Berdasarkan data lahan di Kementerian ATR/BPN, negara Indonesia memiliki total lahan 190 juta hektar tanah. Namun 120 juta hektar tanah itu masih berupa hutan yang memang tidak boleh disertifikatkan. Dan 70 juta hektar tanah berupa Area Pengguna Lainnya (APL).

”Karena pengelolaan hutan ada kementeriannya sendiri, hutan menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan RI, dengan Menteri Raja Juli Antoni,” kata Nusron, saat menghadiri acara Silaturrahim dan Halal Bihalal Ngumpulke Balung Pisah Warga NU se-Jawa Tengah, di Hall Kaimana, Sekolah Nasima, Jalan Yos Sudarso, Semarang, Sabtu (3/5/2025).

BACA JUGA: DHC BPK 45 dan Garda Muda Brebes Bantu Korban Tanah Bergerak

Menurut dia, hanya 70 juta lahan APL itulah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri ATR/BPN. ”Seluas 70 juta hektar berupa APL, dan ini yang kami urus,” imbuh Nusron.

Diakuinya, tanah merupakan masalah vital dan sumber konflik bagi umat manusia. Terbukti, dari 70 juta hektar tanah APL itu, 46 persennya dalam bentuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).

”Ironisnya, 46 persen dari 70 juta hektar lahan, atau 30 juta hektar lahan itu hanya dikuasai 3.600 perusahaan, yang dimiliki hanya 60 keluarga di Indonesia,” tuturnya.

BACA JUGA: Gubernur Jateng Dukung Penegakan Hukum Kepolisian terhadap Aksi Anarkis

Bahkan Nusron menyebutkan, ada satu keluarga memiliki satu juta hektar dalam bentuk HGU/HGB. ”Kalau membaca bukunya seorang filsuf terkenal, Antonio Gramsci, ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural. Karena ada rasio kesenjangan tinggi, hal ini yang menciptakan kemiskinan ekstrem yang sulit diurai,” tandasnya.

Karena itulah, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang pemanfaatan HGU/HGB di Indonesia dengan tiga prinsip, keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Yang sudah telanjur memegang HGU/HGB, tidak boleh dimatikan, karena bisa mengganggu kestabilan ekonomi. ”Tapi kami wajibkan memberikan akses kepada rakyat, untuk menanam. Baik pemilik HGU/HGB yang lama maupun yang baru, peraturannya saat ini wajib menyerahkan 20 persen untuk kepentingan plasma,” ungkap dia lagi.

BACA JUGA: Museum BI Jadi Perhatian Pengunjung Tegal Education Fair

Saat ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui tanah HGU/HGB, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. ”Misalnya untuk menanam kelapa sawit, kopi, coklat, apokat, atau tebu. Hal ini agar kekayaan tidak berputar pada orang itu-itu saja,” jelasnya.

Terkait pengelolaan tanah wakaf yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag), pihaknya menargetkan secepatnya untuk melakukan pengurusan legalitas tanah wakaf. Targetnya satu kelurahan lima bidang tanah wakaf.

”Target kami 48 ribu legalitas tanah wakaf. Namun outstanding Akta Ikrar Wakaf (AIW) baru 2.700 saja. Padahal untuk memberikan sertifikat 48 ribu tanah wakaf, harusnya ada 48 ribu AIW. Karena untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf perlu ada AIW,” terangnya.

BACA JUGA: Ricuh, Anak Hilang, dan Pingsan Berjejal Warnai SNC 2025, Agustin : Kurang Ombo

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen mengakui, banyak kendala dalam pengelolaan tanah wakaf. Hingga saat ini, masih banyak tanah wakaf yang belum bisa dikelola dengan baik.

Pasalnya, tanah wakaf belum bisa diserahkan ke yayasan, sehingga pengelolaannya belum maksimal. Hal ini karena pengurusan tanah wakaf terkendala nadzir, yang masih belum bersertifikat.

Selain itu, terkadang terkendala dengan cucu dan cicitnya yang menuntut Kembali tanah wakaf itu. Bahkan ada yang sudah tukar guling, juga dituntut. Ada juga pembelian tanah wakaf kembali.

BACA JUGA: Pesta Siaga Kabupaten Grobogan Bangun Karakter di Usia Dini

”Kami berharap ada kemudahan sertifikasi nadzir, agar lebih cepat dalam pemanfaatan tanah wakaf,” tutur dia.

Hadir dalam acara ini, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Struktural dan kultural NU se-Jateng. Kepala Kanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri dan Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Jateng, Kepala Baznas RI Prof Noor Ahmad, pendiri YPI Nasima KH Yusuf Nafi, Pembina YPI Nasima KH Hanif Ismail, Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji.

Ada pula Dirut RSI Sultan Agung Agus Ujianto, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Dwi Asih Lintarti, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah, Wakil Bupati Demak Mohammad Badruddin.

BACA JUGA: Jangan Ada “’KKN” Dalam Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat

Selain itu hadir pula para Rektor Perguruan Tinggi NU dan para Kiai dan Bu Nyai NU, anggota DPRD Jateng kader NU dari berbagai partai, kiai Khos KH Munif Muhammad Zuhri, KH Dzikron Abdullah dan lain-lain.

Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, yang mewakili sesepuh Balung Pisah NU menjelaskan, kegiatan ini sudah dilaksanakan KH Ahmad Abdul Hamid Kendal, dan diteruskan hingga sekarang. Warga NU yang tersebar di berbagai bidang tugas, berkumpul untuk saling bersilaturahmi.

Riyan

The post 30 Juta Hektar Lahan Dimiliki 60 Keluarga di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di desa. Kemiskinan di desa bisa dilihat dari kondisinya, miskin tetapi memelihara kerbau atau memiliki sawah, walau kondisi rumahnya tidak layak.

Mawahib mengatakan, gambaran seperti warga desa yang memelihara kerbau atau lahan persawahan, belum masuk kategori kemiskinan ekstrem, tetapi masuk kemiskinan biasa.

“Kemiskinan itu terjadi misalnya orang tersebut kehilangan pendapatan, menjadi korban PHK, atau manula yang sudah tidak bisa lagi bekerja,” kata Mawahib dalam Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah Diskusi Prime Topic dengan tema Penanggulangan Kemiskinan Esktrem di lobi Hotel Gets Semarang, Selasa (28/2/2023)

Menurutnya, kemiskinan ekstrem berbeda dari kemiskinan biasa, karena kemiskinan ekstrem tidak cuma menyangkut masalah besar kecilnya pendapatan, namun lebih dari itu.

Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr Hadiwinoto mengatakan, seseorang di Indonesia masuk dalam kemiskinan ekstrem jika pendapatannya di bawah Rp 40 ribu/hari.

Namun jika masih memiliki penghasilan alamiah seperti bercocok tanam di sawah sendiri, bukan lahan sawah orang lain, juga memiliki ternak peliharaan masuk kategori kemiskinan, belum ekstrem.

Sementara untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem, bisa dengan melakukan padat karya, atau melibatkan investasi untuk membuka lapangan kerja, atau pelatihan membuka usaha mandiri.

Menurut Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo, warga di Jawa Tengah yang masuk kategori miskin sebanyak 400 ribu, sedangkan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 328 ribu.

Pihaknya telah melakukan pendataan di seluruh Jawa Tengah yang progresnya mencapai 70 persen “Kecuali di Cilacap mencapai 100 persen,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Komisi E DPRD Jateng: Kemiskinan Ekstrem Adalah Jika Seseorang Tak Mampu Makan appeared first on SuaraBaru.id.

Instruksi itu diberikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat memberikan arahan kepada bupati, OPD, camat, dan kepala desa di Kabupaten Pemalang dan Brebes, di Pendapa Kabupaten Pemalang, Selasa (24/1/2023).

Saat memberi arahan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting untuk Pemalang dan Brebes, Ganjar merinci, kepala desa bertugas mendata lalu disupervisi camat dan pihak kabupaten/kota.

BACA JUGA: SIG Sukses Uji Coba Aplikasi Beton Cepat Kering di Ruas Karangawen Jalan Raya Semarang-Godong

Kemudian menghimpun data yang didapat, untuk dilaporkan secara mingguan. Menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, langkah yang dilakukan yakni menentukan locus dan mendesain intervensi.

Dua hal itu ditentukan, dengan pendekatan individual dan kolektif. Dalam hal ini, kepala desa menjadi ujung tombak penentuan sasaran intervensi.

”Kades harus memastikan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan miskin tidak ekstrem. Datanya kita pastikan dulu. Lalu kondisi riil itu perlu intervensi apa,” jelas Ganjar.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Potong Rambut Gondrong Kades Viral Demo Masa Jabatan 9 Tahun

Intervensi itu terbagi lagi dalam dua poin. Pertama, intervensi yang sudah diprogramkan. Kedua, intervensi yang belum diprogramkan.

”Yang sudah diprogramkan itu sumber keuangannya dari mana? Yang belum akan kita carikan. Untuk yang kita carikan ini, apakah nanti kita akan menggunakan CSR, Baznas, atau sumbangan dari banyak pihak. Nanti kita akan bantu,” lanjut dia.

Setelah memastikan warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin tidak ekstrem, langkah berikut adalah pendataan. Dalam data itu disebutkan secara detail, mengenai indikator-indikatornya. Misal, untuk kemiskinan ekstrem diukur juga pengeluaran tiap bulan dan lainnya.

BACA JUGA: Sekretariat PPK se Kabupaten Pacitan Dikukuhkan

”Kalau kemiskinan ekstrem itu diukur pengeluaran mereka Rp 400 ribu, bagaimana kemudian pengeluarannya lebih dari itu? Sehingga nanti secara indikator itu akan bertemu,” imbuh dia.

Intervensi terakhir yang dilakukan, memberikan akses pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Akses sekolah sangat dibutuhkan, karena rata-rata indikator kemiskinan adalah mereka tidak sekolah.

”Maka saya minta cari orangnya, kami memberikan fasilitasnya. Mudah-mudahan dari SMK Jateng ada tiga, akan terus tambah 15 jadi ada 18 SMK. Mereka bisa kita titipkan, dengan harapan mereka bisa sekolah. Kemudian indikator kemiskinannya bisa kita selesaikan,” terang Ganjar.

Riyan

The post Kepala Desa Diminta Laporkan Kemiskinan Ekstrem Tiap Pekan appeared first on SuaraBaru.id.