KUDUS (SUARABARU.ID) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus merilis data terbaru kemiskinan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Per Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 65,69 ribu jiwa atau 7,23 persen dari total penduduk. Meski persentasenya turun tipis 0,01 poin dibandingkan 2023 (7,24 persen), ironisnya jumlah penduduk miskin justru bertambah 530 orang.
Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka kemiskinan sebenarnya turun 370 orang. “Namun, dibandingkan 2023, jumlahnya naik walau persentasenya sedikit menurun,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).
BPS menetapkan garis kemiskinan 2024 sebesar Rp550.075 per kapita per bulan, naik 5,6 persen dari Rp520.830 pada 2023. Artinya, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka tersebut otomatis masuk kategori miskin.
“Karena dihitung per kapita, kalau dalam satu keluarga ada empat orang, maka batas garis kemiskinan dikalikan empat,” tambah Eko.
Data BPS juga mengungkap tren yang kurang menggembirakan pada dua indikator kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 0,99 menjadi 1,02, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,22 menjadi 0,24. Ini berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan makin jauh, dan ketimpangan antarpenduduk miskin semakin lebar.
Masih Terendah di Eks-Karesidenan Pati
Meski jumlah penduduk miskin naik, Kudus tetap menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di wilayah eks-Karesidenan Pati. Secara tren, tingkat kemiskinan Kudus terus menurun sejak 2020, kecuali pada masa pandemi Covid-19 yang sempat memicu lonjakan.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Kudus bersama BPS meluncurkan program “Satu Data, Satu Kata”. Tujuannya, membangun sistem data terintegrasi dari tingkat desa hingga organisasi perangkat daerah (OPD) agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan pentingnya validitas data. “Satu data menggambarkan integrasi, satu kata artinya Kudus menyuarakan angka yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui program ini, informasi penting seperti angka stunting, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga daftar penerima bantuan sosial PKH, BPNT, dan BLT akan dibuka secara transparan dan mudah diakses publik.
“Dengan satu data satu kata ini, tentu program untuk pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah,” tandas Sam’ani.
Ali Bustomi
