”Saat ini kita berhadapan dengan sebuah paradoks, terkait pangan. Di satu sisi, kita sedang berupaya menjamin ketahanan pangan untuk mengantisipasi kemarau panjang, namun di sisi lain, kita menjadi bagian produsen sampah makanan di dunia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/8/2023).

Diskusi yang dimoderatori Drs Muchtar Luthfi A Mutty MSi (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Dr Drs Nyoto Suwignyo MM (Deputi II Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Badan Pangan Nasional), Vinda Damayanti (Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI/PSLB3 KLHK).

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di 3 Titik

Hadir pula Prof Dr Dwi Andreas Santosa (Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor), sebagai narasumber. Lalu ada Yessy Melania SE (Anggota Komisi IV DPR RI) dan Khudori (Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia/AEPI) sebagai penanggap.

Per Mei 2023, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara terbanyak memproduksi sampah makanan, setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pada hal, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, setiap periode krisis, bahkan setiap tahun, salah satu langkah antisipasinya adalah, memastikan ketersediaan pangan.

Namun, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, ironinya Indonesia belum menyiapkan kebijakan yang memadai untuk mengurangi produksi sampah makanan.

BACA JUGA: UKW PWI Jateng-Diskominfo Diikuti 24 Peserta

Berdasarkan kajian Bappenas bersama sejumlah lembaga, ungkap anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, menunjukkan Indonesia membuang sampah makanan sekitar 23-48 juta ton per tahun, pada periode 2000- 2019, atau setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun.

Kajian itu menyebutkan, sampah makanan menumpuk, karena bahan makanan mentah yang belum diolah kemudian dibuang ketika proses pemilahan.

Rerie sangat berharap, tata kelola pangan terutama pengelolaan komoditas lokal, dapat menjadi perhatian bersama, dan terus ditingkatkan efektivitasnya untuk menekan seminimal mungkin produksi sampah makanan Nasional.

BACA JUGA: Abdul Khak Menyebut, Semua Soal UKBI akan Terus Berganti

Sedangkan Deputi II Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah terjadinya food loss dan food waste.

Disebutkan dia, food loss biasanya terjadi pada fase produksi, pascapanen/penyimpanan hingga pemrosesan pangan. Sedangkan food waste biasanya terjadi pada fase distribusi, pemasaran hingga konsumsi pangan.

Nyoto mengungkapkan, tren food loss di Indonesia cenderung turun, bila dilihat dari capaian 61 persen pada 2000, menjadi 45 persen pada 2019. Sebaliknya, tren food waste pada periode yang sama, justru meningkat dari 39 persen pada 2000, menjadi 55 persen pada 2019.

BACA JUGA: Unissula Jalin Kerjasama dengan Universitas Labuhanbatu

Melihat kondisi itu, ujar Nyoto, food waste memerlukan perhatian khusus dalam Gerakan Selamatkan Pangan. Pangan yang berpotensi menjadi food waste, dikenal sebagai pangan berlebih.

Untuk mencegah terjadinya food waste, tambah dia, bisa dilakukan dengan enam tingkatan yaitu, dengan mendonasikan pangan berlebih, pemanfaatan untuk pakan hewan, pemanfaatan untuk industri, dijadikan kompos, setelah itu baru dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK RI, Vinda Damayanti menyampaikan, pihaknya fokus terhadap sampah yang dihasilkan dari konsumsi pangan.

BACA JUGA: Kapolres Kebumen Berkoordinasi dengan Guru BK SMK, Ini Tujuannya

Dia mengungkapkan, pada 2022 di Indonesia tercatat 69,2 juta ton sampah yang 41,27 persennya merupakan sampah pangan, dan sumber sampahnya 38,28 persen dari rumah tangga.

Pemanfaatan sampah pangan, menurut Vinda, bisa dilakukan melalui upaya komposting, pembuatan ecoenzyme dan biogas, dalam proses pengurangan sampah pangan.

Diakuinya, target pengurangan sampah pada 2025 ditetapkan sebesar 30 persen. Namun hingga 2022, pengurangan sampah baru tercatat 14 persen, sehingga belum mencapai yang ditargetkan.

Riyan

The post Pentingnya Solusi untuk Tekan Produksi Sampah Makanan appeared first on SuaraBaru.id.

”Ragam polemik dalam masyarakat terjadi, karena sertifikat kepemilikan tanah belum menjamin kepemilikan atas bidang tanah yang benar- benar kuat. Akibatnya, berbagai persoalan kepemilikan tanah muncul karenanya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Sudahkah Sertifikat Menjamin Kepemilikan Atas Tanah?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/2/2023).

Diskusi yang dimoderatori Drs Muchtar Luthfi A Mutty MSi (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Saan Mustopa MSi (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), dan Andi Tanri Abeng APtnh MH (Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR-BPN) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Dewi Kartika (Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria) sebagai penanggap.

BACA JUGA: Ternak Sapi di Jatisrono Wonogiri Divaksin dan Diberi Tanda

Menurut Lestari, salah satu upaya untuk mengatasi sejumlah permasalahan itu, saat ini pemerintah sedang melakukan proses sertifikasi tanah secara massal, melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Mekanisme itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, patut diapresiasi dan didukung semua pihak, dalam pelaksanaannya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, lewat mekanisme PTSL, pendataan tanah bisa dilakukan secara transparan dan akurat, untuk kepentingan pemetaan tanah yang lebih baik.

BACA JUGA: Hari Peduli Sampah Nasional, Ini yang Dilakukan LLHPB Jawa Tengah

Selain itu, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, upaya proses sertifikasi berbasis digital, juga merupakan langkah yang positif dan harus diikuti, dengan upaya pembinaan dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Sementara itu, Saan Mustopa berpendapat, luas tanah tidak akan bertambah, kecuali ada reklamasi. Di sisi lain, kebutuhan atas tanah terus meningkat, seiring dengan pertambahan penduduk, yang mendorong kebutuhan tempat tinggal.

”Sehingga persoalan tanah akan menjadi persoalan klasik, yang selalu muncul dan erpotensi memicu konflik dan sengketa tanah. Hal-hal itut, harus bisa diantisipasi,” tegas dia.

BACA JUGA: Truk Mogok Menutup Underpass Jalur Tegal-Purwokerto

Terkait potensi konflik dan sengketa tanah, imbuhnya, penting untuk dibuat roadmap penyelesaian berbagai sengketa atas tanah itu. Kecermatan dan ketelitian dari otoritas yang menerbitkan sertifikat tanah, menjadi sangat penting untuk mewujudkan sertifikat tanah yang berkekuatan hukum, agar mampu mencegah konflik.

Sedangkan Andi Tenri Abeng menegaskan, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang kuat, karena di dalamnya tercantum data fisik dan yuridis tanah bersangkutan.

Sertifikat ganda atas tanah bisa terjadi, karena bidang tanah bersangkutan belum diploting dalam pendaftaran di BPN, dan pemegang sertifikat tidak kuasai tanahnya secara fisik. ”Kondisi ini yang sering terjadi,” tegasnya.

BACA JUGA: Pimpin Balai Bahasa Provinsi Jateng, Syarifuddin Gantikan Ganjar Harimansyah

Pemerintah, ungkapnya, menargetkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, sekitar 126,2 juta bidang tanah, sudah terdaftar di BPN pada 2025.

Dalam program PTSL, tidak semua bidang tanah bisa diterbitkan sertifikat. Dalam enam tahun terakhir, dari 54 juta bidang tanah yang didaftarkan, sekitar 36,5 juta bidang tanah belum bisa diterbitkan sertifikat, karena masih menghadapi sejumlah masalah.

Untuk menekan potensi masalah pertanahan lewat kepastian kepemilikan lahan, Andi mengungkapkan, pemerintah menginisiasi gerakan pemasangan tanda batas, terkait kepemilikan tanah di seluruh Indonesia, mulai 3 Februari 2023.

Riyan

The post Sertifikat Tanah Tak Jamin Kepemilikan Atas Bidang Tanah appeared first on SuaraBaru.id.