Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/2026), Busyro memberikan penjelasan terkait pandangan hukumnya, sebagai amicus curiae. Ditegaskan dia, kehadirannya sebagai “sahabat pengadilan”, bukan untuk membela salah satu pihak. Melainkan guna memastikan proses hukum berjalan dalam koridor keadilan yang utuh.

”Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek formal pembuktian. Yang lebih penting, apakah keadilan benar-benar hadir dalam proses itu,” ujarnya.

BACA JUGA: Taj Yasin Ajak Pengusaha Perkuat Ekonomi Syariah di Jateng

Busyro juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip due process of law, yakni proses hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Dia mengingatkan, tanpa kontrol yang kuat, hukum berpotensi disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Menurutnya, kekhawatiran publik terhadap praktik kriminalisasi dan bias penegakan hukum, harus dijawab dengan proses peradilan yang terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Ketika hukum mulai digunakan untuk kepentingan sempit, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib terdakwa. Tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistim peradilan,” tegasnya.

BACA JUGA: Inovasi Haji 2024, Kebahagiaan Jamaah Haji Indonesia

Busyro juga menekankan, semangat pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, seiring dengan prinsip keadilan. Penegakan hukum yang terburu-buru atau tidak proporsional, justru berisiko melemahkan agenda antikorupsi itu sendiri.

Dia menempatkan peran hakim sebagai kunci, dalam menjaga keseimbangan itu. Menurutnya, hakim harus mampu menghadirkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar menerapkan norma hukum secara tekstual.

Masuknya pandangan amicus curiae ini, menandai perkara kasus kredit macet PT Sritex, yang menyeret nama Babay Farid Wajdi, telah berkembang menjadi isu yang lebih luas, menyangkut arah dan integritas penegakan hukum di Indonesia.

Riyan

The post Hukum Berpotensi Disalahgunakan sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan appeared first on SuaraBaru.id.

”Salah satu wujud keadilan dalam ekonomi syariah tercermin pada sistim distribusi yang sehat dan transparan. Distribusi dari hulu ke hilir jangan sampai terganggu, apalagi karena aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,” kata Iswar dalam dialog Kupasan Ramadan Penuh Makna (Kurma), di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Rabu (4/3/2026).

Dia lalu mencontohkan hasil Inspeksi Mendadak (sidak) Pemkot Semarang, yang menemukan sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional, lebih tinggi dibandingkan supermarket.

BACA JUGA: Eksistensi Mualaf di Pakis Aji: Lazismu Jepara dan PCM Pakis Aji Gelar Kajian KIAM  dan Salurkan Kado Ramadhan

Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi panjangnya rantai distribusi di pasar tradisional, sementara supermarket memiliki jalur distribusi yang lebih singkat dan terintegrasi.

”Dari petani langsung ke distributor, lalu disalurkan ke cabang-cabang yang ada,” jelas Iswar, pada acara yang juga dihadiri jajaran pengurus MAJT, seperti Prof Ahmad Izzuddin MAg, Dr KH Muhyiddin MAg, Drs Istajib AS, dan Ir H Suparno, serta peserta Rohis dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain harga, pihaknya juga menyoroti aspek mutu barang yang relatif lebih terjaga di supermarket. Meski demikian, Pemkot berkomitmen memperkuat daya saing pasar tradisional, melalui pengendalian harga dan stabilisasi pasokan.

BACA JUGA: BNN: 195.081 Orang di Jawa Tengah Terpapar Narkoba, Butuh Layanan Rehabilitasi

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, memperluas program bazaar pasar murah. Jika sebelumnya digelar di tingkat kecamatan, kini kegiatan itu dilaksanakan di seluruh kelurahan secara rutin, guna membantu pengendalian harga bahan pokok.

Selama Ramadan, Pemkot juga memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, mulai dari ketersediaan stok, pengendalian inflasi, hingga stabilitas harga. Meski terjadi kenaikan inflasi sebesar empat persen secara year on year, namun angka itu masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jawa Tengah.

”Alhamdulillah, jika dirata-rata dengan kabupaten/kota lain di Jateng, inflasi di Kota Semarang masih di bawah rata-rata provinsi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sumanto Dorong Jateng jadi Penghasil Pangan Terbaik

Iswar juga menegaskan, seluruh program yang dijalankannya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Diakuinya, masih terdapat hambatan dalam distribusi bahan pangan di lapangan. Untuk itu, Pemkot bersama para pemangku kepentingan lainnya, terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai aturan.

Riyan

The post Pemkot Semarang Kembangkan Ekonomi Syariah appeared first on SuaraBaru.id.

Peresmian ini menandai tercapainya 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di NTT dengan total 3.442 Posbankum yang menjangkau 22 kabupaten/kota. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu memperluas akses keadilan hingga wilayah kepulauan, mulai dari Flores, Sumba, Timor, hingga Alor.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT dan jajaran bupati serta wali kota atas sinergi pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan kelurahan. Menurutnya, pembentukan Posbankum ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Posbankum hadir sebagai wajah keadilan yang dekat dan membumi. Keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu atau memahami hukum, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ujar Menkum.

Ia menegaskan, Posbankum merupakan instrumen strategis negara untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum sejak dari tingkat desa dan kelurahan. Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan juga dinilai mampu mendorong keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat.

Disampaikan, pembentukan Posbankum ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang berkeadilan, menurut Menteri Hukum, bukan hanya hukum yang menjamin kepastian dan kemanfaatan, tetapi hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 83.409 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 99,37 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 37 provinsi telah mencapai cakupan pembentukan 100 persen. Selain memberikan layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa non-litigasi, Posbankum juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan kepala desa dan lurah didorong berperan sebagai juru damai melalui musyawarah dan keadilan restoratif.

Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hadir untuk membantu masyarakat dan aparatur desa memperoleh layanan hukum yang mudah diakses dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama melalui penyelesaian persoalan secara musyawarah, mediasi, dan konsiliasi.

Ia berharap Posbankum dapat berjalan selaras dengan program desa lainnya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya. “Kami ingin Posbankum menjadi tempat masyarakat desa mencari solusi hukum dengan tenang dan tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat budaya sadar hukum dan memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di NTT,” pungkas Riza.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut kehadiran Posbankum sebagai terobosan penting untuk memperluas akses keadilan di NTT. Menurutnya, Posbankum memudahkan penyelesaian persoalan hukum secara sederhana dan sesuai karakter masyarakat, terutama melalui mekanisme di luar pengadilan. “Lewat Posbankum, masalah bisa diselesaikan tanpa konflik,” ujarnya.

The post Posbankum Hadir di Seluruh Desa NTT, Menkum: Keadilan Harus Dekat dengan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8/2025), KAPI juga mengecam keras dan mengutuk brutalitas anggota Polri kepada rakyat, saat menjalankan hak berdemonstrasi. Dia juga menuntut Kapolri untuk menghentikan represi, dan meninggalkan praktik kekerasan.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan, dengan mulai dihilangkannya militeristik dalam institusinya. Seperti membubarkan Korps Brigade Mobil (Brimob), menjadi polisi pelayanan masyarakat yang humanis.

BACA JUGA: Rusuh di Halaman Kantor Gubernur, Massa Bakar 4 Mobil dan Merusak Kendaraan Parkir

”Oleh karena itu, KAPI menuntut kepada Presiden RI, untuk membebaskan semua mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap dan ditahan, saat melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia,” kata Nasrul dalam rilisnya.

KAPI juga meminta Presiden RI mengeluarkan hak Abolisi kepada mahasiswa-mahasiswa di Kota Semarang, yang saat ini didakwa di Pengadilan Negeri Semarang.

Selain itu, menuntut DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasinya, untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta berempati terhadap situasi sulit yang dihadapi saat ini.

”Kami juga menuntut Kapolri, untuk menghapuskan imunitas anggota Polri yang menganiaya dan bahkan membunuh warga negara, dengan menghukum berat secara pidana dan pemecatan melalui kode etik profesi,” tegas dia, dalam sejumlah tuntutannya itu.

Riyan

The post KAPI Tuntut Presiden RI, DPR dan Polri untuk Lindungi Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney menjelaskan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan yang dilakukan para advokat. Dimana dalam kerja-kerjanya banyak terlibat dalam perjuangan demokrasi, serta penegakkan hak asasi manusia di Jawa Tengah.

”NET Attorney kebetulan menjadi salah satu fellows dari program JusticeMakers, yang diselenggarakan International Bridges Justice dan The Europian Union,” kata Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5/2025).

BACA JUGA: KEI Bantah Adanya Kerusakan Lingkungan Akibat Eksplorasi Migas di Pulau Pagerungan Kecil

Disampaikan juga, dalam diskusi itu kemudian disepakati dibentuk Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI). KAPI ini terdiri dari advokat lintas organisasi dan memiliki kepedulian yang sama dalam perlindungan HAM.

Salah satu advokat peserta diskusi, Abdun Nafi Al Fajri menyatakan bersyukur, peserta yang hadir sepakat membentuk KAPI.

”Dibentuknya KAPI ini, untuk merespon isu-isu hukum seperti pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, perlindungan perempuan pembela HAM dan advokat. Selain itu, isu-isu masyarakat terkini yang membutuhkan sorotan,” ujar Abdun Nafi.

BACA JUGA: Bupati Wonosobo Apresiasi Program Desa Migran EMAS Binaan Kementerian P2MI RI

Hal senada disampaikan advokat yang lain, Sukarman. Dia menyatakan, saat ini banyak ditemukan kasus advokat yang menjalankan profesi, namun menghadapi ancaman kriminalisasi. Baik berupa laporan polisi, maupun pemanggilan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

”Jika ada proses pidana terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya, harus lebih dulu melalui pemeriksaan kode etik organisasi profesi advokat. Nantinya akan diputuskan, apakah tindakan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kode etik advokat atau belum,” ungkapnya.

Alasan lain disampaikan seorang advokat perempuan, Eti Oktaviani. Menurut dia, KAPI akan berkomitmen terlibat langsung dalam pendampingan, terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

BACA JUGA: Atlet USM Bawa Pulang Medali Perak dan Perunggu dari Cabor Atletik Pomprov 2025

”KAPI dalam waktu dekat akan mengadakan diskusi antarlintas aparat penegak hukum dan kampus. Kami akan undang Kapolda Jateng, Kejati, Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan pihak Kampus, untuk mendapatkan pandangan terkait perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, dan perempuan pembela HAM. Sehingga nantinya akan mendapatkan gambaran yang komprehensif,” tutur Eti.

Ditambahkan Nasrul, KAPI juga sedang mempersiapkan policy brief, untuk masukan dalam RUU KUHAP, mengenai penguatan perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan pembela HAM, advokat dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

”KAPI juga memandang pentingnya pengaturan pembaharuan hukum dalam RUU KUHAP, dengan meletakkan Asas-Asas Umum Aparat Penegak Hukum Yang Baik (AUPHB), sehingga menjadi sebuah pedoman untuk aparat penegak hukum, dalam melakukan keputusan dan atau tindakan dalam sistim peradilan pidana,” tegas dia.

Riyan

The post KAPI Merespon Penguatan Perlindungan Advokat dan Siap Kawal RUU KUHAP appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diikuti 150 peserta itu, dibuka Dekan FH USM, Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum. Hadir sebagai narasumber, Nur Indah Setyoningrum SH MH (Kejaksaan Negeri Semarang) dan Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Kairul Anwar SH MH.

Dalam paparannya Nur Indah menyampaikan, surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Surat dakwaan juga merupakan dasar serta landasan bagi hakim, dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

BACA JUGA: Warga Gembira Mendapatkan Pelayanan Dokter Spesialis Keliling Gratis

Salah satu tujuan utama pembuatan surat dakwaan yakni, untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa, atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Surat dakwaan juga menjadi batasan bagi pemeriksaan hakim.

”Surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar dan batas pemeriksaan di persidangan bagi hakim, dasar penuntutan bagi jaksa, serta dasar pembelaan bagi terdakwa, dengan syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ujarnya.

Sementara Kairul menyatakan, eksepsi merupakan keberatan terhadap surat dakwaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa, kepada majelis hakim.

BACA JUGA: Taj Yasin Tegaskan, Gedung Milik Pemprov Terbuka sebagai Ruang Kegiatan Publik

Adapun pledoi adalah nota pembelaan yang disampaikan terdakwa atau penasihat hukumnya, setelah penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Pledoi fokus pada pembelaan substansi perkara, sedangkan eksepsi dikenal baik dalam hukum pidana maupun perdata.

”Dalam perkara pidana, eksepsi diatur dalam KUHAP, khususnya mengenai eksepsi yang bersifat absolut, seperti keberatan atas kewenangan mengadili. Ada yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam penerapan eksepsi tertentu,” ungkapnya.

Ditambahkan dia, eksepsi dan pledoi merupakan dua strategi penting dalam pembelaan pada proses peradilan pidana. Eksepsi berfungsi untuk menolak dakwaan dari aspek hukum formal.

”Sedangkan pledoi bertujuan membela substansi perkara, untuk melindungi hak-hak terdakwa,” tandas Kairul.

Riyan

The post BEM FH USM Sukses Gelar Legal Training 4.0 appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami berharap, Gedung Kejari Wonosobo bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan hukum yang betul-betul humanis. Kenali hukum jauhi hukuman,” kata dia.

Harapan dan permintaan Kajati Jateng itu disampaikan, usai melakukan peresmian Gedung Kejari Wonosobo, di Ngasinan Rojoimo, Selasa (22/4/2025). Peresmian itu ditandai dengan pemotongan pita.

BACA JUGA: Petugas Haji Merupakan Orang-orang Pilihan

Gedung Kejari Wonosobo yang sebelumnya berada di samping Masjid Agung Jami’, saat ini dipindahkan ke gedung baru yang lebih megah berwarna putih, di Jalan Mayjen Bambang Sugeng, Ngasinan Rojoimo, Wonosobo.

Dalam kesempatan itu, Ponco Hartanto menekankan, apapun persoalan atau peristiwa hukum, bisa dikonsultasikan kepada Kejari Wonosobo, untuk mendapatkan solusi. Sinergi dan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi hukum, sangat diharapkan.

”Upaya pencegahan korupsi juga perlu dimasifkan, termasuk di daerah-daerah. Beberapa program Kejati dan Kejari telah dihadirkan, untuk upaya pencegahan korupsi,” tegasnya.

BACA JUGA: Saiful Mujab Berharap Ekoteologi Makin Masif di Jateng

Program Jaksa Masuk Desa, lanjutnya, telah dilakukan dengan penyuluhan dan penerangan hukum. Baik ke masyarakat maupun instansi pemerintah, seperti BUMN/BUMD. Juga ada program FGD maupun seminar, terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Kepala Kejari Wonosobo, Erawati mengungkapkan, dengan gedung baru ini, akan menjadi semangat baru untuk meningkatkan dan mendukung tugas dan fungsi Kejari secara optimal.

”Kita ciptakan lingkungan yang partisipatif, nyaman, juga jadi semangat dan spirit kami, untuk meningkatkan penegakan hukum yang adil dan humanis,” tuturnya.

BACA JUGA: Sabu-sabu Siap Edar Berhasil Diamankan Sat Resnarkoba Polresta Magelang

Dia juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu bekerja sama, dalam pembangunan gedung baru ini. Dia berharap, nantinya dapat menunjang kinerja Kejari ke depannya.

Sedangkan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat menyebut, Kantor Kejari lama disamping Masjid Agung Jami’, kini telah dimanfaatkan untuk Islamic Center. Menjadi Kantor bersama antara Baznas, MUI, DMI, IPHI dan ICMI maupun Yakaumi.

”Gedung Kejari Wonosobo yang baru juga telah dibangun dengan megah, dan sudah dimanfaatkan. Kami berharap, gedung baru itu bisa bermanfaat dengan baik sebagai pusat pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Kajati Jateng Berharap Gedung Kejari Wonosobo Bisa Jadi Rumah Keadilan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng dan dihadiri para pejabat struktural di lingkungan Kanwil, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta para direktur/ketua dari 58 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menyampaikan, pelaksanaan bantuan hukum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang bertujuan memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 58 OBH terverifikasi dan terakreditasi untuk periode 2025–2027. OBH tersebut tersebar di 26 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

“Kami berharap seluruh OBH dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum dengan berpegang pada prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Bantuan hukum adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat, khususnya yang tidak mampu,” ujar Heni.

Dikatakan, salah satu fokus program pembinaan hukum tahun 2025 adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, sebagai upaya perluasan layanan hukum berbasis masyarakat. Posbankum ini diharapkan mampu memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, penyelesaian konflik secara damai, serta rujukan kepada advokat dari OBH.

Pada bulan Februari 2025, telah dilaksanakan pelatihan paralegal secara daring, bekerja sama dengan seluruh OBH di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi paralegal yang akan ditempatkan di Posbankum masing-masing desa atau kelurahan.

Heni mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran bantuan hukum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari semula sebesar Rp4,69 miliar pada tahun 2024, kini hanya sebesar Rp1,42 miliar, sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami mendorong seluruh OBH untuk tetap melaksanakan tugas secara optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Sinergi dengan pemerintah daerah melalui APBD menjadi penting untuk memperkuat pelaksanaan bantuan hukum di daerah,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil Kemenkum Jateng juga memberikan penghargaan kepada sejumlah OBH dan individu atas kinerja mereka pada tahun 2024 yang diserahkan secara langsung oleh Kakanwil didampingi Kadiv P3H, dengan kategori sebagai berikut:
– Kinerja Anggaran Terbaik: Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara
– Kinerja Layanan Terbaik: Lembaga Bantuan Hukum Onne Mitra Sejati
– Advokat Terbaik: Abdul Aziz (LBH Wongsonegoro)
– Tenaga Administrasi Terbaik: Nur Huda (LBH Sakti)

Kantor Wilayah berharap pelaksanaan bantuan hukum di tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

Ning S

The post 58 OBH Teken Kontrak Bantuan Hukum 2025, Wujudkan Akses Keadilan hingga ke Pelosok Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kakak kandung korban, Adrian menyampaikan kekecewaan atas pernyataan-pernyataan, seolah-olah Gamma adalah anak nakal dan jahat yang layak dihukum mati tanpa pengadilan oleh anggota polisi.

“Awalnya kami pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian almarhum. Toh sudah meninggal ya sudahlah, tidak perlu diperpanjang,” ujarnya saat disambangi rombongan LPHI, Kamis (28/11/2024).

Atas pertimbangan itu pula membuat pihak keluarga terkesan tertutup, bahkan cenderung menghindari awak media yang berusaha mencari informasi guna mengungkap duduk perkara kematian Gamma. “Kami mohon maaf kepada teman-teman media yang kami tolak untuk diwawancarai,” ujarnya.

“Namun belakangan ini kami merasa diperlakukan tidak adil. Sikap dan pernyataan-pernyataan polisi terlalu menyudutkan dan merugikan korban. Seakan-akan adik kami anak nakal dan jahat. Kami tidak rela Gamma diperlakukan seperti itu,” ucapnya.

Karena itulah, pihak keluarga mengambil sikap dan memutuskan melaporkan oknum polisi yang menembak Gamma ke pihak polisi agar diperiksa dan diadili.
“Kami mohon keadilan untuk adik kami. Polisi penembak itu harus diperiksa dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku, agar jelas, bagaimana fakta kejadian yang sesungguhnya,” pinta Adrian.

Sementara itu kehadiran rombongan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (LPHI) yang dipimpin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Balia Reza Maulana SH, MKn didampingi Sekjen DPP LPHI, Denny Mulder mengatakan, kehadirannya ini untuk menyampaikan rasa duka atas meninggalnya Gamma akibat ditembak oknum polisi.

Ia menyebut, kakek korban, almarhum Wagisan adalah sejawat, sesama praktisi penegakan hukum. “Beliau juga seorang advokat dan banyak anggota LPHI yang bersahabat dengan beliau. Untuk itu kami datang ke sini menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa keluarga sejawat kami,” ungkap Reza.

LPHI siap membantu

Reza menyatakan LPHI siap mendukung keputusan keluarga korban untuk mengungkap permasalahan ini. “LPHI siap kawal dan membantu perjuangan pihak keluarga korban,” tegasnya.

Menurut Reza, LPHI banyak praktisi-praktisi hukum senior yang siap menjadi konsultan untuk memperjuangkan keadilan. “Di sini juga hadir Ketua Posbakum Indonesia, Suwardi yang siap mengerahkan pasukannya,” kata Reza.

Hadir juga perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPHI Jateng, Setiawan dan Budi Setiyanto, advokat muda dan energik, Anisyah dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Semarang. “LPHI siap memberikan masukan dan advis jika dibutuhkan pihak keluarga korban,” tandas Reza.

Diketahui, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga meminta agar kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam juga menyatakan akan memberi atensi terhadap penyelidikan kasus ini.

“Kompolnas juga memberi perhatian terhadap proses yang dilakukan oleh Polres maupun Polda yang berharap dilakukan secara profesional dan transparan,” imbuhnya.

Ning S

The post Keluarga Korban Penembakan Polisi di Semarang Minta Keadilan, LPHI: Kami Siap Kawal appeared first on SuaraBaru.id.

Mahalnya biaya berperkara, menjadi kegelisahan dan tantangan bagi dirinya untuk terus mencari terobosan.

Menurutnya, tidak semua orang paham dan mampu memperjuangkan keadilan, juga segala macam permasalahan hukum yang setiap orang mungkin mengalaminya, baik diri sendiri, keluarga atau di lingkungannya.

Wahyu merupakan seorang advokat – konsultan pertanahan dan konsultan bisnis property. Pendidikan paralegal rutin dilakukannya (oleh pondok hukum Semarang) , yang digelar di hotel horison Semarang dua kali dalam sebulan

Selain itu juga pendidikan paralegal pertanahan yang langsung diisi oleh Wahyu Puji Widodo sebagai Kepala Kantor Hukum WAR bersama para advokat, praktisi dan akademi.

Dalam waktu singkat puluhan paralegal sudah dicetaknya dan siap terjun ke masyarakat.

Bahkan papan nama paralegal Pondok Hukum Semarang dipasang baik di rumah, kantor, warung dan property yang lain sebagai petunjuk atau bentuk kesiapan paralegal untuk berjuang menegakkan keadilan di masyarakat.

“Setelah mengikuti pelatihan maka paralegal wajib terjun ke masyarakat. Baik membuka konsultasi, mendampingi, memperbanyak kegiatan di masyarakat, Insya Allah akan mempertajam keahlian paralegal,” kata Andi Sulistiyo SH MH Ketua Yayasan wWkaf Wahyu Alam Rahardja, Senin (11/3/2024).

Yuni, salah seorang paralegal Pondok Hukum Semarang saat ini tengah berjuang melawan mafia tanah di wilayahnya.

Dimana aset milik kakeknya terancam diserobot oleh mafia tanah. Sehingga dia butuh pengetahuan, pendampingan dan support untuk memperjuangkan keadilan.

Ning S

The post Wahyu Puji Widodo Terus Berupaya Mencari Terobosan, Perjuangkan Keadilan untuk Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.