Dalam agenda tersebut, para anggota Komisi XI DPR RI hadir bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perwakilan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Momen ini dimanfaatkan oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, untuk menyampaikan aspirasi peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Kudus.

Sam’ani berharap alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Kudus dapat meningkat signifikan dari sekitar Rp 200 miliar menjadi Rp 1 triliun. Menurutnya, permintaan ini didasari oleh kontribusi besar Kudus terhadap pendapatan negara dari sektor cukai, yang mencapai Rp 43 triliun sepanjang tahun 2024.

“Ini adalah berkah bagi Kudus karena kami dapat menyampaikan langsung aspirasi terkait DBHCHT. Dengan besarnya kontribusi daerah, kami berharap alokasi dana juga bisa ditingkatkan,” jelas Sam’ani.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 204 pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dengan potensi ekonomi sebesar itu, pihaknya optimistis bahwa permohonan ini layak untuk dipertimbangkan.

“Semoga bisa dikaji dan dianalisis kelayakannya oleh Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI,” tambahnya.

Menanggapi permohonan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat Kudus. Sebagai mantan Bupati Kudus dua periode, ia memahami betul kondisi daerah dan akan mendorong komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.

“Kudus memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius,” ujar Musthofa.

Ia menyebut, target penerimaan cukai dari Kudus tahun 2025 dipatok sebesar Rp 48 triliun, namun alokasi DBHCHT yang diterima daerah masih sekitar Rp 200 miliar.

“Kami akan dorong komunikasi lintas pihak agar aspirasi ini bisa terealisasi. Pemkab juga saya minta aktif menjalin sinergi,” ungkapnya.

Musthofa berharap, usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kudus.

“Apa pun yang dibutuhkan daerah, kami siap memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan masukan dari Pemkab Kudus kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditinjau lebih lanjut.

“Kami akan sampaikan usulan ini agar dapat dikaji terlebih dahulu,” ucap Askolani.

Terkait kemungkinan realisasi permohonan tersebut, Askolani belum dapat memberikan kepastian. “Semua masih harus melalui proses evaluasi dan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, usai acara Pemusnahan Rokok Ilegal, yang dilakukan di halaman depan Balai Kota Semarang, Selasa (12/9/2023). Rokok ilegal itu didapat dari hasil penindakan KPPBC TMP A Semarang, selama 2022-2023. Hadir juga dalam acara ini, perwakilan kabupaten seputar Kota Semarang

Menurut Mbak Ita, pemusnahan rokok ilegal itu mencapai 2,2 juta batang rokok. Dia berharap, agar masyarakat atau pelaku usaha, bisa patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini karena, pajak atau cukainya dikembalikan lagi pada masyarakat.

BACA JUGA: Dinperinaker Pemkot Pekalongan Monitoring Pelatihan Barista

”Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kita kembalikan pada masyarakat dalam bentuk bantuan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kami juga memberikan bantuan atau kesejahteraan pada para pekerja rokok itu sendiri,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Bier Budy Kismulyanto SH MM menambahkan, pihaknya sudah sering melakukan penertiban dan pemberian edukasi, baik pada penjual atau produsen rokok, agar menjual dan memproduksi secara benar. Karena bila itu dilanggar, akan ada sanksi hukumnya.

”Kami bersama dengan Pemkot maupun Pemkab, seringkali melakukan sosialisasi pada penjual dan produsen rokok. Karena akan gampang kita kenali kalau rokok itu tanpa cukai. Meski ada beberapa yang tak terlihat secara jelas,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sosialisasi Manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dr Chandra Ungkap Penanganan Awal pada Luka

Dijelaskan dia, ciri-ciri rokok ilegal ada empat. Yakni rokok polos tanpa cukai, rokok dengan pita cukai bekas dan rokok dengan pita cukai palsu.

”Kalau rokok polos akan terlihat dengan mata. Lalu kalau menggunakan cukai bekas pun, sebenarnya bisa juga terlihat mata. Namun kalau pita cukai palsu, butuh penelitian lebih lanjut,” tukas dia.

Riyan

The post 2,2 Juta Batang Rokok Dimusnahkan tanpa Ampun appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan kepada para awak media, usai penyerahan BLT-DBHCHT secara simbolis kepada perwakilan karyawan dari 11 perusahaan rokok yang ada di Semarang. Penyerahan BLT itu dilakukan di Gedung Moch Ikhsan Lantai 8, Balai Kota Semarang, Senin (5/6/2023).

”Tahun ini ada alokasi anggaran dari pusat sebesar Rp 4,4 miliar. Sedangkan untuk penerima BLT sebanyak 1.666 orang, yang masing-masing menerima Rp 300 ribu,” kata Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang ini.

BACA JUGA: Benny Susetyo Tegaskan Tanggung Jawab Besar Partai Politik dalam Menjaga Kemajuan Bangsa

Dia berharap, bantuan yang dihitung sejak Maret sampai Juni itu, bisa bermanfaat dan sedikit membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga para pekerja rokok.

Mbak Ita juga berpesan, untuk selalu mendukung program pembangunan Kota Semarang, dan menyampaikan semua keberhasilan pembangunannya kepada masyarakat yang lain.

Disampaikan juga, DBHCHT juga akan disalurkan ke Dinas Kesehatan, Disdalduk, Dinas Ketahanan Pangan, untuk support bantuan guna penanganan stunting.

BACA JUGA: Upah Pekerja Kompetitif, Jepara Jadi Surga Investasi

Sementara itu, salah satu pekerja pabrik rokok yang penerima BLT, menyatakan rasa senangnya, karena mendapatkan bantuan ini. Uang sebesar Rp 300 ribu itu, direncanakan untuk membeli susu bagi anaknya.

Penerima BLT yang lain menyampaikan hal senada kepada Mbak Ita. Dia menyebut, bantuan ini akan digunakannya untuk membayar tagihan listrik.

”Terima kasih Bu Wali Kota dan Pemkot Semarang, yang telah memperhatikan kesejahteraan para pekerja pabrik rokok, dengan memberikan BLT,” kata dia, yang diamini Mbak Ita.

BACA JUGA: Di Tegal, SBY Tanyakan Kesiapan Caleg Partai Demokrat

Dari data yang diterima, penyerahan bantuan BLT yang diberikan secara simbolis itu, diwakili para pekerja dari 11 perusahaan rokok yang ada di Semarang. Perusahaan rokok itu adalah, PT Meta Prima Sejahtera, CV Pusaka Hidup, PT PR Siyem Mandala, Pt Djirak Bukit Abadi Tembakau.

Lalu ada pula PT IR Gentong Gotri, PT Bahtera Nusantara, PT Prau Layar, PT Restu Adhitama Jaya Sentosa, PT Restu Sejati Inti Abadi, PT Putri Tembakau Indonesia, CV Adelindo Abadi.

Riyan

The post 1.666 Pekerja Pabrik Rokok Terima BLT dari Pemkot Semarang appeared first on SuaraBaru.id.