Dikhawatirkan, akan muncul kembali polarisasi yang tajam di masyarakat, seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Maka dari itu, tanggung jawab semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan kerukunan antarmasyarakat, meski berbeda pilihan politik.

”Salah satunya media, dan produsen informasi lainnya. Media massa harus menyajikan berita yang jernih dan kredibel. Para penggerak media sosial juga jangan membuat hasutan atau konten, yang tidak sesuai fakta sebenarnya,” kata Sasongko.

BACA JUGA: Bripka Achmad Nur Kholik Tanam Cabe di Lahan Tadah Hujan, Hasilnya untuk Biaya Anak

Dia menyampaikan hal itu pada acara ‘Ngobrol Bareng Pesan Damai dari Solo untuk Pemilu 2024’, yang digelar Kemenkominfo, PWI Surakarta, TVRI Jateng, Monumen Pers Nasional dan RRI Surakarta, di Aula Monumen Pers Nasional Solo, akhir pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah narasumber seperti KGPH Dipokusumo (dari Keraton Surakarta), KGPAA Mangkunegara X, KH Mashuri (tokoh agama), Romo Robertus Budiharyana (tokoh agama). Bertindak sebagai keynote speaker adalah, Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong.

Dalam kesempatan itu, Usman Kansong mewanti-wanti, makin banyaknya serangan hoaks dan ujaran kebencian jelang pemilu. Guna menekan penyebarannya, Kementerian Kominfo mengajak masyarakat, melawannya melalui peningkatan literasi digital, kroscek informasi dan menjalin komitmen media massa selaku penjernih informasi.

BACA JUGA: Turnamen Ngapak Mobile Legends Pena Mas Ganjar, Perkuat Solidaritas dan Pengembangan ‘Skill’

”Ada 51 hoaks tentang politik yang telah di-take down. Januari sampai Oktober 2023, ada 98 hoaks. Kasusnya diprediksi meningkat, saat kampanye calon. Puncaknya Januari 2024 atau sebulan jelang pemungutan suara Pemilu 2024,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Surakarta yang juga sebagai Ketua Penyelenggara, Anas Syahirul, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini untuk menularkan pentingnya pesan kedamaian dalam menjalani pemilu. Jangan sampai perseteruan dalam Pemilu 2019 terulang lagi.

”Kita mulai dari Solo, untuk menggaungkan pesan damai guna kerukunan dan keharmonisan dalam Pemilu 2024. Pandangan politik hanya sementara, persaudaraan selamanya. Agenda ini untuk mengendurkan tensi politik. Apalagi dari Jateng ada dua orang tokoh yang akan berlaga pada pilpres nanti,” imbuhnya.

Riyan

The post Seruan Damai dari Solo Digaungkan untuk Pilpres 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

“KKN tahun ini  berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dalam pelaksanaannya, Untidar Magelang menggandeng  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan memberikan pemahaman literasi digital dan pemberitaan digital bagi mahasiswa dan masyarakat,”kata Rektor Untidar Magelang, Sugiyarto, Selasa ( 4/7/2023).

Sugiyarto  mengatakan, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam pelaksanaan KKN tersebut, agar para mahasiswa  untuk memberikan pendidikan dunia digital kepada masyarakat. Selain itu, juga dalam rangka menangkal hal –hal yang negatif akibat dari kemajuan teknologi  dan informasi yang terus berkembang.

Ia berharap, informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui para mahasiswa Untidar Magelang tersebut bisa untuk menangkal hal-hal yang negatif dari kemajuan teknologi informasi.

“Selain itu, juga sebagai suatu upaya memotivasi  para mahasiswa Untidar Magelang lebih mengenal dunia kewirausahaan,”katanya,

Sebanyak 1.407 mahasiswa Universitas Negeri Tidar (Untidar) Magelang akan diterjunkan ke masyarakat pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I tahun 2023 ini, yang   akan berlangsung mulai 10 Juli hingga 12 Agustus mendatang . Sedangkan , lokasi penempatan mahasiswa KKN tersebut di 17 kelurahan yang ada di Kota Magelang dan 77 desa yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Magelang.

Ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar(LPPM) Universitas Tidar, Eny Boedi Orbawati mengatakan, pada pelaksanaan KKN tersebut pihaknya menargetkan 14.200 mahasiswa  dan masyarakat teredukasi dalam pemahaman literasi dan pemberitaan digital.

“Pada pelaksanaan KKN tersebut 107 dosen Untidar akan menjadi narasumber pada pelaksanaan literasi dan pemberitaan digital yang dilakukan di 17 kelurahan di Kot Magelang dan  77 desa yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Magelang,”kata Eny.

Ia menambahkan, dari 77 desa yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang yang menjadi lokasi KKN Untidar Magelang merupakan desa ekstrim miskin. Sedangkan, tujuh desa lainnya merupakan desa binaan Untidar Magelang.

“Pada penentuan  desa atau kelurahan yang dijadikan lokasi KKN tersebut, kami  telah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Magelang dan Bappeda Kota Magelang,” imbuhnya.

Sebelum diterjunkan ke masyarakat, pihaknya telah memberikan pembekalan terhadao para mahasiswa Untidar  yang akan mengikuti program KKN tersebut.

Pembekalan bagi para mahasiswa yang akan mengikuti KKN dilaksanakan selama dua hari, yakni Selasa-Rabu ( 4-5/7/2023) berupa  Training of Trainer (ToT) Literasi Digital dan Pemberitaan Digital oleh Untidar dan Kominfo RI. Dengan nara sumber Rektor Untidar, Sugiyarto, Wakil Rektor bidang Akademik dan Kerja sama, Suyitno.Sedangkan nara sumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Luqman Hakim,Aidil Wicaksono,Andika Renda dan Andi Zulchaidir Ashary. W. Cahyono

The post Untidar Magelang Lakukan KKN Literasi Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu temuan yang menonjol adalah, adanya sejumlah radio yang sudah tidak beroperasi atau tidak siaran, serta sejumlah LP yang tidak mendokumentasikan siaran, yang merupakan kewajiban bagi penyelenggara siaran. Temuan lain di antaranya, radio yang tidak dilengkapi papan nama, kesulitan perpanjangan IPP, dan persoalan administratif lainnya.

Koordinator Bidang Penataan Infrastruktur dan Sistem Penyiaran KPID Jateng, Anas Syahirul Alim menyatakan, tidak beroperasinya radio disebabkan sejumlah permasalahan yang beragam.

BACA JUGA: Pemudik Gelombang Pertama Diperkirakan Sudah Masuk

Di antaranya tidak siapnya pengelola untuk menginvestasikan modal dan tenaga untuk operasional radio. Atau juga radio sudah tidak bisa memberikan pemasukan sebagai entitas bisnis, sehingga radio yang telat melakukan perpanjangan izin, akhirnya frekuensinya digudangkan.

”Intinya kita temukan operasional sudah tidak ada, pengelola tidak bisa ditemui, dan kami lihat belum ada upaya yang dilakukan, untuk menghidupkan kembali radionya. Padahal beberapa kita cek, masih aktif izinnya,” kata Anas, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4/2023).

Terhadap lembaga penyiaran yang sudah tidak beroperasi itu, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan pemanggilan. Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) nomor 2 tahun 2023, tentang Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena tidak Melakukan Siaran, maka KPI/KPID bisa memberikan teguran tertulis, sampai merekomendasikan pencabutan izin siaran.

BACA JUGA: Satu Data Indonesia, Sinergikan Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah

”Karena itulah, kita akan minta penjelasan terhadap lembaga penyiaran yang sudah tidak beroperasi itu. Hal ini juga sebagai bentuk pembinaan terhadap LP. KPI sesuai PP 50 tahun 2005, juga bisa merekomandasikan ke Kemenkominfo, untuk pencabutan izin siaran bagi LP yang tidak siaran dalam kurun waktu tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Anas juga menjelaskan, kegiatan monitoring ini sebagai salah satu implementasi tugas dan kewajiban KPI, dalam ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-undang Penyiaran, UU Nomor 32 tahun 2002.

Dalam berbagai kesempatan, terutama saat KPID melakukan monitoring ke daerah, Anas menyayangkan, masih banyaknya laporan adanya aktivitas siaran tanpa izin, yang ditemukan di beberapa daerah.

BACA JUGA: Muncul Potensi Penyebaran Penyakit di Masa Mudik Lebaran

”Ada fenomena kontradiktif, di mana banyak radio resmi yang tutup operasional, tapi justru masih banyak juga radio yang bersiaran tanpa izin, dan mengganggu radio yang legal,” paparnya.

Laporan atau keluhan soal radio ilegal ini sering diterima, baik saat monitoring ke daerah maupun yang datang ke KPID. Lalu juga juga soal lesunya pemasukan iklan untuk radio di daerah. Karena itulah, Anas mengajak pihak terkait yang berwenang mengatasi siaran ilegal ini, untuk lebih optimal dalam melakukan tindakan.

Pihaknya menyimpulkan, permasalahan tidak produktifnya radio bukan semata-mata pengaruh pasar yang lesu. Karena pada kenyataannya, tetap banyak peminat untuk mengelola radio meskipun kanal yang terbuka sudah penuh.

BACA JUGA: Kembalikan Semangat Kejayaan Melalui LPS Monas Half Marathon

Pada kesempatan lainnya, Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi menjelaskan, berbagai fenomena yang ditemukan selama monitoring, akan menjadi evaluasi.

”Kita akan lihat, kenapa radio terus mengalami defisit, hingga tutup operasional. Apakah lebih pada faktor internal atau eksternal manajerial,” tegas Junaidi.

Adapun terkait radio ilegal, KPID Jateng akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang memiliki kewenangan pada pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap penyalahgunaan frekuensi.

”Karena soal siaran ilegal ini bukan ranah KPID. Tetapi kami akan dorong lembaga berwenang, untuk lebih intensif lagi mengatasi problematika ini,” imbuhnya.

Riyan

The post Keberadaan Siaran Radio Ilegal Banyak Dikeluhkan appeared first on SuaraBaru.id.