SETIAP tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momentum penting untuk mengenang lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sekaligus melakukan refleksi terhadap perjalanan institusi penegak hukum tersebut. Pada tahun 2026, Polri memasuki usia 80 tahun, usia yang menunjukkan kematangan sebuah institusi negara yang memikul amanat konstitusi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum.

Namun, tantangan yang dihadapi Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Di satu sisi, masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas, profesional, dan bebas dari diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat juga menghendaki wajah Polri yang lebih humanis, transparan, cepat melayani, serta mampu menghadirkan rasa keadilan.

Tantangan tersebut semakin berat ketika perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, mulai dari penipuan daring, judi online, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, hingga transaksi narkotika melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Realitas tersebut menempatkan Polri di persimpangan tiga kepentingan besar, yaitu tuntutan hukum, aspirasi masyarakat, dan tantangan era digital. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, karena saling memengaruhi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana Polri dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam teori hukum modern, sehingga kehadiran Polri benar-benar menjadi representasi negara hukum yang dicita-citakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Keberadaan Polri memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 13 menegaskan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Polri tidak semata-mata menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan membangun kepercayaan publik.

* * * * *

Dalam perspektif teori hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäbigkeit). Ketiga nilai tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas penegakan hukum.

Apabila hukum hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat, hukum akan terasa kaku. Sebaliknya, apabila hanya mengejar keadilan tanpa kepastian, hukum menjadi tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Polri dituntut mampu menjaga keseimbangan ketiga nilai tersebut dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Di era modern, konsep tersebut sejalan dengan transformasi Polri Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang menjadi paradigma pelayanan kepolisian agar lebih profesional, modern, dan terpercaya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap aparat penegak hukum menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar tekanan politik, opini publik, maupun kepentingan kelompok tertentu.

Prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum, merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap seseorang hanya karena jabatan, kekayaan, kekuasaan, maupun latar belakang sosialnya.

Dalam praktiknya, Polri memikul tanggung jawab besar untuk menegakkan berbagai ketentuan hukum pidana, mulai dari KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga berbagai undang-undang khusus lainnya.

Sebagai contoh, dalam pemberantasan narkotika, Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) harus bertindak tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap narkotika karena kejahatan tersebut termasuk kategori extraordinary crime yang mengancam masa depan bangsa.

Demikian pula dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perdagangan orang, terorisme, maupun kejahatan siber, masyarakat berharap Polri mampu menunjukkan profesionalisme tanpa pandang bulu. Ketegasan tersebut menjadi syarat utama untuk menjaga kewibawaan hukum.

Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum bersikap lemah atau tidak konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) seringkali muncul ketika masyarakat merasa hukum tidak lagi mampu memberikan perlindungan dan kepastian.

* * * * *

Oleh sebab itu, ketegasan Polri bukanlah bentuk represivitas semata, melainkan implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi hak setiap warga negara.

Namun demikian, penegakan hukum yang tegas tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap tindakan kepolisian harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), proporsionalitas penggunaan kewenangan, serta akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan.

Di sinilah tantangan terbesar institusi Polri pada usia ke-80: bagaimana tetap tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Selain dituntut tegas dalam menegakkan hukum, Polri juga menghadapi harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Era reformasi telah mengubah paradigma hubungan antara polisi dan masyarakat. Polisi tidak lagi dipandang semata sebagai alat negara yang represif, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat (public servant) yang harus profesional, responsif, transparan, dan berintegritas.

Generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha, menginginkan pelayanan kepolisian yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Laporan masyarakat diharapkan dapat dilakukan melalui aplikasi digital, layanan Call Center 110, maupun berbagai kanal pengaduan resmi tanpa prosedur yang berbelit-belit. Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar agar praktik pungutan liar, diskriminasi pelayanan, maupun penyalahgunaan kewenangan semakin diminimalkan.

Harapan tersebut sesungguhnya selaras dengan semangat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam menggeser paradigma penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (retributive justice) menuju penyelesaian perkara yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial (restorative justice).

Melalui pendekatan keadilan restoratif, perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan keadaan, bukan sekadar menjatuhkan pidana. Pendekatan ini banyak diterapkan pada perkara ringan, tindak pidana anak, maupun kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.

Namun demikian, keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kompromi terhadap seluruh tindak pidana. Kejahatan yang mengancam keselamatan publik, seperti terorisme, korupsi, perdagangan orang, maupun peredaran gelap narkotika tetap harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, wajah Polri yang humanis bukan berarti lemah terhadap pelaku kejahatan, melainkan mampu membedakan secara proporsional antara perkara yang layak dipulihkan dan perkara yang wajib diproses secara represif demi melindungi kepentingan umum.

* * * * *

Transformasi digital telah membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional.

Saat ini, modus kejahatan berkembang sangat cepat, mulai dari judi online, penipuan digital (online scam), phishing, peretasan data pribadi, penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, hingga transaksi narkotika melalui aplikasi terenkripsi seperti Telegram maupun jaringan dark web. Karakteristik kejahatan digital yang bersifat anonim, lintas wilayah, bahkan lintas negara, menjadikan penanganannya membutuhkan kemampuan teknologi yang tinggi.

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang lebih adaptif bagi aparat penegak hukum dalam menangani berbagai tindak pidana di ruang siber. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data masyarakat.

Polri telah melakukan berbagai langkah strategis melalui pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, penguatan patroli siber, serta kerja sama dengan kementerian terkait, penyelenggara sistem elektronik, hingga organisasi internasional seperti Interpol. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak lagi cukup mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga membutuhkan kecerdasan digital (digital intelligence).

Ke depan, tantangan akan semakin besar seiring berkembangnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola kejahatan, menganalisis barang bukti digital, hingga mempercepat pelayanan publik. Namun di sisi lain, AI juga berpotensi disalahgunakan untuk membuat deepfake, penipuan berbasis suara dan gambar, maupun serangan siber yang lebih canggih.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri di bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Penegakan hukum di era digital bukan lagi soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) menjadi paradigma yang relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Prediktif berarti Polri harus mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi tindak pidana melalui pemanfaatan data, analisis intelijen, dan teknologi digital.

Responsibilitas menuntut setiap anggota Polri memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan bertanggungjawab terhadap setiap laporan masyarakat. Kecepatan respons seringkali menjadi ukuran utama kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sementara itu, Transparansi Berkeadilan mengharuskan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

* * * * *

Dalam perspektif hukum progresif, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku kejahatan yang ditangkap, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman masyarakat, bertambahnya kepercayaan publik, serta terciptanya budaya hukum (legal culture) yang sehat.

Polri yang ideal bukan hanya menjadi penjaga keamanan (law enforcement), melainkan juga menjadi mitra masyarakat (community policing) dalam membangun kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni institusional, melainkan momentum refleksi terhadap perjalanan panjang Polri sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum di Indonesia.

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah, Polri dituntut mampu berdiri di titik temu antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ketegasan dalam memberantas kejahatan harus berjalan seiring dengan pelayanan yang humanis serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi digital.

Ke depan, keberhasilan Polri tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan peralatan atau banyaknya personel, tetapi juga oleh kualitas integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat yang terus dipelihara.

Pertama, Polri perlu terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang siber, memperluas implementasi keadilan restoratif secara tepat sasaran, dan menjaga integritas dalam setiap proses penegakan hukum.

Kedua, pemerintah perlu mendukung penguatan regulasi dan anggaran untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks, termasuk peningkatan fasilitas teknologi informasi bagi aparat penegak hukum.

Ketiga, masyarakat hendaknya tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri melalui peningkatan kesadaran hukum, partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, serta penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab.

Sebagaimana semboyan “Rastra Sewakottama”, Polri adalah abdi utama bangsa dan negara. Pada usia ke-80 ini, harapan masyarakat semakin besar agar Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, humanis, dan berkeadilan, sehingga benar-benar mampu mengawal Indonesia menuju negara hukum yang demokratis, aman, dan bermartabat.

— Penulis adalah Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang —

The post HUT Bhayangkara: Antara Tuntutan Hukum, Aspirasi Masyarakat dan Tantangan Era Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Dekan Fakultas Ekonomi USM, Dr Edy Suryawardana SE MM mengatakan, tujuan MoU ini untuk membangun jembatan komunikasi yang kuat, serta meningkatkan sinergi nyata antara dunia korporat dan institusi pendidikan tinggi.

Acara penandatanganan ini dihadiri jajaran pimpinan dan struktural FE USM, Edy Suryawardana selaku Dekan, bersama Asih Niati, Teguh Ariefiantoro, Anintyo Soelistyono, Adhi widyakto, Andhy Tri dan Adhi Pradiptya.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen Pariwisata USM Berikan Pelatihan di Desa Wisata Pudak Payung Semarang

”Kerja sama dengan PT Indosat Semarang merupakan langkah nyata kami, dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif. Kami ingin memastikan, mahasiswa tidak hanya menguasai teori di kelas, tetapi juga peka terhadap dinamika industri teknologi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat,” katanya.

Menurutnya, ruang lingkup penandatanganan MoU yang disepakati oleh FE USM dan PT Indosat Semarang, yang meliputi akses magang eksklusif, kuliah umum dan praktisi mengajar, sinkronisasi kurikulum kampus, dan pengembangan riset dan edukasi.

Untuk akses magang nanti, mahasiswa mendapatkan kesempatan emas untuk magang kerja langsung di lingkungan operasional PT Indosat Semarang, guna mengasah keahlian teknis dan manajerial.

BACA JUGA: Expo KKN Tematik VI USM Tampilkan Puluhan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat dan Mitigasi Bencana

Sedangkan untuk kuliah umum dan praktisi mengajar, pihaknya akan mendatangkan para pakar bisnis dan tim manajemen PT Indosat Semarang, hadir ke kampus sebagai pemateri untuk membagikan studi kasus nyata dunia kerja kepada mahasiswa.

Pihaknya juga akan menyelenggarakan diskusi berkala, untuk menyelaraskan materi pembelajaran di program studi Manajemen dan Akuntansi, dengan kebutuhan digitalisasi bisnis saat ini.

”Kami juga memiliki peluang riset bersama serta kolaborasi penyelenggaraan seminar, guna mendongkrak literasi digital generasi muda di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sementara itu, VP Head of Sales Effectiveness Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Micha Heru menyatakan komitmennya, untuk mendukung kemajuan pendidikan lokal, melalui penyediaan fasilitas belajar lapangan yang berkualitas.

Riyan

The post Fakultas Ekonomi USM dan Indosat Semarang Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

FOKUS terhadap kesehatan mental karyawan, kini mulai bergeser dari penanganan (intervensi) responsif, seperti konseling pasca-krisis, menjadi intervensi yang lebih adaptif dengan perubahan eksternal, seperti aspek ekonomi.

Alih-alih menyusun program penanganan pasca-insiden, perusahaan perlu menyelaraskan desain well-being, dengan perkembangan eksternal yang berpengaruh pada perilaku kerja karyawan.

Tidak bisa dipungkiri, kondisi ekonomi makro saat ini membawa tantangan dan kesulitan bagi sebagian karyawan di Indonesia. Saat karyawan segmen kelas menengah mengalami downward mobility, diikuti dengan penurunan daya beli. Tidak hanya berdampak pada urusan internal rumah tangga. Situasi ini dapat memicu kecemasan yang dapat memengaruhi kapasitas kognitif pekerja, yang berujung pada burnout, hingga penurunan produktivitas dan turnover.

Di Indonesia, terdapat lebih dari 142 juta kelompok kelas menengah, dan 72 persen pekerja profesional mengaku produktivitas mereka terganggu terhadap kondisi finansial yang dialami (Survei Finetiks, April 2026).

* * * * *

Situasi ini dapat memicu presenteeism, kondisi saat karyawan hadir secara fisik untuk bekerja, namun mengalami tekanan mental dan distraksi oleh masalah keuangan yang memengaruhi perilaku kerja.

Psychological Capital (PsyCap) atau modal psikologis karyawan, bertumpu pada empat pilar, yaitu Harapan, Efikasi Diri, Resiliensi dan Optimisme (HERO). Stres finansial secara berkelanjutan dapat memicu kecemasan. Sebagai contoh, saat karyawan berburu dengan ketersediaan dana/finansial dan tenggat waktu cicilan, dari pandangan neuropsikologi terapan, hal ini akan menggerus “bandwith” kognitif seseorang.

Saat karyawan berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi terkait uang (hiperarousal), sirkuit otak yang mengatur fungsi eksekutif (executive function) -seperti analisis pemecahan masalah atau pengambilan keputusan secara cepat dan tepat- menjadi sangat terbatas.

Kondisi kecemasan ini secara perlahan dapat mengikis PsyCap. Hal ini ditegaskan melalui penelitian yang dilakukan oleh Pratama A & Widiastuti R (2025), bahwa kecemasan finansial berkorelasi negatif terhadap keempat pilar PsyCap.

* * * * *

Menyadari bahwa isu penurunan produktivitas dapat disebabkan oleh aspek finansial dan kondisi ekonomi saat ini, perusahaan perlu mengintegrasikan program literasi keuangan, ke dalam pengembangan organisasi dan strategi retensi.

Bentuk intervensi yang revelan dengan kondisi yang dialami karyawan, menjadi efektif bila dirancang melalui kolaborasi lintas disiplin maupun lintas sektoral. Melalui intervesi psikologi preventif seperti manajemen utang, edukasi menghindari impulsive buying dan perencanaan keuangan bagi keluarga, dapat menjadi alternatif dalam merancang Employee Assistance Program (EAP).

Handayani S et al (2026), menyoroti urgensi evolusi layanan EAP dari sekadar konseling klinis, menjadi pendampingan kesejahteraan finansial, untuk meminimalisasi kerugian produktivitas perusahaan.

Sebagai contoh, sinergi institusi perbankan dengan asosiasi praktisi psikologi, melalui rancangan program literasi keuangan dan modifikasi EAP, dapat menjadi ekosistem yang menjaga agar modal psikologis karyawan, khususnya kapasitas kognitif, tetap “sehat” dan produktif, sehingga siap menghadapi dinamika industri saat ini.

— Penulis Kepala Klinik Layanan Psikologi Sahabat RS Islam Sultan Agung, Pengurus Asosiasi Psikologi Industri Jawa Tengah —–

The post Stres Finansial Karyawan adalah Risiko Perusahaan appeared first on SuaraBaru.id.

Dekan FTIK USM, Dr Atmoko Nugroho ST MEng mengatakan, pencapaian Akreditasi Unggul merupakan hasil kerja keras semua pihak. Mulai dari dosen dan tenaga kependidikan, alumni, hingga mahasiswa. Bahkan masyarakat dan mitra kerja sama USM, juga memiliki peran dalam pencapaian Akreditasi Unggul.

Peningkatan kualitas secara berkelanjutan, menjadi kunci dalam meraih Akreditasi Unggul. Mulai dari peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa, penyediaan sarana dan prasarana, hingga perluasan kerja sama dengan berbagai institusi.

BACA JUGA: Direktur Program Pascasarjana USM Audiensi dengan Gubernur Jateng

”Bagi Prodi Ilkom, Akreditasi Unggul meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat dan industri, yang berujung pada meningkatnya minat calon mahasiswa untuk bergabung,” ujar dia.

Ditambahkan Atmoko, Prodi Ilkom senantiasa meningkatkan berbagai pelayanan, agar menjadi tempat belajar yang nyaman bagi para mahasiswa. Berbagai kerja sama terus ditingkatkan, mulai dari kerja sama dengan sesama prodi Ilkom, lembaga riset, pemerintah, lembaga non-pemerintah dan industri.

”Kami berharap, dengan berbagai kerja sama itu, para mahasiswa mendapatkan hasil pembelajaran maksimal, sebagaimana tujuan pendidikan Nasional,” ungkapnya.

BACA JUGA: USM Juara Umum di Pencak Silat Kendal Open Championship 2026

Sementara itu, Rektor USM, Dr Supari ST MT, memberikan apresiasi tinggi pada semua pihak, yang telah membantu mewujudkan tercapainya Akreditasi Unggul Prodi Ilkom.

Dia berharap, hasil yang diraih Prodi Ilkom itu, bisa diikuti prodi-prodi lain yang belum terakrediatsi Unggul.

”Saya memiliki mimpi untuk melanjutkan cita-cita para pendiri USM, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami akan terus meningkatkan kualitas lulusan, memperkuat kontribusi USM dalam riset dan pengabdian masyarakat, serta menjadikan USM sebagai institusi pendidikan tinggi yang semakin unggul, di tingkat Nasional dan internasional,” tandasnya.

Riyan

The post Prodi Ilmu Komunikasi USM Raih Akreditasi Unggul appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Rektor II USM, Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya institusi, dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa melalui pelayanan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

”Kegiatan ini sebenarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa, terutama terkait dengan kepuasannya. Dalam upaya itu, kami mencoba memberikan sentuhan kepada tim penunjang, mulai dari satuan pengamanan, tim kebersihan, hingga operasional lainnya,” kata Dr Abdul Karim.

BACA JUGA: Rektor USM Lakukan Kegiatan Sosial di Kampung Nelayan Desa Surodadi

Menurutnya, peningkatan kompetensi, kedisiplinan, serta pemahaman akan pentingnya pelayanan, menjadi fokus utama dalam pembinaan tenaga penunjang sebagai garda terdepan universitas. Dia berharap, kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterikatan terhadap institusi.

”Artinya, ada rasa kepemilikan, sense of belonging itu bisa muncul, sehingga berdampak pada pelayanan yang lebih excellent kepada masyarakat,” tambahnya.

Di hari kedua, Sabtu (10/1/2026), Kepala Bagian Rumah Tangga USM, Ahmad Isy’abul Izzi SKom MM menyampaikan, pelatihan ini diikuti seluruh tenaga penunjang USM. Mereka terdiri dari tenaga OB atau cleaning service, petugas parkir, driver, teknisi, hingga gardener.

BACA JUGA: Penguatan Karakter Mahasiswa USM Jadi Kunci Hadapi Era Disrupsi

Disampaikan dia, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sekaligus memberikan motivasi, agar tenaga penunjang semakin bersinergi dalam mendukung kualitas layanan kampus.

”Tujuan dari pelatihan ini, untuk upgrade knowledge, serta memberikan motivasi bagi teman-teman tenaga penunjang, agar semakin bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Universitas Semarang,” jelasnya.

Dia ingin, melalui pelatihan ini tenaga penunjang mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

BACA JUGA: Rektor USM Tandatangani Kontrak Kinerja PT Berdampak 2026

”Harapan kami, setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman tenaga penunjang dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat, sehingga ke depan kualitas pelayanan di USM bisa semakin meningkat,” imbuhnya.

Salah satu pemateri pelatihan, Retno Ristiasih Utami SPsi MSi Psikolog menambahkan, pada pelaksanaan pelatihan, diberikan materi mengenai service excellent atau pelayanan prima. Materi itu menekankan peran tenaga penunjang, sebagai wajah depan USM, dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat.

”Selain materi pelayanan prima, akan ada kegiatan building game, guna meningkatkan kerja sama tim. Harapannya, tenaga penunjang dapat memiliki kinerja yang lebih baik, kerja tim yang solid, serta profesional dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Riyan

The post Upaya USM Tingkatkan Pelayanan yang Lebih Profesional dan Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, seluruh ASN dan Non-ASN Kemenag, merupakan bagian penting dari institusi yang memiliki peran strategis, dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam acara tasyakuran HAB ke-80 Kementerian Agama di Auditorium Majeng, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini juga menjadi puncak rangkaian peringatan HAB ke-80, yang berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur.

BACA JUGA: Penguatan Karakter Mahasiswa USM Jadi Kunci Hadapi Era Disrupsi

”Kita semua ikut ambil bagian dari Kementerian Agama. Kita bisa meneruskan perjuangan para pendiri dan pejuang Kemenag, yang telah meletakkan dasar kuat bagi kehidupan umat beragama di Indonesia,” kata Saiful Mujab.

Dia juga memberikan motivasi kepada seluruh ASN dan Non-ASN, agar tetap percaya diri menjadi bagian dari keluarga besar Kemenag. Menurutnya, eksistensi Kemenag akan selalu terjaga, seiring dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Kita tidak perlu khawatir menjadi keluarga besar Kemenag. Selama Indonesia masih ada, Kemenag akan tetap ada. Kita adalah garda terdepan, yang menjamin kehidupan umat beragama di Indonesia,” tegasnya.

BACA JUGA: Lapas Kelas 1 Semarang Raih 4 Penghargaan Kategori Kinerja Terbaik

Saiful Mujab juga menyinggung perjalanan sejarah Kemenag, yang sejak berdiri pada 1946 hingga 2026, telah melahirkan berbagai lembaga penting. Seperti Pengadilan Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Kementerian Haji.

Pihaknya mengajak seluruh pegawai yang masih aktif, untuk terus mewujudkan layanan keagamaan yang profesional, dan penuh keikhlasan. ”Mari rapatkan barisan, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Panitia HAB ke-80 Kanwil Kemenag Jateng, Karbono melaporkan, rangkaian kegiatan peringatan HAB telah dimulai sejak awal Desember 2025. Kegiatan diawali dengan senam sehat pada 8 Desember 2025, dilanjutkan dengan berbagai lomba dan fun games, yang dilaksanakan pada 22 Desember 2025.

BACA JUGA: Kodam IV Diponegoro Bersama BNNP Jateng Perkuat Barisan Perang Lawan Narkoba

Selain itu, kegiatan donor darah juga berhasil menghimpun lebih dari 80 kantong darah, sebagai bentuk kepedulian sosial Kemenag pada masyarakat. Puncak rangkaian kegiatan, ditandai dengan pelaksanaan Tasyakuran Hari Amal Bakti ke-80 Kemenag.

Karbono menambahkan, pelaksanaan kegiatan HAB ke-80 ini, terselenggara berkat dukungan dan sponsorship dari Bank Jateng, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Melalui momentum Tasyakuran HAB ke-80 ini, Kanwil Kemenag Jateng berharap, seluruh jajaran akan semakin solid, profesional, dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi umat dan bangsa.

Riyan

The post Selama Indonesia Masih Ada, Kemenag Akan Tetap Ada appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Rektor Menyapa dengan tema ‘Dies Natalis ke-38 Universitas Semarang’, di Studio Radio USM Jaya. Gedung N Kampus USM, Selasa (1/7/2025).

Dalam keterangannya yang lain, disebutkan, USM telah berkomitmen untuk menjalankan tugas konstitusional, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pada level pendidikan tinggi.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN Internal USM Gelar Pelatihan Ruang Isyarat

”Fokus kami tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan kompetensi, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” terang dia.

Rektor USM yang memaknai perjalanan USM selama hampir empat dekade ini, merupakan bukti ketangguhan dan dedikasi seluruh keluarga besar, mulai dari para pendiri, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga alumni.

Sejak didirikan pada 23 Juni 1987, USM mengalami perkembangan positif dalam berbagai aspek. Dari sisi akademik, USM telah meningkatkan jumlah program studi yang terakreditasi Baik Sekali, dan sebagai institusi, USM telah meraih predikat Unggul dari BAN-PT.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Ajak Kaum Muda Cintai Budaya Sendiri

”Ini adalah perjalanan, bermula dari mimpi yang menjadi kenyataan. Dari kampus yang kecil, menjadi institusi yang terus tumbuh dan dipercaya masyarakat. Tentunya juga menjadi suatu kebanggaan, karena USM saat ini menjadi universitas yang diperhitungkan di Jawa Tengah, dan bahkan di tingkat Nasional,” jelas Supari.

Diungkapkan juga, dengan core values, Harmoni, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas (HATI), USM melangkah maju sebagai institusi yang unggul. Tidak hanya dalam capaian akademik, tetapi juga dalam inovasi yang menjadi sarana USM untuk menjawab tantangan zaman, menghadirkan solusi, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

”Kami percaya, jika perguruan tinggi berjalan dengan nilai bergerak dengan inovasi, dan berakar pada kebutuhan masyarakat, maka kontribusinya akan terus hidup dan terasa,” tegas Supari.

Riyan

The post USM Hadir sebagai Motor Penggerak Peradaban appeared first on SuaraBaru.id.

Naskah PKS ditandatangani Direktur Pascasarjana USM, Prof Dr Indarto SE MSi, dan Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof Dr Faisal Santiago. Usai penandatanganan, naskah diserahkan ke Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH, pada Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof Dr Faisal Santiago.

Menurut Junaidi, tujuan kerja sama ini untuk saling menguatkan kedua institusi. Kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi akan dilakukan, guna menghasilkan mutu dan kualitas kedua institusi, guna mencerdaskan masyarakat dalam pendidikan.

BACA JUGA: Sebanyak 275 Jemaah Calhaj Diberangkatkan dengan Kibasan Bendera Start

”Kegiatan kerja sama diawali dengan menguji mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, atas nama Agung Nugroho,” katanya.

Ditambahkan dia, untuk lebih mendorong pengembangan pelaksanaan program bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, USM telah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga di dalam dan luar negeri.

”Kerja sama antarperguruan tinggi merupakan upaya memecahkan isolasi institusional yang dihadapi perguruan tinggi, baik pada level lokal, regional, Nasional, maupun internasional. Utamanya, dalam upaya peningkatan mutu akademik masing-masing perguruan tinggi. Lingkup kerja sama itu mencakup banyak bidang, yang tentunya dalam mendukung peningkatan serta pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ungkapnya.

Riyan

The post Program Pascasarja USM dan Universitas Borobudur Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu seperti yang disampaikan Rektor USM, Dr Supari ST MT, saat mengisi Talkshow Rektor Menyapa, yang berlangsung di Studio Radio USM Jaya, Gedung N USM, pada Selasa (4/2/2025) lalu.

Talkshow yang dipandu penyiar Radio USM Jaya, Redo Tanimbar dan Elsa Safira itu, mengusung topik, ‘Peran USM dalam Solidaritas Kemanusiaan’.

BACA JUGA: 132 Mahasiswa FH USM Jalani Magang di Sejumlah Instansi

Dalam pernyataannya, Supari menyebutkan, dilingkup akademik, USM perlu menanamkan nilai-nilai solidaritas, melalui kurikulum yang berbasis pada kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian. Hal itu berorientasi pada solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Tak hanya itu, dalam lingkup sosial, USM juga turut aktif menggerakkan berbagai program kemanusiaan, seperti beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Adapun kegiatan-kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa USM.

Dia menyampaikan, pihaknya juga mengadakan kegiatan yang aktif memberikan bantuan bagi korban bencana alam, hingga berkolaborasi dengan berbagai lembaga kemanusiaan, untuk memberikan dampak baik yang lebih luas di masyarakat.

BACA JUGA: USM dan PT Bisa Indonesia Perkasa Jalin Kerja Sama

Menurutnya, USM telah melakukan berbagai langkah nyata yang konkret, dalam mendukung solidaritas kemanusiaan, baik melalui program akademik maupun kegiatan sosial.

Terkait hal itu, USM pun menggandeng beberapa mitra, seperti Palang Merah Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pernah pula bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulanan Terorisme, NGO, LSM Non Government, yang bergerak di bidang kemanusiaan.

”Kerja sama ini memungkinkan kami untuk memperluas jangkauan kegiatan kami, serta memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Sehingga dengan adanya sukarelawan dapat terkoordinasi dengan baik, cukup lewat satu pintu, sehingga bisa terdata dengan baik,” imbuhnya.

BACA JUGA: Tim Putri USM Juara II Woman Futsal Championship 2025

Supari mengungkapkan, pendidikan merupakan investasi masa depan. Sebelum masa depan datang, terdapat masalah-masalah di lingkungan sekitar, salah satunya bencana alam. Menurutnya, problem kemanusiaan tidak perlu menunggu mahasiswa lulus.

”Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga USM dan semuanya, anak-anak muda juga, supaya meningkatkan kepeduliannya kepada masyarakat di sekitar, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Karena setelah kita melakukan hal benar dengan sebaik-baiknya, ujung-ujungnya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk orang lain,” tegasnya.

Riyan

The post USM Tak Hanya Cetak Lulusan Unggul tapi Juga Peduli Antarsesama appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya di Mapolda Jateng, Jumat (8/11/2024), Kombes Pol Artanto menjelaskan, Polri memiliki instruksi yang tegas, terkait netralitas anggotanya dalam Pilkada 2024. Dan prinsip ini merupakan landasan utama dalam pengamanan Pilkada.

”Kapolda Jateng telah memberikan arahan yang jelas, kepada seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dalam tugas pengamanan Pemilu. Kami juga telah menyampaikan instruksi kepada seluruh anggota, agar tidak terlibat dalam politik praktis atau memberikan dukungan kepada calon manapun,” ujarnya.

BACA JUGA: Melalui Sireng Bassama, Kabapas Semarang Sarwito Dorong Jajaran Terus Tingkatkan Kompetensi

Selain itu, untuk memastikan netralitas terjaga, Polda Jateng telah menyiagakan tim dari Bidang Propam serta mendirikan Posko Netralitas di setiap kabupaten/kota, guna memudahkan pelaporan dari masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan terhadap para personelnya.

”Kami memiliki prosedur pengawasan internal, untuk memastikan seluruh personel mematuhi prinsip netralitas ini,” tambah Kombes Pol Artanto.

Menanggapi informasi adanya dugaan anggota Polri yang melakukan penggalangan dukungan untuk pasangan calon tertentu, dijelaskannya, kabar itu masih perlu dibuktikan kebenarannya. Namun dia menegaskan, Polda Jateng akan melakukan penelusuran terkait setiap informasi yang diterima.

BACA JUGA: Pramuka SMAN 1 Pecangaan Hadirkan ORARI Lokal Kabupaten Jepara untuk Berikan Bimbingan Teknis

”Tentu kami akan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas, sesuai aturan yang berlaku. Saya ingin menekankan, Polri tidak boleh memihak, dan tindakan penggalangan jika terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas yang kami junjung tinggi,” tegasnya.

Disampaikan pula, Polda Jateng bersikap terbuka dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh anggota. ”Kami mengimbau masyarakat, untuk melaporkan jika ada indikasi-indikasi serupa. Dan kami siap menindaklanjuti, demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme Polri,” imbuhnya.

Kombes Pol Artanto berharap, seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, menjelang dan selama pelaksanaan Pilkada 2024. ”Mari kita jaga suasana yang aman, sejuk, dan terkendali, agar proses demokrasi ini berjalan lancar,” pinta dia.

Riyan

The post Polda Jateng Tegaskan Netralitas dan Komitmen Pengamanan Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.