Aksi ini diikuti jajaran pengurus dan anggota JMSI dengan membawa spanduk dan poster berisi pesan dukungan untuk jurnalis di zona konflik. Mereka juga mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan bagi para pewarta yang gugur saat bertugas.

Ketua JMSI Batang, Ujie, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Anas Al-Sharif, yang tewas di dekat Rumah Sakit Al-Shifa pada Minggu (10/8/2025) malam. Serangan tersebut juga menewaskan sejumlah jurnalis lain yang sedang meliput di lokasi.

“Kami menyampaikan penghormatan mendalam atas keberanian para jurnalis di Gaza yang mempertaruhkan nyawa demi mengabarkan kebenaran. Serangan Israel bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga pengabaian terhadap hukum humaniter internasional yang menjamin keselamatan jurnalis sipil,” jelasnya.

Ujie menyebutkan, JMSI telah mencatat sejak genosida Gaza dimulai pada Oktober 2023, sedikitnya 237 jurnalis telah tewas akibat serangan militer Israel. Data ini mempertegas risiko tinggi yang dihadapi jurnalis di wilayah konflik, sekaligus menggambarkan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

Dalam aksi tersebut, JMSI mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital RI, untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung keselamatan jurnalis di medan konflik. “Jangan sampai situasi seperti ini menimpa jurnalis kita di Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menyerukan seluruh organisasi pers nasional untuk tidak tinggal diam, melainkan mengambil peran aktif dalam menggalang petisi kemanusiaan dan solidaritas global guna menghentikan serangan terhadap jurnalis. JMSI menilai, kolaborasi lintas negara sangat penting untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja media di wilayah rawan.

“Selain mengecam pembunuhan terhadap jurnalis, JMSI juga mengutuk keras praktik kelaparan massal (forced starvation) yang diterapkan Israel terhadap warga Gaza, termasuk jurnalis. Blokade total terhadap pangan, listrik, dan akses informasi dinilai memperburuk penderitaan warga sipil,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Informasi Palestina per 18 Juli 2025, sedikitnya 228 jurnalis telah gugur sejak agresi terbaru dimulai, mayoritas saat sedang melaksanakan tugas jurnalistik.

“Bayangkan, mereka melaporkan kejahatan kemanusiaan di tengah kehancuran total, namun kini juga harus berjuang untuk bertahan hidup. Ini adalah kejahatan terhadap jurnalisme itu sendiri,” terangnya.

Menurut JMSI, tragedi yang menimpa jurnalis di Gaza adalah momentum moral untuk menyerukan kepedulian global terhadap kebebasan pers dan hak hidup pekerja media. Serangan ini bukan hanya menyerang individu, tetapi juga menyerang kebenaran itu sendiri.

“JMSI mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan organisasi internasional untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel, agar mematuhi hukum humaniter internasional yang melindungi jurnalis dan warga sipil,” ujar dia.

Konflik di Gaza kembali memanas sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan operasi militer besar-besaran yang memicu korban sipil dalam jumlah besar. Sejumlah lembaga internasional menilai, serangan terhadap jurnalis merupakan upaya membungkam pemberitaan independen terkait situasi di lapangan.

Hingga kini, jalur distribusi bantuan kemanusiaan masih dibatasi, membuat kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. JMSI menegaskan, pihaknya akan terus mengawal isu ini melalui pemberitaan, kampanye solidaritas, dan advokasi di tingkat nasional maupun internasional.

“Selama pelanggaran ini masih terjadi, kami akan terus bersuara. Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi. Jika itu runtuh di Gaza, maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Wartawan Batang Gelar Aksi Solidaritas Untuk Jurnalis Al Jazeera appeared first on SuaraBaru.id.

Ahli Pers, Rustam Fachri Mandayun, anggota Kelompok Kerja Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers mengatakan, fenomena wartawan gadungan yang tidak bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik membuat miris dan merendahkan wartawan yang menjalankan profesi secara profesional.

“Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Batang, namun hampir menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia. Dulu saya merasa bangga dengan profesi saya sebagai wartawan, tapi sekarang merasa miris dan malu dengan maraknya aktivitas wartawan gadungan,” katanya saat menjadi narasumber Jurnalistik di PUDAM Sendang Kamulyan Batang, Kabupaten Batang, Rabu (12/10/2023).

Mantan wartawan Tempo itu juga mencontohkan kejadian yang baru-baru ini viral, ketika ada sekolompok orang yang mengaku wartawan dan protes hanya diberi uang Rp 10 ribu dari salah satu Kepala Desa. “Ini memalukan dan menyedihkan sekali. Mereka mengklaim profesi wartawan direndahkan dengan hanya dihargai senilai Rp 10 ribu. Sebenarnya bukan profesi wartawan yang direndahkan, tapi justru mereka dalam tanda kutip oknum itu yang merendahkan dirinya sendiri,” jelasnya.

Untuk itulah, perlunya wartawan tetap teguh kepada kode etik jurnalistik. Karena tanpa Kode Etik Jurnalistik, pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita- berita bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca. “Tapi efek buruknya, adalah teman-teman wartawan yang berkompeten terimbas, namanya jadi jelek dan yang pasti ini tidak bisa dibiarkan,” imbuhnya.

Rustam menyimpulkan bahwa ada tiga alasan mengapa tugas kewartawanan memerlukan kode etik jurnalistik, yakni kode etik jurnalistik adalah pedoman wartawan dalam bekerja, menjadi pedoman profesi ketika bekerja di lapangan dan ketiga digunakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media dan isi berita.

Sementara itu, Direktur Umum PUDAM Sendang Kamulyan Batang Siswandi Hambali Mandayun mengatakan, tujuan dalam pelatihan ini sebagai upaya dan dukungan agar para wartawan yang bertugas di Kabupaten Batang sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik dan terstruktur dalam penulisan.

“Gunakan kesempatan ini sebaik baiknya guna  mengembangkan keterampilan  jurnalistik dan tentunya mampu meningkatkan kinerja yang lebih profesional,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Wartawan Gadungan Marak, PWI dan JMSI Batang Resah appeared first on SuaraBaru.id.

Naskah draf diserahkan langsung Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Penyusunan Rancangan Perpres ini, terkait Rapat Koordinasi Media Berkelanjutan atau Publisher Right Platform Digital, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023), yang berlangsung ricuh.

BACA JUGA: Perlu Solusi, Agar Banjir Lepasan Air Waduk Gajahmugkur Wonogiri Tidak Terulang

Kericuhan berlangsung, ketika Rakor yang difasilitasi Kemenkominfo bersama Dewan Pers dan konstituennya, terjadi silang pendapat secara tajam. Akibat dari itu, rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting lainnya, tentang draf Perpres Publisher Right Media Digital/Media Berkelanjutan.

Rapat kemudian dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi, pada Kamis-Jumat (16-17/2/2023). Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), menolak menandatangani draf Rancangan Perpres itu.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Buka Rakernas PB PRSI 2023

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili Wakil Ketua Umum, Yono Hartono, dalam penyusunan draf itu menolak Pasal 8 Bab V Ayat (1) dan (2), Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi, ‘Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital, hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers’.

BACA JUGA: Erick Janji Babat Habis Mafia Bola

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Dalam keterangan pers dari Dewan Pers yang diterima kantor pusat SMSI di Jakarta, Sabtu (18/2/2023), Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu mengatakan, draf R-Perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-Perpres itu, Dewan Pers mengundang seluruh 11 konstituennya, untuk membahas materi draf itu.

BACA JUGA: MQK Ajang Kompetisi Darul Falah Amsilati, M.Fatih Amran dari Jepara Juara I

The post Dewan Pers Serahkan Draf Perpres Media Berkelanjutan ke Kemenkominfo appeared first on SuaraBaru.id.

Terkait dengan itu, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, mengatakan, SMSI sebagai konstituen Dewan Pers, mendukung penuh draf PMS dibuka secara transparan, sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

”Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara finansial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2023).

BACA JUGA: Ijtima’ Ulama Nusantara Rekomendasikan Gus Yusuf Maju Nyalon Gubernur Jateng 2024

Sebelumnya dikabarkan, Presiden RI, Joko Widodo, ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional, pada 9 Februari lalu di Medan, meminta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

Pernyataan presiden itu, kemudian ditanggapi secara beragam dari kalangan pers. ”Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers, di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022).

BACA JUGA: BKBH FH USM Beri Penyuluhan Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Plamongansari

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga.

Hadir pula Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Toto Sutarto SH (Serikat Perusahaan Pers/SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Wenseslaus Manggut (Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI), yang hadir secara daring.

Menurut Sasmito, draf Perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen, dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan, sesuai dengan masukan konstituen.

BACA JUGA: Program Bakso Urat Polres Wonogiri, Pugar Rumah Nenek Sebatang Kara

”Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik, tapi kita justru tidak melaksanakannya,” ungkap Sasmito.

Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf Perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai Romli (Rombongan Liar). Dan AJI pun siap melakukan somasi atas klaim itu.

Sedangkan Dr Suprapto menyampaikan, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan. Ini dilakukan, demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik.

BACA JUGA: Sat Tahti Polres Sragen Dampingi Tahanan Belajar Mengaji

Oleh karenanya, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf itu, dinilai mencederai kebersamaan. Dan hal itu akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers, yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyusunannya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituennya itu. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan anggota konstituen.

Tenaga Ahli Bidang Hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi, dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Dari hasil kajian itu menyatakan, Perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999, yang diatur dalam Pasal 15.

BACA JUGA: Mahasiswa dan Babinsa Hijaukan Gunung Tekil Sidoharjo Wonogiri

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan, tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen.

Hendrayana menambahkan, norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang, harus selalu dikedepankan.

Adapun 11 konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Riyan

The post Dewan Pers Diminta Buka Draf Perpres Media Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.