”Mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan SDGs nomor 5, yang di dalamnya ada pencegahan pernikahan anak, hingga saat ini belum tuntas. Padahal pada 2030 sasaran SDGs itu harus tercapai, yang tinggal tujuh tahun dari sekarang,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangannya Rabu (15/3/2023).

Hal itu seperti yang dia sampaikan, pada diskusi terbuka dalam rangka menyambut Zero Discrimination Day & International Women’s Day, dengan tema ‘Penguatan Kerangka Hukum Nasional untuk Perlindungan Kelompk Rentan dari Diskriminasi’, yang diselenggarakan Iluni UI di Nusantara V, Gedung DPR/MPR RI.

BACA JUGA: 25 Mahasiswa FKOR UNS Bantu KONI dan Pelatih Meningkatkan Fisik Atlet

Hadir pada diskusi itu antara lain, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, sebagai pembicara kunci, Arsul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Anis Hidayah (Komnas HAM), Yukki Nugrahawan Hanafi (Waki Ketua Umum Koordinator 1 Kadin Indonesia).

Ada juga Ayu Oktarini (National Coordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia) dan Maxi Rien Rondonuwu (Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI), sebagai narasumber.

Saat ini, menurut Lestari, masyarakat sipil harus terus menerus menyerukan isu-isu utama, seperti mewujudkan kesetaraan gender, yang masih dihadapi bangsa Indonesia.

BACA JUGA: Kejuaraan Tennis Lapangan Bupati Cup Wonosobo 2023, Efendri Eka S : “Ajang Silaturrahmi!”

Rerie sapaan akrab Lestari mengungkapkan, sebagai bentuk instrumen perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual, yang sebagian besar korbannya perempuan dan anak, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, tambahnya, aturan pelaksanaan dari UU TPKS belum sepenuhnya tersedia.

Yang menyedihkan, ujar Rerie, akibat UU TPKS belum bisa diaplikasikan sepenuhnya, sejumlah kasus tindak kekerasan seksual justru berujung damai.

Political will dari pemerintah, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus didorong, agar instrumen perlindungan bagi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual, bisa segera efektif.

BACA JUGA: Jambore PSC 119 Tingkat Jateng 2023 Dipusatkan di Kota Magelang

Dalam konteks pencegahan pernikahan anak, Rerie berpendapat, peningkatan kualitas pendidikan sejak dini, merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

Antara lain, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, dengan memberi pengetahuan, terkait sistem reproduksi manusia sejak dini kepada anak-anak.

Sejumlah masalah bangsa yang melahirkan diskriminasi, menurut Rerie, karena upaya penanggulangannya hanya mengatasi gejalanya semata.

‘Upaya menyeluruh dalam peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi Nasional harus segera dilakukan, untuk mengakhiri pernikahan anak yang merupakan bagian dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender pada 2030,” tegas Rerie.

Riyan

The post Aturan Pelaksanaan UU TPKS Belum Sepenuhnya Tersedia appeared first on SuaraBaru.id.

”Isu inklusivitas, kesetaraan perempuan dan generasi muda, menjadi bagian semangat pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Dunia, dalam rangka meningkatkan kerja sama antarnegara, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara-negara anggota,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/10/2022).

Lestari bersama seluruh pimpinan MPR RI, yang dipimpin Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menjadi tuan rumah International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of the Organisation of Islamic Cooperation Member States, yang berlangsung pada 24-26 Oktober, di Bandung, Jawa Barat.

BACA JUGA: TPA Bandengan Hanya akan Mampu Bertahan 2-3 Tahun

Konferensi internasional pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR/Consultative Assembly, yang menginisiasi terbentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Dunia itu, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, dihadiri 15 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Mozambique, yang penduduk Muslim-nya minoritas.

Rerie berpendapat, untuk memperjuangan sejumlah isu, termasuk peran perempuan, kesetaraan dan generasi muda, memerlukan kerja sama yang kuat antarnegara, lewat forum-forum konsultasi di berbagai organisasi parlemen di setiap negara anggota.

Menurut dia, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sidang pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang berlangsung hingga Rabu (26/10/2022) dini hari itu, dihadiri seluruh pimpinan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

BACA JUGA: 1.000 Siswa akan Ikuti Porsema XII Tingkat Kabupaten Jepara

”Pada sidang itu, peserta secara musyawarah mufakat menyepakati dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia, yang digagas MPR Republik Indonesia,” ungkap Rerie.

Sejumlah kesepakatan dalam pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Dunia itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, merupakan bagian dari upaya negara-negara anggota, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan komitmen terhadap semangat Dasasila Bandung, dan amanah Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, tambahnya, forum ini diharapkan sebagai wadah konsultasi dan kerja sama para anggota, untuk mengatasi tantangan dunia yang menjadi kepentingan bersama, seperti masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan, dan generasi muda.

BACA JUGA: Jaksa Agung ST. Burhanuddin Lantik Pejabat Eselon II

Dengan kolaborasi antarnegara yang kuat, dan didorong semangat kebangsaan yang kita miliki, Rerie yakin, berbagai tujuan mulia yang ingin dicapai bersama, bisa diwujudkan.

”Melalui Forum Majelis Permusyawaratan Dunia, negara-negara anggotanya bisa berjuang bersama-sama dengan berbagai lapisan masyarakat dunia, dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dunia,” harap dia.

Riyan

The post Forum MPR Dunia Tingkatkan Peran Perempuan dan Pemuda appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari langsung meminta kesedian baik Ketua MPR RI dan Menteri Koperasi UKM untuk hadir pada rangkaian acara HPN 2021 yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 – 9 Februari 2021 di Ibukota Jakarta.

Meski dilakukan secara virtual pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Ketua Umum PWI Pusat menghaturkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam pertemuan ini mengatakan, pers adalah komponen yang sangat penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, jadi momentum HPN 2021 ini sangat  dia dukung untuk tetap dilaksanakan meski di tengah masa pandemi covid-19.

“Atas undangan PWI, saya siap hadir baik secara aktual maupun virtual, asalkan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bambang Soesatyo yang juga tercatat pernah berkiprah menjadi wartawan di beberapa media.

Usai melakukan pertemuan virtual dengan Ketua MPR, Panitia HPN langsung melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Seperti halnya Ketua MPR, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di awal pertemuan virtual ini langsung menyambut baik rencana PWI Pusat dan Panitia HPN 2021 untuk melakukan HPN secara virtual.

“Meskipun secara virtual, saya wajib mendukung dan ikut serta pada Hari Pers Nasional 2021. Melalui PWI saya menitipkan agar di masa pandemi saat ini UMKM senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi kelangsungan hidup. UMKM saat ini juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital,” harap Teten Masduki.

Teten juga menaruh harapan besar agar para UMKM harus bisa beradaptasi di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Sementara itu Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya mengatakan bahwa Peringatan HPN 2021 lokasi puncaknya tetap dilaksanakan di Ancol sesuai rencana awal, dan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu.

“HPN kali ini akan dicanangkan sebagai HPN pertama yang di selenggarakan secara virtual oleh PWI Pusat dan di ikuti secara serentak oleh seluruh PWI Provinsi, PWI Kabupaten dan Kota serta konstituen Dewan Pers lainnya, seperti SMSI, AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, PPPI, SGP, PFI, ditargetkan akan diikuti oleh 10.000 wartawan dari seluruh Indonesia secara virtual,” ujar Auri Jaya.

Langkah ini diambil akibat pandemi covid 19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Untuk itu PWI Pusat lewat Panitia HPN berinovasi peringatan HPN dikemas dalam bentuk virtual,” ujarnya.

Selain Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan juga Ketua Panitia HPN Auri Jaya, pertemuan virtual ini juga dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga Abdul Aziz.

Selain itu juga Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Akmad Munir, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, Ketua Bidang Bakti Sosial HPN M Nasir, serta Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho.

Widiyartono R

The post Panitia HPN Undang Hadir Ketua MPR dan Menteri Koperasi dan UKM appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut seperti yang diungkapkannya ketika menghadiri kegiatan daring Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Semarang (Unnes) 2020 di Gedung Rektorat Unnes, Gunung Pati, Minggu (6/9/2020) siang.

Kegiatan yang disiarkan langsung secara online (live streaming) di aplikasi YouTube dan Zoom tersebut mengambil tema utama ‘Membangun Insan Berkarakter untuk Indonesia Maju 2020’.

“Terkait soal kebangsaan dan sikap nasionalisme, setiap mahasiswa harus berkarakter saat menyikapi kondisi bangsa saat ini. Mahasiswa itu tidak hanya pintar akademik tapi juga mengimbanginya dengan kegiatan lain di kampus, seperti berorganisasi. Yang jelas, jadilah mahasiswa yang berkarakter sehingga menjadi mahasiswa milenial yang tangguh,” katanya.

Sukirman juga mengaku sangat apresiatif dengan ribuan anak-anak muda yang telah diterima masuk sebagai mahasiswa di Kampus Unnes. Dalam kondisi itu, ia mengingatkan bahwa pengenalan kampus merupakan satu momentum yang selalu diingat. Namun, karena adanya protokol kesehatan, maka pengenalan kampus dilakukan secara daring.

“Unnes mengambil konsep konservasi di era globalisasi. Hal itu sangat baik untuk memberikan bekal bagi mahasiswa baru untuk lebih memahami lingkungan hidup,” kata legislator dari Fraksi PKB DPRD Provinsi Jateng itu.

Mahasiswa Menginspirasi dan Berjiwa Pemimpin

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang diundang secara khusus dalam sambutannya secara daring dari Jakarta mengatakan kalau pada 2020 ini Unnes menjadi peringkat kelima perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa baru mampu beradaptasi sehingga kelak bisa mengembangkan diri menjadi pemimpin.

Dalam hal ini, kata dia, revitalisasi kepemimpinan tersebut perlu dilakukan, mengingat sekarang sudah memasuki Revolusi Industri 4.0. Untuk itu, generasi muda seperti mahasiswa milenial diharapkan bisa open minded saat dihadapkan pada semua informasi.

“Dengan begitu, generasi muda tidak cukup hanya pintar tapi juga berkarakter dengan wawasan kebangsaan yang kuat,” pesan Politikus Golkar itu.

Sementara itu, Rektor Unnes, Fatur Rokhman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa setiap mahasiswa harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Di Kampus Unnes, ada pelatihan kepemimpinan agar mahasiswa bisa berhasil.

“Seperti pohon, kepemimpinan itu yang bertumbuh. Tumbuhkan benih kepemimpinan dengan beberapa cara. Diantaranya bersyukur, sadar perubahan, berkomitmen, meningkatkan kompetensi, dan berpartisipatif. Jadilah pemimpin yang bertumbuh dan menginspirasi. Berilah inspirasi kepada dunia mengenai kebanggaan menjadi mahasiswa Unnes,” kata Fatur. (adv)

The post Sukirman : Mahasiswa Milenial Harus Tangguh dan Berkarakter appeared first on SuaraBaru.id.