncul persoalan yang baru lagi. Karena itu, pemerintah butuh masukan dan saran partisipasi aktif dari masyarakat,” kata dia dalam acara itu.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Halaqah Ulama yang digelar itu merupakan kerja sama MUI Provinsi Jateng dengan PW IPHI Jateng, dan diikuti pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Jateng, Pengurus PD IPHI Kabupaten/Kota se-Jateng, dan Pengurus MUI-IPHI Jateng.

Adapun narasumber terdiri dari Ketua Umum PP IPHI H Erman Suparno, Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Dr H Saiful Mujab MA, Ketua PW IPHI Jateng Prof Dr KH Imam Taufiq MAg.

BACA JUGA: Babinsa Bantu Petani Membangun Talud Pengaman Saluran Irigasi

Selain itu hadir pula, Ketua DPW FK KBIHU Jateng Dr (HC) KH Shodiq Hamzah dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng Prof Dr H Ahmad Rofiq MA. Sebagai moderator Dr H Andi Purwono (Dosen FISIP Unwahas Semarang).

Di kesempatan yang sama, Prof Ahmad Rofiq menyampaikan rasa syukurnya, karena pelaksanaan haji tahun ini, dia bersama-sama jamaah haji KBIH Ashodiqiyyah Semarang, bisa merasakan jalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. ”Alhamdulillah semuanya sehat dan selamat,” ungkapnya.

Diterangkan dia, berbagai persoalan haji yang muncul, salah satunya dari keterlambatan penetapan BPIH oleh Komisi VIII DPR-RI. Disebutkan dia, mepetnya waktu pelunasan pada 25 April 2025, padahal jamaah calon haji sudah harus masuk ke asrama pada 1 Mei 2025, jadi salah satu penyebab munculnya persoalan haji.

BACA JUGA: Aparat Gabungan Amankan Pengesahan Massal Warga Baru Pesilat

Dampak ikutannya, kemungkinan ketidaksinkronan antara pra-manifes, manifes penerbangan, dan manifes yang diterima syarikah, yang konon ada delapan syarikah.

”Selain itu, banyaknya syarikah yang belum tersistem, dan berdampak pada banyak kasus terpisahnya jamaah antara suami dan istri, jamaah lansia dengan pendampingnya, dan antara petugas dengan jamaah yang seharusnya dilayaninya. Kasus-kasus ini relatif banyak, di atas 1.300 kasus,” papar Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu.

Pada kesempatan itu dia mengusulkan, agar penetapan BPIH dilakukan lebih awal, sehingga jamaah calon haji bisa segera melunasinya. Siskohat pun dapat jeda waktu cukup longgar, untuk pengurusan dan penerbitan visa jamaah calon haji.

BACA JUGA: Kemenag Kota Semarang Berbagi Kebahagiaan dengan Yatim Piatu dan Difabel

”Pengurusan jamaah oleh syarikah, idealnya berbasis kloter dan zona embarkasi. Sebisa mungkin, jamaah calon haji satu kloter ditempatkan dalam satu hotel. Cerita jamaah satu kloter ditempatkan di 13 hotel, tentu sangat memprihatinkan. Menyulitkan bagi petugas, jamaah susah berkoordinasi, dan bagi petugas PPIH, juga pasti sangat merepotkan,” jelas dia lagi.

Di bagian lain, Dr Ahmad Darodji menyatakan, multisyarikah yang diberlakukan saat ini, diharapkan berbasis pada database manifes jamaah calon haji, melalui penyamaan dan integrasi database jamaah antar-Kemenag, penerbangan dan syarikah.

”Satu syarikah sebaiknya hanya melayani satu zona wilayah, dan berbasis embarkasi atau daerah,” saran dia.

BACA JUGA: Sebanyak 60 Keluarga Menerima Bantuan Dana Revitalisasi Rutilahu

Sedangkan Dr Saiful Mujab menyebutkan, tantangan dan solusi petugas haji Indonesia antara lain, keragaman tingkat pemahaman agama dan pendidikan jamaah. Para petugas haji harus menggunakan metode penyampaian yang sederhana, dan mudah dipahami.

”Kondisi fisik jamaah calon haji yang tidak seragam, seperti lansia dan jamaah dengan kebutuhan khusus. Dinamika dan situasi lapangan, seperti cuaca ekstrem atau kepadatan di
lokasi ibadah, juga harus mendapat perhatian khusus, untuk jamaah yang memerlukan bantuan tambahan,” tukas dia.

Riyan

The post Sumbang Saran Terkait Persoalan Haji Dibahas dalam Kegiatan ‘Halaqah Ulama’ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/12/2025). Menurut dia, komitmen yang dilakukannya itu di antaranya, melindungi jamaah dari calo dan broker yang berkeliaran mencari mangsa.

”Kami mendengar, di daerah masih ada jamaah calon haji maupun umrah, yang menjadi korban calo atau broker. Saat ini pemerintah harus tegas membersihkan calo-calo itu,” kata Erman dalam keterangannya.

BACA JUGA: Kapolres: Wartawan dan LSM Semestinya Memihak Masyarakat

Dalam RDPU yang dipimpin H Singgih Januratmoko SKH MM itu, membahas strategi peningkatan layanan haji dan bimbingan umrah dalam draf revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Selain dengan PP IPHI, RDPU juga dihadiri Ketua Umum Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU), KH Manarul Hidayat.

Erman Suparno yang didampingi Sekjen PP IPHI Bambang Irianto, pada kesempatan itu juga menyampaikan usulan tentang ikhtiar peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah, sejak persiapan di Tanah Air, pelaksanaan di Tanah Suci, hingga pascahaji.

”Perubahan terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menjadi sebuah kebutuhan mendesak, guna menjawab tantangan penyelenggaraan haji yang semakin kompleks,” kata mantan Menteri Tenaga Kerja RI itu.

BACA JUGA: Jalin Kerja Sama dengan Pondok Pesantren, KAI Daop 4 Semarang Beri Diskon Tiket untuk Santri

IPHI pun kemudian mengusulkan revisi regulasi ini, agar mampu meningkatkan kualitas layanan, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umrah.

”Salah satu fokus utama dalam usulan ini, modernisasi sistem pengelolaan dana haji dengan merujuk pada ide IPHI, yang telah terbukti efektif dalam mengelola dana jamaah secara syariah, dan bisa memberikan manfaat lebih luas bagi umat,” imbuh Erman.

Disampaikan juga, dengan pengelolaan yang lebih efisien dan berbasis investasi syariah, dana haji tidak hanya menjadi dana pasif. Tetapi juga dapat berkembang, guna menopang biaya subsidi bagi jamaah yang membutuhkan, serta meningkatkan fasilitas layanan haji secara keseluruhan.

BACA JUGA: 6 Mobil KPU Grobogan Ditarik, Agung Sutopo: Tahapan Pilkada Sudah Selesai

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania menilai, batas usia pendamping dan pembimbing jamaah calon haji perlu diatur dalam revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal itu harus dimaktubkan dalam UU, terkait batas usia untuk pendamping dan pembimbingnya.

”Usia pendamping ataupun pembimbing yang lebih muda, dapat membantu secara maksimal beragam kendala yang dihadapi jamaah, selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain usia, syarat kondisi kesehatan juga perlu diatur dalam revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” terang dia.

Sedangkan Wakil Ketua Umum FK KBIHU, KH Sunidja mengusulkan, agar revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur satu orang pembimbing haji dari KBIHU untuk membimbing 90 orang jamaah calon haji.

BACA JUGA: Rektor USM Dr Supari Raih Penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif

”Idealnya, satu orang pembimbing mendampingi 45 orang, satu rombongan. Tetapi kami menyadari, barangkali karena nanti berpotensi mengambil porsinya jamaah, maka menurut kami, setidaknya 90 orang atau dua rombongan dengan satu pembimbing,” usulnya.

Menurut Sunidja, dengan membimbing 90 jamaah calon haji, para pembimbing dari KBIHU dapat bekerja secara lebih efisien. ”Sebanyak 90 jamaah calon haji dengan satu pembimbing, agar tidak terlalu berat dan efektif,” tukasnya.

Riyan

The post PP IPHI Ikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VIII DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan Sri Wulan ini, untuk menyambut kepulangan jamaah kloter 78 SOC dan 79 SOC, yang berasal dari Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan sebagian Kota Semarang.

”Alhamdulillah, ternyata pelayanannya penuh dengan peningkatan. Kami melihat di awal penyambutan, petugas sudah mengatur begitu rapi. Snack sudah ditaruh di kursi masing-masing, jamaah dipersilakan duduk dan shalat. Diberi petunjuk lokasi toilet dan lain-lain,” pujinya.

BACA JUGA: Pemkot Tegal Gelar Kompetisi Band Se-Jateng Siapkan Hadiah Rp 52,5 Juta

Dia juga memantau kesigapan petugas dalam penyambutan dan pemulangan jamaah haji di Embarkasi Solo. ”Saya melihat kesigapan petugas dalam mengatur pemulangan. Semua berjalan tertib,” imbuh Wulan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Musta’in Ahmad, memberikan apresiasinya atas kehadiran Sri Wulan, untuk mengontrol proses pemulangan para jsmaah. Pihaknya selaku Ketua PPIH Embarkasi Solo berkomitmen, untuk melayani jamaah haji dari pemberangkatan hingga pemulangan.

”Kami akan selalu melayani jamaah haji sejak awal pemberangkatan hingga pemulangannya. Mudah-mudahan semua ini di-ridhoi Allah, dan semoga bapak-ibu menjadi haji yang mabrur,” ucap Musta’in.

Riyan

The post Anggota Komisi VIII DPR RI Puji Pelayanan Embarkasi Solo appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini seperti yang disampaikan Menag, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Turut hadir dalam rapat ini, Plt Sekretaris Jenderal Kemenag Abu Rokhmad, Irjen Kemenag Faisal, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, para Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Agama, serta para pejabat eselon I dan II DItjen PHU.

”Penempatan jamaah haji Indonesia di Mina untuk musim haji tahun 1445 H/2024 M, terdapat perubahan lokasi. Yaitu maktab 1 sampai 9 dengan jumlah jamaah kurang lebih 27 ribu, yang selama ini ditempatkan di wilayah Mina Jadid, direlokasi ke wilayah Muaishim,” ucap Menag Yaqut, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

BACA JUGA: Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerjasama Terkait TPPO

Menurut dia, ini sebagai upaya pemerintah, agar jamaah haji Indonesia tidak terlalu jauh dengan jamarat. Menag berharap, komposisi ini bisa menambah kenyamanan jamaah dalam beribadah.

Dalam kesempatan itu dipaparkan juga, perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Menag yang biasa disapa Gus Men ini menyampaikan, penyiapan akomodasi jamaah haji di Makkah dan Madinah telah selesai. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan konfigurasi penempatan, setelah proses pelunasan jamaah haji selesai.

Selain terkait dengan akomodasi jamaah, Kemenag juga telah menyiapkan sejumlah layanan di Arab Saudi. Seperti layanan konsumsi dan transportasi. Untuk layanan konsumsi, jamaah haji rencananya akan mendapatkan 27 kali makan selama di Madinah, 84 kali makan di Makkah, dan 15 kali makan ditambah satu kali snack berat di Masyair.

BACA JUGA: Sederet Pemain Naturalisasi Disiapkan STY Hadapi Vietnam

”Penyiapan konsumsi ini sedang dalam tahap penyelesaian. Adapun layanan konsumsi di Bandara Jeddah, sesuai dengan keputusan Panitia Kerja BPIH 1445 H/2024 M, dialihkan ke Makkah,” imbuh Menag.

Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan kontrak bus shalawat, dan telah menyusun halte-halte serta terminal, untuk memudahkan layanan jamaah haji selama di Makkah. Sementara layanan antarkota masih dalam proses penyelesaian.

Riyan

The post Menag Yaqut Ubah Komposisi Maktab Jamaah Haji Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.