Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Sudarsono. Dia menilai, kinerja pariwisata di provinsi ini dalam mendatangkan wisatawan masih bersifat musiman.

“Belum mampu menarik wisatawan secara konsisten sepanjang tahun. Masih bergantung pada momentum tertentu seperti libur Lebaran dan Tahun Baru,” katanya melalui keterangan tertulis, di Kota Semarang, Selasa, 1 April 2026.

Kondisi tersebut, kata dia menjadi catatan penting hasil reses anggota fraksi di berbagai daerah pemilihan (dapil), khususnya di sektor pariwisata.

Dari hasil peninjauan langsung ke sejumlah destinasi, Sudarsono mengatakan, menemukan beragam persoalan pariwisata di Jawa Tengah. Mulai dari pengelolaan yang belum optimal hingga kurangnya inovasi dalam menarik minat wisatawan.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jatrng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola objek pariwisata di wilayah tersebut.

“Di sektor pariwisata, kami memandang perlu adanya evaluasi mendalam terhadap tata kelola objek wisata agar mampu bersaing dalam jangka panjang,” katanya.

Pendapatan Daerah 

Sudarsono mengatakan, pariwisata termasuk salah satu sektor yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu sebagai penggerak Ekonomi daerah.

“Begitulah realita yang kami dapatkan di lapangan, perlu ada pembenahan (sektor pariwisata). Apalagi kita tahu bahwa pengembangan wisata sangat penting dalam menyumbang pendapatan daerah,” kata Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah itu.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jawa Tengah, jumlah kunjungan wisatawan pada momen libur Lebaran 2026 mencapai 687.470 orang. Artinya meningkat 5,25 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 653.178 kunjungan.

Akan tetapi, Sudarsono mengingatkan, peningkatan itu dinilai belum mencerminkan keberlanjutan kunjungan wisata sepanjang tahun. Dia menilai, tanpa pembenahan tata kelola yang serius, potensi besar sektor pariwisata Jawa Tengah belum dapat dimaksimalkan sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Objek wisata tidak boleh hanya ramai saat momen tertentu, tetapi harus mampu menciptakan kunjungan berkelanjutan melalui manajemen promosi yang cerdas dan terintegrasi,” ucapnya.

Selain aspek promosi, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan di destinasi wisata, mulai dari kebersihan, keramahan, hingga penguatan narasi budaya yang menjadi daya tarik khas daerah.

“Belajar dari pengelolaan pariwisata di DIY, Jawa Tengah perlu mengedepankan kebersihan, keramahan, dan kreativitas narasi budaya agar memiliki daya saing yang kuat,” katanya.

Lebih lanjut, dia meminta Pemprov Jateng untuk memperkuat dukungan dan pembinaan terhadap pelaku pariwisata, khususnya desa wisata. Tujuannya agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

“Desa wisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Jawa Tengah,” ucapnya. (*)

Diaz A Abidin

The post Kinerja Pariwisata di Jawa Tengah Dinilai tak Konsisten  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam acara bertajuk ‘Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Atlet Dan Pelatih Berprestasi Provinsi Jawa Tengah’, yang digelar di Gedung Bapenda Jateng, Kamis (5/3/2026).

Hadir dalam acara ini perwakilan Forkompimda, DPRD, Sekda Jateng, Asisten dan Kepala OPD, KONI, NPCI, Bapomi, Ketua Pengprov Cabang Olahraga, atlet, pelatih, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

BACA JUGA: Sambut 17,7 Juta Pemudik, Jateng Siapkan Posko Terpadu dan Pastikan Kondisi Jalan

Diungkapkan Gubernur, pihaknya menyatakan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para atlet. Dia menegaskan, pencapaian itu bukanlah hasil yang datang secara tiba-tiba, melainkan buah dari sebuah kerja keras, kedisiplinan, dan ketekunan para atlet serta pelatih.

”Prestasi ini tidak datang sekonyong-konyong. Ini buah dari kesabaran, kedisiplinan, ketekunan, dan kerja keras para atlet dan pelatih, sehingga bisa meraih prestasi, termasuk emas di SEA Games,” ujarnya.

Pemprov Jateng, lanjutnya, memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para atlet dan pelatih, yang telah membawa nama baik daerah di tingkat Nasional maupun internasional.

BACA JUGA: Dua Jembatan di Pacitan Rusak Diterjang Banjir

Selain itu, gubernur juga menyampaikan dukungan bagi para atlet yang ingin melanjutkan kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia kemudian meminta Sekda Jateng Sumarno SE MM, yang juga hadir di acara itu, untuk membantu proses bagi atlet yang berprestasi.

”Bagi atlet yang ingin menjadi ASN, nanti akan dibantu prosesnya. Ini sebagai bentuk perhatian Pemprov Jateng kepada para atlet yang sudah berprestasi,” janjinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jateng, Muhamad Masrofi SSos MSi menambahkan, penghargaan berupa pemberian tali asih bagi atlet dan pelatih berprestasi ini, sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov Jateng.

BACA JUGA: Kasdim 0709/Kebumen Tinjau Sasaran Fisik TMMD Ke-127 di Desa Somagede

Dipaparkan dia, sejumlah atlet dan pelatih itu sukses menunjukkan prestasinya di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XIX (19-27/9/2025), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVII (1-10/11/2025), Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) XI (1-10/11/2025), SEA Games 33rd (9-20/12/2025) di Thailand.

”Untuk capaian prestasinya, di Pomnas XIX/2025 Juara Umum II dengan 68 emas, 60 perak, 61 perunggu. Popnas XVII/2025 Juara Umum II, dengan 58 emas 39 perak 56 perunggu, Peparpenas XI/2025 Juara Umum II dengan 17 emas, 17 perak, 17 perunggu, SEA Games 12 emas, 14 perak, 17 perunggu,” jelas Masrofi.

Disampaikan juga olehnya, untuk besaran tali asih yang diberikan melalui APBD Pemprov Jateng, sangat bervariasi. Untuk pelajar/mahasiswa pada Pomnas, Popnas dan Peparpenas dengan rincian, Perorangan Emas Rp 8.000.000, Perak Rp 5.500.000, Perunggu Rp 3.000.000.

BACA JUGA: Yayasan Alumni Undip Dukung Implementasi Permendiktisaintek No 52/2025

Atlet Beregu 2 orang Emas Rp 10.000.000, Perak Rp 8.000.000, Perunggu Rp 6.000.000, Atlet Beregu 3-8 orang, Emas Rp 12.500.000, Perak Rp 10.000.000, Perunggu Rp 8.000.000, Atlet Beregu 9-16 orang, Emas Rp 17.500.000, Perak Rp 15.000.000, Perunggu Rp 12.500.000

Atlet Beregu lebih dari 16 orang, Emas Rp 20.000.000, Perak Rp 17.500.000, Perunggu Rp 15.000.000. Sedangkan untuk Pelatih perinciannya, Emas Rp 4.000.000, Perak 2.750.000, Perunggu Rp 1.500 000. Jumlah total yang diberikan sebesar Rp 2.446.500.000.

Pada kesempatan itu disampaikan juga penghargaan atau tali asih untuk Atlet SEA Games dengan rincian, Atlet Perorangan Emas Rp 90.000.000, Perak Rp 40.000.000, Perunggu Rp 25.000.000.

Atlet Ganda Emas Rp 65.000.000, Perak Rp 35.000.000, Perunggu Rp 18.750.000. Atlet Beregu Emas Rp 45.000.000, Perak Rp 25.000.000, Perunggu Rp 12.500.000. Untuk Pelatih, Emas Rp 45.000.000, Perak Rp 30.000.000, Perunggu Rp 20.000.000. Adapun total yang diberikan sejumlah Rp 2.481.250.000.

Riyan

The post Gubernur Jateng Siapkan Jalur ASN untuk Atlet Berprestasi appeared first on SuaraBaru.id.

“(Pemprov Jateng) koordinasi dengan pimpinan DPRD, terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi ada opsi tahun 2026 ini pemberian relaksasi 5%,” kata Ketua DPRD Jateng Sumanto, di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 19 Februari 2025.

Dia berdalih, penerapan PKB dan Opsen PKB dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah. Pak Sekda Jateng (Sunarno) minta persetujuan DPRD terkait dengan relaksasi tahun ini sebesar 5%. Ya kita akan setuju,” ucapnya.

Sumanto, mengatakan, akan melaksanakan undang-undang itu dengan melihat perkembangan kondisi masyarakat sekarang. Apalagi belakangan, banyak masyarakat merasa terbebani dengan naiknya nilai yang harus dibayar saat membayar PKB.

Meski demikian, pihaknya bersama Pemprov Jateng masih terus berhitung terkait dampak kebijakan relaksasi tersebut kepada masyarakat. Selain itu terhadap proyeksi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Sumanto mengatakan, persetujuan relaksasi PKB 5% itu menanggapi situasi di tengah masyarakat. Serta dengan kebijakan yang sudah dihitung-hitung oleh Pemprov Jateng.

Kapan Diterapkan?

Sekretaria Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, akan menyampaikan hasil persetujuan dari DPRD Jateng ke Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

“Kalau Pak Gubernur juga sudah setuju,  akan kita ajukan draf peraturan gubernur (Pergub) pengenaan relaksasi PKB 5%,” katanya.

Menanggapi gerakan setop bayar pajak yang ramai di media sosial, Sumarno mengatakan, dana-dana dari pajak akan kembali ke masyarakat.

“Kalau pajak kendaraan bermotor itu pasti (kembali) untuk infrastruktur di jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah. Karena amanat undang-undang, pajak kendaraan bermotor itu ada alokasinya untuk jalan. Oleh karena berhubungan dengan kendaraan bermotor ” katanya.

Dia optimistis, relaksasi PKB 5% akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Diklaimnya, relaksasi yang akan diberlakukan ini akan terasa bagi masyarakat yang membayar mulai 1 April 2026.

“Karena (perbandingannya) pada 1 April – 31 Desember 2025, tidak diterapkan relaksasi. Sedangkan di tahun ini justru menerapkan relaksasi,” katanya.

Akan tetapi, Sumarno bilang, penerapan relaksasi itu belum pasti mulai 1 April 2026. Dia hanya mengatakan, akan sesegera mungkin diberlakukan.

Lanjutkan Efisiensi

Lebih lanjut Sumarno, mengatakan, opsi relaksasi PKB 5% diterapkan dengan mencermati agar proyeksi APBD tidak terlalu defisit yang lebih lebar.

Terutama, kata dia, terkait dengan pemanfaatan belanja yang lebih optimal. Hal lain, yakni efisiensi belanja anggaran yang diberlakukan Pemprov Jateng.

“Mungkin juga kita akan mengedepankan lagi masalah efisiensi kepada teman-teman di pemerintahan seperti yang kita lakukan,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Tok! DPRD Setujui Diskon Pajak Motor 5 Persen di Jawa Tengah, Apa Dalihnya? appeared first on SuaraBaru.id.

The post Kasus Penembakan Suami Anggota DPRD  Jateng, Polda Turun Tangan appeared first on SuaraBaru.id.

Batang – Anggota DPRD Kabupaten Batang Dapil 1 menyalurkan dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) dewan untuk mendukung program prioritas di Kecamatan Batang. Hal itu disampaikan anggota DPRD Batang Tofani Dwi Ariyanto usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang di Pendopo Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Senin (2/2/2026).

Tofani mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk kebutuhan strategis kecamatan melalui kolaborasi antaranggota dewan.

“Anggota dewan dari Dapil 1 sepakat melakukan iuran dana aspirasi masing-masing sebesar Rp 100 juta untuk membantu program prioritas di Kecamatan Batang. Dari delapan anggota dewan Dapil 1, terkumpul dana sebesar Rp800 juta. Anggaran tersebut kemudian diserahkan kepada Camat Batang untuk dialokasikan sesuai kebutuhan strategis daerah,” jelasnya.

Menurut Tofani, skema gotong royong dana aspirasi semacam ini sebelumnya juga sudah dilakukan untuk mendukung sejumlah proyek di Kecamatan Batang.

“Realisasi sebelumnya antara lain untuk pembangunan Pendopo Kecamatan Batang, yang saat itu juga disinergikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggarannya mencukupi. Selain itu, juga pernah digunakan untuk peninggian Jembatan BPJS,” terangnya.

Sementara itu, Camat Batang Luksono Pramudito membenarkan adanya dukungan dari para anggota dewan tersebut. Ia menyebut dana aspirasi tersebut direncanakan untuk mendukung penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan.

“Rencananya akan dipakai untuk penataan jalan di Jalan Ki Mangunsarkoro menuju Lapangan Dracik Kampus,” ujar dia.

Ia menilai dukungan dana aspirasi dari para wakil rakyat itu sangat membantu percepatan pembangunan di tingkat kecamatan, sekaligus bisa menjadi stimulan untuk pengajuan pendanaan lanjutan dari pemerintah kabupaten.

“Harapannya, anggaran ini bisa menjadi pemicu agar program penataan kawasan tersebut bisa didukung lebih lanjut melalui APBD Kabupaten Batang,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD Dapil 1 Batang Kumpulkan Rp 800 Juta untuk Program Kecamatan appeared first on SuaraBaru.id.

The post Pemkot Semarang Didesak Revitalisasi Rumah Susun, Akses Hunian Layak untuk Buruh Didorong appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menyampaikan bahwan, dalam rapat paripurna tersebut DPRD menetapkan empat raperda, sekaligus mencabut tiga raperda yang dinilai sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi ada penetapan empat raperda, yaitu Raperda Pekalongan Kota Cerdas, administrasi kependudukan, penyertaan modal BUMD, serta yang ke 4 ada  pencabutan tiga raperda. Ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih baik,” ujar Azmi.

Menurutnya, raperda administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan data kependudukan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Administrasi kependudukan ini penting, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Ada data yang memang dibutuhkan,” katanya.

Azmi menjelaskan, sejumlah regulasi yang dicabut merupakan aturan yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika pemerintahan daerah. Selain itu, keberadaan dokumen dan aturan yang tertib diharapkan mampu mendukung terwujudnya Pekalongan sebagai Kota Cerdas.

Ke depan, ia berharap penetapan raperda tersebut dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus menyiapkan generasi muda agar sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami berharap Kota Pekalongan punya daya saing, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di tingkat Indonesia. Dari DPRD tentu akan terus mengawal kebijakan dan implementasi dari perda-perda ini,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD Kota Pekalongan Tetapkan Empat Raperda, Tiga Dicabut dalam Rapat Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 35 Perwakilan LHKP di kabupaten/kota Jateng, dipastikan berpartisipasi dalam forum konsolidasi kebijakan publik ini. Ketua Panitia Rakorwil, Dimyati Asikin menyebut, 28 kabupaten/kota telah melakukan registrasi secara daring. Sedangkan tujuh daerah lainnya mengonfirmasi kehadirannya melalui komunikasi langsung via telepon.

”Sebanyak 28 daerah sudah teregister secara online. Tujuh kabupaten/kota lainnya juga sudah menyatakan siap hadir melalui konfirmasi langsung,” kata Dimyati, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).

BACA JUGA: KAI Wisata dan Daop IV Jaga Kelestarian Jalur Kereta Api Heritage

Rakorwil ini menjadi agenda penutup rangkaian kegiatan LHKP PWM Jateng sepanjang 2025, setelah sebelumnya digelar di Semarang, Karanganyar, dan Pekalongan.

Sejumlah tokoh Nasional dijadwalkan hadir. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang akan tampil sebagai keynote speaker, pada Minggu (7/12/2025).

Dia akan membahas tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan, arah kebijakan Nasional, serta peran masyarakat sipil.

BACA JUGA: Viral Loket Tutup dan Dikeluhkan Pelanggan, Ini Jawaban PLN ULP Wonosobo

Forum ini juga menghadirkan Ketua KPU RI Iffah Rosyida, Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly, serta Rektor UIN Salatiga Prof Zakiyuddin Baidhawy. Ketiganya akan berdiskusi mengenai peran Muhammadiyah dalam advokasi kebijakan publik dan etika politik.

Sejumlah undangan VIP juga dikonfirmasi hadir. Mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jateng, DPRD kabupaten/kota, bupati, hingga kader-kader Muhammadiyah dari berbagai sektor.

Selain itu, Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Phill Ridho Al Hamdi, turut dijadwalkan mengisi salah satu sesi. Acara ini rencananya akan dibuka Ketua PWM Jateng, Dr KH Tafsir.

BACA JUGA: KAI Wisata Siap Layani Pelanggan pada Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris LHKP PWM Jateng, Wahidin Hasan menyatakan, Rakorwil ini menjadi momentum perumusan policy brief Muhammadiyah, dalam merespons dinamika kebijakan publik. Khususnya terkait tata kelola lingkungan, kebijakan kelautan, serta peran politik kebangsaan Muhammadiyah.

”Forum ini akan memperkuat peran Muhammadiyah, dalam mengawal isu-isu kebijakan publik di Jateng. Kegiatan ini juga sekaligus mengonsolidasikan diaspora kader, yang berada di berbagai lini strategis,” ujar Wahidin.

Riyan

The post Rakorwil LHKP Muhammadiyah Jateng Hadirkan Menteri KKP appeared first on SuaraBaru.id.

Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menjelaskan bahwa pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar. Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp 250 juta, Rp 750 juta, hingga Rp 1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp 1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD dan Pemkot Pekalongan Bahas Dua Raperda appeared first on SuaraBaru.id.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Rabu (1/10/2025), yang membahas jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut.

Raperda ini diajukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor S-214/PK/PK.5/2024 tanggal 8 Agustus 2024, serta surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.13.1/4381 IKE-UDA tanggal 16 September 2025. Sesuai arahan, pembahasan hingga penetapan perubahan Perda harus diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, dalam tanggapannya terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan bahwa penyesuaian atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah dilakukan melalui rapat koordinasi sejak Februari 2025 bersama 12 perangkat daerah pengelola pendapatan. Dari hasil koordinasi tersebut, delapan perangkat daerah mengusulkan adanya perubahan.

Dedy Yon menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi, antara lain: Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, Pengendalian dan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, dan pemberian penghargaan dan penertiban kepatuhan.

Selain itu juga insentif pengurangan pokok pajak, pembaruan data pajak dan retribusi secara berkala, pendekatan pelayanan melalui kelurahan, serta percepatan dan perluasan digitalisasi, khususnya pada retribusi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Tegal juga telah melaksanakan kebijakan pemberian insentif, pemotongan, dan pembebasan denda tunggakan. “Melalui insentif pengurangan pokok pajak daerah, pembebasan denda tunggakan, serta pemberian diskon tarif pajak dan retribusi daerah,” jelas Dedy Yon.

Mengingat waktu pembahasan yang terbatas, yakni hanya 15 hari, Wali Kota berharap Raperda tersebut dapat segera dibahas bersama alat kelengkapan DPRD agar proses penetapan dapat berjalan sesuai jadwal.

Nur Muktiadi

The post DPRD Kota Tegal Setujui Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi appeared first on SuaraBaru.id.