“Hadapi pemilu dengan senyuman, dan buatlah Indonesia tersenyum”.

MUNGKIN kalimat itu dapat menggambarkan sebuah pesan yang disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, saat menyampaikan sambutan dalam acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024, yang dilaksanakan Selasa (14/6/2022).

Pesan agar segenap jajaran KPU se-Indonesia senantiasa tersenyum itu, disebutnya sebagai quality control dalam memberikan pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Hasyim Asy’ari tak segan untuk meminta kepada peserta, pemilih, stakeholder dan seluruh masyarakat Indonesia, untuk melaporkan kepadanya apabila terdapat personel KPU di Indonesia yang tidak tersenyum, saat memberikan pelayanan.

Meski terdengar sederhana, namun pesan bijak Ketua KPU RI itu memiliki makna mendalam. Betapa tidak, senyum sebagai bentuk ekspresi wajah yang terjadi akibat timbulnya suatu gerakan di bibir dan sekitar mata ini, akan memberikan pengaruh yang luar biasa apabila dilakukan dengan tulus.

Senyum mampu membuat suasana lebih menyenangkan dan membahagiakan. Senyum juga mampu mengubah mood orang yang diajak tersenyum menjadi lebih baik, lebih positif thingking, dan merasa lebih akrab dengan lawan bicara.

Tak hanya itu, dengan tersenyum wajah juga akan terlihat lebih berbinar dan memesona, stres memudar, hidup pun terasa lebih enjoy. Atas kondisi itu, tentunya berdampak terhadap penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat dan lebih baik.

Kuras Tenaga
Benar saja, senyum sangat penting dilakukan oleh setiap penyelenggara pemilu. Pasalnya, dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui serta segunung persoalan yang berpotensi terjadi, sangat mungkin akan membuat seorang penyelenggara pemilu menjadi lupa tersenyum.

Padahal semua pelaksanaan tahapan tak ada yang luput dari yang namanya melayani publik. Karena itu, penyelenggara pemilu harus mampu mengelola permasalahan dengan baik, serta tak pernah lupa senyum dalam memberikan pelayanan, meski dalam kondisi apapun.

Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh jajaran KPU adalah sosialisasi. Kegiatan yang dilaksanakan mulai awal hingga akhir tahapan ini, tentu saja menguras tenaga. Namun begitu, senyum tetap harus mengembang agar publik merasa terlayani dengan baik.

Dalam penyampaian sosialisasi tatap muka misalnya, senyum menjadi hal wajib yang harus disunggingkan, ketika bertemu dengan para pemilih. Dengan cara ini, suasana akan terasa lebih hangat dan menyenangkan, sehingga informasi mengenai berbagai hal tentang pemilu tersampaikan dengan baik.

Dengan penyampaian yang dibalut senyum, masyarakat dapat tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Partisipasi itu dapat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu serta datang ke TPS pada hari pemungutan suara.

Pun demikian pada tahapan-tahapan lainnya. Misalnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dimungkinkan banyak terjadi konflik pada pelaksanaannya. Seperti kejadian tertukarnya surat suara, kesalahan dalam penghitungan suara, maupun ketidakpuasan peserta pemilu yang berpotensi menimbulkan keributan.

Pada kondisi ini, secara psikologis hampir setiap orang pasti akan merasa galau dan khawatir. Namun obat yang mujarab untuk mengatasi persoalan dan meredam emosi adalah senyum.

Dengan senyum pikiran akan jernih, dan solusi-solusi akan bermunculan. Dengan begitu satu persatu persoalan dapat terselesaikan dengan baik.

“Ibadah tanpa rupiah” yang dipesankan Ketua KPU RI ini, mungkin hanya akan menjadi buah bibir saja apabila tidak dikelola dengan baik. Jika itu terjadi tentu sangat disayangkan, karena pada dasarnya jika dikelola dengan baik, budaya senyum dapat mengakar dalam pelaksanaan aktivitas harian di lingkungan KPU se-Indonesia.

Sebagai Budaya
Beberapa upaya pengelolaan yang dapat dilakukan di antaranya, Pertama, dengan membuat aturan kegiatan sehari-hari melalui sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada setiap SOP yang bersifat pelayanan, dapat dimasukkan keterangan kewajiban untuk “senyum” dalam memberikan pelyanan publik. Agar lebih lengkap lagi bisa ditambahkan “senyum, sapa, salam” (3S).

Kedua, memasang tulisan imbauan, atau motto yang mencantumkan kewajiban “senyum” di setiap sudut ruangan dan arena publik. Ketiga, Memberikan pelatihan terkait tata cara memberikan pelayanan prima kepada publik, dengan penekanan “senyum” sebagai budaya yang wajib diterapkan.

Keempat, melakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang telah dilakukan. Kelima, memberikan reward kepada pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik, serta teguran untuk pegawai yang belum memenuhi standar dalam memberikan pelayanan. Keenam, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik yang telah dilakukan.

Budaya senyum yang dikelola dengan baik sebagai upaya meningkatkan pelayanan, tentu saja akan menjadi sebuah spirit bagi KPU dan jajaran, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta pemilu, pemilih, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.

Upaya itu diharapkan juga mampu menjawab permasalahan birokrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang berbunyi bahwa pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.

Dengan seruan budaya “senyum” yang disampaikan Ketua KPU RI dalam mengawali tahapan Pemilu 2024, harapannya KPU tak hanya mampu menjawab tantangan pelayanan publik, namun juga mampu memberikan kepuasan lebih dari apa yang diharapkan masyarakat.

Semoga Pemilu 2024 terselenggara dengan sukses, dan seluruh masyarakat Indonesia tersenyum bahagia.

— Hastin Atas Asih, Anggota KPU Kabupaten Demak Divisi Hukum dan Pengawasan —

The post Pemilu dan Senyuman appeared first on SuaraBaru.id.

SISTEM pengendalian manajemen merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sebuah organisasi, perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Dengan dijalankannya sistem ini, maka akan berdampak terhadap berkembangnya suatu organisasi, lembaga maupun perusahaan.

Begitu pula sebaliknya, jika sistem pengendalian tak berjalan dengan baik, maka sangat berkemungkinan mengancam keberlangsungan perkembangan organisai, lembaga maupun perusahaan tersebut.

Di lingkungan pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilaksanakan secara menyeluruh. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara menyebutkan, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah secara menyeluruh.

Selanjutnya, ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri adalah, proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya SPIP bagi keberlangsungan pengelolaan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah mewajibkan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Hal tersebut tegas diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah yang berbunyi, “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.”

Kewajiban tersebut tentu sangat beralasan, karena dengan terkelolanya keuangan negara yang baik, maka akan berimbas terhadap tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Jika merunut dasar hukum penyelenggaraan SPIP, pada dasarnya kegiatan itu lebih berkaitan dengan aktivitas keuangan. Namun dalam pelaksanaannya, aktivitas keuangan sangat berhubungan erat dengan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga.

Karena itu pelaksanaan kegiatan pengendalian ditujukan untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, kegiatan pengendalian merupakan sebuah langkah mitigasi risiko atas empat tujuan SPIP, yang meliputi terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, mitigasi risiko dilakukan secara berkala serta dievaluasi, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih relevan dan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, terdapat lima unsur SPIP yang perlu diperhatikan, terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya.

Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang membuat organisasi menjadi lebih disiplin dan terstruktur.

Unsur lingkungan pengendalian memiliki delapan sub unsur, yang meliputi integritas dan nilai etika, kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, sesuai dengan kebutuhan, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat, pembinaan sumber daya manusia, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan hubungan kerja sama yang baik.

Pengembangan implementasi sub unsur pembangunan integritas dan nilai etika di tiap jenjang dan satuan kerja KPU, tentu beragam. implementasi sub unsur pembangunan integritas dan nilai etika dilakukan seluruh pimpinan dan pegawai, dengan membuat sebuah komitmen agar dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan lembaga, para pegawai berpedoman dengan integritas dan nilai etika.

Hal ini diawali dengan penyampaian informasi yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan pegawai, pada berbagai momentum.

Komitmen terhadap integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dituangkan dalam sebuah pakta integritas, atau perjanjian kinerja. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan, dan dilaksanakan di awal tahun anggaran. Pada perjanjian kinerja tersebut dapat dicantumkan pula sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang hendak dicapai.

Untuk implementasi sub unsur kompetensi, dilaksanakan dengan peningkatan kompetensi pegawai, yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan secara berkala.

Tujuan kegiatan ini adalah menambah knowledge pegawai, meningkatkan hard skill maupun soft skill, serta memunculkan ide atau gagasan baru yang kesemuanya bermanfaat bagi perkembangan kinerja pegawai.

Sub unsur ketiga pada unsur lingkungan pengendalian yaitu, kepemimpinan yang kondusif, yang diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko.

Sub unsur ini juga berkaitan dengan keteladanan seorang pemimpin yang jika diterapkan, akan mampu menjadi energi positif bagi sebuah lembaga. Keteladanan tersebut dapat ditularkan ke semua pegawai, sehingga akan tercipta etos kerja yang baik.

Selanjutnya, sub unsur sesuai dengan kebutuhan dapat diimplementasi dengan langkah merancang struktur organisasi, sesuai kebutuhan lembaga. Jika struktur lembaga yang saat ini berjalan sudah perlu dilakukan perubahan mengingat beban pekerjaan yang teramat padat untuk suatu bagian, maka perlu segera dilakukan perubahan. Rancangan struktur organisasi pun harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk implementasi sub unsur pembinaan sumber daya yang tepat, juga menjadi hal penting, agar tujuan lembaga dapat tercapai. Keberadaan pengawas juga sangat memiliki peran untuk mengubah budaya kerja pegawai.

Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah, menciptakan hubungan kerja sama yang baik (baik intern maupu ekstern).

Penilaian Risiko
Tahap penilaian rsiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkan menjadi kebijakan respon terhadap risiko, serta kegiatan pengendalian yang diperlakukan. Terdapat juga dua unsur penilaian risiko, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.

Kegiatan pengendalian adalah, tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan telah dilaksanakan dengan baik.

Sub unsur kegiatan pengendalian meliputi review kinerja instansi pemerintah, pembinaan SDM, pengendalian pengelolaan sistim informasi, pengendalian fisik aset, penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses sumber daya, akuntabilitas sumberdaya, dan dokumentasi sistem pengendalian.

Informasi dan Komunikasi. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, dalam hal ini lembaga sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Unsur informasi dan komunikasi terdiri dari dua sub unsur, yaitu sarana komunikasi dan manajemen sistim informasi.

Pemantauan Pengendalian Intern. Unsur SPIP yang satu ini merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa, temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian internal dilaksanakan dalam tiga sub unsur, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut.

Penerapan lima unsur SPIP dengan beberapa sub unsurnya dalam sebuah lembaga, selayaknya dilaksanakan secara menyeluruh dan saling terkait. Kegiatan pengedalian idealnya juga tidak hanya dilakukan dalam satu waktu tertentu, tetapi secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai.

Perencanaan kegiatan menjadi hal yang wajib dilakukan, sehingga lembaga berjalan tak salah arah, baik dari segi anggaran maupun regulasi. Dari rencana yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan pengendalian.

Banyak manfaat yang diperoleh, apabila penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan baik. Di antaranya adalah meningkatnya suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian, solidaritas dan keikutsertaan seluruh pegawai, yang kesemuanya akan berdampak meningkatnya etos kerja yang baik, sehingga tujuan lembaga bisa tercapai.

Karena sejatinya, SPIP bukan hanya untuk membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga sebagai upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor).

Untuk mencapai penyelenggaraan SPIP yang baik, keteladanan (tone at the top) dari unsur pimpinan atau pejabat struktural adalah, faktor yang sangat penting. Teladan dapat diartikan memberikan contoh yang baik dari berbagai aspek.

Seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan dari hal-hal yang sangat sederhana, hingga hal-hal yang rumit. Misalnya saja berkaitan dengan kedisiplinan, cara bersikap, bertutur dan sebagainya.

Lebih penting lagi adalah, seorang pemimpin harus memiliki jiwa pemimpin yang sesungguhnya. Tak selalu merasa benar, namun mau mengakui kesalahan apabila telah melakukan kesalahan, serta mau menerima masukan dari bawahan.

Hal–hal tersebut sangat sederhana, namun sesuatu yang sangat sederhana ini sesungguhnya sangat diperhatikan oleh pegawai. Dari sikap tersebut, akhirnya mereka mencontoh dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan.

Suksesnya penyelenggaraan SPIP yang bermuara terhadap terwujudnya tujuan lembaga, pada prinsipnya mudah saja dicapai. Semua tergantung tekad dan komitmen dari masing-masing personel di lembaga tersebut, baik pimpinan maupun pegawai. Mau dibawa kemana lembaga ini? Semua dikembalikan ke si “penghuni” lembaga.

— Penulis adalah Anggota KPU Kabupaten Demak Divisi Hukum dan Pengawasan —

The post Teladan dan Komitmen Faktor Penting Suksesnya SPIP appeared first on SuaraBaru.id.

Meskipun demikian, kedua paslon itu dapat saja diberikan sanksi administrasi, berupa pembatalan sebagai paslon. Sanksi itu dapat diberikan oleh KPU Demak, apabila paslon terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Demak, Hastin Atas Asih, saat menyampaikan materi bimbingan teknis pelaporan dana Kampanye, di Aula II KPU, Kamis (19/11/2020).

BACA JUGA : 270 Petugas Ad Hoc KPU Blora Reaktif, 20 Terpapar Covid-19

Acara yang dibuka Ketua KPU Bambang Setya Budi ini, dihadiri Liasion officer (LO), tim kampanye seluruh paslon, Bawaslu Demak dan Anggota KPU.

Hastin menyampaikan, ketentuan pembatalan itu tercantum dalam Pasal 54 PKPU 5 Tahun 2017, tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU dengan nomor 12 Tahun 2020.

Dijelaskan juga, penyampaian LPPDK kepada KPU Demak telah dijadwalkan pada 6 Desember 2020, atau tiga hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dan penyampaian pelaporan diserahkan paling lambat pukul 18.00 WIB.

”Penyampaian LPPDK dilakukan secara online melalui aplikasi Sidakam dan Submit sebagai kata kunci, bahwa paslon sudah melaporkan LPPDK. Jadi waktu Submit itulah yang menjadi kunci, apakah paslon terlambat atau tidak dalam pelaporan,” jelas Hastin.

Lebih lanjut diterangkan, apabila terlambat satu menit saja dalam menyampaikan laporan, tetap fatal akibatnya. Karena aturan atau regulasi sudah menjelaskan hal itu.

Rudy-Riyan

The post KPU Demak Tegaskan, Terlambat Penyampaian LPPDK Berdampak Pembatalan Paslon appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk menciptakan suasana aman dan terbebas dari penyebaran virus corona, beragam upaya dilakukan pihak KPU, baik pusat maupun daerah, saat pelaksanaan pemungutan suara.

Hal itu juga dilakukan KPU Kabupaten Demak, dalam menjamin pemilih dan petugas TPS terbebas dari virus korona. Untuk petugas TPS atau KPPS, pihak KPU mewajibkan untuk menjalani rapid test sebagai antisipasi dan kepatuhan pada ketentuan protokol kesehatan.

BACA JUGA : Seorang Tahanan Polres Grobogan Ikuti Tes Semesteran secara Daring

”Di Kabupaten Demak ada 19.856 personel KPPS, termasuk petugas ketertiban TPS pada Pilkada tahun ini. Dan mereka saat ini sedang menjalani rapid test secara bertahap. Hal ini dikarenakan jumlah pelaksana rapid test sangat terbatas,” kata Hastin Atas Asih, Komisioner KPU dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2020).

Menurut dia, karena jumlah petugas KPPS dan linmas banyak, sehingga tidak mungkin selesai dalam waktu pendek. Maka kegiatan ini dilakukan sejak Minggu-Senin (8-23/11/2020).

Setiap harinya kurang lebih 500 petugas menjalani rapid test di balaidesa, sesuai klaster masing masing desa dan kelurahan. Sedangkan pelaksana rapid test dari Dinas Kesehatan dan RSI NU Demak.

Lebih lanjut Hastin menyampaikan, apa pun hasil rapid test ini, tidak mempengaruhi status KPPS maupun linmasnya. Jika hasilnya ada yang reaktif, tentu diharuskan isolasi mandiri selama 14 hari.

Awaludin Jamil, salah seorang petugas KPPS Kauman, Bintoro, mendukung program yang dijalankan KPU Kabupaten Demak. Dia menyebutkan, nantinya antarpetugas dalam satu TPS, pasti melakukan kontak langsung dan berinteraksi juga dengan pemilih.

”Sesuai dengan ketentuan untuk pemilih, wajib memakai masker, mensterilkan tangan dan cek suhu tubuhnya serta memakai sarung tangan karet yang disediakan petugas” jelasnya.

Rudy-Riyan

The post Ciptakan TPS Bebas Covid-19, 19.856 personel KPPS Jalani Rapid Test appeared first on SuaraBaru.id.

Perhelatan debat publik yang akan diikuti dua pasang kandidat peserta Pilkada Demak, berlangsung dua kali. Dan akan dilakukan secara virtual, sehingga masyarakat dapat mengikuti acara dari tempat lain.

Debat publik tetap akan dilakukan, karena dengan sebuah argumentasi melalui perdebatan, akan memainkan peran penting dalam membantu pemilih untuk mengambil keputusan.

BACA JUGA : Teknik Hidroponik Solusi Berkebun di Lahan Sempit

Komisioner KPU Demak, Hastin Atas Asih mengatakan, debat publik akan berlangsung dua kali, 11 November 2020 dan 2 Desember 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU Demak, tentang fasilitasi kampanye debat publik yang menetapkan sebanyak dua kali.

”Untuk waktunya sudah ditentukan yakni November dan Desember. Namun untuk tempat, kita masih belum menentukan,” kata Hastin, dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Terhadap materi debat yang akan disampaikan sesuai dengan keputusan KPU Demak, di hari pertama meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

”Sedangkan untuk debat kedua materinya menyelesaikan persoalan daerah, menyelaraskan pembangunan daerah, memperkokoh NKRI. Ada juga materi tambahan di tiap jadwal debat, terkait penanganan covid-19 dan pencegahan peredaran narkoba,” imbuh Hastin.

Untuk perhelatan ini, undangan yang hadir pun dibatasi, mengingat masih dalam situasi pandemi. Namun masyarakat dapat mengikuti melalui YouTube KPU, yang akan disiarkan secara streaming.

Rudy-Riyan

The post Debat Publik Bantu Pemilih dalam Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.

Para calon Relasi ini mengikuti tes wawancara, setelah dinyatakan lolos tahapan administrasi. Fungsi Relasi yang direkrut KPU ini di antaranya menjadi mediator, artinya mendekatkan KPU dengan masyarakat.

”Mereka juga bertugas menyosialisasikan pada masyarakat atau menyampaikan informasi tahapan Pilkada Demak kepada masyarakat, terutama pada pemilih,” jelas Hastin Atas Asih, Komisioner KPU Demak, Senin (5/10/2020).

Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan ini menambahkan, tim Relasi juga harus mampu mengedukasi dan memberi solusi, terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Demak.

”Edukasi artinya memberikan pendidikan pada para pemilih, misalnya tentang ajakan untuk menolak politik uang, memberikan pendidikan tentang perbedaan berita yang valid maupun hoax. Kemudian memberi solusi atas permasalahan yang dialami pemilih di lapangan,” imbuh Hastin.

Rudy-Riyan

The post Relasi Harus Mampu Dongkrak Partisipasi Pemilih appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir selaku narasumber pada acara itu, Komisioner KPU Demak Hastin Atas Asih, diikuti seluruh anggota Babinsa, dengan mematuhi protokoler kesehatan.

Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0716/Demak Letkol Arh M Ufiz menyampaikan, sosialisasi itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Babinsa, yang nantinya akan terjun langsung dalam rangka memegang teguh netralitas TNI, sekaligus proses penyelenggaraan Pemilu dengan segala kerawanan yang bisa terjadi.

BACA JUGA : Donasi untuk Santunan dan Bantuan Warga Terdampak Covid-19

”TNI tidak memilih alias netral. Namun demikian, TNI harus tahu bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan kerawanannya, sehingga bisa menyiapkan langkah-langkah antisipatif,” ucap Dandim.

Pada kesempatan itu, Hastin menyatakan, dalam mekanisme Pilkada ada beberapa tahapan yang krusial, dan berpotensi terjadi gejolak.
Seperti tahapan pencalonan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan paslon terpilih.

”Karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilbup Demak yang lancar, aman, damai serta sehat, dibutuhkan peran aktif dan dukungan seluruh elemen masyarakat, TNI, polri dan seluruh stakeholder,” imbuh Hastin.

Seperti diketahui, Pilkada serentak semestinya dilaksanakan pada 23 September, namun adanya pandemi covid-19 yang melanda negeri ini, KPU Pusat menunda pelaksanaan pesta demokrasi itu, dan memutuskan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, termasuk Pilkada Kabupaten Demak.

Rudy-Riyan

The post KPU Demak Gelar Sosialisasi dalam Rangka Pengamanan Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.