“Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang cinta damai, cinta tanah air, dan cinta kepada sesama, sudah sepatutnya aspirasi disampaikan secara baik. Apalagi bapak ibu adalah tokoh panutan, ucapan maupun perkataan bapak ibu diikuti oleh masyarakat,” ucap Paramitha saat Halaqah Kebangsaan Lintas Agama FKUB di Aula Islamic Center Brebes, Senin (8/9/2025).

Paramitha menyampaikan terima kasih, FKUB Kabupaten Brebes forum yang selama ini terus mendukung pemerintah, menjadi mitra kerja, mitra berdiskusi sekaligus menjadi tempat menimba ilmu.

“FKUB telah menjadi contoh bagi kita semua dalam menjaga kerukunan dan harmoni antar umat beragama, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kerukunan dan toleransi,” katanya.

Lanjut Paramitha, FKUB dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam menjaga kerukunan dan harmoni. Mengingat FKUB telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Brebes.

“Mari kita selalu waspada dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kita,” ajaknya.

Ketua FKUB Kabupaten Brebes Supriyono menyampaikan, FKUB bukan organisasi massa dibentuk sesuai peraturan Kemendagri. Anggotanya hanya 17 orang, mewadahi dari unsur-unsur agama yang ada di daerah. Di Kabupaten Brebes yang tidak ada hanya agama Hindu, jadi mewadahi Islam, Kristen, Katolik, Konghucu dan Buddha.

“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kami selalu bekerja sama dengan aparat keamanan dan menjadi katalisator dalam berbagai konflik, baik itu konflik internal umat beragama maupun eksternal,” tuturnya.

Konflik di Brebes, kata Supriyono, kebanyakan terjadi konflik internal umat beragama. Pihaknya selalu diiberdayakan dan dilibatkan dalam pembinaan umat penganut kepercayaan terutama dengan kepolisian, TNI maupun kejaksaan.

“Isu yang terbaru saat ini terkait pemakaman bagi warga beragama lain atau penganut kepercayaan, ada keluhan keluarga yang bingung terkait pemakaman. Jadi kami mengusulkan makam umum kepada pemerintah,” imbuhnya.

Supriyono berharap, Pemkab juga Kejaksaan Brebes dapat memberikan penataan areal untuk makam umum dan mendukung infrastruktur seperti jalan dan lainnya.

Halaqah dihadiri jajaran Forkopimda, Kemenag, para tokoh agama serta ketua dan pengurus organisasi keagamaan Kabupaten Brebes.

Nur Muktiadi

The post Bupati Brebes Ajak FKUB Saling Jaga dan Perkuat Kerukunan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini melibatkan 80 pengurus pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Acara yang juga merupakan bagian dari persiapan Operasi Mantap Praja Candi 2024 terkait pengamanan Pilkada Serentak di Jawa Tengah ini berlangsung di Hotel Candi Indah, Kota Semarang.

Dalam paparannya, Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Pol Lafri Prasetyono menyoroti dua ancaman utama yang dapat membahayakan santri saat menimba ilmu di pesantren. Ancaman pertama adalah penyebaran paham radikal melalui kegiatan pengajian yang mengarahkan para santri pada radikalisme. “Radikalisme merupakan cikal bakal terorisme, yang bermula dari intoleransi. Santri yang terpapar radikalisme cenderung tertutup, bahkan menjauh dari keluarganya,” ujar Lafri, baru-baru ini.

Menurutnya, penyebab radikalisme antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, marginalisasi, dan adanya standar ganda dari negara maju.

Untuk melindungi santri, Lafri menekankan pentingnya pesantren berpegang pada empat konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan guna mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan pesantren.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya halaqah. Dirinya berharap para santri dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang cinta NKRI dan mampu menghindari paham radikal.

“Diharapkan kegiatan ini memperkuat sinergi Polri, Kyai, dan pengurus pesantren untuk bersama-sama menangkal radikalisme menjelang Pilkada 2024. Melalui kerja sama ini, diharapkan para santri tumbuh menjadi generasi penerus yang cinta NKRI dan mampu menghindari paham radikal,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Gelar Halaqah Revitalisasi Pesantren, Tangkal Radikalisme Jelang Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat membuka kegiatan halaqah revitalisasi lembaga formal pesantren, untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan Islam. Dalam hal ini, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), untuk menyusun rencana dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

”Sekarang ini jika kita tidak mengikuti perkembangan digital, maka akan tertinggal. Kita harus terus melakukan inovasi, dan menyusun rencana sebaik mungkin, untuk mengurangi kemungkinan buruk yang terjadi,” kata Amin dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).

BACA JUGA: Kesbangpol dan FKUB Sumsel Studi Tiru di Kemenag Jateng

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Kanwil Kemenag Jateng itu, diikuti 80 peserta Pokja PKPPS dari masing-masing kabupaten/kota se-Jateng.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pondok Pesantren dan Kesetaraan M. Faturrohim. Ia juga berharap penaataan PKPPS sukses untuk kedepannya.

PKPPS sendiri merupakan program pendidikan non formal, yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para santri, untuk mendapatkan ijazah formal.

PKPPS memiliki beberapa jenjang pendidikan, yaitu Jenjang Ula, setara dengan pendidikan dasar (SD/MI), Jenjang Wustha (SMP/MTs) dan Jenjang Ulya (SMA/MA/SMK/MAK). Lulusan dari PKPPS juga bisa mendaftar ke jenjang perguruan tinggi negeri.

Riyan

The post Kanwil Kemenag Gelar Halaqah Revitalisasi Guna Penataan PKPPS appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami mendesak pemerintah untuk mencabut, atau setidaknya merevisi pasal-pasal krusial dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Terutama tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan siswa sekolah,” kata Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji, usai menutup Halaqah Ulama, yang digelar di Hotel Grasia, Semarang, Kamis (15/8/2024).

Halaqah ulama MUI Jateng dengan topik ‘Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024’ itu, dihadiri Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat Prof Dr KH Asrorun Ni’am Soleh MA, Sekum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg, Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng Dr KH Fadlolan Musyaffa Lc MA, para pengurus harian beserta para Ketua Komisi, dan para Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.

BACA JUGA: Orang Tua Ikut Menyaksikan Pengukuhan Paskibraka

Selain mendesak pencabutan atau revisi atas PP 28/2024, MUI Jateng juga mendukung upaya MUI Pusat yang membentuk tim khusus, dan tengah melakukan kajian mendalam atas peraturan pemerintah itu.

Rekomendasi MUI Jateng ditandatangani Ketum Dr KH Ahmad Darodji MSi dan Sekum Drs KH Muhyiddin MAg, ditujukan kepada Presiden RI dan Ketum MUI Pusat.

Rekomendasi dikeluarkan dengan memperhatikan Keynote Speech dari Ketum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, Prof Dr KH M Asrorun Niam Soleh MA, Dr dr H M Abdul Hakam SpPD Finasim (Kadinkes Kota Semarang).

BACA JUGA: Tabrakan Maut Mobil dengan Motor, Dua Orang Meninggal

Dalam keterangannya Kiai Darodji menegaskan, MUI memiliki fungsi sebagai khadimul ummah (pembimbing atau pelayan umat), juga sebagai mitra pemerintah. Menurut dia, penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2024 terkesan disusun secara kurang cermat, termasuk tidak melibatkan partisipasi pemangku kepentingan.

Selain itu, dari perspektif legal policy, tidak mendasarkan pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang baik. Terbukti, di dalam PP itu ditemukan sejumlah pasal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Terutama terkait penyediaan alat kontrasepsi, aborsi, penghapusan sunat perempuan, bank mata, hingga operasi alat kelamin.

Dia menegaskan, pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan siswa sekolah, menimbulkan asumsi melegalkan hubungan layaknya suami-istri secara bebas. ”Ini bertentangan dengan penyiapan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berakhlak mulia dan berkarakter, menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

BACA JUGA: Relawan Bocahe Bapak Beri Bantuan Air Bersih untuk Warga Gedangan Wirosari

Kiai Darodji menambahkan, latar belakang pelaksanaan halaqah ini, untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari masayarakat, atas sikap MUI terkait pasal-pasal krusial yang ada di PP No 28/2024.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024, dan diundangkan di Jakarta pada Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 135.

Peraturan Pemerintah (PP) itu tujuannya baik, karena melindungi Kesehatan rakyat. Namun karena ada klausul yang sangat sensitif, terutama terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah, akhirnya menimbul polemik.

Riyan

The post MUI Jateng Keluarkan Rekomendasi Desak Pemerintah Cabut PP 28/2024 appeared first on SuaraBaru.id.