Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan LPMK, PKK, Posbankum Kelurahan, serta Ketua RT/RW se-Kecamatan Semarang Timur.

Kegiatan dibuka langsung oleh Camat Semarang Timur, Akbar Ali Nurdin. Ia menyampaikan, diseminasi bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Timur.

Menurutnya, kegiatan ini dilatarbelakangi masih adanya berbagai persoalan sosial dan hukum di masyarakat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja atau “kreak”, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang memerlukan perhatian bersama.

Pada kesempatan tersebut, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Lily Mufidah, menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Jateng, khususnya di bidang pembinaan hukum.

Ia menjelaskan, pembinaan hukum yang dilakukan meliputi penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), hingga pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

Lily menjelaskan tujuan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan, yakni memberikan akses layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat serta membantu penyelesaian permasalahan hukum secara cepat, sederhana, dan humanis di tingkat desa maupun kelurahan.

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai empat layanan utama Posbankum Desa/Kelurahan, yaitu pemberian informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta rujukan kepada advokat atau organisasi bantuan hukum apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai bentuk administrasi dan dokumentasi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Kecamatan Semarang Timur semakin memahami pentingnya budaya sadar hukum serta mampu memanfaatkan keberadaan Posbankum Kelurahan sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum dan sosial di lingkungan masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Dorong Budaya Sadar Hukum Melalui Diseminasi  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri oleh Kadiv P3H Delmawati, Tim Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, serta Analis Kebijakan Pertama BSK Hukum, Ardyan Gilang Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Bima Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan Kanwil dalam melaksanakan program AEIK sebagai bagian dari FKK yang terdiri dari empat kegiatan utama.

“Dengan adanya kegiatan asistensi oleh BSK Hukum ini, diharapkan pelaksanaan empat program dalam FKK, khususnya AEIK di Kanwil Jawa Tengah, dapat berjalan selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga bahan yang telah disusun dapat segera ditindaklanjuti ke tahap berikutnya secara optimal,” ujar Delmawati.

Sementara itu Ardyan Gilang Ramadhan menyampaikan pemaparan terkait pedoman AEIK Tahun 2026, termasuk arah kebijakan, metodologi, serta aspek-aspek penting dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan di wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Gilang menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan AEIK dengan pedoman yang telah ditetapkan.

“AEIK bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak dan berbasis evaluasi yang komprehensif,” ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan oleh Tim FKK Kanwil Kemenkum Jawa Tengah untuk melakukan konsultasi dan asistensi secara langsung terkait kesiapan pelaksanaan AEIK.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan AEIK di Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat berjalan sesuai pedoman, serta mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan implementatif.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Terima Asistensi BSK Hukum dalam Diseminasi Pedoman AEIK 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa, dosen, serta akademisi terkait pentingnya perlindungan desain industri sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai penggerak inovasi. “Perguruan tinggi adalah pusat lahirnya kreativitas dan inovasi,” ungkap Heni.

Melalui kegiatan ini, Heni ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan, khususnya dalam desain industri, mendapat perlindungan hukum yang memadai. “Dengan demikian, inovasi tidak hanya berdampak bagi institusi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional,” tambah Heni.

Kegiatan ini bekerja sama dengan pemateri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memberikan ilmu tentang proses pendaftaran desain industri, potensi ekonomi dari desain yang dilindungi, hingga pentingnya kolaborasi antara akademisi dan dunia industri.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Udinus, Prof. Dr. Supriadi, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kami berharap diseminasi ini dapat mendorong mahasiswa dan dosen untuk lebih aktif menciptakan dan melindungi karya-karya inovatif mereka,” ujarnya.

Kegiatan diikuti oleh puluhan Civitas Akademik Udinus, yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di perguruan tinggi.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Sertifikat Paten kepada Udinus Semarang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan inovasi yang telah dihasilkan. Ikut bergabung dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Desain Industri di Udinus Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Survei itu dilakukan Komite Litbang Mafindo untuk mendapatkan gambaran tentang literasi hoaks dan partisipasi politik masyarakat. Survei juga mengkaji hubungan antara tingkat literasi hoaks dengan partisipasi politik masyarakat, serta dampak hoaks terhadap proses demokrasi, menjelang pilkada.

Riset ini melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang demografi, meliputi usia, gender, agama, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, sehingga menghasilkan gambaran yang representatif tentang kondisi literasi hoaks di Indonesia. Tidak hanya faktor demografi, riset ini juga memperhatikan faktor psikografis partisipan, seperti minat, aktivitas, dan opini, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Supervisor Riset, Loina Lalolo K. Perangin-angin menyebut, belum ada data literasi hoaks yang memadai di Indonesia. Data Survei Literasi Digital Nasional 2022 menunjukkan rendahnya keyakinan masyarakat untuk mengenali atau informasi salah/tidak sesuai fakta bahkan berita bohong atau hoaks, hanya 7% yang menyatakan sangat yakin, 25 % yakin, sementara 45% antara yakin dan tidak yakin, serta sisanya mengaku tidak yakin.

Karena itu, Komite Litbang dan Program Tular Nalar Mafindo yang didukung Google.org meriset literasi hoaks di 20 provinsi, meliputi 10 provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, dan 10 provinsi dengan IKP terendah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak bertahap dan menghasilkan 2.011 responden.

Nuril Hidayah sebagai Program Officer Riset menyatakan literasi hoaks masyarakat perlu diukur secara khusus karena ada beberapa studi yang menunjukkan sebagian besar masyarakat belum dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang meragukan. Hasil survei yang dilakukan Mafindo menunjukkan bahwa tingkat literasi hoaks masyarakat Indonesia berada di kategori sedang.

Hal ini terlihat dari data bahwa sebanyak 60% responden tidak mengetahui bahwa klaim tentang Warga Negara Asing (WNA) diberi KTP untuk mencoblos adalah hoaks. Selain itu, 66,1% responden tidak mengetahui bahwa klaim Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu juga hoaks. Meski demikian, semangat masyarakat untuk melawan hoaks menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan melalui edukasi.

Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi politik masyarakat di ranah daring cukup tinggi, sementara di ranah luring masih berada di level sedang. “Menariknya, terdapat hubungan positif antara literasi hoaks dan partisipasi politik. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi hoaks seseorang, semakin tinggi pula partisipasinya dalam aktivitas politik,” ujar Nuril.

Anggota tim riset, Finsensius Yuli Purnama menegaskan, literasi hoaks masyarakat Indonesia di level sedang karena secara kognitif pengetahuan mereka soal hoaks di level sedang atau 68%, yang tinggi mencapai 23,7% dan rendah 7,6%.Sementara partisipasi politik juga berada pada level sedang. Minat masyarakat mendapatkan informasi politik juga tinggi, yang didapat mayoritas melalui portal berita online. Fins juga menyatakan terdapat hubungan positif antara literasi hoaks dengan partisipasi politik. Semakin tinggi literasi hoaks, semakin tinggi pula pastisipasi politik mereka.

Mafindo berpendapat hasil penelitian ini penting untuk disebarluaskan kepada publik dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi hoaks dan mendorong upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan hoaks. Septiaji Eko Nugroho sebagai Ketua Presidium Mafindo mengatakan bahwa survei ini adalah bagian dari komitmen Mafindo untuk mendukung upaya memperkuat literasi digital, khususnya dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks yang kerap kali mengganggu tatanan sosial, politik, dan demokrasi.

The post Temuan Riset Mafindo: Mayoritas Warga Belum Bisa Bedakan Hoaks dan Fakta appeared first on SuaraBaru.id.

Tujuan kegiatan ini adalah terkait rekomendasi hasil analisis evaluasi kebijakan hukum dan HAM yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan (LPP) Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambarawa.

Agenda pertama, Kemenkumham Jateng melaksanakan koordinasi ke LPP Semarang yang disambut Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dini Oktari.

“Permintaan tindak lanjut tersebut tidak hanya disampaikan pada LPP Semarang, nantinya juga akan di sampaikan pada UPT Pemasyarakatan pada jajaran Kanwil kemenkumham Jawa Tengah atas hasil rekomendasi analisis evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM terkait Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yaitu dengan penyebaran alokasi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Litmas,” jelas Lista.

Sasaran berikutnya yaitu ke Lapas Ambarawa yang diterima langsung Kepala Lapas Ambarawa, Mujiarto. Dirinya menyampaikan, kegiatan di Lapas Ambarawa adalah tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis evaluasi kebijakan hukum dan HAM.

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi yang baik pada badan strategi kebijakan hukum dan HAM dalam penyempurnaan peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan di masa yang akan datang.

“Dengan adanya perbaikan kebijakan/peraturan ini semoga pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan pembinaan dengan lebih baik lagi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai perkembangan saat ini,“ terangnya.

Terkait dengan penyampaian tindak lanjut tersebut, sambungnya, agar disampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi pada masing-masing UPT, karena nantinya kompilasi tindak lanjut tersebut menjadi penyempurna atas analisis evaluasi kebijakan hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tahun 2024 kali ini.

“Hasil verifikasi data dukung P2HAM masing-masing UPT telah disampaikan oleh Ditjen HAM. Bagi UPT yang masih kuning atau merah, Kanwil Jateng membuka pintu diskusi dan koordinasi atas kendala dan hambatan dalam pemenuhan data dukung P2HAM untuk dicarikan solusi bersama,” ujarnya.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Diseminasi Hasil Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM di Lapas appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kemenkumham Jateng dalam mempromosikan dan melindungi indikasi geografis produk garam di wilayah Jawa Tengah.

Sejalan juga dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah.

Pada kedua regulasi tersebut, dibunyikan bahwa pengembangan garam indikasi geografis dilaksanakan di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Purworejo.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setiawan mengatakan, Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya serta kondisi alam yang subur. Hal ini menjadikan Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Hingga saat ini baru 14 produk indikasi geografis dari Provinsi Jawa Tengah yang telah didaftarkan dan bersertifikat Indikasi Geografis,” ungkap Yosi.

Ia menjelaskan, perlindungan indikasi geografis sebagai produk unggulan daerah berbasis Kekayaan Intelektual membutuhkan sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan dengan Kemenkumham Jateng.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM l, Anggiat Ferdinan menjelaskan pentingnya pendaftaran indikasi geografis oleh masyarakat.

Tujuannya, kata Anggiat, agar indikasi geografis mendapatkan perlindungan dari pemerintah, serta untuk meningkatkan nilai produk. “Peningkatan nilai produk lokal melalui Kekayaan Intelektual indikasi geografis oleh masyarakat bisa ditingkatkan dengan mengimplementasikan branding merek produk,” kata Anggiat.

Kegiatan promosi dan diseminasi indikasi geografis Garam Jetis menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Lilik Harmadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Sigid Adi Brata dan Kemenkumham Jateng, Tri Junianto.

Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri atas Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Jetis Kabupaten Purworejo, serta para stakeholder terkait indikasi geografis di lingkup Kabupaten Purworejo, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan, Bappedaitbang, Pariwisata dan lainnya.

Diharapkan, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya potensi indikasi geografis Garam Jetis dan manfaatnya bagi daerah Purworejo khususnya, dan menarik minat wisatawan untuk memanfatkan terapi kesehatan Garam Jetis di Pantai Jetis Purworejo.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Promosi dan Diseminasi IG Garam Jetis Purworejo appeared first on SuaraBaru.id.

Di tahun Indikasi Geografis ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terus gencar melakukan kegiatan promosi dan diseminasi Indikasi Geografis di wilayah Jawa Tengah. Hal ini juga sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan di Jawa Tengah dari penyalahgunaan, pemalsuan, serta upaya mempertahankan identitas budaya.

Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis bertempat di King Royal Hotel Brebes pada Selasa (22/7/2024).

“Kami berharap potensi indikasi geografis di Kabupaten Brebes yang nantinya akan didaftarkan menjadi Indikasi Geografis dapat berkontribusi pada peningkatan pemasaran produk-produk dari daerah,” jelas Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Tri Junianto saat membuka kegiatan mewakili Kakanwil Tejo Harwanto.

Tri berharap dengan adanya label indikasi geografis akan memberikan keyakinan kepada konsumen, bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang spesifik. “Selain itu, produk-produk tersebut juga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan nilai ekonomi di Kabupaten Brebes. Secara nasional wilayah Jawa Tengah,” tambahnya.

Sebelumnya, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Kemenkumham Jateng, Marta Sari menyampaikan, bahwa permohonan indikasi geografis di wilayah Jawa Tengah selalu meningkat dari waktu ke waktu, namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah indikasi geografis yang terdaftar.

“Melalui diseminasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Indikasi Geografis kepada instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas,” terangnya.

Dalam kegiatan menghadirkan 4 narasumber yaitu Pj Bupati Brebes, Iwannuddin Iskandar, Kasubid KI, Tri Junianto, Direktorat Jenderal KI, Dr Irma, dan Akademisi Universitas Diponegoro Semarang, Prof Kholis.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., M.Ag., menyampaikan, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi harus diatasi, untuk mewujudkan kampus yang nyaman dan bebas dari kekerasan seksual.

“Survey terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi dilakukan di beberapa perguruan tinggi, namun hasilnya akan disampaikan oleh narasumber,” kata Arskal.

Menurut Arskal, kegiatan tidak hanya dilaksanakan di UIN Malang saja, tetapi akan meluas ke kampus lainnya. “Hal ini bertujuan agar warga kampus memperoleh pemahaman tentang kekerasan seksual di kampus baik secara formal maupun informal,” ungkapnya.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., menyatakan, melalui LP2M pihaknya telah melakukan upaya-upaya terkait kekerasan seksual. Kondisi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat cukup memprihatinkan, bahkan dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat.

“Kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki dapat menjadi korban,” ujar Zainuddin.

Zainuddin menegaskan bahwa persoalan sosial yang timbul di masyarakat akan menjadi fokus perhatian UIN Malang. Dalam upayanya untuk berkontribusi akan memberikan pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual baik di masyarakat maupun di lingkungan kampus.

The post BLA Semarang dan UIN Malang Gelar Diseminasi Mitigasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan melibatkan 37 mahasiswa dari Program Studi (Prodi) manajemen, 2 mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi, dan 25 mahasiswa Prodi Akuntansi, acara ini menjadi panggung bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil penelitian yang mereka bangun melalui skema tugas talenta unggul.

Dekan FEB Dr. Yefta Andi Kus Noegroho, S.E., M.Si., Akt., menyampaikan, salah satu tujuan utama dari Diseminasi Tugas Talenta Unggul adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa calon lulusan mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh dalam tulisan dan proyek konkrit,” ungkapnya.

Selain sebagai wadah untuk mempresentasikan hasil karya, Diseminasi Tugas Talenta Unggul ini juga menjadi arena pembelajaran bagi mahasiswa dalam pengembangan soft skill. “Mahasiswa diajak untuk berani menyampaikan ide, berdiskusi, dan berdebat secara terbuka. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi mahasiswa lain yang dapat belajar dari pengalaman para mahasiswa yang lebih senior,” jelasnya.

Dr. Yefta Andi Kus Noegroho mengungkapkan, terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal diversifikasi jenis karya yang dipresentasikan. “Saat ini, dominasi hasil penelitian masih cukup kuat. Kami berharap kedepannya, mahasiswa dapat memilih proyek-proyek praktis lainnya seperti desain startup, pengembangan bisnis, atau sistem entitas,” terangnya.

Koordinator Kegiatan, Virgiana Nugransih Siwi, S.E., M.Sc., menambahkan, Diseminasi Tugas Talenta Unggul memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka tanpa terikat pada format formal seperti sidang.

Diseminasi adalah sebuah proses belajar yang asyik dan menyenangkan. “Mahasiswa bisa menampilkan ide-ide mereka melalui poster dan berinteraksi dengan beragam pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Para pengunjung juga bisa mendapatkan referensi dari diseminasi dari UKSW yang mengembangkan misi entrepreneurship research university,” tuturnya.

Sementara itu, Ika Dini Wijayanti, salah seorang mahasiswa Prodi Manajemen, menyatakan kegembiraannya atas digelarnya diseminasi ini. “Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dengan lebih santai, bahkan berbagi inspirasi kepada sesama mahasiswa,” ucapnya.

Diseminasi Tugas Talenta Unggul tidak hanya menjadi ajang prestasi akademik, tetapi juga sebuah sarana pembelajaran yang berkesinambungan bagi mahasiswa FEB UKSW dalam mengembangkan diri dan mengekspresikan potensi kreatif mereka dalam dunia akademik dan praktik.

Ning S

The post Diseminasi Tugas Talenta Unggul FEB UKSW, Gantikan Sidang Akhir dengan Sajian Kreativitas Mahasiswa appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Meotel Purwokerto ini mengambil tema “Pemanfaatan Potensi Kekayaan Intelektual Komunal dalam Menunjang Perekonomian Daerah”.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat dan stakeholder terkait perlindungan dan pencatatan Kekayaan Intelektual.

“Kekayaan Intelektual Komunal sangat perlu untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara, hal ini tentunya untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan serta untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional,” ujar Anggiat.

Melihat besarnya Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Jawa Tengah serta pentingnya perlindungan hukum, Anggiat mengajak peserta yang terdiri dari Pemerintah Daerah serta komunitas masyarakat seni dan budaya untuk menginventarisasi dan mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di wilayah masing-masing.

“Tentunya agar Kekayaan Intelektual Komunal kita tidak diklaim oleh negara lain, dan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat daerah di mata dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, empat narasumber yang terdiri dari dosen Universitas Diponegoro, dosen Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, dan Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tri Junianto memaparkan seputar Kekayaan Intelektual Komunal dari segi akademis hingga praktisnya.

Diketahui, pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jawa Tengah melalui Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah mencatat Kekayaan Intelektual Komunal sebanyak 197.

Adapun rinciannya antara lain ekspresi budaya tradisional berjumlah 121, pengetahuan tradisional 33, potensi indikasi geografis 21, dan Sumber Daya Genetik berjumlah 22.

Ning S

The post Tingkatkan Pemahaman dan Pemanfaatan KI Komunal, Kemenkumham Jateng Gelar Promosi dan Diseminasi appeared first on SuaraBaru.id.