Romo Benny yang lahir 10 Oktober 1968, dan dipanggil menghadap Tuhan lima hari menjelang ulang tahunnya ke-56.

Kabar tentang meninggalnya Dr Antonius Benny Susetyo ini muncul di Instagram katolik_garis_lucu. “Telah meninggal dunia Rm Antonius Benny Susetyo Pr di Rs Mitra Medika Pontianak, hari Sabtu 5 Okt 2024 pukul 00.15 WIB,” tulis akun katolik_garis_lucu.

“Jenazah akan mendarat di Surabaya siang ini dan akan disemayamkan. Rencananya dimakamkan pada Senin 7 Oktober di Pemakaman Sukun di Malang.”

“Semoga mendapat kedamaian dalam istirahat abadi. Amin.”

Baca juga Paradoks Agama dalam Etika Publik

Dikutip dari Kompas.tv, kabar duka ini dikonfirmasi oleh Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid. Alissa menyatakan, benar bahwa Romo Benny telah meninggal, setelah lama berjuang melawan penyakit komplikasi diabetes.

Meskipun demikian, Alissa mengaku belum bisa memastikan apakah penyakit diabetes yang diderita Romo Benny menjadi penyebab utama meninggalnya sosok tokoh tersebut.

“Memang sudah lama sakit, komplikasi diabetes. Tapi sebab utama meninggalnya, saya belum bisa konfirmasi,” ujarnya.

Aktif Menulis

Romo Benny dikenal sebagai rohaniwan Katolik alumni pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang tahun 1996, dan doktor di bidang ilmu komunikasi dari Universitas Sahid Jakarta pada tahun 2022.

Benny Susetyo rajin menulis, khususnya mengenai hal-hal yang terkait dengan Pancasila, sesuai dengan tugasnya sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Benny Susetyo rajin mengirim tulisan berupa artikel opininya ke redaksi suarabaru.id. Selain artikel, tulisan-tulisan yang dikirim ke suarabaru.id berupa rilis kegiatan seminar, diskusi, dan hal serupa lainnya saat almarhum menjadi pembicara.

The post Romo Benny Susetyo Meninggal, Semasa Hidup Aktif Menulis di ‘Suarabaru.id’ appeared first on SuaraBaru.id.

DEMOKRASI Indonesia kembali dihadapkan pada ujian besar ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan ini, yang seharusnya menjadi acuan hukum bagi seluruh elemen pemerintahan, telah ditolak oleh lembaga yang justru memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal kedaulatan hukum di Indonesia.

Keputusan ini bukan hanya soal penolakan terhadap batas usia calon kepala daerah, tetapi lebih dari itu, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat yang telah kita sepakati bersama.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, kita telah sepakat bahwa lembaga ini memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi sebagai norma tertinggi dalam tata hukum kita. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta tidak boleh dianulir oleh lembaga lain, termasuk DPR.

Pembungkaman Demokrasi

Hal ini seharusnya menjadi pegangan kuat bagi semua elemen bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, kenyataan hari ini menunjukkan sebaliknya. DPR, melalui Baleg, telah menggunakan kekuatan hukum yang dimilikinya untuk menolak putusan MK, yang pada dasarnya merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi itu sendiri.

Perdebatan mengenai batas usia calon kepala daerah bermula ketika Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, yang menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan calon terpilih.

Keputusan ini seolah memberikan “karpet merah” bagi kandidat tertentu yang belum memenuhi syarat usia pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan calon terpilih.

Putusan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilihan dan mencegah manipulasi hukum demi kepentingan politik tertentu. Keputusan MK tersebut, jika diikuti dengan baik, dapat menutup peluang bagi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon gubernur atau calon bupati pada Pilkada 2025.

Namun, dengan ditolaknya putusan MK oleh Baleg DPR, justru membuka peluang bagi kekuatan-kekuatan politik tertentu untuk memanfaatkan celah hukum demi melanggengkan kekuasaan.

Keputusan Baleg DPR untuk menolak putusan MK merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat. Kita harus ingat bahwa keputusan MK tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk menjaga demokrasi dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menolak keputusan ini, DPR tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga menginjak-injak kedaulatan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Demokrasi adalah hasil dari upaya dan niat baik semua elemen bangsa untuk menghargai kedaulatan rakyat.

Ketika kedaulatan rakyat dirampas oleh kekuatan kartel politik yang menggunakan instrumen hukum untuk membungkam demokrasi, maka rakyat kehilangan makna dan roh dari demokrasi itu sendiri. Ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap prinsip-prinsip dasar yang telah kita sepakati sejak proklamasi kemerdekaan.

Salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi adalah ketika hukum digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam kebenaran. Ketika DPR menggunakan kekuatan hukum untuk menolak putusan MK, mereka tidak hanya membungkam suara rakyat, tetapi juga mengancam keadaban demokrasi itu sendiri.

Demokrasi yang sehat seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, di mana hukum digunakan untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga keadilan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elite politik. Kartel politik yang menguasai hukum akan menghancurkan fondasi demokrasi.

Kita telah melihat bagaimana kekuatan-kekuatan politik ini mampu membelokkan konstitusi demi kepentingan mereka sendiri, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kita akan kehilangan demokrasi sebagai syarat utama untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional.

Penolakan DPR terhadap putusan MK juga mencerminkan krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru menggunakan kekuasaan mereka untuk membungkam kebenaran, maka kepercayaan rakyat terhadap negara akan semakin terkikis.

Spiral Keheningan

Para cendekiawan, ahli hukum, dan intelektual yang seharusnya menjadi suara kebenaran, kini terjebak dalam kebisuan atau yang dalam teori komunikasi disebut “spiral keheningan”, yakni orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi  karena takut akan konsekuensi dari mengungkapkan kebenaran.

Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Ketika hukum digunakan untuk menindas dan bukan untuk melindungi, maka matilah nalar kebenaran. Dunia akan menghadapi situasi yang semakin sulit ketika pembangkangan terhadap konstitusi dibiarkan terjadi, karena hal ini akan menciptakan masyarakat yang kehilangan harapan dan terus-menerus terjebak dalam ketidakadilan.

Saat ini, lebih dari sebelumnya, kita memerlukan kebangkitan kritis dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan bisa bertahan jika rakyat terus-menerus dibungkam dan hukum hanya digunakan sebagai alat kekuasaan. Kita harus ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai konstitusi dan menjadikan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebangkitan ini harus dimulai dari kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Kita harus bersatu untuk menegakkan keadilan dan menjaga agar demokrasi tetap hidup dan bermakna. Hukum harus kembali kepada tujuan awalnya, yaitu untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang.

Masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan kita semua. Jika kita membiarkan pembangkangan terhadap konstitusi terjadi tanpa perlawanan, maka kita akan melihat demokrasi yang semakin tergerus oleh kekuatan-kekuatan politik yang tidak memiliki nurani. Demokrasi tanpa nurani hanya akan menciptakan suasana yang mencekam, di mana kekuasaan digunakan untuk menindas dan rakyat kehilangan hak-hak mereka.Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita harus berani menghadapi tantangan ini dengan tegas dan tetap menjaga kesadaran kritis kita.

Eksistensi suatu bangsa dan negara tidak akan bertahan lama jika kita kehilangan prinsip-prinsip dasar yang telah kita sepakati bersama. Kita harus berjuang untuk menjaga agar demokrasi tetap menjadi jalan yang kita pilih bersama, dan menolak segala bentuk upaya untuk membungkam kebenaran dan menginjak-injak kedaulatan rakyat.

Keputusan Baleg DPR untuk menolak putusan MK mengenai batas usia calon kepala daerah adalah cerminan dari krisis demokrasi yang kita hadapi saat ini. Ini bukan hanya soal perdebatan hukum, tetapi lebih dari itu, adalah soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai konstitusi dan menjaga agar kedaulatan rakyat tetap terjaga. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi dibungkam oleh kekuatan kartel politik yang hanya mementingkan kekuasaan. Kita harus bersatu untuk menolak segala bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan menjaga agar demokrasi tetap hidup dan bermakna. Hanya dengan demikian, kita bisa mewujudkan cita-cita proklamasi dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Antonius Benny Susetyo, Doktor Komunikasi Politik dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

The post Begal Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.

Antonius Benny Susetyo

ETIKA adalah fondasi penting bagi kehidupan pribadi, profesional, dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, nilai-nilai etika menawarkan panduan yang jelas untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Pancasila sebagai nilai etika harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga kebijakan publik. Secara sederhana, etika adalah panduan prinsip moral yang membantu kita menentukan apa yang baik dan buruk.

Dalam konteks akademis dan profesional, etika mengacu pada kode perilaku atau standar yang mengarahkan tindakan seseorang. Ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan rasa empati.

Ideologi Pancasila

Etika bukan hanya sekadar konsep atau teori; ini adalah prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah persoalan besar yang kita hadapi saat ini, seperti ketidakadilan, hilangnya keadaban moralitas, kekerasan, kebohongan, dan kepalsuan, etika menjadi sangat penting sebagai panduan kita untuk mewujudkan nilai-nilai yang menjadi keutamaan publik. Krisis ini hanya dapat diatasi ketika orang-orang meyakini sebuah ideologi bangsa yang kuat, yakni Pancasila.

Jika kita bicara tentang Pancasila sebagai nilai etika, maka Pancasila harus menjadi kepatuhan dalam perilaku hidup sehari-hari. Pancasila harus menjadi rasa, yaitu rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan inspirasi setiap manusia Indonesia.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus menghadirkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam kebijakan publiknya. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam perilaku para pejabat publiknya.

Pasar juga harus mengaktualisasikan etika Pancasila dalam perilaku bisnisnya. Berbisnis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berarti mampu mewujudkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan, di mana setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama serta tidak terjadi dehumanisasi.

Prinsip ekonomi Pancasila adalah menyejahterakan semua pihak. Di sini pentingnya mekanisme pasar yang adil dengan melindungi mereka yang lemah dan kecil. Etika dalam tata kelola ekonomi harus dirumuskan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Masyarakat juga harus mencerminkan nilai Pancasila dengan saling menghargai dan menerima perbedaan. Terwujudnya warga negara yang di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta setiap warga negara dijamin hak dan kewajibannya dan harus menaati semua peraturan, tata nilai, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Jika Pancasila menjadi etika, ia akan menjadi perilaku bagi setiap orang yang ada di Indonesia. Etika akan berjalan dengan baik jika kita menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Etika adalah perintah yang baik harus dijalankan, yang buruk harus ditinggalkan. Etika adalah perintah di mana kesadaran etis itu harus menjadi pijakan kehidupan kita sehari-hari.

The post Pentingnya Etika Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Antonius Benny Susetyo

 PEMILIHAN umum (pemilu) akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah cukup umur, akan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memilih para pemimpin Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Hal ini merupakan sebuah pesta demokrasi dimana masyarakat Indonesia secara langsung menentukan masa depan bangsa dan negaranya sendiri. Pemilu 2024 ini sudah bergaung sejak tahun lalu, dimana banyak bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden muncul dan menjadi pusat pembicaraan oleh elit politik dan masyarakat Indonesia.

Setelah pendaftaran dan juga ditetapkan oleh masing-masing, muncul tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Anies Baswedan-Muaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Masa kampanye, baik untuk capres, cawapres, dan calon anggota legislatif (caleg), sedang terlaksana, sejak tanggal 28 November 2023, dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024.

Pemilu bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tercatat, tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955 adalah tanggal-tanggal Ketika pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan. Adapun pemilu yang dilaksanakan pasca kejatuhan Orde Baru adalah pada tanggal 7 Juni 1999.

Pemilu langsung, dimana masyarakat Indonesia langsung dapat memilih presiden dan wakil presiden pilihannya (sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR, dimana anggotanya dipilih oleh masyarakat Indonesia pada pemilu, memilih presiden dan wakil presiden), dilaksanakan pada tahun 2004, dan Partai Golongan Karya (Golkar) muncul sebagai pemenang, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bayang-Bayang Konflik

Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu tetap dibayang-bayangi oleh konflik serta perpecahan antar masyarakat yang masing-masing mendukung partai dan/atau capres-cawapres yang sudah ditetapkan.

Perpecahan dan argumentasi dengan menggunakan istilah atau kata-kata yang melecehkan bukanlah hal yang baru, baik secara langsung, ataupun di media sosial. Masyarakat dengan mudahnya terbawa emosinya untuk saling mencaci-maki karena perbedaan pilihan.

Para ‘buzzer politik’ menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi opini publik dan mempromosikan agenda politik yang mereka anut dan junjung, atau agenda politik yang mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Keberadaan ‘buzzer politik’ tidaklah selalu negatif dan tidak etis, namun, jika mereka terlibat dalam praktik manipulatif dan menyebarkan informasi palsu, hal itu dapat menimbulkan masalah etika, serta semakin mendorong perpecahan di dalam masyarakat sendiri.

Sudah tidak asing kita mendengar, atau pun mungkin mengalami sendiri, permusuhan dan perpecahan dengan saudara, sahabat, kolega, tetangga, dan lainnya, karena masing-masing memiliki pilihan sendiri.

Sungguh sangat disayangkan, pada masa pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia, perpecahan dan polarisasi masyarakat terjadi dan terus menerus, bahkan terus berlangsung sampai pemilu-pemilu berikutnya. Ini sangat mencederai nilai persatuan yang terkandung pada Pancasila.

Harapan untuk Pemilu Damai

Pemilu 2024 ini sangat diharapkan dapat terlaksana secara damai, baik sebelum, saat pelaksanaan, ataupun setelahnya. Perpecahan masyarakat tidak boleh berlanjut terus-menerus.

Masyarakat harus benar-benar sadar bahwa berbeda pilihan itu tidaklah menjadi sebuah permasalahan, tetapi sebuah hal yang lumrah terjadi, apalagi di negara yang majemuk seperti Indonesia. Lalu, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat tentang hal ini?

Tentu saja, pelaksanaan pemilu yang damai. Bagaimanakah, kemudian, melakukan pemilu yang damai, dimana masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemilu adalah sebuah pesta kegembiraan, bukan kompetisi tanpa batas?

Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu harus memberikan jalan sebesar-besasrnya pada partisipasi yang inklusif, dengan partisipasi semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali; transparan.

Dengan transparansi ini membantu menciptakan kepercayaan masyarakat pada hasil pemilihan; edukasi pemilih sangat dibutuhkan, agar masyarakat mengerti tentang proses pemilihan, hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi politik yang damai; penegakan hukum terjamin terjadi adil dan efektif untuk melanggar pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu.

Pelanggaran permilu itu seperti kampanye uang; dialog politik terus dibangun antar partai politik dan kelompok masyarakat, untuk dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak; media yang independen sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif; dan netralitas oleh pejabat publik dan birokrat.

Aparat pemerintahan dan birokrasi harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik selama proses pemilu, termasuk kampanye, berlangsung.

Netralitas penting untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara adil dan transparan. Hal-hal ini, jika benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak, akan mampu menciptakan suasana pemilu yang damai dan riang gembira, serta menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Situasi saat ini menandakan keresahan dalam masyarakat; banyak masyarakat menggunakan hak aspirasinya, untuk menyatakan bahwa pemilu dapat dilaksanakan tanpa adanya transparansi.

Jurdil dan Netralitas Aparat

Kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, semakin menurun. Isu bahwa pemilu akan dilakukan tidak transparan makin berhembus, membuat masyarakat semakin gusar. Hal inilah yang, secara garis besar, menyebabkan perpecahan tersebut. Masyarakat tidak ingin pemilu berjalan tidak pada mestinya, dan seharusnya, pemerintah sebagai penyelenggara, menyadari betul keresahan ini.

Saya mengungkapkan bahwa netralitas birokrat serta penegakan hukum serta pemilu yang transparan dan profesional harus diperkuat dan ditunjukkan oleh semua elemen pemerintahan tanpa terkecuali.

Memang, dalam peraturan perundang-undangan, pejabat publik, seperti presiden dan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil rakyat petahana, dapat menjalankan kampanye, tetapi perlu diperhatikan bahwa kampanye itu harus dlaksanakan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Walaupun begitu, etika kepantasan publik juga harus diperhatikan.

Masyarakat mengetahui bahwa pejabat publik diperbolehkan untuk berkampanye, tetapi fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kampanye, serta waktu cuti harusnya diambil oleh para pejabat tersebut, harus ditunjukkan secara jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu takut tentang posisi netral birokrat.

Saya mengharapkan, untuk pemilu kedepannya, hal ini perlu dirinci serta ditegakkan, sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang semakin menyakiti kepercayaan masyarakat.

Begitupun dengan penegakkan hukum. Jika terdapat aduan terhadap pelanggaran kampanye serta pelaksanaan pemilu, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya ditelaah secara textbook, tetapi pemerintah harus progresif untuk melihat dan menelaah aduan tersebut, berdasarkan pada kemajuan serta etika dan moral bangsa Indonesia.

Dan, kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang baik dan benar tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Bentuk-bentuk kampanye dengan pemberian secara langsung, apa pun bentuk pemberiannya, harus dlihat secara kritis oleh masyarakat.

Masyarakat harus diberikan kemampuan untuk dapat mendukung pilihannya dengan bermoral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta persatuan, seperti yang terkandung dalam Pancasila.

Masyarakat pun perlu diberikan edukasi untuk bagaimana menjalankan haknya untuk memberikan suara. Proses perpindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana masyarakat yang mungkin tidak berdomisili di area dimana namanya terdaftar sebagai pemilih, harus secara luas diberitahukan, lewat berbagai media yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Banyaknya suara yang tidak sah dalam pemilu dari tahun ke tahun juga menunjukkan perlunya edukasi masyarakat tentang cara memilih di bilik TPS yang baik dan benar. Dan, menurut saya, nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, harus benar dinyatakan dan diajarkan serta ditunjukkan oleh semua pelaku pemilu, baik penyelenggara, peserta, ataupun masyarakat, sehingga pemilu yang damai benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Pemilu yang damai akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

The post Netralitas Aparat dan Bayang-Bayang Konflik dalam Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

“Seperti kata Bung Karno, jangan pernah lupakan sejarah. Jika kita ingin mengetahui apa Pancasila, kita harus mengerti bahwa Pancasila adalah berasal dari tradisi dan kearifan lokal yang dijumpai di agama-agama dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, bukan adopsi dari pihak lainnya,” ujarnya dalam seminar di Universitas Bhakti Kencana, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Seminar bertema “Inovasi Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan” dilaksanakan secara daring. Benny menjelaskan sejarah pergerakan nasionalisme di Indonesia. “Pergerakan nasional dimulai dari dibentuknya Boedi Oetomo, lalu berlanjut ke Sumpah Pemuda, dan sampai pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 2023,” tuturnya.

Boedi Oetomo itu muncul karena kesadaran untuk berbangsa Indonesia timbul, Sumpah Pemuda melegitimasi persatuan bangsa, pada sidang BPUPK yang pertama, dan saat itu Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik sehingga bayang-bayang bahwa kekuatan Belanda akan kembali untuk menguasai Indonesia terbayang, dan saat itulah Soekarno menyatakan lima pilar bangsa, yang sekarang kita ketahui sebagai Pancasila.

“Itu semua merupakan satu rangkaian,” kata Benny.

Dia pun berpesan agar rangkaian sejarah ini tidak dilupakan, dan bahwa Pancasila lahir dari bangsa Indonesia sendiri.  Doktor komunikasi politik tersebut menyatakan, Pancasila adalah dasar berbangsa dan bernegara.

“Dasar kita, ya Pancasila, juga dasar hukum kita Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga harus menjadi living and working ideology. Itu yang harus disadari oleh semua pihak,” tegasnya.

Menurut Benny, situasi yang dihadapi anak muda Indonesia akibat globalisasi perlu mendapat perhatian. Pasalnya, globalisasi membawa paham-paham transnasional yang informasinya mudah dijangkau oleh anak muda.

“Globalisasi itu menghilangkan batas-batas. Teknologi memudahkan informasi  mengalir. Nah, disinilah yang harus menjadi perhatian: paham-paham transnasional, gaya hidup hedonisme, serta budaya-budaya dari negara luar, jika tanpa filter, masuk, akan menjadi panutan anak-anak muda kita, sehingga mereka kehilangan identitas bangsa Indonesia, mereka kehilangan kemampuan untuk mengerti dan menghargai nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia sendiri,” tambah Benny.

Budayawan itu pun menyatakan bahwa filter yang dimaksud adalah Pancasila.  “Sekali lagi saya katakan, Pancasila asalnya dari budaya, nilai yang ada dalam hidup masyarakat Indonesia, jauh sebelum Soekarno memaparkannya pada sidang pertama BPUPK. Nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itu semua memang ada dalam Indonesia sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu, Benny mengajak agar anak-anak muda menjadi pelaku Pancasila sehari-hari.

Dikatakan, Pancasila harus diwujudkan, menjadi ideologi dalam hidup dan bekerja. Setiap kegiatan kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah filter kita. Anak-anak muda harus ikut globalisasi, tetapi akar anak muda kuat pada nilai dan budaya Indonesia.”

“Anak-anak muda harus dulu bangga dengan menjadi orang Indonesia. Bangga dengan budayanya, bangga dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakatnya, bangga terhadap barang dan produk buatan Indonesia. Dan saya mengharapkan, kebanggaan itu disebarkan lewat media sosial, agar anak-anak muda di tempat lainnya juga merasakan kebanggaan dan ikut turut serta,” ajaknya.

Jangan Berdasar Gimmick

Berbicara soal pemilu yang akan datang, pakar komunikasi politik ini juga menyerukan agar anak muda memilih bukan berdasarkan gimmick semata, tetapi setelah proses pemikiran yang kritis.

“Setiap calon, baik presiden wakil presiden dan para anggota legislatif, pasti menawarkan sesuatu. Telitilah semuanya itu, dan timbang apa pro dan kontra dari janji-janji kampanye mereka. Jangan ‘asal’ pilih calon karena dia terlihat asyik, gaul, atau ‘dekat’ dengan anak-anak muda. Tetap cerdas dan kritis dalam mengikuti pesta demokrasi ini. Dan yang penting, cari calon mana yang menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konkrit dan nyata. Itu wujud pemilu berlandaskan nilai Pancasila,” tutupnya.

wied

The post Benny Susetyo: Anak Muda Jangan Lupakan Sejarah appeared first on SuaraBaru.id.

NILAI ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan mengalami peningkatan dua kali lipat menjadi US$2 triliun pada tahun 2030 berkat Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital (DEFA). Potensi besar ekonomi digital ASEAN juga didorong oleh menjamurnya startup-startup yang kini telah berstatus Unicorn, antara lain Goto, Grab, SEA, dan J&T.

Hingga saat ini, negara-negara ASEAN telah menghasilkan sebanyak 52 Unicorn, empat di antaranya sudah berstatus Decacorn,d engan nilai valuasi sebesar US$ 10 miliar. Sehubungan dengan Indonesia, tercatat sebanyak 40% dari total nilai ekonomi digital ASEAN saat ini berasal dari Indonesia. Diperkirakan, dalam tren seperti ini, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh signifikan pada tahun 2030 mendatang.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pendorong penting dalam perekonomian ASEAN, dengan menyumbang 69% dari angkatan kerja nasional dari tahun 2010 sampai dengan 2019 di Indonesia sendiri.

Tercatat terdapat 70 juta UMKM di ASEAN, yang mencakup sampai 99% total usaha di negara-negara ASEAN. Dengan pertumbuhan globalisasi yang semakin melingkupi dunia, UMKM di ASEAN, terutama di Indonesia, didorong untuk melakukan digitalisasi agar semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEa) menilai bahwa pertumbuhan e-commerce di Indonesia akan berjalan baik. Hal ini seiring pertumbuhan UMKM go digital yang sudah menembus 21,8 juta. Hal ini berarti UMKM menentukan perkembangan ekonomi digital Indonesia.

E-commerce digunakan UMKM sebagai akses untuk menembus pasar ekspor. Teknologi digital menjadi peluang bagi UMKM untuk menembus pasar internasional. Dalam perkembangannya, teknologi akan semakin murah juga membuka peluang usaha bagi UMKM untuk menggunakan e-commerce bagi operasional perusahaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi sangat berperan erat dalam perkembangan ekonomi digital, yang juga didorong banyak oleh UMKM.

Hal ini merupakan suatu pernyataan yang membuat kesadaran dan pengetahuan akan teknologi digital, termasuk juga penggunaan sosial media dan perbankan, menjadi penting untuk dimiliki oleh pelaku UMKM. Hal ini perlu diberlakukan, mengingat bahwa di Indonesia, terhitung sekitar 75% masyarakatnya memiliki telepon seluler, dan banyak masyarakat di Kawasan ASEAN mampu dengan cepat mengadopsi pembayaran secara daring / online.

Tantangan terbesar bagaimana kita mampu untuk menggunakan dunia digitalisasi dengan memperkuat nilai nilai budaya sebagai produk industri yang berbasis pada ekonomi rakyat. Industri ekonomi rakyat di kembangkan dan produks nya harus di fasilitasi untuk masuk dalam pertarungan global.

Ekonomi digital harus memanfaatkan kemampuan pengelolaan teknologi untuk pemasaran domestik. Oleh karena itu, menurut saya, kita harus menguasai dunia digitalisasi. Tetapi, sebelum melakukan penguasaan, kita harus memperkuat diri kita sendiri.

Membangun persepsi baik terhadap produk, barang dan jasa yang berasal dari UMKM Indonesia, dengan kesadaran digital dari pelaku UMKM, agar produknya dicintai oleh bangsa sendiri, merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan seluruh komponen Indonesia.

Dukungan dari pemerintah, edukasi penggunaan teknologi digital, dan juga kesadaran akan cinta dan bangga akan produk bangsa sendiri harus selalu hadir. Saya mengutarakan pernyataan ini: “berpikir global, bertindak lokal”.

Hal ini memiliki pengertian bahwa semua masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan yang luas dan tidak tertinggal secara global, tetapi bertindak untuk tetap mencintai bangsa dan negaranya dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut.

Lalu, apa itu bertindak lokal? Saya menjawab apa yang menjadi pernyataan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia: trisakti, yaitu kesadaran untuk memiliki kemandirian dalam ekonomi, politik, dan memiliki kepribadian bangsa. Mengapa begitu? Karena produk-produk dari Indonesia pasti memiliki ikatan yang kuat dengan budaya yang melekat di masyarakatnya.

Jenis produk, pengemasan produk, pemasaran produk, semuanya melekat terhadap apa yang menjadi tren di masyarakat. Budaya/tren masyarakat harusnya sesuai dengan budaya bangga terhadap bangsa dan negaranya.

Budaya/tren masyarakat harusnya adalah budaya yang menganggap Indonesia adalah tangguh, kuat, dan kreatif serta mandiri. Masyarakat hanya akan menjadi penonton dari kemajuan ekonomi digital ASEAN ini jika tidak memiliki rasa bangga dan cinta terhadap produk-produk buatan Indonesia, dan lebih mengelu-elukan barang, produk dan jasa dari negara-negara lain.

Saatnya peluang ini dilhat sebagai sebuah momen untuk menyadari bahwa teknologi adalah alat dan sarana, bukan acuan. Teknologi jangan menjadi ‘tuhan’ bagi kita, tetapi teknologi harus digunakan untuk membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada.

Maka, gunakan teknologi tepat guna agar mampu mengembangkan ekonomi masyarakat, agar industry UMKM memiliki daya saing dan kuat, dan memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah dunia global. Pengetahuan tentang penggunaan teknologi agar masyarakat menjadi melek teknologi sungguh dibutuhkan, apalagi melihat bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pengguna telepon selular dan cepat beradaptasi dengan cara pembayaran digital/online.

Pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, memiliki tugas yaitu harus mengembangkan daya kreavitas dan inovasi dalam pemasaran produk lokal sesuai dengan kebutuhan saat ini. Disinilah penting nya sinergi antar kelembagan dan industri budaya, agar ada nilai tukar menjadi nilai guna lewat kemasan produk yang sesuai dengan selera pasar.

Saling Kerja Sama

Kesimpulannya, semua aspek dan komponen masyarakat di Indonesia harus saling bekerja sama dan menyadari peluang yang sudah ada di depan mata ini. Kita harus sadar dalam mengembangkan budaya percaya terhadap industri dalam negeri serta bangga terhadap produk dan milik bangsa. Inilah tantangan agar kita memiliki jati diri untuk membangun kesadaran dan menyayangi budaya negara kita sendiri.

Dengan begitu, ketahanan dan kemandirian serta kemerdekaan benar-benar diraih. Kita tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar, tetapi percaya dan kuat terhadap kemampuan diri sendiri.

Kita harus juga memperkaya kemampuan kita akan kesadaran digital, sehingga kita menjadi tuan atas teknologi yang sedang berkembang, dan pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, memberikan dukungan serta proteksi yang dibutuhkan, agar UMKM Indonesia kuat dan mampu bersaing, sehingga momentum perkembangan ekonomi digital di kawasan ASEAN dapat dinikmati dan digunakan sebaik-baiknya.

Dr Antonius Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

The post Ekonomi Digital dengan Rasa Budaya Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Antonius Benny Susetyo

BANGSA Indonesia saat ini hidup di dalam tantangan yang tidak mudah. Era digitalisasi yang menandakan tiada batas negara dan geografi, serta permasalahan geopolitik dunia, seperti resesi yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina dan Cina-Taiwan sedang terjadi.

Adanya krisis pangan dan energi, juga pandemi covid-19 yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia, sedang mewarnai dunia, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri sendiri, bangsa Indonesia menghadapi tantangan, yang adalah politik identitas. Politik ini adalah mengutamakan latar belakang, suku, budaya, dan agama dari suatu tokoh, daripada kemampuan dan kompetensinya.

Hal ini harus dihilangkan; politik identitas harus hilang digantikan dengan politik gagasan. Polititk gagasan akan melahirkan ide, dialetika, dimana para elit politik mencoba untuk mewujudkan bagaimana Indonesia yang merdeka dan berdikari.

Pada bulan Agustus ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-77 tahun.

The post Pancasila Menjadi Arah Kebijakan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikannya dalam acara Seminar Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik UMAHA (Universitas Maarif Hasyim Latif) Sidoarjo 2022 yang dilaksanakan secara hibrid, Jumat (05/08/2022).

Romo Benny menekankan, peranan mahasiswa dalam aplikasi Pancasila bisa menjadi wujud nyata lewat KKN Umaha 2022. Nilai Pancasila bisa diaplikasikan lewat modal tertentu. Modal sosial masyarakat desa yang guyub, gotong-royong menjadi kekuatan dalam memajukan perekonomian desa.

Modal simbolik yakni nilai-nilai gotong royong menjadi spirit memajukan desa dengan berbasis kekuatan budaya lokal.

Romo Benny Susetyo. Foto: Dok Benny Susetyo”Mereka (mahasiswa) memiliki kekayaan intelektual yakni ilmu pengetahuan, manajemen, ekonomi, maupun teknologi. Tidak hanya dilihat dengan uang tetapi dengan memiliki bakat dan minat, kekuatan membangun relasi komunikasi, memiliki kepribadian nilai keislaman serta mempunyai kekuatan untuk merangkul masyarakat dan menjalankan visi kampus dijadikan sebagai acuan kerja nyata,” ujar Benny.

Lebih lanjut Benny mengatakan bahwa nilai Pancasila yang menjadi acuan kita juga salah satu hadiah dari para ulama. Pancasila merupakan suatu kompromi dari 1 Juni sampai 17 Agustus 1945.

The post Pancasila Dapat Diaplikasikan Melalui Kegiatan KKN appeared first on SuaraBaru.id.

“Hendaknya mereka yang telah menjadi anggota Paskibraka dapat terus  berperan aktif menjadi contoh aktualisasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari khususnya dalam era media sosial dan digital seperti sekarang ini,” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo di Aula Sarbini Taman Bunga Wiladatika Depok, Jabar, Minggu (23/7/2022).

Romo Benny menyatakan hal tersebut dalam acara  Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) nasional tahun 2022 yang diselenggarakan  oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam kesempatan ini lebih lanjut pakar komunikasi tersebut menyatakan, para pemuda Indonesia yang terpilih sebagai anggota Paskibraka, harus dapat menjadikan Pancasila sebagai habituasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan negara.

“Hal ini dilakukan karena sekarang masyarakat khususnya kaum muda melihat para anggota Paskibraka sebagai figur yang dibanggakan sekaligus menjadi contoh bagaimana seharusnya kaum muda mengisi masa depannya,” kata Romo Benny.

The post Paskibraka Harus Jadi Contoh Aktualisasi Nyata Nilai-nilai Pancasila appeared first on SuaraBaru.id.