“Insya Allah semuanya akan selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Ada kendala tetapi itu tidak begitu mengganggu proses pencapaian target, namun dalam proses ini memang dukungan atau animo warga masih terus selalu harus dibangun,” ucap Siyamto, usai Sosialisasi Program di Teras Padi Kecamatan Paguyangan, Selasa (11/6/2024).

Siyamto mengatakan, tidak serta-merta masyarakat berduyun-duyun melakukan pendaftarkan bidang tanahnya. Upaya harus selalu dilakukan petugas agar target terpenuhi, jadi kunci utama hal ini animo masyarakat, ketika animo itu bisa dibangun target bisa terselesaikan, tapi kalau susah dibangun maka akan jadi kendala utama.

“Dengan melibatkan Puldatan petugas dari desa melibatkan perangkat desa, para Kadus, ketua RW, kita melakukan pendekatan sistem door to door. Sejauh ini berjalan dan masih dalam rentang waktu yang ditentukan, jadi belum terlambat nanti akan bisa tertutup target kita tahun ini,” terangnya.

Siyamto menyampaikan, produk sertifikat PTSL tahun 2024 nanti akan ada dua jenis, yang sudah diterbitkan masih menggunakan sertifikat berbentuk buku atau sertifikat analog. Beberapa yang akan diterbitkan sertifikatnya berbentuk elektronik yang hanya satu lembar.

“Ini perlu kami sosialisasikan karena BPN Brebes ditunjuk dari pusat untuk melakukan pelayanan elektronik per 4 Juli mendatang,” jelasnya.

BPN Brebes, kata Siyamto, sedang mempersiapkan untuk launching layanan elektronik terhadap semua layanan pertanahan. Selama ini hanya program-program tertentu saja yang dilayani secara elektronik seperti cek sertifikat, hak tanggungan, roya dan surat keterangan pendaftaran tanah.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan, ketiga kalinya di tahun ini, bersama BPN Brebes mensuport kebijakan pemerintah pusat dalam rangka program Reforma Agraria. Utamanya memberikan ruang kepada warga yang punya tanah belum mampu mensertifikatkan melalui program PTSL.

“Sosialisasi ini menggugah antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, karena kalau belum bersertifikat maka belum ada bukti kuat kepemilikan tanah dan diyakini pemerintah jika warga memiliki aset tanah bersertifikat maka nilai tanah itu akan naik,” ucapnya.

Kata Agung, sertifikat ini bisa dijadikan agunan yang cukup bernilai untuk mengembangkan usaha dengan demikian punya efek ganda. Satu sisi kejelasan tentang hak-hak yang dimiliki, sisi lain dapat dijadikan agunan yang punya nilai ekonomis untuk kepentingan ekonomi keluarga.

“Selama sosialisasi berjalan ada beberapa yang dikeluhkan warga, minat yang belum cukup besar karena mereka beranggapan bahwa hanya dengan surat tanah sudah cukup ngapain pakai disertifikatkan, mereka ada ketakutan kalau disertifikatkan pajak menjadi naik, hal ini yang perlu kita berikan pemahaman,” jelasnya.

Pada bagian lain, aparat desa juga perlu dipacu karena penentuan lokasi yang sudah dicanangkan sering kali animo masyarakat kurang, jadi perangkat desa pun menganggap bahwa kalau ikut PTSL maka dia tidak punya hak. Padahal masyarakat sangat membutuhkan, kalau masyarakat membutuhkan hendaknya aparat desa maupun kepala desa wajib hukumnya membantu mereka.

“Kepada masyarakat agar penuh dengan kesadaran sertifikatkan aset yang kita miliki untuk kepentingan anak cucu, untuk kesejahteraan keluarga,” imbaunya.

Sutrisno

The post BPN Brebes Optimis Target PTSL akan Tercapai appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita memotret bersama-sama dari BPN Brebes dan Komisi II DPR RI, ternyata ditemukan bahwa PTSL menurut masyarakat itu gratis. Biaya sebesar Rp 150 ribu, tidak bisa jadi alat untuk memicu mereka mendaftarkan bidang tanahnya malah menimbulkan keraguan, apa iya BPN bisa menerbitkan sertifikat kalau biaya cuma sebesar itu,” ucap Kepala ATR/BPN Brebes Siyamto saat Sosialisasi Program di Teras Padi Kecamatan Paguyangan, Sabtu (4/5/2024).

Siyamto mengatakan, sebuah momentum berharga pihaknya bisa menggelar sosialisasi bersama Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro. Terlebih hampir 75 persen PTSL diarahkan di wilayah selatan yaitu Kecamatan Salem.

“Kegiatan hari ini kita manfaatkan sebaik-sebaiknya untuk memberikan sosialisasi kepada mereka, bahkan hari ini ada beberapa ratus bidang tanah diserahkan sebagai bukti bahwa PTSL 2024 periode Mei, hari ini sudah ada dan siap diserahkan,” terangnya.

Lanjut Siyamto, BPN tidak main-main, warga dibebani uang Rp150 ribu itu untuk kegiatan penyiapan dukomumen dan pemasangan patok.

“Kami menyakinkan masyarakat bahwa jangan khawatir program prioritas nasional ini, jadi segeralah mendaftar sepanjang tanahnya tidak bermasalah, insyallah seratus persen kami akan terbitkan sertifikatnya,” ajaknya.

Siyamto menuturkan, kali ini pihaknya terjun kembali untuk menyampaikan penyuluhan ulang langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat dari dusun ke dusun, mendorong partisipasi warga. Mengingat anggaran sudah tidak ada, telah digunakan pada saat awal PTSL di Kecamatan Salem.

“Jadi penyuluhan ini langsung, kemudian petugas Pengumpul data pertanahan (Puldatan) ini sudah mulai door to door dari pintu ke pintu untuk membuka animo masyarakat segera daftar PTSL, dan nampaknya hari ini masyarakat terheran oh ternyata begitu, artinya selama ini mereka belum menangkap seutuhnya program PTSL,” jelasnya.

Kuota secara nasional BPN Brebes mendapat target 36.400 bidang tanah, namun itu target awal, bisa bertambah biasanya di akhir tahun. Seperti pengalaman tahun sebelumnya target awal 37.500 bidang tanah menjadi 60.000 di September tahun lalu.

“Tidak menutup kemungkinan nanti juga Brebes akan ditambah ketika memang ada. Kalau tahun lalu itu lemparan dari Sumatera Barat, tidak mencapai target akhirnya dilempar ke Jateng ke daerah-daerah termasuk Brebes diberi limpahan, kemungkinan juga akan seperti itu, namun kami belum tahu pasti angkanya,” jelas Siyamto.

Siyamto menjelaskan tentang pengajuan Penetapan Lokasi (Penlok), syaratnya pertama belum ditetapkan sebagai penlok tahun lalu, kedua tidak boleh bahwa lokasi yang ditetapkan lebih dari 50 persen terdaftar, kalau sudah 70, 80, 90 persen sudah tidak boleh ditetapkan sebagai penlok baru. Ketiga disertai daftar nominatif, peserta wajib memiliki daftar normatif, tidak membohongi dan ada realisasinya.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan, sosialisasi yang dilaksanakan bersama Kementerian BPN/ATR merupakan wujud nyata bahwa pemerintah punya kepedulian kepada warga negaranya untuk bisa mendapatkan keadilan atas kepemilikan tanah

“Saat ini kita merasakan ada ketimpangan sosial, banyak tanah-tanah luas dikuasi kelompok-kelompok pengusaha tertentu, tetapi juga tidak sedikit warga negara kita yang satu jengkal tanah pun dia tidak punya,” ucapnya.

Agung mengatakan, pemerintah berpikir keras melalui program Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, baik itu PTSL, access reform dan redistribusi tanah-tanah yang dikuasai kelompok tertentu, baik itu pengusaha maupun pemodal karena terbengkalai diambil alih hak kepemilikannya oleh negara, setelah itu didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pada bagian lain juga masih ada warga negara yang punya tanah tetapi belum bisa menyertifikatkan karena biaya, nah melalui program PTSL ini BPN memberikan bantuan melalui APBN untuk warga bisa mendaftarkan tanahnya menyertifikatkan tanahnya gratis hanya dibebankan biaya sebesar Rp150 ribu,” tuturnya.

Agung meyakini, kalau program ini sukses penyerapan di Kabupaten Brebes tinggi akan meminimalisir kemiskinan ekstrem, kepastian atas tanah kepemilikan bisa mendongkrak kesejahteraan ekonomi. Jika sudah bersertifikat berarti nilai jaminan dan nilai jual juga tinggi, akan membantu masyarakat yang tidak mampu.

“Namun kita sadar rendahnya animo masyarakat, masih banyak stigma masyarakat bahwa dengan tupi atau surat tanah yang konvensional pun mereka sudah aman, padahal tidak sedikit kejadian mereka sudah punya sertifikat tiba-tiba beralih tanpa diketahui,” ungkapnya.

Kata Agung, dari saran masukan dan aspirasi memang ada ketakutan beberapa pihak diantaranya adalah warga sudah mengajukan kepada kantor pertanahan dan sudah direspon, tetapi melihat wilayah tetangga dan sebagainya ada yang tersangkut persoalan hukum. Sehingga enggan mendaftar daripada berurusan dengan hukum.

“Saya ingatkan kepada kawan-kawan aparat penegak hukum bahwa dalam rapat kerja pemerintah presiden bersama dengan jajaran aparat penegak hukum itu sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk menunjang penyerapan program PTSL, jangan sampai ada persoalan-persoalan administratif, kekurangan data informasi kelengkapan dan sebagainya, kemudian ada warga didekriminalisasi,” serunya.

Lanjut Agung, kalau terjadi hal-hal demikian itu terjadi, tentu akan secara tidak langsung berpengaruh mengurangi penyerapan, dan ini salah satu hambatan yang harus dimaksimalkan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala ATR/BPN Brebes bersama Anggota Komisi II DPR RI menyerahkan sejumlah sertifikat kepada 10 warga secara simbolis. Adapun total sertifikat yang diserahkan per 2 Mei sebanyak 1459 dengan rincian Desa Tembongraja sebanyak 356 sertifikat, Desa Wanoja 120 sertifikat dan Desa Banjaran 983 sertifikat.

Sutrisno

The post Ubah Stigma Warga Tentang PTSL, BPN Brebes Gandeng Komisi II DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes, Siyamto mengatakan, akibat kebakaran tersebut sejumlah ruangan di kantor BPN, Seperti Seksi Ruang Loket Layanan, Seksi Dokumen Pendaftaran Tanah luluh lantak. Demikian pula ribuan dokumen PTSL 2023 juga ikut terbakar. “Termasuk di dalamnya ada sertifikat-sertifikat yang sudah siap untuk diserahkan itu turut terbakar,” ujarnya ditemui di lokasi bekas kebakaran.

Dia menambahkan, program PTSL tahun ini ada sekitar 37.500 bidang. Kurang lebih ada 10 ribu sertifikat yang sudah terselesaikan. Sisanya ada yang masih berupa berkas dokumen dan juga sertifikar jadi. Diperkirakan, jumlah sertifikat jadi siap diserahkan ikut terbakar. “Kurang lebih sisanya dokumen atau sertifikat yang hangus terbakar. Ada 6 ribu sertifikat yang sebetulnya sudah siap diserahkan ikut hangus,” jelasnya.

Siyamto menjelaskan, untuk program PTSL Tahun 2023 sudah masuk tahap penyerahan. “Sebenarnya sudah mulai proses penyerahannya,” terangnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak usah panik terkait kejadian kebakaran tersebut. Masyarakat akan tetap mendapatkan sertifikat PTSL karena sudah masuk dalam data elektronik. “Masyarakat tidak usah panik, karena sertifikat PTSL yang terbakar hanya bentuk fisiknya saja. Sedangkan data elektronik masih ada, pihak BPN akan segera melakukan pencetakan kembali,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Kebakaran BPN Brebes, 6 Ribu Sertifikat Hangus appeared first on SuaraBaru.id.

Ratusan warga tersebut tampak welcome menerima kehadiran petugas dan menegaskan bersedia untuk menerima kompensasi pembebasan lahan.

Ada 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendampingi puluhan petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menjelaskan, sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Jateng telah beraudiensi dengan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi terkait pendampingan tim BPN, pada Senin (7/2/2022).

“Kepala BPN mengatakan kepada Kapolda bahwa proyek pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantunya,” kata Iqbal, Selasa (8/2/2022).

Adapun dasar surat pendampingan personil, lanjutnya, tertuang dalam Surat Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng.

“Ada juga surat dari Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng No : AT.02.02/344-33.06/II/2022 Tanggal 4 Februari 2022 Perihal Permohonan Personil Pengamanan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng,” paparnya

Iqbal menjelaskan, Kapolda Jateng atas dasar surat permohonan itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tanah oleh tim BPN. Adapun luas tanah yang akan dibebaskan saat ini mencapai 124 Ha.

“Sekitar 250 personil gabungan sudah disiapkan dari unsur TNI-Polri dan Satpol PP. Saat ini sudah standby di lokasi. Adapun kegiatan pengukuran masih berlangsung dan berjalan lancar,” tambahnya.

Menurutnya, tim yang bertugas bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan. “Penekanan Kapolda agar pelaksanaan pendampingan harus mengedepankan aspek humanis. Dan itu kita atensi dalam pelaksanaannya,” ungkap Iqbal.

Terkait adanya warga yang kontra terhadap pembangunan Bendungan Wadas, Iqbal menegaskan Polri siap menampung aspirasi warga yang mendukung maupun yang menolak.

Ditambahkan, permasalahan sejumlah warga yang menolak proyek pembangunan Wadas sudah dimediasi oleh Forkompinda Jateng sejak 2018. Warga kontra pernah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, namun ditolak.

“Meski berdasarkan data, mayoritas warga setempat sangat welcome terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener, namun semua aspirasi warga yang pro maupun kontra kita tampung dan salurkan,” tegasnya.

Iqbal mempersilakan warga untuk menyalurkan uneg-uneg terkait proyek Bendungan Wadas ke Polres Purworejo. “Pasti akan ditindaklanjuti untuk menemukan solusinya,” kata Iqbal.

Ning

The post Aparat Gabungan Dampingi BPN dalam Pengukuran Tanah di Desa Wadas Purworejo appeared first on SuaraBaru.id.

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh warga pada saat sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang status Tanah Musnah di Kantor Kecamatan Genuk, Selasa (16/11/2021) siang.

Kuasa hukum warga pemilik lahan tambak, Joko Wahyono, mengatakan, tim pembebasan tanah tol Semarang-Demak harus hati-hati dalam menetapkan tanah musnah. Karena lahan tambak warga yang terkena pembebasan tersebut tergolong masih produktif.

“Lahan tambak warga yang dibebaskan tersebut masih produktif, sehingga kami menolak jika kemudian ditetapkan sebagai tanah musnah,” katanya saat ditemui usai acara sosialisasi.

Adapun total lahan tambak warga yang terdampak tol Semarang-Demak itu mencapai 200 hektar yang belum dibebaskan. Jumlah lahan tersebut berada di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo, atau sekira 150 bidang tambak.

Menurut Joko, jika kemudian lahan terdampak tersebut ditetapkan sebagai status tanah musnah, maka warga pemilik lahan tambak mengalami kerugian. Karena selain masih produktif, warga cuma akan mendapat pengganti tali asih atau uang kerohiman.

“Warga jelas rugi kalau cuma diganti tali asih dan uang kerohiman. Warga pemilik tambak maunya dapat uang ganti rugi yang layak berdasarkan penilaian appraisal. Kami juga minta BPN Kota Semarang menghentikan dulu semua tahapan pembebasan lahan,” katanya.

Kepala BPN Kota Semarang, Sigit Rahmawan Adi, mengatakan, terkait pembebasan lahan tambak yang terdampak pembangunan jalan tol itu pihaknya saat ini baru pada tahap sosialisasi Permen Agraria dan Tata Ruang (ATR) No.17/2021 tentang tanah musnah.

Dirinya menjelaskan, saat identifikasi lahan terdampak pembangunan tol, pihaknya memang sudah melakukan penetapan lokasi (Panlok) pada lahan tambak yang terdampak, termasuk penetapan apakah lahan tersebut masuk proyek strategis nasional (PSN) atau bukan.

“Yang dimaksud PSN ini adalah lokasi yang nantinya dibangun tol tanggul laut Semarang – Demak. Tapi disitu juga ada sertifikat hak lahan di luar untuk lokasi tanggul laut yang juga ikut musnah tergenang air. Nah itu nanti yang akan kita tetapkan,” katanya.

Sigit mencontohkan, sejumlah lahan tambak yang ditetapkan sebagai status tanah musnah misalnya seperti lahan tambak yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi lantaran saat ini sudah terendam air laut, sehingga lokasi lahan berubah bentuk karena bentukan alam.

“Untuk penetapan status tanah musnah ini, dari BPN Kota Semarang membentuk tim gabungan lintas instansi. Kuncinya nanti ada disaat identifikasi dan inventarisasi, kalau benar ditemukan tanah musnah maka akan dibuatkan SK penetapan tanah musnah,” katanya.

Hery Priyono

The post Warga Genuk Pemilik Tambak Terdampak Tol Tolak Penetapan Tanah Musnah appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Ir Sigit Rahmawan Adi ST MM, menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman Jawa Tengah, Dr KH Ahmad Darodji MSi, di halaman masjid, Rabu (14/4/2021).

Dalam sertifikat wakaf itu tertera luas tanah 11.735 meter persegi. ‘’Alhamdulillah, terima kasih di Bulan Suci Ramadan yang mulia ini, kami mendapat kado istimewa dari Badan Pertanahan Nasional, berupa sertifikat wakaf yang sudah lama kami nanti-nantikan,” kata Kiai Ahmad Darodji terbata-bata, menahan rasa haru.

BACA JUGA: Ditawarkan ke Investor, Taman Bojana Segera Dibongkar

Di tempat yang sama, Kepala BPN juga menyerahkan sertifikat tanah wakaf seluas 93.735 meter persegi, yang dipakai Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), di Jalan Gajah Raya, Semarang. Sertifikat itu diterima Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi.

Ahyani yang juga Kepala Bidang Penamas Zawa Kanwil Kemenag Jateng itu mengakui, sebelum terbit sertifikat tanah wakaf untuk Masjid Raya Baiturrahman, muncul banyak spekulasi dan kabar bohong alias hoaks.

”Ada yang bilang sertifikatnya hilang, Masjid Raya Baiturrahman sudah tidak layak berada di kawasan ekonomi bisnis Simpanglima Semarang. Namun dengan sertifikat wakaf ini, berarti kepemilikan tanah masjid ini sangat kuat, dan tidak bisa dijualbelikan dan dialihtangankan,” tegasnya.

BACA JUGA: Bekasi Hujan Es, Begini Penjelasan BMKG

Semantara itu, Kepala Kantor BPN Kota Semarang, Ir Sigit Rahmawan Adi ST MM menyampaikan, pihaknya terus berusaha mempercepat proses pemberian sertifikat tanah yang diperuntukkan untuk wakaf tempat ibadah dan pendidikan.

Percepatan itu, kata Sigit, sesuai dengan program dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jateng, yang juga sejalan dengan target Pemerintah RI, lewat Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Untuk target pemerintah sendiri, pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah didaftarkan untuk diterbitkan sertifikatnya.

BACA JUGA: Polres Sukoharjo Gelar Sertijab Kasat Reskrim

”Terkait sertifikat wakaf, Kanwil melakukan percepatan sertifikasi wakaf yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Hal ini terus kami dorong, supaya ke depan seluruh tanah yang diwakafkan di Kota Semarang, bisa seluruhnya bersertifikat,” terang Sigit.

Dia juga mendesak umat Islam di Kota Semarang, untuk membantu percepatan sertifikat Tanah Wakaf Bandha Masjid Agung Semarang. Beberapa sudah disertifikatkan wakaf, namun masih masih banyak belum bersertifikat.

Sigit mengakui, dulu proses sertifikat wakaf agak sulit, namun sejalan dengan program pemerintah sekarang ini, kepengurusannya sangat mudah. Asal tanah itu sudah digunakan masyarakat dan ada nadzir-nya bisa diproses sertifikat wakaf.

BACA JUGA: Jadi Korban Penganiayaan Seorang PNS Lapor ke Polisi

Sedangkan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi mengakui, banyak masjid, mushala dan tempat ibadah di Jateng yang statusnya belum jelas.

”Mumpung ada program pemerintah, kami ajak umat Islam yang mengelola masjid, mushala dan tempat ibadah yang belum bersertifikat wakaf, mari bersama-sama segera disertifikatkan,” imbuh Ahyani.

Hadir pada kesempatan itu, Pembina YPKPI Prof Dr Muhibbin, Pengurus Masjid Raya Baiturrahman dan pejabat Kementerian Agama Kota Semarang.

Riyan-Sol

The post Sertifikat Tanah Wakaf Diterimakan ke MAJT dan Masjid Baiturrahman Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dr Abdul Aziz Achyar saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif merupakan hasil tracing kontak dari kasus yang telah terjadi sebelumnya.

“Kasus awalnya sendiri, diketahui pada 9 Oktober pekan lalu. Saat itu ada sebanyak sebelas yang terkonfirmasi,” ucap Aziz ketika dikonfirmasi di Pendapa Kabupaten, Kamis (15/10).

Setelah dilakukan tracing kontak lanjutan, akhirnya diketahui ada enam tambahan lagi yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Kasus awalnya di bagian pelayanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Aziz, banyaknya pegawai BPN yang terkonfirmasi positif  Covid-19 tersebut semakin menambah daftar klaster penularan dari perkantoran.

Sebelum klaster di BPN, klaster penularan lainnya terjadi di lingkungan Setda Kabupaten Kudus.

“Sudah banyak terjadi, cuma memang kami tidak bisa menyebutkan satu per satunya,” tandas dia.

Aziz pun mengingatkan betapa pentingnya tata ruang yang aman bagi pekerja maupun pengunjung sebuah kantor pelayanan publik. Sehingga potensi penyebaran virus corona bisa ditekan semaksimal mungkin.

Disiplin 3M di Perkantoran

“Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk menekan penularan di ruang pelayanan,” kata Aziz.

Satu diantaranya, rinci Aziz adalah membuka semua jendela di ruangan yang tertutup. Serta tidak menyalakan pendingin ruangan dan menyalakan penyedot udara.

“Lebih baik menggunakan kipas angin saja daripada pendingin ruangan atau AC, ini untuk mencegah penularan via airbond” ujar Aziz.

Kemudian yang kedua, tambahnya, adalah melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Hal tersebut, tambahnya, dilakukan untuk mecegah penularan corona melali droplet yang ada di benda-benda sekitar. “Karena droplet bisa bertahan hingga berjam-jam di permukaan benda,” katanya.

Kemudian yang terakhir, lanjut dia, adalah untuk menerapkan 3M dengan ketat. Mulai dari mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika beraktifitas di luar ruangan, hingga menjaga jarak di kerumunan.

“Dengan begitu bisa menghindari penularan secara langsung,” tandasnya.

Tm-Ab

The post 17 Pegawai BPN Kudus Positif Covid-19, DKK Ingatkan Disiplin 3M di Perkantoran appeared first on SuaraBaru.id.

“Penandatanganan berita acara kesepakatan batas wilayah desa ini, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoinesia nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,” ucap Wakil Bupati Narjo saat sambutan penandatangan.

Untuk itu, Narjo berharap bisa mendukung kepastian hukum hak atas tanah serta mengurangi sengketa konflik dan perkara mengenai batas administrasi desa di Kabupaten Brebes.

Narjo juga menyampaikan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional oleh Kementrian ATR/BPN merupakan salah satu konsep membangun data pada bidang tanah baru. Dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar rangkaian data bidang-bidang tanah yang terdaftar di suatu desa menjadi lengkap dan akurat, sehingga membentuk suatu pemetaan desa yang lengkap.

“Saya mengucapkan terima kasih pada Kantor BPN Brebes yang telah menerbitkan ribuan sertifikat untuk masyrakat Brebes dengan biaya yang sangat murah,” ungkapnya.

Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Brebes Triyono SH MH juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes yang telah mendukung dan selalu bersinergi dengan BPN sehingga Program PTSL yang di canangkan Presiden Joko Widodo dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait batas wilayah desa, semua desa yang ada sudah terdaftar dan sedang diproses untuk kelengkapan datanya. Penandatanganan berita acara kesepakatan batas wilayah desa hanya untuk lima desa yang datanya sudah lengkap. Desa tersebut yakni Cibuniwangi dan Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo, Desa Banta waru Kecamatan Bantarkawung, Desa Raja Wetan Kecamatan Tonjong serta Desa Keboledan Kecamatan Wanasari.

“Lima desa tersebut sudah terpetakan bidang perbidangnya secara lengkap oleh karena itu sudah bisa dilakukan penandatanganan berita acara,” ujar Triyono
Triyonio menambahkan Proses penmetaan dan pengukuran batas wilayah yang dilakukan melibatkan BPN dan unsur desa, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan keadaan. Namun jika masih ada data yang belum sesuai, pihak desa masih dapat menyampaikannya kepada BPN.

Nur Muktiadi

The post BPN Brebes Petakan Kembali Batas Antar Desa appeared first on SuaraBaru.id.