Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Gilang Iskandar di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Revitalisasi Ekosistem Penyiaran: Strategi Peningkatan Daya Saing dan Efisiensi di Era Digital” yang berlangsung di Kampus Untag Bendan, Semarang, Jumat (29/8/2025).

Gilang menyebut, dengan adanya multiplatform digital membuat media penyiaran konvensional berubah. Mesti ada penyesuaian dengan kondisi saat ini agar ada keberlanjutan pada media penyiaran konvensional supaya tetap jalan.

Gilang mengungkapkan, digelarnya FGD ini untuk mengumpulkan materi pembuatan masukan kepada Komisi 1 DPR RI.

Ia mengatakan, FGD selain digelar di Semarang, sebelumnya sudah dilaksanakan di Bandung, dan berikutnya akan digelar di Yogyakarta dengan tema-tema berbeda. Menurutnya, adanya media sosial yang semakin banyak harus ada aturan yang jelas terkait keberadaannya.

“Harus ada yang ditata untuk disempurnakan dan berkesinambungan supaya ekosistem tidak saling mematikan, tapi sama-sama hidup. Bila tidak ada aturan akan saling membunuh,” tegasnya.

“Salah satu faktor penting yang mendesak adalah keberlanjutan dari konsumsi iklan di media Konvensional yang sudah mulai bergeser. Ketika ada pergeseran konsumsi media di masyarakat mau tidak mau akan berdampak,” imbuhnya.

Gilang mengaku bahwa situasi ini semakin berat, dimana iklan sudah turun 40 persen yang beralih ke digital. “Ini semakin parah, apalagi ditambah dampak ekonomi global dan pemerintah juga melakukan efisiensi hingga banyak stasiun Televisi yang melakukan PHK,” tukasnya.

Gilang berharap dengan revisi UU Penyiaran ini mampu mengakomodir agar sama-sama hidup.

Sementara Rektor Untag, Prof. Dr. Suparno menyebut, UU Penyiaran yang sudah lama ini membutuhkan pembaharuan dan masukan.

The post ATVSI Gandeng Untag Dorong Revisi UU Penyiaran Melalui FGD di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Naskah draf diserahkan langsung Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Penyusunan Rancangan Perpres ini, terkait Rapat Koordinasi Media Berkelanjutan atau Publisher Right Platform Digital, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023), yang berlangsung ricuh.

BACA JUGA: Perlu Solusi, Agar Banjir Lepasan Air Waduk Gajahmugkur Wonogiri Tidak Terulang

Kericuhan berlangsung, ketika Rakor yang difasilitasi Kemenkominfo bersama Dewan Pers dan konstituennya, terjadi silang pendapat secara tajam. Akibat dari itu, rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting lainnya, tentang draf Perpres Publisher Right Media Digital/Media Berkelanjutan.

Rapat kemudian dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi, pada Kamis-Jumat (16-17/2/2023). Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), menolak menandatangani draf Rancangan Perpres itu.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Buka Rakernas PB PRSI 2023

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili Wakil Ketua Umum, Yono Hartono, dalam penyusunan draf itu menolak Pasal 8 Bab V Ayat (1) dan (2), Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi, ‘Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital, hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers’.

BACA JUGA: Erick Janji Babat Habis Mafia Bola

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Dalam keterangan pers dari Dewan Pers yang diterima kantor pusat SMSI di Jakarta, Sabtu (18/2/2023), Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu mengatakan, draf R-Perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-Perpres itu, Dewan Pers mengundang seluruh 11 konstituennya, untuk membahas materi draf itu.

BACA JUGA: MQK Ajang Kompetisi Darul Falah Amsilati, M.Fatih Amran dari Jepara Juara I

The post Dewan Pers Serahkan Draf Perpres Media Berkelanjutan ke Kemenkominfo appeared first on SuaraBaru.id.

Terkait dengan itu, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, mengatakan, SMSI sebagai konstituen Dewan Pers, mendukung penuh draf PMS dibuka secara transparan, sebelum diajukan ke lembaga kepresidenan.

”Jangan sampai ada pihak-pihak media yang dirugikan, baik dari sisi kemerdekaan pers, maupun secara finansial bisnis perusahaan media. Jangan karena didesak waktu, lalu melupakan prinsip keadilan ekonomi bisnis media dan kebebasan pers,” kata Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2023).

BACA JUGA: Ijtima’ Ulama Nusantara Rekomendasikan Gus Yusuf Maju Nyalon Gubernur Jateng 2024

Sebelumnya dikabarkan, Presiden RI, Joko Widodo, ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional, pada 9 Februari lalu di Medan, meminta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

Pernyataan presiden itu, kemudian ditanggapi secara beragam dari kalangan pers. ”Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers, di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022).

BACA JUGA: BKBH FH USM Beri Penyuluhan Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Plamongansari

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dr Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI, Wahyu Triyoga.

Hadir pula Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Toto Sutarto SH (Serikat Perusahaan Pers/SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Wenseslaus Manggut (Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI), yang hadir secara daring.

Menurut Sasmito, draf Perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen, dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan, sesuai dengan masukan konstituen.

BACA JUGA: Program Bakso Urat Polres Wonogiri, Pugar Rumah Nenek Sebatang Kara

”Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik, tapi kita justru tidak melaksanakannya,” ungkap Sasmito.

Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf Perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai Romli (Rombongan Liar). Dan AJI pun siap melakukan somasi atas klaim itu.

Sedangkan Dr Suprapto menyampaikan, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan. Ini dilakukan, demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik.

BACA JUGA: Sat Tahti Polres Sragen Dampingi Tahanan Belajar Mengaji

Oleh karenanya, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf itu, dinilai mencederai kebersamaan. Dan hal itu akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers, yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyusunannya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, menyatakan setuju atas masukan dari konstituennya itu. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan anggota konstituen.

Tenaga Ahli Bidang Hukum Dewan Pers, Hendrayana, mengaku sudah menyampaikan legal anotasi, dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Dari hasil kajian itu menyatakan, Perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999, yang diatur dalam Pasal 15.

BACA JUGA: Mahasiswa dan Babinsa Hijaukan Gunung Tekil Sidoharjo Wonogiri

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan, tidak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen.

Hendrayana menambahkan, norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang, harus selalu dikedepankan.

Adapun 11 konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Riyan

The post Dewan Pers Diminta Buka Draf Perpres Media Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.