Hal itu seperti yang disampaikannya, saat membuka kegiatan Halaqah Ulama dan Rakor MUI se-Eks Karesidenan Pati, di Hall Ono Joglo Resort Bandengan, Kabupaten Jepara, Minggu (14/9/2025).

Halaqah yang berlangsung selama dua hari itu, menghadirkan empat narasumber, Sekretaris MUI Jateng Dr KH Agus Fathuddin Yusuf MA, Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng Dr KH Fadlolan Musyaffa Lc MA, Ketua Komisi Hukum KH Eman Sulaiman SH MH dan Anggota Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Dr KH Andi Purwono MIP.

BACA JUGA: Langgar Ijin, Satpol PP Wonosobo Segel Kafe Shaka, TKP Pembacokan Anggota TNI

Dalam paparannya, Kiai Darodji menyebut, peran ulama sangat dibutuhkan masyarakat dan umat yang mencari keberkahan. Oleh karenanya, dibutuhkan ulama yang bisa menyelami semua keinginan umat.

”Karena panjenengan semua lokomotif, maka di belakang Anda ada gerbong dan umat yang menjadi penumpang di dalamnya,” kata dia, pada acara yang juga dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Muh Tahsin, yang mewakili Bupati Jepara.

Sedangkan Plt Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Pradana Agung Nugraha, mengajak para ulama untuk lebih giat lagi berdakwah melalui media sosial. Hal itu karena, medsos saat ini telah menjadi ruang publik baru. Hampir semua aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga dakwah, berpindah ke dunia digital.

BACA JUGA: Komisi A DPRD Temanggung Studi Banding ke Damkar Wonogiri

”Namun bersamaan dengan itu, media sosial juga menyimpan tantangan besar, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi, yang dapat memecah belah masyarakat dan umat,” ungkapnya.

Ditambahkan dia, MUI bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

”Melalui fatwa, dakwah, dan bimbingannya, MUI membantu menjaga moralitas publik dan mendukung pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadilan,” tutur Pradana.

BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Kabupaten Jepara, Dr KH Mashudi MAg, menyampaikan rasa keprihatinannyam atas merebaknya budaya seks bebas, kumpul kebo di daerahnya. Dia pun kemudian meminta perhatian serius dari pemerintah, untuk melakukan langkah-langkah dan adanya sebuah tindakan serius.

”Alhamdulillah, di Jepara tidak jadi berdiri peternakan babi. Tetapi kami masih prihatin atas merebaknya seks bebas, kumpul kebo, pornografi dan pornoaksi yang melanda anak-anak, pemuda orang tua,” tegasnya.

Diungkapkan olehnya, pada saat yang sama, kasus pereceraian di Kabupaten Jepara pada 2024 meningkat tajam, sebesar 2.015 perceraian. Mashudi kemudian mengajak para ulama untuk bangkit, menyampaikan nasihat kepada umat, pemerintah dan para pemangku kepentingan.

BACA JUGA: Prof Jawade Tanggapi Peristiwa Dugaan Penganiayaan Dokter oleh Dosen FH

”Kami merasakan masih adanya sikap-sikap arogansi dan sok kuasa dalam ber-muamalah atau berhubungan sosial. Mari kita kesampingkan, dan kita hilangkan sikap-sikap seperti itu,’’ tuturnya.

Selain Mashudi, hadir pula para Ketua MUI Kabupaten, yang menyampaikan persoalan sosial aktual yang dihadapi di daerahnya masing-masing. Ketua MUI Kabupaten Kudus yang hadir di antaranya KH Ahmad Hamdani Hasanuddin Lc MA.

Sementara itu, hadir pula Ketua MUI Kabupaten Pati Prof Dr KH Abdul Karim MPd, Kabupaten Rembang KH Ali Muhyiddin MAg, dan Kabupaten Blora Ketua Drs KH Masfuin MPd.

Riyan

The post Ulama Jadi Lokomotif Semua Umat appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka kemiskinan sebenarnya turun 370 orang. “Namun, dibandingkan 2023, jumlahnya naik walau persentasenya sedikit menurun,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

BPS menetapkan garis kemiskinan 2024 sebesar Rp550.075 per kapita per bulan, naik 5,6 persen dari Rp520.830 pada 2023. Artinya, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka tersebut otomatis masuk kategori miskin.

“Karena dihitung per kapita, kalau dalam satu keluarga ada empat orang, maka batas garis kemiskinan dikalikan empat,” tambah Eko.

Data BPS juga mengungkap tren yang kurang menggembirakan pada dua indikator kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 0,99 menjadi 1,02, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,22 menjadi 0,24. Ini berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan makin jauh, dan ketimpangan antarpenduduk miskin semakin lebar.

Masih Terendah di Eks-Karesidenan Pati

Meski jumlah penduduk miskin naik, Kudus tetap menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di wilayah eks-Karesidenan Pati. Secara tren, tingkat kemiskinan Kudus terus menurun sejak 2020, kecuali pada masa pandemi Covid-19 yang sempat memicu lonjakan.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Kudus bersama BPS meluncurkan program “Satu Data, Satu Kata”. Tujuannya, membangun sistem data terintegrasi dari tingkat desa hingga organisasi perangkat daerah (OPD) agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan pentingnya validitas data. “Satu data menggambarkan integrasi, satu kata artinya Kudus menyuarakan angka yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui program ini, informasi penting seperti angka stunting, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga daftar penerima bantuan sosial PKH, BPNT, dan BLT akan dibuka secara transparan dan mudah diakses publik.

“Dengan satu data satu kata ini, tentu program untuk pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah,” tandas Sam’ani.

Ali Bustomi

The post Pengeluaran di Bawah Rp550 Ribu? Anda Baru Masuk Kategori Miskin Versi BPS Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pengelola kehumasan dalam meningkatkan citra positif instansi dan mengoptimalkan penataan kerja sama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kanwil, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana mengungkapkan, Humas adalah ujung tombak citra organisasi yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik dan menciptakan opini publik organisasi yang positif.

Sebagai ujung tombak citra organisasi, Kadivmin memaparkan terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola kehumasan. Yang pertama adalah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta media sosial. “Manfaatkan media sosial untuk membangun reputasi positif organisasi dan lakukan penyampaian informasi positif secara konsisten,” ujarnya.

“Selain itu juga harus mampu mengolah informasi menjadi pemberitaan yang informatif, sehingga dapat mendorong peningkatan layanan yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik,” sambungnya.

Melalui kegiatan ini ia berharap kepada para peserta yang merupakan pengelola kehumasan dan kerja sama dari sembilan UPT di Wilayah eks. Karesidenan Pati untuk terus aktif dan meningkatkan publikasi pemberitaan kegiatan positif di satuan kerjanya.

“Jalin kerja sama dengan media yang tidak saja terverifikasi Dewan Pers dan terindeks dengan google, namun media tersebut harus masuk Tier I dan Tier II sebagaimana ketentuan dari Biro Hukerma, karena hal ini dapat mendongkrak capaian kinerja kita,” tambahnya.

Terkait penataan kerja sama, Anton mendorong para peserta untuk terus melakukan monitoring dan mengimplementasikan kerja sama yang telah ditandatangani. “Kerja sama jangan hanya sampai penandatanganan saja, harus ada implementasinya yang menguntungkan bagi kedua belah pihak,” tutur Anton.

Dengan adanya Aplikasi Penyimpanan dan Publikasi Kerja Sama (P2MA), Kadivmin mengharapkan keaktifan satuan kerja untuk menyerahkan salinan naskah kerja sama yang telah ditandatangani kepada Kanwil untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat luas melalui aplikasi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Rutan Jepara, Anton Heru Susanto berharap para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan dan mengimplementasikannya di satuan kerjanya masing-masing. Ia menilai bahwa materi-materi yang disampaikan sangat berguna karena sebagai modal dasar untuk meningkatkan citra positif organisasi.

Diketahui, Bimtek yang diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Hazmi Saefi ini membahas tentang kehumasan. Hazmi menitikberatkan pada manajemen pemberitaan, manajemen iklan, manajemen pemantauan media, manajemen komunikasi krisis, dan manajemen media sosial.

Ia juga membahas tentang pentingnya penataan kerja sama dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pentingnya menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Ning S

The post Kemenkumham Jawa Tengah Gelar Bimtek Kehumasan dan Kerja Sama di Wilayah Eks Karesidenan Pati appeared first on SuaraBaru.id.

Pembacaan pernyataan sikap itu dipimpin Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak, Sri Rahayu, yang diikuti ratusan aktivis perempuan dan kader perempuan PDIP dari tujuh Kabupaten eks-Karesidenan Pati.

”Kita segenap rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan, merayakan dan mengenangkan lahirnya seorang konseptor, pelopor, peletak dasar pondasi Nasional bagi persamaan hak untuk perempuan Indonesia, yaitu RA Kartini,” kata Sri Rahayu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/4/2024).

BACA JUGA: Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie: RA Kartini Sosok Inovator, Penggerak Perempuan

Menurut Yayuk sapaan akrabnya, Kartini sosok yang menghadirkan terang bagi perempuan Indonesia. Pihaknya memaknai peringatan ini sebagai momen permenungan gagasan Kartini di masa hidupnya, dan jadi inspirasi untuk realitas kehidupan saat ini.

Disampaikan juga olehnya, Indonesia baru saja melewati pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, pada 14 Februari 2024 lalu. Dan saat ini masih menyisakan banyak persoalan yang sedang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan Megawati Soekarno Putri pun, menyampaikan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), jelang putusan perselisihan hasil Pemilu 2024. Dalam Amicus Curiae itu, Megawati menuliskan pandangannya terkait demokrasi Indonesia yang utuh dan sebenarnya.

BACA JUGA: Pandawa Kridha, Dimainkan Tiga Dalang dalam Bentang Satu Kelir Panjang

”Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu, timbul kembali dan akan diingat terus oleh generasi bangsa Indonesia,” tulis Megawati dalam Amicus Curiae.

”Amicus Curiae Ibu Megawati kepada MK, bukan hanya keprihatinan PDIP atas pilpres, tapi lebih jauh dari itu, merupakan warning. Ibu Megawati bersuara lebih sebagai negarawan yang prihatin atas kondisi demokrasi, kebebasan, dan juga keadilan bangsa ini,” tambah Yayuk.

Sementara itu, Bendaraha DPD PDIP Jateng, Agustina Wilujeng, yang juga ikut mendampingi, juga memberikan pernyataan yang senada. ”Kami memandang Amicus Curiae itu lebih pada seruan, agar bangsa ini kembali kepada relnya. Rakyat mendapatkan lagi hak dan kebebasan politiknya,” tegas dia.

Riyan

The post Amicus Curiae Megawati Jadi Suara Kartini Abad Ini appeared first on SuaraBaru.id.