The post Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan: Bupati Setyo Hadi Bongkar Lonjakan PAD hingga Strategi Dongkrak Nilai TKA appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Agenda utama rapat tersebut membahas jawaban pemerintah daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.
Sidang Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan itu dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif. Bupati Setyo Hadi memimpin langsung kehadiran pemerintah daerah untuk menyampaikan penjelasan resmi.
Penjelasan resmi yang dimaksud yakni menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai pelaksanaan APBD 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo Hadi memaparkan kondisi keuangan daerah beserta sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih selama tahun anggaran 2025.
Selain menyampaikan laporan realisasi anggaran, bupati juga menjelaskan berbagai isu strategis di sektor pendidikan, termasuk capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di hadapan para anggota dewan, Setyo Hadi memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan.
Menurutnya, pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Grobogan mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp133.645.054.020 dibandingkan periode sebelumnya.
Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari sejumlah sektor pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan kinerja lebih baik.
Pajak reklame menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 41,71 persen setelah diberlakukannya penyesuaian tarif sewa reklame.
Sementara itu, penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan juga mengalami kenaikan sebesar 13,04 persen.
Pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang meningkat hingga 74,34 persen.
Lonjakan penerimaan BPHTB tersebut dipengaruhi adanya transaksi aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Grobogan.
Di sisi lain, penerapan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah turut mendorong peningkatan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
Retribusi pemanfaatan aset daerah juga melonjak hingga 587 persen sebagai dampak restrukturisasi kode rekening daerah.
Peningkatan investasi dan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) turut mendorong kenaikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar 164 persen.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat 13,47 persen melalui dividen yang diterima dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Secara keseluruhan, realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,51 persen dan dinilai telah berjalan dengan baik.
Meski demikian, pemerintah daerah masih mencatat sisa belanja pegawai sebesar Rp52.335.210.711 yang belum terserap hingga akhir tahun anggaran.
“Proses pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 baru dilantik bulan Oktober,” ujar Bupati Grobogan Setyo Hadi.
Ia menjelaskan, keterlambatan pelantikan tersebut membuat anggaran gaji pokok beserta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah disiapkan tidak dapat direalisasikan secara penuh.
Selain itu, banyak guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memperoleh sertifikasi sehingga tunjangan nonsertifikasi otomatis dihentikan sesuai ketentuan sistem.
Sementara insentif pendapatan juga belum seluruhnya dapat dicairkan karena target pada pos opsen pajak daerah belum terpenuhi.
Dalam rapat itu, DPRD turut menyoroti capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) siswa SD dan SMP di Kabupaten Grobogan yang masih berada di kelompok bawah tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai langkah perbaikan. Dinas Pendidikan akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah agar melakukan identifikasi persoalan, refleksi pembelajaran, serta memperkuat strategi literasi dan numerasi di masing-masing satuan pendidikan.
Pemerintah juga akan menggelar peningkatan kompetensi guru dengan menghadirkan narasumber yang membedah materi TKA.
Guru kelas VI SD, guru Bahasa Indonesia, serta guru Matematika akan mendapat pendampingan intensif untuk memperkuat latihan menghadapi asesmen.
“Agenda drilling latihan soal bagi siswa akan resmi dimulai pada tahun ajaran baru,” jelas Bupati Setyo Hadi.
Menutup pemaparannya dalam Rapat Paripurna 13, Bupati Setyo Hadi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Grobogan terus terjalin erat.
Dirinya berharap nantinya berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.
TYA WIDYA
The post Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan: Bupati Setyo Hadi Bongkar Lonjakan PAD hingga Strategi Dongkrak Nilai TKA appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Perlindungan Anak di Grobogan Segera Punya Payung Hukum, Bapemperda DPRD Gelar Public Hearing dan Semiloka appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Semiloka guna menyempurnakan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi sebagai bahan penyempurnaan regulasi yang diinisiasi DPRD Kabupaten Grobogan.
Kegiatan Bapemperda DPRD Grobogan melalui rapat dengar pendapat dan Semiloka itu difokuskan untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan.
Aspirasi yang terkumpul diharapkan mampu memperkuat substansi Raperda Kabupaten Layak Anak sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak di Kabupaten Grobogan.
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Bapemperda DPRD Grobogan, Sumarli. Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Forum itu juga menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, Yayasan Indonesia Ramah Anak Kabupaten Grobogan turut memberikan pandangan dalam pembahasan tersebut.
Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
“Keterlibatan publik secara aktif sangat krusial agar regulasi perlindungan anak ini benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, penyusunan regulasi tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi elemen penting agar setiap ketentuan yang nantinya diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia juga menjelaskan bahwa Raperda tersebut disusun sebagai bentuk komitmen daerah dalam memenuhi hak-hak anak.
“Regulasi ini dirancang demi mengintegrasikan komitmen serta sumber daya Daerah secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Grobogan,” lanjutnya.
Sejumlah unsur penting hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari jajaran eksekutif, kepolisian, organisasi kemasyarakatan, akademisi hingga perwakilan pemuda.
Para peserta aktif menyampaikan berbagai pandangan dan usulan selama forum berlangsung.
Masukan yang disampaikan mencakup penguatan berbagai klaster pemenuhan hak anak. Instansi vertikal turut memberikan pandangan mengenai sinkronisasi kebijakan yang diperlukan.
Perwakilan guru juga menyampaikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman mereka di lingkungan pendidikan.
LSM pemerhati anak yang diwakili HIMPAUDI ikut memberikan rekomendasi terkait penguatan perlindungan anak usia dini.
Organisasi PKK turut menyampaikan pandangan mengenai peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Forum tersebut juga memberi ruang kepada pengurus Forum Anak Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Perwakilan Forum OSIS turut menyuarakan pandangan generasi muda mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
Seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan ide, kritik maupun saran yang dinilai mampu memperkaya substansi Raperda.
Sekretariat Bapemperda mencatat seluruh gagasan dan rekomendasi yang berkembang selama pembahasan berlangsung.
Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan draf akhir Raperda.
Melalui Bapemperda DPRD Grobogan, hasil rapat dengar pendapat dan Semiloka itu diharapkan mampu memperkuat substansi Raperda Kabupaten Layak Anak sehingga memiliki landasan hukum yang komprehensif dan mudah diterapkan.
Selain itu, DPRD menargetkan Raperda Kabupaten Layak Anak segera disahkan sebagai payung hukum yang semakin memperkuat perlindungan, pemenuhan hak, serta kesejahteraan anak di Kabupaten Grobogan.
The post Perlindungan Anak di Grobogan Segera Punya Payung Hukum, Bapemperda DPRD Gelar Public Hearing dan Semiloka appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Kinerja Pariwisata di Jawa Tengah Dinilai tak Konsisten appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Sudarsono. Dia menilai, kinerja pariwisata di provinsi ini dalam mendatangkan wisatawan masih bersifat musiman.
“Belum mampu menarik wisatawan secara konsisten sepanjang tahun. Masih bergantung pada momentum tertentu seperti libur Lebaran dan Tahun Baru,” katanya melalui keterangan tertulis, di Kota Semarang, Selasa, 1 April 2026.
Kondisi tersebut, kata dia menjadi catatan penting hasil reses anggota fraksi di berbagai daerah pemilihan (dapil), khususnya di sektor pariwisata.
Dari hasil peninjauan langsung ke sejumlah destinasi, Sudarsono mengatakan, menemukan beragam persoalan pariwisata di Jawa Tengah. Mulai dari pengelolaan yang belum optimal hingga kurangnya inovasi dalam menarik minat wisatawan.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jatrng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola objek pariwisata di wilayah tersebut.
“Di sektor pariwisata, kami memandang perlu adanya evaluasi mendalam terhadap tata kelola objek wisata agar mampu bersaing dalam jangka panjang,” katanya.
Pendapatan Daerah
Sudarsono mengatakan, pariwisata termasuk salah satu sektor yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu sebagai penggerak Ekonomi daerah.
“Begitulah realita yang kami dapatkan di lapangan, perlu ada pembenahan (sektor pariwisata). Apalagi kita tahu bahwa pengembangan wisata sangat penting dalam menyumbang pendapatan daerah,” kata Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah itu.
Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jawa Tengah, jumlah kunjungan wisatawan pada momen libur Lebaran 2026 mencapai 687.470 orang. Artinya meningkat 5,25 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 653.178 kunjungan.
Akan tetapi, Sudarsono mengingatkan, peningkatan itu dinilai belum mencerminkan keberlanjutan kunjungan wisata sepanjang tahun. Dia menilai, tanpa pembenahan tata kelola yang serius, potensi besar sektor pariwisata Jawa Tengah belum dapat dimaksimalkan sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Objek wisata tidak boleh hanya ramai saat momen tertentu, tetapi harus mampu menciptakan kunjungan berkelanjutan melalui manajemen promosi yang cerdas dan terintegrasi,” ucapnya.
Selain aspek promosi, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan di destinasi wisata, mulai dari kebersihan, keramahan, hingga penguatan narasi budaya yang menjadi daya tarik khas daerah.
“Belajar dari pengelolaan pariwisata di DIY, Jawa Tengah perlu mengedepankan kebersihan, keramahan, dan kreativitas narasi budaya agar memiliki daya saing yang kuat,” katanya.
Lebih lanjut, dia meminta Pemprov Jateng untuk memperkuat dukungan dan pembinaan terhadap pelaku pariwisata, khususnya desa wisata. Tujuannya agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
“Desa wisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Jawa Tengah,” ucapnya. (*)
Diaz A Abidin
The post Kinerja Pariwisata di Jawa Tengah Dinilai tak Konsisten appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Gubernur Jateng Siapkan Jalur ASN untuk Atlet Berprestasi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam acara bertajuk ‘Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Atlet Dan Pelatih Berprestasi Provinsi Jawa Tengah’, yang digelar di Gedung Bapenda Jateng, Kamis (5/3/2026).
Hadir dalam acara ini perwakilan Forkompimda, DPRD, Sekda Jateng, Asisten dan Kepala OPD, KONI, NPCI, Bapomi, Ketua Pengprov Cabang Olahraga, atlet, pelatih, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
BACA JUGA: Sambut 17,7 Juta Pemudik, Jateng Siapkan Posko Terpadu dan Pastikan Kondisi Jalan
Diungkapkan Gubernur, pihaknya menyatakan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para atlet. Dia menegaskan, pencapaian itu bukanlah hasil yang datang secara tiba-tiba, melainkan buah dari sebuah kerja keras, kedisiplinan, dan ketekunan para atlet serta pelatih.
”Prestasi ini tidak datang sekonyong-konyong. Ini buah dari kesabaran, kedisiplinan, ketekunan, dan kerja keras para atlet dan pelatih, sehingga bisa meraih prestasi, termasuk emas di SEA Games,” ujarnya.
Pemprov Jateng, lanjutnya, memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para atlet dan pelatih, yang telah membawa nama baik daerah di tingkat Nasional maupun internasional.
BACA JUGA: Dua Jembatan di Pacitan Rusak Diterjang Banjir
Selain itu, gubernur juga menyampaikan dukungan bagi para atlet yang ingin melanjutkan kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia kemudian meminta Sekda Jateng Sumarno SE MM, yang juga hadir di acara itu, untuk membantu proses bagi atlet yang berprestasi.
”Bagi atlet yang ingin menjadi ASN, nanti akan dibantu prosesnya. Ini sebagai bentuk perhatian Pemprov Jateng kepada para atlet yang sudah berprestasi,” janjinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jateng, Muhamad Masrofi SSos MSi menambahkan, penghargaan berupa pemberian tali asih bagi atlet dan pelatih berprestasi ini, sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov Jateng.
BACA JUGA: Kasdim 0709/Kebumen Tinjau Sasaran Fisik TMMD Ke-127 di Desa Somagede
Dipaparkan dia, sejumlah atlet dan pelatih itu sukses menunjukkan prestasinya di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XIX (19-27/9/2025), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVII (1-10/11/2025), Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) XI (1-10/11/2025), SEA Games 33rd (9-20/12/2025) di Thailand.
”Untuk capaian prestasinya, di Pomnas XIX/2025 Juara Umum II dengan 68 emas, 60 perak, 61 perunggu. Popnas XVII/2025 Juara Umum II, dengan 58 emas 39 perak 56 perunggu, Peparpenas XI/2025 Juara Umum II dengan 17 emas, 17 perak, 17 perunggu, SEA Games 12 emas, 14 perak, 17 perunggu,” jelas Masrofi.
Disampaikan juga olehnya, untuk besaran tali asih yang diberikan melalui APBD Pemprov Jateng, sangat bervariasi. Untuk pelajar/mahasiswa pada Pomnas, Popnas dan Peparpenas dengan rincian, Perorangan Emas Rp 8.000.000, Perak Rp 5.500.000, Perunggu Rp 3.000.000.
BACA JUGA: Yayasan Alumni Undip Dukung Implementasi Permendiktisaintek No 52/2025
Atlet Beregu 2 orang Emas Rp 10.000.000, Perak Rp 8.000.000, Perunggu Rp 6.000.000, Atlet Beregu 3-8 orang, Emas Rp 12.500.000, Perak Rp 10.000.000, Perunggu Rp 8.000.000, Atlet Beregu 9-16 orang, Emas Rp 17.500.000, Perak Rp 15.000.000, Perunggu Rp 12.500.000
Atlet Beregu lebih dari 16 orang, Emas Rp 20.000.000, Perak Rp 17.500.000, Perunggu Rp 15.000.000. Sedangkan untuk Pelatih perinciannya, Emas Rp 4.000.000, Perak 2.750.000, Perunggu Rp 1.500 000. Jumlah total yang diberikan sebesar Rp 2.446.500.000.
Pada kesempatan itu disampaikan juga penghargaan atau tali asih untuk Atlet SEA Games dengan rincian, Atlet Perorangan Emas Rp 90.000.000, Perak Rp 40.000.000, Perunggu Rp 25.000.000.
Atlet Ganda Emas Rp 65.000.000, Perak Rp 35.000.000, Perunggu Rp 18.750.000. Atlet Beregu Emas Rp 45.000.000, Perak Rp 25.000.000, Perunggu Rp 12.500.000. Untuk Pelatih, Emas Rp 45.000.000, Perak Rp 30.000.000, Perunggu Rp 20.000.000. Adapun total yang diberikan sejumlah Rp 2.481.250.000.
Riyan
The post Gubernur Jateng Siapkan Jalur ASN untuk Atlet Berprestasi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Tok! DPRD Setujui Diskon Pajak Motor 5 Persen di Jawa Tengah, Apa Dalihnya? appeared first on SuaraBaru.id.
]]>“(Pemprov Jateng) koordinasi dengan pimpinan DPRD, terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi ada opsi tahun 2026 ini pemberian relaksasi 5%,” kata Ketua DPRD Jateng Sumanto, di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 19 Februari 2025.
Dia berdalih, penerapan PKB dan Opsen PKB dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah. Pak Sekda Jateng (Sunarno) minta persetujuan DPRD terkait dengan relaksasi tahun ini sebesar 5%. Ya kita akan setuju,” ucapnya.
Sumanto, mengatakan, akan melaksanakan undang-undang itu dengan melihat perkembangan kondisi masyarakat sekarang. Apalagi belakangan, banyak masyarakat merasa terbebani dengan naiknya nilai yang harus dibayar saat membayar PKB.
Meski demikian, pihaknya bersama Pemprov Jateng masih terus berhitung terkait dampak kebijakan relaksasi tersebut kepada masyarakat. Selain itu terhadap proyeksi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Sumanto mengatakan, persetujuan relaksasi PKB 5% itu menanggapi situasi di tengah masyarakat. Serta dengan kebijakan yang sudah dihitung-hitung oleh Pemprov Jateng.
Kapan Diterapkan?
Sekretaria Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, akan menyampaikan hasil persetujuan dari DPRD Jateng ke Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
“Kalau Pak Gubernur juga sudah setuju, akan kita ajukan draf peraturan gubernur (Pergub) pengenaan relaksasi PKB 5%,” katanya.
Menanggapi gerakan setop bayar pajak yang ramai di media sosial, Sumarno mengatakan, dana-dana dari pajak akan kembali ke masyarakat.
“Kalau pajak kendaraan bermotor itu pasti (kembali) untuk infrastruktur di jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah. Karena amanat undang-undang, pajak kendaraan bermotor itu ada alokasinya untuk jalan. Oleh karena berhubungan dengan kendaraan bermotor ” katanya.
Dia optimistis, relaksasi PKB 5% akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Diklaimnya, relaksasi yang akan diberlakukan ini akan terasa bagi masyarakat yang membayar mulai 1 April 2026.
“Karena (perbandingannya) pada 1 April – 31 Desember 2025, tidak diterapkan relaksasi. Sedangkan di tahun ini justru menerapkan relaksasi,” katanya.
Akan tetapi, Sumarno bilang, penerapan relaksasi itu belum pasti mulai 1 April 2026. Dia hanya mengatakan, akan sesegera mungkin diberlakukan.
Lanjutkan Efisiensi
Lebih lanjut Sumarno, mengatakan, opsi relaksasi PKB 5% diterapkan dengan mencermati agar proyeksi APBD tidak terlalu defisit yang lebih lebar.
Terutama, kata dia, terkait dengan pemanfaatan belanja yang lebih optimal. Hal lain, yakni efisiensi belanja anggaran yang diberlakukan Pemprov Jateng.
“Mungkin juga kita akan mengedepankan lagi masalah efisiensi kepada teman-teman di pemerintahan seperti yang kita lakukan,” katanya. (*)
Diaz A Abidin
The post Tok! DPRD Setujui Diskon Pajak Motor 5 Persen di Jawa Tengah, Apa Dalihnya? appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Kasus Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng, Polda Turun Tangan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Kasus Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng, Polda Turun Tangan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post DPRD Dapil 1 Batang Kumpulkan Rp 800 Juta untuk Program Kecamatan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Batang – Anggota DPRD Kabupaten Batang Dapil 1 menyalurkan dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) dewan untuk mendukung program prioritas di Kecamatan Batang. Hal itu disampaikan anggota DPRD Batang Tofani Dwi Ariyanto usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang di Pendopo Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Senin (2/2/2026).
Tofani mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk kebutuhan strategis kecamatan melalui kolaborasi antaranggota dewan.
“Anggota dewan dari Dapil 1 sepakat melakukan iuran dana aspirasi masing-masing sebesar Rp 100 juta untuk membantu program prioritas di Kecamatan Batang. Dari delapan anggota dewan Dapil 1, terkumpul dana sebesar Rp800 juta. Anggaran tersebut kemudian diserahkan kepada Camat Batang untuk dialokasikan sesuai kebutuhan strategis daerah,” jelasnya.
Menurut Tofani, skema gotong royong dana aspirasi semacam ini sebelumnya juga sudah dilakukan untuk mendukung sejumlah proyek di Kecamatan Batang.
“Realisasi sebelumnya antara lain untuk pembangunan Pendopo Kecamatan Batang, yang saat itu juga disinergikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggarannya mencukupi. Selain itu, juga pernah digunakan untuk peninggian Jembatan BPJS,” terangnya.
Sementara itu, Camat Batang Luksono Pramudito membenarkan adanya dukungan dari para anggota dewan tersebut. Ia menyebut dana aspirasi tersebut direncanakan untuk mendukung penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan.
“Rencananya akan dipakai untuk penataan jalan di Jalan Ki Mangunsarkoro menuju Lapangan Dracik Kampus,” ujar dia.
Ia menilai dukungan dana aspirasi dari para wakil rakyat itu sangat membantu percepatan pembangunan di tingkat kecamatan, sekaligus bisa menjadi stimulan untuk pengajuan pendanaan lanjutan dari pemerintah kabupaten.
“Harapannya, anggaran ini bisa menjadi pemicu agar program penataan kawasan tersebut bisa didukung lebih lanjut melalui APBD Kabupaten Batang,” pungkasnya.
Nur Muktiadi
The post DPRD Dapil 1 Batang Kumpulkan Rp 800 Juta untuk Program Kecamatan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Pemkot Semarang Didesak Revitalisasi Rumah Susun, Akses Hunian Layak untuk Buruh Didorong appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Pemkot Semarang Didesak Revitalisasi Rumah Susun, Akses Hunian Layak untuk Buruh Didorong appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post DPRD Kota Pekalongan Tetapkan Empat Raperda, Tiga Dicabut dalam Rapat Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menyampaikan bahwan, dalam rapat paripurna tersebut DPRD menetapkan empat raperda, sekaligus mencabut tiga raperda yang dinilai sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi ada penetapan empat raperda, yaitu Raperda Pekalongan Kota Cerdas, administrasi kependudukan, penyertaan modal BUMD, serta yang ke 4 ada pencabutan tiga raperda. Ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih baik,” ujar Azmi.
Menurutnya, raperda administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan data kependudukan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Administrasi kependudukan ini penting, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Ada data yang memang dibutuhkan,” katanya.
Azmi menjelaskan, sejumlah regulasi yang dicabut merupakan aturan yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika pemerintahan daerah. Selain itu, keberadaan dokumen dan aturan yang tertib diharapkan mampu mendukung terwujudnya Pekalongan sebagai Kota Cerdas.
Ke depan, ia berharap penetapan raperda tersebut dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus menyiapkan generasi muda agar sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami berharap Kota Pekalongan punya daya saing, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di tingkat Indonesia. Dari DPRD tentu akan terus mengawal kebijakan dan implementasi dari perda-perda ini,” pungkasnya.
Nur Muktiadi
The post DPRD Kota Pekalongan Tetapkan Empat Raperda, Tiga Dicabut dalam Rapat Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Rakorwil LHKP Muhammadiyah Jateng Hadirkan Menteri KKP appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Sebanyak 35 Perwakilan LHKP di kabupaten/kota Jateng, dipastikan berpartisipasi dalam forum konsolidasi kebijakan publik ini. Ketua Panitia Rakorwil, Dimyati Asikin menyebut, 28 kabupaten/kota telah melakukan registrasi secara daring. Sedangkan tujuh daerah lainnya mengonfirmasi kehadirannya melalui komunikasi langsung via telepon.
”Sebanyak 28 daerah sudah teregister secara online. Tujuh kabupaten/kota lainnya juga sudah menyatakan siap hadir melalui konfirmasi langsung,” kata Dimyati, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
BACA JUGA: KAI Wisata dan Daop IV Jaga Kelestarian Jalur Kereta Api Heritage
Rakorwil ini menjadi agenda penutup rangkaian kegiatan LHKP PWM Jateng sepanjang 2025, setelah sebelumnya digelar di Semarang, Karanganyar, dan Pekalongan.
Sejumlah tokoh Nasional dijadwalkan hadir. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang akan tampil sebagai keynote speaker, pada Minggu (7/12/2025).
Dia akan membahas tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan, arah kebijakan Nasional, serta peran masyarakat sipil.
BACA JUGA: Viral Loket Tutup dan Dikeluhkan Pelanggan, Ini Jawaban PLN ULP Wonosobo
Forum ini juga menghadirkan Ketua KPU RI Iffah Rosyida, Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly, serta Rektor UIN Salatiga Prof Zakiyuddin Baidhawy. Ketiganya akan berdiskusi mengenai peran Muhammadiyah dalam advokasi kebijakan publik dan etika politik.
Sejumlah undangan VIP juga dikonfirmasi hadir. Mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jateng, DPRD kabupaten/kota, bupati, hingga kader-kader Muhammadiyah dari berbagai sektor.
Selain itu, Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Phill Ridho Al Hamdi, turut dijadwalkan mengisi salah satu sesi. Acara ini rencananya akan dibuka Ketua PWM Jateng, Dr KH Tafsir.
BACA JUGA: KAI Wisata Siap Layani Pelanggan pada Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris LHKP PWM Jateng, Wahidin Hasan menyatakan, Rakorwil ini menjadi momentum perumusan policy brief Muhammadiyah, dalam merespons dinamika kebijakan publik. Khususnya terkait tata kelola lingkungan, kebijakan kelautan, serta peran politik kebangsaan Muhammadiyah.
”Forum ini akan memperkuat peran Muhammadiyah, dalam mengawal isu-isu kebijakan publik di Jateng. Kegiatan ini juga sekaligus mengonsolidasikan diaspora kader, yang berada di berbagai lini strategis,” ujar Wahidin.
Riyan
The post Rakorwil LHKP Muhammadiyah Jateng Hadirkan Menteri KKP appeared first on SuaraBaru.id.
]]>