KUDUS (SUARABARU.ID) – Ribuan buruh rokok mengancam akan turun ke jalan jika program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh rokok gagal cair. Bahkan, buruh rokok siap menggeruduk gedung DPRD Kudus jika tidak bisa memperjuangkan program tersebut.
Ancaman tersebut sebagaimana disampaikan Subaan selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM K-SPSI) Kabupaten Kudus.
Ancaman tersebut menyusul adanya dinamika sebagian anggota dewan yang terindikasi akan menolak dan memboikot pembahasan APBD Perubahan 2021.
“BLT buruh rokok dianggarkan dalam APBD Perubahan 2021. Jika APBD Perubahan 2021 gagal disahkan, program tersebut juga terancam tidak terlaksana,”kata Subaan.
Oleh karena itu, Subaan mendesak agar Pemkab dan DPRD Kudus bisa memastikan program tersebut bisa terealisasi. Jika tidak, RTMM akan mengerahkan seluruh buruh yang dimilikinya untuk melakukan aksi turun ke jalan.
“Kalau program ini sampai gagal, kami akan demo besar-besaran,”paparnya.
Subaan mengatakan, pihaknya tak memperdulikan proses politik apa yang sedang terjadi di internal DPRD Kudus saat ini. Pihaknya hanya ingin program BLT yang diperuntukkan bagi buruh bisa terealisasi.
Karena, pemberian BLT bagi buruh rokok sejalan dengan Permenkeu Nomor 206 tahun 2020 tentang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sesuai aturan tersebut, sebagian DBHCHT bisa dimanfaatkan untuk program BLT bagi buruh rokok yang terdampak pandemi Covid-19.
“Selama pandemi ini buruh rokok tertekan akibat pandemi Covid-19. BLT ini diharapkan bisa membantu perekonomian mereka,”paparnya.
Senada, Ketua K-SPSI Kabupaten Kudus, Andreas Hua berharap agar para anggota DPRD Kudus bisa mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau politik. Jangan sampai karena kepentingan tersebut, kesejahteraan ribuan buruh rokok dikorbankan.
“Kami mendesak agar para wakil rakyat bisa memperjuangkan kepentingan ribuan buruh yang ada di Kudus,”paparnya.
Baca Juga:
Seluruh Anggotanya Mangkir di Paripurna APBD P, Ini Penjelasan Golkar dan Gerindra
Wakil Ketua DPRD Kudus Desak BLT Buruh Pabrik Rokok Segera Disalurkan
Sebagaimana diketahui, program BLT bagi buruh rokok rencananya akan dikucurkan dengan menggunakan DBHCHT pada APBD Perubahan 2021 ini.
Pemkab Kudus sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk pemberian BLT yang rencananya digunakan untuk membiayai program tersebut. Setiap buruh rokok akan mendapatkan BLT sebesar Rp 300 ribu akan diberikan selama dua bulan.
Hanya saja, pada kelanjutannya pembahasan APBD Perubahan 2021 ternyata memunculkan dinamika. Tiga Wakil Ketua DPRD serta sejumlah anggota DPRD dari beberapa fraksi sempat memboikot sidang paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan KUA PPAS APBD Perubahan 2021.
Sidang paripurna tersebut berhasil terlaksana dengan jumlah anggota yang hadir sebanyak 24 orang atau memenuhi kuorum 50 persen plus satu.
Hanya saja, aksi boikot sejumlah anggota dewan tersebut nampaknya masih akan tetap berlanjut pada saat sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2021 yang akan digelar beberapa hari ke depan.
Tm-Ab
