Kegiatan yang berlangsung secara sederhana dengan konsep lesehan di samping perpustakaan kampus tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Diskusi berlangsung serius sejak sore hingga petang dengan menghadirkan sejumlah pandangan kritis terkait kebijakan pemerintah pusat.

Hadir memimpin jalannya konsolidasi, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach.

Dalam forum tersebut, para mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.

Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar mengatakan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti wacana kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

“Kalau berbicara soal BBM, dampaknya akan dirasakan semua lapisan masyarakat. Harga bahan pokok dan biaya transportasi bisa ikut naik sehingga rakyat yang paling merasakan akibatnya,” ujar Jabbar.

Tak hanya persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Jabbar, implementasi program tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan awal yang disampaikan kepada publik.

Ia menilai, saat masa kampanye program MBG digambarkan akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, mahasiswa melihat masih terdapat persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki.

“Dana yang sangat besar dari APBN untuk program ini harus dievaluasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sesuai dengan tujuan awal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah karena memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, melemahnya rupiah dapat berpengaruh terhadap harga barang, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.

“Kami menilai pelemahan rupiah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena dampaknya tidak hanya pada sektor tertentu, tetapi juga berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum,” ujar Thoyyib.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah mencari langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Kalau BBM naik, dampaknya akan melebar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi masyarakat akan ikut terpengaruh,” katanya.

Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa juga mengkritisi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program nasional seperti MBG dan koperasi desa. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi serta penataan ulang program agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang kami dorong adalah bagaimana anggaran negara dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, aliansi mahasiswa berencana menggelar forum-forum diskusi lanjutan untuk memperdalam kajian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti. Hasil kajian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi petisi dan disampaikan kepada pemerintah melalui jalur audiensi.

Mahasiswa mengaku masih mengedepankan dialog sebagai langkah awal dalam menyampaikan aspirasi. Namun apabila upaya audiensi tidak mendapatkan respons, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami akan terus mengkaji berbagai persoalan yang telah dibahas. Jika aspirasi tidak mendapat ruang melalui audiensi, maka kami siap menyampaikannya melalui aksi yang lebih luas,” tegas Thoyyib.

Ali Bustomi

The post Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus Desak Pemerintah Evaluasi MBG dan KDMP appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika, mengungkapkan bahwa setiap desa atau kelurahan sejatinya diminta menugaskan hingga tiga PPPK untuk membantu operasional KDMP. Namun, kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk memenuhi jumlah tersebut.

“Untuk sementara belum bisa tiga orang per desa. Dari total 123 desa/kelurahan, baru terbentuk 79 KDMP. Maka tahap awal ini kami usulkan satu PPPK untuk satu KDMP,” ujarnya.

Inventarisasi PPPK Sudah Berjalan

BKPSDM Kudus saat ini telah mulai melakukan inventarisasi nama-nama PPPK dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan ditugaskan ke KDMP. Usulan tersebut bahkan sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), meski hingga kini belum ada arahan lanjutan.

Menurut Tulus, belum optimalnya operasional KDMP di Kudus menjadi salah satu alasan belum turunnya instruksi teknis lebih lanjut. “Mungkin karena KDMP di Kudus belum sepenuhnya berjalan,” katanya.

PPPK Paruh Waktu hingga Full Time Disiapkan

Dalam skema ini, PPPK yang ditugaskan nantinya berasal dari dua kategori, yakni PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Mereka akan mengisi tiga jabatan yang tersedia di struktur KDMP.

Meski demikian, tidak semua PPPK bisa ditugaskan. BKPSDM menetapkan sejumlah kriteria, di antaranya minimal berpendidikan D3 serta bukan berasal dari tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan.

Selain itu, faktor domisili juga menjadi pertimbangan penting agar penempatan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal PPPK yang bersangkutan.

Potensi Resistensi dan Skema Penggajian

Tulus tidak menampik adanya potensi resistensi dari PPPK maupun OPD asal akibat kebijakan ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat.

“Kemungkinan resistensi itu ada, baik dari PPPK maupun OPD. Tapi ini kebijakan pusat, jadi daerah harus melaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait skema penggajian PPPK yang ditugaskan di KDMP, hingga kini masih belum jelas apakah akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dialihkan ke koperasi.

Pengaturan Tugas di OPD

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema pengaturan ulang tugas di OPD yang ditinggalkan oleh PPPK yang akan ditugaskan ke KDMP. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ada pengalihan personel.

Dengan langkah ini, Pemkab Kudus berharap operasional Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Ali Bustomi

The post Puluhan PPPK Kudus Bakal Dipindahtugaskan ke Koperasi Desa Merah Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam aksi tersebut, sejumlah wali murid bersama Komite Sekolah bahkan mengajak siswa SD Glagahwaru untuk ikut menyuarakan penolakan. Aksi itu direkam dan kemudian beredar luas di media sosial, dengan tuntutan utama menolak penggunaan lahan sekolah untuk pembangunan KDMP.

Kasi Pelayanan Desa Glagahwaru, Wahyu Himawan, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menyebut, polemik muncul akibat adanya penyampaian informasi yang tidak utuh terkait rencana pendirian KDMP di lingkungan sekolah.

“Lahan SD Glagahwaru itu merupakan aset milik Pemerintah Desa. Sekolah ini sebelumnya terdiri dari dua sekolah, yakni SD 1 dan SD 2, yang kemudian dimerger,” jelas Wahyu.

Pasca-merger, lanjut Wahyu, terdapat sejumlah ruang kelas yang sudah tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Ruangan-ruangan tersebut selama ini dialihfungsikan menjadi gudang maupun ruang kepala sekolah.

Menurut Wahyu, Pemerintah Desa Glagahwaru bersama Koramil sebelumnya telah menggelar rapat dengan pihak sekolah untuk menyampaikan rencana pembangunan KDMP. Rencana itu muncul lantaran desa tidak memiliki lahan representatif lain yang memenuhi persyaratan pembangunan KDMP, salah satunya berukuran minimal 30 x 30 meter.

“Solusi yang kami lihat adalah memanfaatkan sisa lahan di area SD. Namun untuk memenuhi ukuran lahan, memang ada tiga ruang kelas dan beberapa toilet yang perlu dibongkar,” ungkapnya.

Ruang Pengganti

Sebagai gantinya, Pemdes mengusulkan agar ruang-ruang kelas yang sebelumnya tidak digunakan untuk KBM dan hanya difungsikan sebagai gudang atau ruang kepala sekolah, kembali dimanfaatkan sebagai ruang belajar siswa.

The post Siswa dan Wali Murid SD Glagahwaru Demo Tolak Pembongkaran Gedung Sekolah untuk KDMP appeared first on SuaraBaru.id.

Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Desa Cingkrong membahas rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berlangsung dinamis dan penuh dialog hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang diterima seluruh elemen masyarakat.

Musdesus Cingkrong tersebut menjadi forum penentuan lokasi KDMP yang sejak awal menuai beragam aspirasi warga, terutama menyangkut rencana pemanfaatan bangunan Madrasah Diniyah.

Forum musyawarah itu sejak awal berlangsung alot karena perbedaan pandangan terkait lokasi koperasi yang dinilai harus mempertimbangkan kepentingan pendidikan dan sosial masyarakat.

BACA JUGA : Resmikan 6 Ruas Jalan Kabupaten, Bupati Sragen Gagas Trotoar hingga Dermaga Wisata Religi Makam Butuh

Setelah melalui pembahasan panjang, Musdesus akhirnya menyepakati pemindahan lokasi Koperasi Desa Merah Putih dari Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal ke area belakang TK Dharma Wanita.

Kesepakatan tersebut sekaligus memastikan bangunan Madrasah Diniyah tetap difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat belajar keagamaan bagi anak-anak.

Keputusan hasil musyawarah itu disambut lega oleh warga yang sebelumnya menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan KDMP di lingkungan Madin.

Tokoh agama setempat, Muh Sutiyoso, turut memberikan pandangan yang menyejukkan agar keputusan yang diambil mampu menjaga ketentraman dan keharmonisan warga Desa Cingkrong.

“Koperasi tidak jadi di Madin, tetapi di SDN 3 Cingkrong yang sudah tidak beroperasi, di belakang TK Dharma Wanita,” ujar Muh Sutiyoso saat ditemui usai Musdesus.

Ia menegaskan seluruh masukan yang disampaikan bertujuan meredam potensi gejolak di tengah masyarakat agar keputusan bersama dapat diterima dengan lapang dada.

“Insya Allah saya juga memberikan masukan supaya semuanya bisa menerima dengan baik,” tambah Muh Sutiyoso di hadapan peserta musyawarah.

Menurutnya, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.

BACA JUGA : Peran Kuat Ridwan Hisjam dan Akbar Tandjung di Regenerasi Golkar

“Masih berjalan dengan baik,” tuturnya menegaskan bahwa aktivitas pendidikan keagamaan di Madin Cingkrong tidak terganggu.

Sementara itu, Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, menjelaskan bahwa Musdesus digelar sebagai bentuk respons pemerintah desa terhadap aspirasi dan penolakan warga.

Penolakan tersebut sebelumnya mencuat pada Jumat, 2 Januari 2026, sehingga mendorong pemerintah desa segera memfasilitasi dialog terbuka melalui Musdesus lanjutan.

Jasmi menyebut lokasi Madin semula dipilih karena dinilai strategis, namun muncul kekhawatiran warga akan terganggunya fungsi pendidikan keagamaan.

Pemerintah desa kemudian membuka opsi alternatif lokasi agar pembangunan KDMP tetap berjalan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Musdesus kedua akhirnya menghasilkan kesepakatan pemindahan lokasi KDMP ke lahan di belakang TK Dharma Wanita yang dinilai paling memungkinkan.

BACA JUGA :Mahasiswa KKN FPB UKSW Perkuat Ekonomi Warga Desa Jeruk Melalui Inovasi Pertanian 

“Kami tidak akan membangun di zona hijau, maka dicari lahan kering hingga disepakati di belakang TK Dharma Wanita, yang sebenarnya ini memang tidak strategis ya karena tidak dekat dengan jalan raya, tetapi kami menghormati kesepakatan bersama,” jelas Jasmi.

Dengan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) ini, polemik lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cingkrong dinyatakan selesai secara mufakat.

“Harapanya setelah keputusan ini semua berjalan dengan baik, pembangunan KDMP berlanjut sesuai dengan rencana,” pungkas Jasmi.

TYA WIDYA

The post Musdesus Cingkrong Capai Mufakat, Lokasi Pembangunan Koperasi Desa Merah Dipindah ke Belakang TK Dharma Wanita appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satunya dengan menyiapkan gedung baru sebagai pengganti bangunan lama madin yang berada di lokasi rencana pembangunan koperasi tersebut.

Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, menegaskan bahwa pihak desa sejak awal telah mengantisipasi rencana pembangunan KDMP dengan menyiapkan fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih representatif. Langkah ini dilakukan agar aktivitas madin tetap berjalan tanpa hambatan.

BACA JUGA : Relokasi Pedagang Sayur Pasar Bitingan Digelar 8 Januari, Akankah Kunarto Cs Melawan?

Jasmi menjelaskan, gedung madin yang lama memang berada di titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, pemerintah desa bergerak cepat dengan membangun gedung pengganti.

Ia menyebut, pembangunan gedung baru madin telah dimulai dan masuk tahap awal. Pemerintah desa juga telah menyusun rencana lanjutan agar fasilitas pendidikan tersebut bisa segera difungsikan secara optimal.

“Saat ini sudah dibangunkan gedung baru pertama untuk madin, rencananya akan dilanjutkan. Tapi kalau KDMP tidak jadi di situ ya terpaksa belum bisa dilanjutkan,” ujar Jasmi, Jumat (2/1/2026) sore.

Menurut Jasmi, kelanjutan pembangunan gedung madin sangat bergantung pada kepastian pembangunan KDMP di lokasi tersebut. Apabila rencana koperasi desa batal, maka pembangunan madin akan dievaluasi ulang.

Ia mengungkapkan, pemerintah desa sebenarnya telah menyiapkan anggaran lanjutan untuk menyelesaikan pembangunan gedung madin baru. Anggaran tersebut telah masuk dalam perencanaan resmi desa.

“Sudah ada RAB-nya. Kalau jadi di sana ya langsung dilanjutkan, anggaran sudah disiapkan,” lanjutnya.

BACA JUGA : Menyongsong Awal Tahun Baru, Melakukan Pelantikan Ratusan Pejabat

Jasmi menambahkan, keberadaan KDMP menjadi prioritas utama pemerintah desa karena koperasi tersebut dirancang sebagai penggerak ekonomi warga Cingkrong. Pemerintah desa menilai koperasi desa memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menuturkan, apabila pembangunan Koperasi Desa Merah Putih harus dialihkan ke lokasi lain, maka pemerintah desa perlu menyiapkan biaya tambahan.

Beberapa alternatif lokasi yang tersedia dinilai membutuhkan pekerjaan pengurukan dan penataan lahan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus bersikap fleksibel dalam pengelolaan anggaran. Jasmi menegaskan bahwa desa akan menyesuaikan prioritas sesuai kebutuhan di lapangan.

BACA JUGA : Jelang Porprov, Atlet Bulutangkis Batang Jalani Cek Kesehatan

Ia pun meminta masyarakat Cingkrong memahami kemungkinan pengalihan anggaran pembangunan madin demi menyiapkan lahan baru bagi KDMP. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil demi kepentingan bersama.

“Kalau di lokasi lain kan bisa jadi butuh pengurukan dan lain sebagainya. Ya nanti harus rela kalau anggaran dialihkan untuk calon KDMP,” beberrnya.

Jasmi menekankan bahwa pembangunan KDMP bukan ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah desa merancang koperasi tersebut sebagai sarana pemberdayaan ekonomi seluruh warga.

Ia berharap masyarakat tidak melihat pembangunan KDMP sebagai ancaman bagi kegiatan keagamaan, khususnya madin. Sebaliknya, Jasmi menilai kedua fasilitas tersebut bisa saling melengkapi.

Lokasi madin yang berdekatan dengan masjid dinilai strategis untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas warga.

BACA JUGA : Pelatihan Keterampilan Buka Peluang Mandiri Anak Putus Sekolah

Kehadiran KDMP di kawasan tersebut diharapkan mampu menghidupkan perekonomian desa tanpa menghilangkan nilai-nilai religius.

“Masyarakat harus paham, KDMP ini kan untuk kita bersama. Di madin situ kan dekat masjid juga, harapannya pusat aktivitas agama juga sekaligus bisa jadi pusat ekonomi. Yang mau ke masjid bisa mampir ke KDMP,” katanya.

Pemerintah Desa Cingkrong optimistis kolaborasi antara pendidikan keagamaan dan penguatan ekonomi desa dapat berjalan beriringan. Perencanaan matang terus dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Ke depan, pemerintah desa berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan warga agar setiap kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh. Jasmi menegaskan, transparansi menjadi kunci dalam setiap proses pembangunan.

Dengan perencanaan yang terukur, Desa Cingkrong berharap pembangunan madin dan Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang.

TYA WIDYA

The post Pembangunan KDMP di Cingkrong, Kades Pastikan Madin Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.