Bupati Kudus Hartopo menyerahkan secara simbolis BLT kepada pemilik pabrik rokok di KIHT, Jum’at (12/8)

Orang nomor satu di Kudus itu juga sempat menyapa ibu-ibu yang mbathil dan melinting rokok. Meskipun sibuk, ibu-ibu masih merespon guyonan yang dilontarkan Bupati Kudus Hartopo.

“Alhamdulillah BLT sampun cair nggih Bu. Yang punya hutang, bisa untuk bayar hutang,” ucapnya.

“Betul, Pak,” seru ibu-ibu buruh rokok.

Hartopo meminta BLT digunakan dengan sebaik-baiknya. Pihaknya menjelaskan BLT berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Peruntukkan DBHCHT terbanyak, lanjutnya, untuk BLT buruh rokok.

Hartopo menyebutkan, BLT bagi buruh rokok merupakan salah satu program Pemkab Kudus dalam pemanfaatan DBHCHT. Sesuai PMK 215 tahun 2021, alokasi DBHCHT diantaranya untuk kesejahteraan sosial.

“Saat ini buruh rokok dan keluarga buruh rokok sedang dimanjakan karena ada BLT. Makanya mohon digunakan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Melalui pemberian BLT bagi buruh rokok tersebut, menurut Hartopo akan mendongkrak daya beli masyarakat yang sekaligus juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pihaknya berterima kasih kepada ibu-ibu yang turut mencegah peredaran rokok ilegal. Pasalnya, cukai dari rokok legal turut menyumbang kas negara dalam DBHCHT.

“Alhamdulillah peredaran rokok ilegal di Kudus makin menurun. Salah satunya berkat adanya KIHT,” ucapnya.

Kepala Dinsos P3AP2KB Agung Karyanto menyampaikan BLT yang diberikan tahap pertama langsung dua bulan. Sehingga setiap buruh rokok menerima 600 ribu rupiah.

“BLT tahap satu langsung dua bulan, yakni Juni dan Juli,” terangnya.

Pencairan BLT dilakukan bertahap lewat virtual account Bank Jateng. Hari ini, BLT diberikan kepada 382 buruh rokok di KIHT. Sementara itu, jumlah total penerima mencapai 64 ribu buruh rokok. Terdiri dari BLT Kabupaten sejumlah 39.417 orang, dan BLT Provinsi sejumlah 24. 793 orang.

“Hari ini, kami mencairkan BLT untuk buruh rokok KIHT terlebih dahulu,” pungkasnya.

Sementara itu, penerima BLT buruh rokok di KIHT diberikan kepada 11 perusahaan. Di antaranya, PR Wadzik Jaya, PR. Kondang Jaya Putra, PR. Bethoro Guru, PR. Akbar Febri, PR. Rama, PR. Arta Jaya, PR. Al Fayid, PR. MH Barokah Jaya, PR. Ghofur Putra Jaya, PR. F&N Group, dan PR. Rajan Nabadi.

Ali Bustomi

The post BLT DBHCHT Cair, Bupati Hartopo Berharap Buruh Rokok Makin Sejahtera appeared first on SuaraBaru.id.

“Sementara nilai bantuannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk setiap pekerja rokok,” kata Bupati Kudus Hartopo, Selasa (9/8).

Untuk penyaluran BLT selama empat bulan, kata dia, dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kudus 2022 dengan jumlah 43.500 penerima.

Anggaran BLT tambahannya akan diusulkan melalui APBD perubahan dengan nilai bantuan dan jumlah penerima sama.

Ia mengungkapkan penyaluran BLT tersebut menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021 yang mana pemanfaatan DBHCHT diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat

Ditambahkan, penyaluran BLT tersebut diharapkan juga bisa mendongkrak daya beli masyarakat yang dampaknya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kudus.

“Penyaluran BLT tentu akan memiliki multiplayer effect diantaranya meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,”katanya.

Sebagaimana diketahui, total alokasi DBHCHT yang diterima Pemkab Kudus pada tahun 2022 sebesar Rp174,23 miliar, sedangkan silpa tahun 2021 sebesar Rp117,01 miliar sehingga total anggaran tahun ini sebesar Rp291,24 miliar.

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp 54 miliar diantaranya akan dialokasikan untuk pemberian BLT Buruh Rokok. Dan bahkan jika penyaluran diperpanjang, jumlah anggaran yang dialokasikan dipastikan bertambah pada APBD Perubahan ini.

Sementara, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto membenarkan adanya tambahan alokasi BLT buruh rokok untuk periode dua bulan.

Penyerahannya, kata dia, disesuaikan hasil pembahasan APBD Perubahan 2022 karena hingga kini belum ada pembahasan, sedangkan jumlah penerima sama, namun nama penerima akan diverifikasi terlebih dahulu.

Terkait jadwal penyerahan BLT buruh rokok untuk periode empat bulan, imbuh Agung, menunggu selesainya pembuatan virtual account atau rekening bank yang dibuat secara virtual dari Bank Jateng sebagai penyalur bantuan tersebut.

“Nantinya, kami akan menginformasikan kepada masing-masing perusahaan rokok terkait daftar nama yang mendapatkan BLT,” ujarnya.

Ali Bustomi

The post Bakal Diperpanjang, BLT Buruh Rokok Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) belum bisa didistribusikan karena masih menunggu proses pembuatan virtual acount dari Bank Jateng sebagai pihak penyalur.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto membenarkan keterlambatan pencairan BLT buruh rokok tersebut.

“Masih dalam proses pembuatan virtual account dari Bank Jateng. Jadi, menunggu proses tersebut selesai,”kata Agung ditemui usai mengikuti raker dengan Komisi D DPRD Kudus, Rabu (3/8).

Agung mengatakan, distribusi BLT buruh rokok di Kudus memang menggunakan virtual account. Uang BLT tersebut akan ditransfer ke VA masing-masing buruh.Hal tersebut sesuai dengan metode pencairan tahun lalu.

Hanya saja, untuk tahun ini proses penyaluran tidak bisa menggunakan data VA lama karena ada proses update data.

“Jadi harus diverifikasi lagi datanya. Siapa tahu ada yang sudah berhenti bekerja, meninggal dunia atau sebab lain,”paparnya

Sebagaimana diketahui, penyaluran BLT buruh rokok di Kudus akan dilakukan selama empat bulan. Total ada sebanyak
39.471 buruh rokok yang rencananya akan menjadi penerima BLT tersebut.

Setiap buruh akan menerima BLT sebesar Rp 300 ribu per bulannya. Pencairan rencananya juga akan dilaksanakan secara rapel dalam satu waktu.

Bahkan, rencananya Pemkab Kudus akan menambah alokasi BLT Buruh rokok tersebut sebanyak dua bulan.

“Rencananya akan ada tambahan lagi BLT selama dua bulan. Namun, untuk kepastiannya masih menunggu pembahasan APBD Perubahan 2022 mendatang,”ujarnya.

Alokasi DBHCHT yang diterima Pemkab Kudus pada tahun 2022 sebesar Rp174,23 miliar, sedangkan silpa tahun 2021 sebesar Rp117,01 miliar sehingga total anggaran tahun ini sebesar Rp291,24 miliar.

Ali Bustomi

The post BLT Buruh Rokok Belum Kunjung Cair, Ini Alasan Dinsos Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Ancaman tersebut sebagaimana disampaikan Subaan selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM K-SPSI) Kabupaten Kudus.

Ancaman tersebut menyusul adanya dinamika sebagian anggota dewan yang terindikasi akan menolak dan memboikot pembahasan APBD Perubahan 2021.

“BLT buruh rokok dianggarkan dalam APBD Perubahan 2021. Jika APBD Perubahan 2021 gagal disahkan, program tersebut juga terancam tidak terlaksana,”kata Subaan.

Oleh karena itu, Subaan mendesak agar Pemkab dan DPRD Kudus bisa memastikan program tersebut bisa terealisasi. Jika tidak, RTMM akan mengerahkan seluruh buruh yang dimilikinya untuk melakukan aksi turun ke jalan.

“Kalau program ini sampai gagal, kami akan demo besar-besaran,”paparnya.

Subaan mengatakan, pihaknya tak memperdulikan proses politik apa yang sedang terjadi di internal DPRD Kudus saat ini. Pihaknya hanya ingin program BLT yang diperuntukkan bagi buruh bisa terealisasi.

Karena, pemberian BLT bagi buruh rokok sejalan dengan Permenkeu Nomor 206 tahun 2020 tentang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sesuai aturan tersebut, sebagian DBHCHT bisa dimanfaatkan untuk program BLT bagi buruh rokok yang terdampak pandemi Covid-19.

“Selama pandemi ini buruh rokok tertekan akibat pandemi Covid-19. BLT ini diharapkan bisa membantu perekonomian mereka,”paparnya.

Senada, Ketua K-SPSI Kabupaten Kudus, Andreas Hua berharap agar para anggota DPRD Kudus bisa mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau politik. Jangan sampai karena kepentingan tersebut, kesejahteraan ribuan buruh rokok dikorbankan.

“Kami mendesak agar para wakil rakyat bisa memperjuangkan kepentingan ribuan buruh yang ada di Kudus,”paparnya.

Baca Juga: 

Seluruh Anggotanya Mangkir di Paripurna APBD P, Ini Penjelasan Golkar dan Gerindra

Wakil Ketua DPRD Kudus Desak BLT Buruh Pabrik Rokok Segera Disalurkan

Sebagaimana diketahui, program BLT bagi buruh rokok rencananya akan dikucurkan dengan menggunakan DBHCHT pada APBD Perubahan 2021 ini.

Pemkab Kudus sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk pemberian BLT yang rencananya digunakan untuk membiayai program tersebut. Setiap buruh rokok akan mendapatkan BLT sebesar Rp 300 ribu akan diberikan selama dua bulan.

Hanya saja, pada kelanjutannya pembahasan APBD Perubahan 2021 ternyata memunculkan dinamika. Tiga Wakil Ketua DPRD serta sejumlah anggota DPRD dari beberapa fraksi sempat memboikot sidang paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan KUA PPAS APBD Perubahan 2021.

Sidang paripurna tersebut berhasil terlaksana dengan jumlah anggota yang hadir sebanyak 24 orang atau memenuhi kuorum 50 persen plus satu.

Hanya saja, aksi boikot sejumlah anggota dewan tersebut nampaknya masih akan tetap berlanjut pada saat sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2021 yang akan digelar beberapa hari ke depan.

Tm-Ab

The post Ribuan Buruh Rokok Ancam Demo DPRD Kudus Kalau BLT Gagal Cair appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 70 ribu buruh dari semua pabrik rokok yang ada di Kudus diproyeksikan akan menerima BLT yang anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan, anggaran BLT buruh rokok ini sudah dialokasikan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Perubahan 2021.

Pengalokasian anggaran BLT untuk buruh rokok ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nmor 206/Tahun 2020 tentang pemnggunaan DBHCHT. Dalam PMK tersebut, penggunaan DBHCHT diantaranya untuk pembinaan lingkungan sosial yang mana salah satu program yang bisa dilakukan adalah pemberian BLT buruh rokok.

“Untuk saat ini sudah masuk dalam RKPD APBD Perubahan 2021. Selanjutnya, tentu harus menunggu pembahasan yang rencananya akan segera kami lakukan,”kata Bergas, Kamis (16/9).

Menurut Bergas, jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut berdasarkan asumsi jumlah buruh yang terdaftar di semua pabrik rokok yang ada di Kudus. Besaran BLT yang diberikan rencananya sebesar Rp 300 ribu yang akan diberikan selama dua kali pencairan.

“Data 70 ribu buruh rokok tersebut, merupakan data terbaru di Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Sementara data yang diajukan dan berasal dari sepuluh pabrik rokok legal di Kabupaten Kudus berada di angka 61 ribu. Tapi, kami mencoba memilih langkah aman dengan mengalokasikan anggaran secara maksimal,”tambahnya.

Bergas menambahkan, data buruh rokok yang akan mendapat BLT tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM. Sementara, untuk teknis dan penyalurannya sendiri, akan dilakuan oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kudus melalui Bagian Perekonomian.

“Penyalurannya oleh Setda, sedangkan proses verifikasinya melalui Dinas Tenaga Kerja,”paparnya.

Terpisah, Kabag Perekonomian Setda Kudus Dwi Agung Hartono mengungkapkan, meski sudah diajukan dalam RKPD APBD Perubahan 2021, namun untuk kepastian jumlah alokasi hingga jumlah serta kriteria buruh rokok yang berhak menerima BLT masih menunggu aturan teknis dari Provinsi.

Pasalnya, penyaluran BLT bagi buruh rokok tak hanya dilakukan Pemkab Kudus, tapi juga oleh Pemprov Jateng.

“Jadi, harus ada keseragaman regulasi. Oleh karena itu, kami masih menunggu aturan teknis dari Pemprov Jateng,”kata Agung.

Hanya saja, berdasarkan hasil rapat virtual dengan Kementerian Perindustrian, buruh rokok yang berhak mendapatkan BLT adalah buruh yang terkait langsung dengan proses produksi baik yang berstatus buruh tetap, paruh waktu maupun tenaga borong.

“Namun tenaga administrasi, sekuriti,  sales/marketing hingga distributor tidak masuk dalam kriteria penerima,”tandasnya.

Tm-Ab

The post Buruh Rokok Kudus Bakal Terima BLT Rp 300 Ribu/Bulan, Dicairkan Lewat Setda appeared first on SuaraBaru.id.