”Melalui program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda berbakat, namun terkendala keterbatasan finansial,” kata Wafda.

Dia menyampaikan hal itu, saat menjadi narasumber dalam talkshow ‘Sosialisasi Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Duafa’, yang dipandu penyiar Radio USM Jaya, Ira Septiani, di Studio Radio USM Jaya, di Gedung N USM, Jumat (26/7/2024).

BACA JUGA: Rangkaian Kegiatan Hiburan Meriahkan FTIK Fest 2024

Wafda menyebutkan, BPAP USM yang dibentuk tujuh bulan lalu itu digunakan untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah di USM. Kegiatan itu juga untuk mengoptimalkan potensi dana sosial, dalam mendukung kegiatan-kegiatan produktif di lingkungan kampus dengan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabilitas.

”BPAP USM dibentuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah secara efektif. Tidak hanya untuk kegiatan amal yang bersifat konsumtif, tapi juga untuk program produktif, yang dapat memberdayakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan,” imbuhnya.

Menurut dosen Hukum USM itu, selain program zakat, infaq, dan sedekah, BPAP USM memiliki beberapa program lain, seperti bakti sosial hingga pemberian beasiswa. Tujuannya, untuk memperkuat peran USM dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pengembangan sumber daya manusia.

BACA JUGA: Pemkot Magelang Gelar Lelang CSR untuk Wujudkan Sanitasi Aman Masyarakat

Dalam hal ini, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank BSI dan BSI Maslahat, yang mengelola dana infaq dan sedekah, untuk kemudian disalurkan melalui BPAP USM. Pihaknya juga terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak lain.

”Kalau BSI itu lebih ke program pemberian beasiswa. Jadi kalau BPAP dari dana infaq sedekah yang ada di USM ini, dikelola untuk masyarakat. Karena kita kerja sama dengan BSI, jadi dana amal dari BSI itu dikelola BPAP untuk beasiswa mahasiswa,” ucap Wafda.

Adapun syarat bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa itu adalah, surat keterangan tidak mampu. Minimal dapat pengakuan dari RT, KTP, KK, transkrip nilai semester terakhir minimal IPK 3,00, surat penghasilan atau slip gaji terakhir orang tua, bukti pembayaran listrik tiga bulan terakhir.

BACA JUGA: Berikut Hasil Seleksi Jabatan Kepala OPD di Kabupaten Kudus, Siapakah Peringkat Pertama?

”Beasiswa ini selama satu tahun. Nanti setiap satu semester dicairkan, habis itu kita lakukan monev, apakah mahasiswa ini mengikuti kajian dari BSI atau tidak. Apakah mahasiswa ini IPK nya naik atau turun, kalau turun di bawah 3,00 terpaksa harus berhenti. Tetapi kalau naik, bisa lanjut di semester berikutnya. Setiap satu semester kita akan lakukan evaluasi,” terangnya.

Dijelaskan juga, mahasiswa yang dapat mendaftar dalam beasiswa ini, minimal dan maksimal bagi mahasiswa semester 3. ”Nanti kalau memang membutuhkannya di semester 5, bisa dikomunikasikan di BPAP USM. Ada tahapannya untuk mendaftar,” tandasnya.

Dia menjelaskan, untuk tahap seleksi administrasi beasiswa, diadakan pada 25 Juli-3 Agustus 2024, dilanjutkan pada 5 Agustus seleksi wawancara. Untuk pengumuman penerima beasiswa, dapat dilihat melalui website BPAP USM mulai 7 Agustus 2024.

Riyan

The post BPAP USM Jadi Wujud Nyata Komitmen USM Dukung Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapan Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM), Dr Wafda Vivid Izziyana SH MH, saat menjadi narasumber dalam talkshow BKBH Menyapa, yang diadakan Radio USM Jaya bersama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) USM, Rabu (12/6/2024).

Talkshow yang dipandu penyiar Radio USM Jaya, Putri Sabila, dengan tema ‘Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program G to G (Government to Government) di Jerman’ itu, dilakukan di Studio Radio USM Jaya, Gedung N USM.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Kampanyekan ‘Ngenal Tengker’ di Kota Lama Semarang

Menurut Wafda, kolaborasi itu sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia di Jerman, yang meliputi kesenjangan informasi dan adaptasi. Selain itu juga, kondisi kerja dan hak-haknya, akses terhadap bantuan hukum dan layanan kesehatan, hingga isu administratif.

”Isu administratif atau dokumen, seperti visa kerja dan izin tinggal, bisa menjadi kendala. Terutama jika ada ketidakjelasan atau penundaan dalam proses administrasi, dan ini bisa memengaruhi status legal dan keamanan pekerja migran di Jerman,” katanya.

Dia menambahkan, permasalahan PMI di Jerman menyangkut juga soal perlindungan dan pengawasan dari pemerintah, yang masih kurang optimal.

BACA JUGA: KPU Grobogan Buka Pendaftaran Pantarlih 13-19 Juni

Disebutkannya, perlindungan PMI diatur dalam beberapa peraturan. Di antaranya UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lalu ada juga Permenaker No 22 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Permenaker No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi PMI.

”Perlindungan hukum bagi PMI di Jerman melalui skema G to G ini, mencakup berbagai aspek untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Dasar hukum peraturannya juga mengatur perlindungan PMI, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri termasuk prosedur penempatan program G to G. PMI juga diberikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan oleh kedua negara,” ujarnya.

BACA JUGA: Wisata Alam Bukit Kemuning Todanan, Wahana Seru di Pinggiran Kota Blora, Terbaru 2024

Menurutnya, ada beberapa prosedur kerja bagi PMI melalui program G to G di Jerman. Mulai dari pendaftaran dan seleksi, seleksi administratif dan verifikasi dokumen, pelatihan dan sertifikasi, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja, yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, penguruan visa dan dokumen keberangkatan, hingga keberangkatan dan penempatan.

”Calon PMI juga diminta untuk turut menyusun perjanjian kerja, agar mereka memahami perjanjian yang mereka sepakati, termasuk hak dan kewajibannya. Sedangkan untuk biaya visa dan keberangkatan, bisa ditanggung pemerintah Indonesia dulu, atau oleh pemberi kerja, sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja,” jelasya.

Wafda menambahkan, PMI akan terus dipantau dan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BACA JUGA: Bupati Pacitan Berkurban Seekor Sapi dan 12 Ekor Kambing

Adapun beberapa jenis pekerjaan yang dipekerjakan di Jerman antara lain, perawat, pekerja konstruksi, pekerja sektor manufaktur, sektor jasa, dan sektor pertanian, yang banyak diminati warga negara Indonesia untuk bekerja di Jerman.

”Mengenai perlindungan pekerja migran dalam Program G to G di Jernam ini, tujuannya untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, serta menyediakan jalur legal dan aman untuk bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Riyan

The post Perlunya Kolaborasi dalam Perlindungan PMI di Jerman appeared first on SuaraBaru.id.