”Masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua. Dalam hal ini, bagaimana pelibatan publik atau masyarakat, untuk bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat secara daring, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi Ke-158, dengan tema ‘Perbaikan Kualitas Udara di Kota-kota Besar Indonesia’, Rabu (22/8/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Erni Pelita Fitratunnisa (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta).

BACA JUGA: PAC Candisari Siapkan Massa Ratusan Orang Apel Siaga Pemenangan Pemilu di Stadion Jatidiri

Ada juga Cucu Mulyana (Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI), Made Yusadana (Vice President Lingkungan PLN), dan Sigit Reliantoro (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI).

Selain itu, hadir pula Nova Harivan Paloh (Anggota DPRD DKI Jakarta) dan Zenzi Suhadi (Direktur Eskekutif Nasional Walhi) sebagai penanggap. Diskusi ditutup analisa dari wartawan senior, Saur Hutabarat.

Menurut Rerie, sapaan Lestari, masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang terus dihadapi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Berdasarkan catatan Air Quality Index (AQI), Kamis (10/8/2023), Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia, yakni pada angka 156.

BACA JUGA: SD Muhammadiyah Kriyan Torehkan Prestasi Gemilang di MAPSI Tingkat Kabupaten, Apa Saja Prestasinya?

”Situs pemantau beberapa minggu ini juga menunjukkan kualitas udara makin bertambah buruk. Akibatnya, gangguan kesehatan sudah mulai terjadi,” imbuh Rerie.

Alih-alih menemukan solusi, lanjutnya, masyarakat justru terbiasa memaklumi, karena beragam alasan, seperti memasuki musim kemarau, terbatasnya ruang hijau, industri, dan pembangunan infrastruktur yang kerap meniadakan pertimbangan akan pentingnya reboisasi.

Tanpa sadar, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, masyarakat berhadapan dengan masalah yang selalu sama, tanpa solusi pasti. Dia pun mempertanyakan bagaimana monitoring, evaluasi, dan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir tiap tahun ini.

BACA JUGA: Nyaleg Pindah Partai, Nurhudi Harus Mundur dari Anggota DPRD Kudus

Menurut Legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) itu, diperlukan sinergi yang kuat antarlembaga, organisasi, dan masyarakat terkait dalam mewujudkan kualitas udara yang baik.

”Marilah kita mengedepankan kehidupan publik, dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Kita berharap, sinergi antara lembaga dan organisasi terkait, termasuk masyarakat, dapat terwujud menuju Indonesia sehat. Marilah kita mulai dari Jakarta,” tukas Rerie.

Sementara itu, Erni Pelita Fitratunnisa menyatakan, Pemprov DKI Jakarta kini mempunyai lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), baik fix station dan mobile station. Masyarakat dapat melihat pantauan kualitas udara di Jakarta, melalui aplikasi JAKI.

BACA JUGA: Lestarikan Negeri, Polres Kebumen Tanam 1.000 Pohon di Karanggayam

Dijelaskan dia, memburuknya kualitas udara di Jakarta disebabkan banyak faktor, seperti kondisi cuaca, arah angin, hingga suhu udara. ”Memasuki Mei hingga Agustus ini kualitas udara memang memburuk, di mana konsentrasi polutan udara meningkat. Kondisi akan membaik saat musin hujan pada September hingga Desember,” ujarnya.

Berdasarkan analisa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, lanjut Erni, penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta, dipengaruhi sektor transportasi sebesar 44 persen, industri energi 31 persen, perumahan 14 persen, manufaktur 10 persen, dan komersial satu persen.

Erni menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pencemaran udara. Di antaranya, mengeluarkan berbagai peraturan pengendalian kualitas udara, uji emisi, hingga pedoman angkutan berbasis listrik. Yang terbaru, Pemprov DKI tengah menggodok grand design pengendalian pencemaran udara berbentuk Pergub.

BACA JUGA: Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kelas-kelas Jalan di Jawa Tengah 

Sedangkan Cucu Mulyana menyampaikan, tingginya angka kemacetan di DKI Jakarta, berkorelasi dengan tingginya pencemaran udara. Berdasarkan study World Bank tahun 2019, Jakarta menempati posisi ke-10, sebagai kota termacet di dunia. Selain menyebabkan kerugian Rp 65 triliun per tahun akibat kemacetan Jakarta, masyarakat juga dirugikan dengan pencemaran udara.

Diungkapkan Cucu, masih tingginya angka kemacetan di Jakarta, disebabkan masih enggannya masyarakat menggunakan transportasi umum, dan tingginya penggunaan kendaraan pridadi.

Berdasarkan data Kemenhub, pengguna transportasi umum di Indonesia masih di bawah angka 20 persen. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan pribadi naik delapan persen per tahun.

Riyan

The post Pencemaran Udara Harus Diselesaikan Bersama antara Pemerintah dan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

”Kita harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki, untuk bisa menjawab berbagai ancaman, terkait dampak perubahan iklim dan kemarau panjang, yang diperkirakan akan melanda Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Puncak Ancaman El Nino di 2023’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/7/2023).

Diskusi yang dimoderatori, Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof Dwikorita Karnawati MSc PhD (Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG).

BACA JUGA: Pesta Miras di Pasar, Delapan Pemuda Tangkap Tim Sparta Polresta Surakarta

Ada pula Dr Rustian SSi Apt MKes (Plt Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) dan Dr Rachmi Widiriani (Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional), sebagai narasumber. Sebagai penanggap, Avianto Amri PhD (Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI).

Menurut Lestari, catatan World Meteorological Organization (WMO) pada Mei 2023 menyebutkan, suhu global cenderung meningkat dan mencapai rekor baru dalam lima tahun mendatang. Hal itu dipicu oleh gas rumah kaca, yang memerangkap panas dan secara alami menyebabkan terjadinya peristiwa El Nino.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, dalam setiap fenomena cuaca, seperti dampak El Nino, kerap kali sulit untuk dihindari dampaknya. Untuk itu, informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan.

BACA JUGA: Pertama di Jawa Tengah Unissula Buka Magister Ilmu Kedokteran Gigi

Diakui Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, saat ini informasi BMKG cukup akurat, sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat luas, dalam menyikapi dampak sejumlah fenomena cuaca yang terjadi.

Berdasarkan data itu, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, bagaimana kita bersikap dan penerapan strategi yang tepat, sangat menentukan dalam menekan dampak dari perubahan iklim dan El Nino yang terjadi.

Berbagai upaya dalam menyikapi dampak perubahan iklim itu, imbuhnya, juga harus ditempatkan sebagai bagian pemenuhan SDGs No 13, yaitu penanganan perubahan iklim, dengan mengambil tindakan sesegera mungkin, untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

BACA JUGA: Ketua Forsekdesi Tagih Bupati untuk Membelikan Sepeda Motor Listrik

Pada kesempatan yang sama, Plt Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengutip pidato Presiden RI, Joko Widodo, yang menyebutkan apa yang ditakuti dunia saat ini adalah, bukan lagi pandemi atau perang, tetapi perubahan iklim. Karena perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana meningkat.

Diungkapkan Rustian, perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kekeringan, peningkatan suhu, hingga kebakaran hutan.

Catatan BNPB, tambah dia, pada rentang 1 Januari 2023-25 Juli 2023, tercatat 2.034 kejadian bencana. Pada pekan terakhir Juli 2023, bencana di Indonesia masih diwarnai kebakaran hutan, banjir, puting beliung, kekeringan dan tanah longsor.

BACA JUGA: Jelang Jabatan Berakhir, Bupati Temanggung Minta Masyarakat Evaluasi Kinerjanya

Menurut Rustian, pada rentang Agustus-September 2023, masyarakat harus mewaspadai dampak El Nino. Dia berharap, dalam menyikapi dampak perubahan iklim, pemerintah dan masyarakat, harus mengutamakan pencegahan, infrastruktur harus tersedia hingga skala kecil, dan mencari solusi permanen, agar tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sementara itu, Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan, fenomena iklim dan cuaca di Indonesia itu unik, karena dipengaruhi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia.

Saat ini, imbuhnya, iklim Indonesia dipengaruhi angin Monsoon yang dingin dari Australia. Namun karena suhu permukaan air Samudera Pasifik lebih panas daripada suhu permukaan Samudera Hindia. Kemudian angin bergerak ke arah Samudera Pasifik membawa uap air yang ada di Indonesia, sehingga potensi kekeringan pun meningkat.

Kondisi itu harus diantisipasi sejak dini. Meski diakuinya, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, BMKG tetap melakukan observasi, monitoring, dan prediksi, terkait kondisi cuaca dan iklim untuk 10 hari ke depan, serta menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat.

Riyan

The post Optimalisasi Semua Potensi Hadapi Dampak El Nino appeared first on SuaraBaru.id.