Fitria Nita Witanti

DALAM perjalanan panjang bangsa Indonesia, santri menempati posisi yang penting. Tidak hanya religius, tetapi juga dalam kancah sosial dan politik. Sejarah mencatat, peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Santri bukan hanya pengamal ajaran agama, tetapi juga pejuang kemerdekaan yang menggerakkan rakyat dengan semangat jihad fi sabilillah.

Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari menjadi tonggak sejarah keterlibatan langsung kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Seruan itu membakar semangat arek-arek Surabaya dan masyarakat luas untuk melawan penjajah dalam pertempuran 10 November 1945, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, santri menjadi kekuatan moral yang menjaga arah peradaban bangsa. Kini, di tengah menguatnya pragmatisme politik dan polarisasi sosial, peran santri kembali ditantang untuk menjaga akal sehat dalam kehidupan demokrasi yang kian bising.

Demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran Islam yakni musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai itu sejatinya telah lama hidup di pesantren. Dalam kultur pesantren, santri dibiasakan berpikir kritis, berdiskusi dengan hormat, dan menaati keputusan bersama. Proses ini melatih kemampuan berdemokrasi dalam bentuk paling sederhana, menghargai perbedaan dan menegakkan keadilan tanpa kehilangan akhlak.

Namun, wajah demokrasi kita seringkali memprihatinkan. Politik sering direduksi menjadi perebutan kekuasaan, bukan ruang pengabdian. Politik uang, ujaran kebencian dan disinformasi menjadi bagian rutin setiap kontestasi. Dalam situasi demikian, akal sehat publik mudah tergelincir, nilai moral terpinggirkan, dan demokrasi kehilangan makna substantifnya. Di sinilah pentingnya kehadiran santri, bukan untuk menjadi bagian dari kegaduhan melainkan menjadi penyejuk dan penuntun arah.

Santri memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat untuk berperan dalam menjaga demokrasi. Dengan kedalaman ilmu agama dan kedekatan dengan masyarakat, santri dapat menjadi jembatan antara nilai dan realitas politik. Ketika ruang publik dipenuhi retorika kepentingan, suara santri dapat menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan alat dominasi. Pesantren yang menekankan keikhlasan dan kejujuran bisa menjadi model bagi politik yang berintegritas.

Pendidikan pesantren sebenarnya telah menyiapkan santri untuk menjadi warga demokratis. Santri terbiasa hidup dalam komunitas yang plural, menghormati guru (kiai) sebagai figur moral dan menjalankan keputusan bersama tanpa kekerasan. Semua ini adalah pelajaran sosial yang sangat relevan bagi demokrasi modern. Jika nilai-nilai pesantren dihidupkan dalam ruang publik, maka demokrasi Indonesia akan tumbuh dalam suasana yang lebih beradab dan beretika.

Penjaga Nurani Kolektif Bangsa

Tantangan terbesar bagi demokrasi kita hari ini bukan sekadar praktik curang atau lemahnya sistem, melainkan lunturnya etika dan akal sehat. Demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan politik transaksional di mana suara rakyat menjadi komoditas. Dalam kondisi seperti ini, santri harus tampil sebagai “penjaga nurani kolektif” bangsa. Mereka perlu mengingatkan masyarakat bahwa politik bukan sekadar tentang menang, melainkan tentang menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pesantren juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan literasi politik masyarakat. Pendidikan yang berbasis nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dapat menjadi filter terhadap arus informasi yang menyesatkan. Santri dapat berperan sebagai penyampai pesan yang menyejukkan, penyeimbang opini dan penggerak partisipasi publik yang cerdas. Di tingkat lokal, mereka bisa menjadi relawan, pemantau pemilu, pencerah di forum warga atau fasilitator dialog kebangsaan di tengah masyarakat yang rentan terbelah.

Di berbagai daerah, santri kini semakin aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan politik tanpa kehilangan jati diri keagamaannya. Fenomena ini menunjukkan transformasi positif. Santri tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelajar agama, tetapi juga agen perubahan sosial. Kehadiran mereka dalam ruang demokrasi memberi harapan baru bahwa politik bisa kembali bermakna, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan wadah memperjuangkan kemaslahatan.

Menjaga akal sehat politik bangsa berarti memastikan demokrasi berjalan dengan arah moral yang benar. Santri dengan latar pesantren memiliki bekal spiritual, intelektual dan etis untuk menjadi benteng moral tersebut. Ketika sebagian elite terjebak dalam pragmatisme dan sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan pada politik, santri bisa menjadi penuntun jalan tengah. Antara nilai dan realitas atau antara idealisme dan praktik.

Demokrasi yang kokoh tidak cukup hanya ditopang oleh institusi dan peraturan, tetapi juga oleh moralitas publik. Di sinilah peran santri menjadi semakin relevan. Mereka adalah penjaga akal sehat politik bangsa, sekaligus peneguh harapan bahwa demokrasi Indonesia masih mungkin tumbuh dalam bimbingan nilai-nilai pesantren yang jujur, adil dan beradab.

Ditulis dalam rangka memperingati Hari Santri, 22 Oktober 2025.

Fitria Nita Witanti, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan

The post Santri dan Demokrasi: Menjaga Akal Sehat Politik Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti yang menerima laporang itu, menurut Fitria Nita Witanti, penyebab keracunan massal ini diduga dari nasi kotak yang dibagikan kepada anggota Panwas TPS usai apel yang dilaksanakan di Waduk Sanggeh, Minggu 11 Februari 2024 pagi.

“Benar kami dapat informasi bahwa ada sekitar 59 petugas Panwas TPS di Toroh mengalami keracunan dan dugaannya pada nasi kotak yang disediakan untuk mereka setelah selesai apel dan akan berangkat untuk pembersihan alat peraga kampanye,” jelas Fitria Nita Witanti, Selasa 13 Februari 2024.

Seorang anggota Panwas TPS di Toroh yang enggan disebutkan namanya ini mengatakan jika teman-temannya mengalami diare setelah makan nasi kotak yang telah disediakan.

“Habis upacara, makan, terus tiba-tiba pusing saja. Kalau teman-teman pada diare. Kalau untuk diare, saya malah mulai diare hari ini,” ujar anggota Panwas TPS tersebut.

Meski demikian, dirinya bersyukur karena di tengah penyakit diare yang dialaminya itu, masih bisa melakukan aktivitas, termasuk pada kegiatan pemantauan logistik yang dilaksanakan pada Selasa 13 Februari 2024.

“Tidak tahu pastinya keracunan massal ini karena nasi kotak atau apa. Mungkin karena tidak higienis atau apa tidak tahu jelasnya, tetapi saya bersyukur tidak sampai dirawat di klinik,” jelas petugas Panwas TPS itu.

Tidak Terulang Lagi

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti berupaya untuk memastikan para Panwas baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam  baik-baik saja. Termasuk di wilayah Kecamatan Toroh.

Pihaknya berharap, kejadian ini tidak terulang lagi, termasuk pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 besok.

“Harapannya kejadian ini tidak perlu terulang lagi. Besok sudah hari H pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memilih presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Semoga tidak terulang lagi. Saat ini kita fokus pada penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Dan semoga pelaksanaan boleh berjalan dengan baik dan lancar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan pada khususnya,” ujar FItria, sapaan akrabnya.

Di samping itu, Fitria Nita Witanti berharap, jajaran personel Bawaslu Grobogan dan juga panwaslu di 19 kecamatan se Kabupaten Grobogan bisa mealaksanakan tugasnya dengan profesional.

Tya Wiedya

The post 59 Petugas Panwaslu TPS di Toroh Grobogan Keracunan Usai Mengikuti Apel Pembersihan APK appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, Bawaslu Grobogan bersama stakeholder terkait sudah mengadakan kegiatan penertiban alat peraga kampanye (APK) sebanyak dua kali. Bukannya berkurang, namun jumlah pemasangan APK yang melanggar semakin banyak.

Di sela-sela Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Fitria Nita Witanti mengatakan, ribuan APK yang melanggar sudah ditertibkan. Akan tetapi dalam pemantauan Panwaslu, masih ada yang dipasang lagi oleh tim sukses.

BACA JUGA : Wujudkan Keluarga Cinta Lingkungan, Ini yang dilakukan GKM NU Unisnu Jepara

“Sudah ribuan APK yang ditertibkan, tapi dipasang kembali oleh tim sukses. Contohnya di sepanjang jembatan Kali Tuntang itu juga melanggar UU,” ungkap Fitria saat ditemui di Hotel Kyriad Grand Master, Senin (15/1/2024).

Bisa Dipasang Asalkan…

Dalam pemaparannya, Fitria Nita Witanti mengatakan, sebenarnya boleh ada pemasangan APK, akan tetapi untuk lokasi ada yang dilarang dan itu sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye dan Penetapan Pemasangan APK.

Pelarangan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang yakni berlokasi di tempat ibadah, seperti Mushola atau Masjid, lembaga pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Bahkan, APK juga dilarang dipasang di kawasan yang dilarang dalam Peraturan Daerah.

“Sebenarnya boleh saja memasang APK, sepanjang tidak di tempat yang dilarang. Selain melihat PKPU, juga harus melihat Perda atau Perdes kalau ada dalam penempatan APK,” jelas perempuan kelahiran Kulonprogo ini.

BACA JUGA : Festival Maerakaca Digelar untuk Ramaikan Kembali ‘Taman Mini Jawa Tengah’

Tidak Boleh Dipaku

Menurut perempuan yang sudah dua kali menjabat sebagai Ketua Bawaslu Grobogan, pemasangan APK juga mesti melihat estetika dan keamanan. Contohnya adalah tidak dipaku ke pohon atau dipasang di persimpangan jalan. Penertiban APK yang melanggar ini akan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Bawaslu Grobogan menurutnya telah meminta kepada tim sukses atau tim kampanye untuk segera menurunkan Apk yang melanggar secara mandiri. Sampai saat ini, belum ada APK yang melanggar tersebut diturunkan dari tempatnya.

“Kami akan lakukan kajian, jika memungkinkan kami akan kembali menggelar penertiban APK serentak,” katanya.

Tya Wiedya

The post Jumlah APK Melanggar Bertambah, Ketua Bawaslu Grobogan: ‘Sudah Diturunkan, Tetapi Masih Dipasang Lagi’ appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui dalam video itu, terekam ada empat orang pria yang ternyata memiliki profesi yang sama, yakni kepala desa di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

Dalam video itu, empat orang mengenakan pakaian Korpri, dan berdiri sambil mengepalkan tangan. Mereka masing-masing memperkenalkan diri lengkap dengan jabatannya.

BACA JUGA: Birokrat dalam Konstelasi Politik Lokal Jepara pada Pilkada 2024 (Bag – 3 – Tamat)

”Saya Kepala Desa Tunggu, saya Kepala Desa Kluwan, saya Kepala Desa Leyangan, saya Kepala Desa Pengkol, mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia Periode 2024,” kata mereka serempak.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti, didampingi anggotanya, Desi Ari Hartanta menjelaskan, video itu merupakan video lama.

Ditemui di kantornya, Jumat (23/6/2023), Fitria Nita Witanti mengungkapkan, video itu beredar pada 2021 silam, atau sebelum tahapan Pemilu 2024. ”Kami memprediksi juga, video ini akan muncul lagi. Dan ternyata benar, muncul lagi” kata Fitria.

BACA JUGA: Pengembangan Wisata Borobudur Harus Sejalan dengan Upaya Pelestariannya

Menurut dia, Bawaslu Grobogan sudah melakukan penelusuran ketika video itu mulai beredar pada 2021 lalu. Kemudian Bawaslu Grobogan menemukan empat orang itu adalah para kades yang bertugas di Kecamatan Penawangan.

”Saat itu camatnya masih Pak Kasan Anwar. Keempatnya sudah dipanggil Bupati Grobogan. Kemudian, muncul video klarifikasi,” ungkapnya.

Video klarifikasi itu berisi empat Kepala Desa mengenakan pakaian safari. Kepala Desa Tunggu membacakan pernyataan, sebagai bagian dari klarifikasi atas tindakan yang mereka lakukan itu, pada Kamis 24 November 2021.

BACA JUGA: FSRD ISI Surakarta Menggelar FGD Peningkatan Kualitas Kurikulum

Dengan adanya kejadian ini, Bawaslu Grobogan memberikan imbauan kepada berbagai pihak, termasuk ASN, agar menjaga netralitas untuk tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung dan kampanye, saat Pemilu 2024.

Fitria juga menjelaskan, black campaign atau kampanye hitam, sebenarnya bisa saja terjadi. ”Black campaign atau kampanye hitam bisa saja terjadi. Ini merupakan bagian dari fitnah yang dilakukan seseorang, untuk menjatuhkan lawannya,” ujar dia lagi.

Perempuan asal Kulonprogo, DI Yogyakarta ini menuturkan, dalam UU Pemilu pasal 280, diatur tentang larangan kampanye.

”Di dalamnya disebut, pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain. Ini tertuang pada butir (c). Bawaslu meminta dan mengimbau, agar masyarakat cerdas dan selektif terhadap informasi-informasi yang beredar,” tutur ibu dua anak ini.

Tya Widya

The post Bawaslu Grobogan Temukan Lagi Video Lama Dukungan Capres di Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Ketujuh asas itu, persamaan suara, menganut sistem pemilu proporsional, asas proporsionalitas, keutuhan wilayah, kesamaan wilayah, kohesi dan kontinuitas. Selain itu, setiap daerah pemilihan dialokasikan minimal tiga kursi, dan maksimal 12 kursi.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat imbauan kepada KPU Grobogan, dalam rangka pencegahan penyimpangan pemilu dan pemantauan tahapan penyiapan dapil, dan alokasi kursi anggota DPRD pada Pemilu 2024.

BACA JUGA: Polri Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Masyarakat Wilayah Jakarta Selatan

”Kami telah kirimkan surat imbauan ke KPU Grobogan, sebagai wujud pencegahan dari Bawaslu. Harapan kami, KPU Kabupaten Grobogan dapat memperhatikan poin-poin yang telah kami sampaikan itu dalam penyusunan Dapil,” terangnya.

Lebih lanjut Fitria menyampaikan, Bawaslu juga membuat laporan masyarakat, pengaduan, komentar dan tanggapan masyarakat, pada tahap penyiapan Dapil ini.

Laporan, komentar atau tanggapan dapat disampaikan secara online melalui tautan https://bit.ly/LaporMaslugan Dapil atau dengan mendatangi langsung kantor Bawaslu Grobogan.

BACA JUGA: Kapolri Mutasi 473 Personel, 7 Diantaranya Kapolda

Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Grobogan telah mengumumkan susunan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024, dan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Kabupaten Grobogan total perolehan 50 kursi pada Pemilu 2024 dan lima dapil.

”Ayo awasi bersama Pemilu 2024. Kami mengajak warga Grobogan untuk mengawasi bersama tahapan pemilu 2024, termasuk tahapan penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihannya,” pungkasnya.

Tya Wiedya

The post Bawaslu Grobogan Ingatkan Tujuh Prinsip Persiapan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi Anggota DPRD appeared first on SuaraBaru.id.