Hal itu seperti yang disampaikannya, saat menghadiri Hajatan Rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024). Ganjar menegaskan, putusan DKPP menambah panjang persoalan yang muncul dalam proses pemilu kali ini.

”Kita khawatir dan cemas, karena masyarakat sipil, agamawan, ilmuwan dan kampus sudah keluar, dan menyampaikan pemilu kita sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang, optik yang selalu muncul adalah hal yang menyimpang. Ini bahaya sangat besar, kalau tidak segera diperbaiki,” ucap Ganjar.

BACA JUGA: 133 Pegawai BLUD Terima SK dari Bupati Kebumen

Menurut dia, ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan melanggar etika dan Ketua KPU juga dinyatakan melanggar etika, maka apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat sudah terbukti. Maka, pemerintah khususnya penyelenggara harus segera memperbaiki hal itu.

”Ini harus dikembalikan pada track yang benar. Sebab kalau tidak, kepercayaan rakyat akan runtuh, dan kita akan bertarung besar pada proses demokrasi di Indonesia ini, ketika hal yang bisa membuat pemilu tidak adil terjadi,” tegasnya.

Pelanggaran-pelanggaran etika ini, imbuh Ganjar, bisa menjadi beban Pemilu. Jika MK mendapat hukuman etis, dan KPU juga mendapatkan hukuman etis, maka apa yang akan diharapkan dari proses ini.

BACA JUGA: Lapas Semarang Musnahkan Ratusan Handphone hingga Sajam, Hasil Razia Sejak Oktober 2023

Parahnya, lanjut dia, ketika keputusan sanksi itu sudah diberikan dan sudah diberikan peringatan, pihak-pihak terkait tidak menunjukkan rasa bersalahnya.

”Mestinya ada rasa malu, ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK saja sudah dipecat masih menggugat kok,” ucapnya.

Rakyat, lanjut Ganjar, selalu dipertontonkan pemandangan yang tidak mendidik. ”Saya tidak tahu, apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini peringatan sangat keras dalam proses demokrasi. Segera mari kita taubat dan sadar, untuk kembali ke track yang benar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DKPP mengeluarkan putusan terkait gugatan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres 2024. Dalam putusannya, DKPP memutuskan Ketua KPU dan anggota KPU, melakukan pelanggaran etika, dan memberikan sanksi berupa peringatan keras.

Riyan

The post MK-KPU Langgar Etika, Mestinya Ada Rasa Malu dan Permintaan Maaf appeared first on SuaraBaru.id.

Todung menilai, KPU RI seharusnya berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan, yaitu pelaksanaan debat peserta Pilpres 2024, akan digelar sebanyak lima kali, yang terdiri dari tiga kali debat capres, dan dua kali debat cawapres.

Disebutkan juga, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan, debat capres akan dilakukan dengan menghadirkan capres dan cawapres dalam lima kali acara debat, sudah menyimpang dari ketentuan.

BACA JUGA: Melalui Kegiatan Kepramukan Jiwa Kepemimpinan Akan Teruji

”Bukan saja menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU No 7/2017 tentang Pemilu junto Pasal 50 PerKPU Nomor 15/2023, tetapi juga akan menghilangkan kesempatan publik, untuk menilai secara utuh kualitas cawapres,” kata Todung, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12/2023).

Dia menambahkan, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan, dan komitmen para cawapres, yang akan menjadi pemimpin negara ini. Oleh sebab itu, debat antarcawapres itu perlu dan wajib dilakukan.

”UU Pemilu memang tak menjelaskan pemisahan debat capres dan cawapres, selain mengatakan, debat akan dilakukan sebanyak lima kali. Tetapi penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan, debat terdiri dari tiga kali debat capres, dan dua kali debat cawapres,” jelas dia.

BACA JUGA: CFD di Kupang Semarak dengan Kehadiran Capres Idola ini

Diakuinya, capres dan cawapres adalah dwi tunggal, yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Namun, menurut dia, rakyat tetap berhak mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapresnya.

Sebab, bukan mustahil dalam keadaan di mana presiden tak bisa menjalankan fungsinya, wakil presidenlah yang akan mengambil alih tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

”Wakil Presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil Presiden adalah pemimpin. Terus terang, saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antarcawapres murni (tanpa didampingi capres) ditiadakan,” ujarnya.

BACA JUGA: Kawasan Hutan Lindung di Kaki Gunung Slamet Mulai Direboisasi

Todung menegaskan, KPU seharusnya melihat arti penting dan strategis debat antarcawapres, agar rakyat tidak memilih kuncing dalam karung.

”Kembali saja kepada format yang sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PerKPU Nomor 15 Tahun 2023. Ketua KPU atau KPU tak berwenang mengubah apa yang ditulis dalam UU Pemilu. KPU hanya pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU. Kalau KPU hendak mengubah UU, maka KPU harus meminta pemerintah dan DPR mengubah UU Pemilu,” tegas dia.

Dirinya hanya berharap, KPU menghargai hak rakyat untuk mengetahui siapa cawapres yang akan dipilihnya. Todung pun meminta, KPU jangan sekali-kali mengurangi hak rakyat untuk mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapres yang akan dipilihnya.

”Hanya dengan ini, kita akan memberikan integritas kepada Pilpres 2024 yang akan kita adakan sebentar lagi,” pungkas Todung.

Riyan

The post Konsistensi KPU Laksanakan UU Soal Debat Capres-Cawapres Dipertanyakan appeared first on SuaraBaru.id.

”Termasuk Kampus Merdeka, sebagian besar adalah magang. Kalau dulu magangnya itu jadi pemantau, sekarang kita dorong untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, terutama KPPS, karena durasi kerjanya tidak lama,” ujar Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Dia menambahkan, mahasiswa magang Kampus Merdeka dapat menjadi anggota KPPS di tempat tinggalnya masing-masing. Hal ini agar mahasiswa yang menjadi anggota KPPS, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

BACA JUGA: Perhatikan Aspek Mental Dosen Unissula Buka Telekonseling

”Kami dorong untuk magang Kampus Merdeka itu sebagai KPPS, dan tugasnya di kampung sendiri-sendiri. Kalau mereka tugas di kampungnya sendiri-sendiri, enggak kehilangan hak pilih, dan dekat dengan area kampusnya,” kata Hasyim.

Guna menarik minat masyarakat menjadi penyelenggara pemilu ad hoc, KPU mengusulkan kenaikan honorarium menjadi Rp 1,5 juta. Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu, upah KPPS sebesar hanya Rp 550 ribu dan Rp 850 ribu.

Untuk mengantisipasi kejadian petugas pemilu yang meninggal dunia, KPU mensyaratkan usia paling tinggi yang dapat menjadi penyelenggara ad hoc 50 tahun. Langkah ini sebelumnya diterapkan juga pada penyelenggaraan Pilkada 2020.

BACA JUGA: Pemkab Pekalongan Gelar Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

”Kami gunakan syarat bagi penyelenggara ad hoc berusia maksimal 50 tahun, sehat, bebas komorbid dan vaksin dua kali dosis,” tutur pria yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Hasyim mengaku tak khawatir, kejadian meninggalnya ratusan petugas pemilu 2019 lalu, tak menyurutkan minat masyarakat berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Pihaknya optimistis, masih banyak warga yang mau bergabung menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024.

Muharno Zarka

The post KPU Dorong Mahasiswa Magang Kampus Merdeka Jadi KPPS di Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota KPU yang dilantik sebanyak tujuh orang, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan anggota Bawaslu ada lima orang yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

KPU yang baru saja dilantik langsung menyelenggarakan rapat pleno, dan menetapkan Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D sebagai Ketua KPU. Bagi Hasyim Asy’ari, yang menjalani kehidupan masa kecil hingga remajanya di Kudus ini, menjalani pengabdian di penyelenggaraan Pemilu jelas bukan hal baru.

Lelaki kelahiran Pati 3 Maret 1973 ini sudah menjadi anggota KPU Jawa Tengah periode 2003-2008. Dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Diponegoro ini sudah mulai aktif dalam kegiatan Pemilu tahun 1999. Saat itu dia menjabat Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Hasyim memang lahir di Pati, tetapi masa kecil hingga remajanya dihabiskan di Kudus. Dia sekolah di SD Negeri Panjunan Kudus (1979-1985), waktu yang bersamaan pula dia belajar di Madrasah Diniyyah As Salam Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).

Dia alumnus SMP Negeri 1 Kudus (1985-1988), kemudian menyelesaikan masa SMA-nya di SMA Negeri 1 Kudus jurusan Fisika (A1) dengan masa studi 1988-1991.

Aktif di Majalah Kampus

Lepas SMA, meski dia dari jurusan fisika ternyata memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Karena memang Hasyim ini anak santri pondok, maka selama masa kuliah di kota mendoan ini, dia pun menjadi siswa di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto sampai lulus kuliahnya tahun 1995.

The post Hasyim Asy’ari Orang Kudus yang Jadi Ketua KPU appeared first on SuaraBaru.id.