Kegiatan ini menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Direktur Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH mengatakan, kegiatan ini bertujuan membuka ruang kolaborasi antara kampus dengan berbagai pihak, dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, melalui pendekatan akademik dan penelitian.

BACA JUGA: Internasionalisasi Pascasarjana, Tesis Mahasiswa MH USM Diuji di UiTM Malaysia

”Melalui kegiatan ini kami ingin menyerap aspirasi dari mitra dan stakeholder, untuk menguatkan Pascasarjana USM dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Banyak mitra yang ingin berkolaborasi, salah satunya hari ini melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pascasarjana USM dengan Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Dr Junaidi menyebutkan, kerja sama ini diharapkan dapat melahirkan berbagai program yang memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi lembaga atau organisasi mitra. Salah satunya melalui penelitian akademik, yang kemudian dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat.

”Jika permasalahan itu diteliti dan ditemukan solusinya, maka hasilnya bisa langsung kita praktikkan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam membangun bangsa agar terus maju,” tambahnya.

BACA JUGA: Pusat Bahasa dan Budaya USM Gelar Workshop Kreatif Menulis

Sementara itu, Bendahara PWI Jateng M Chamim Rifai menyampaikan, pihaknya telah lama mengenal USM sebagai institusi pendidikan yang terus berkembang pesat. Menurutnya, kedekatan antara USM dan PWI, bukan hanya dalam bentuk komunikasi persuasif, tetapi juga melalui berbagai program yang menyentuh dunia pers.

”Kami sebagai mitra, melihat perkembangan USM sangat cepat. Mahasiswa dan alumninya sudah banyak dikenal secara Nasional. Kedekatan dengan PWI Jateng juga sangat baik, terutama karena banyak kegiatan USM yang dipublikasikan wartawan, sehingga semakin dikenal masyarakat,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, dalam waktu dekat akan ada kerja sama pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) antara USM dan PWI. Selain itu, anggota PWI juga berpeluang melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister di Pascasarjana USM.

BACA JUGA: USM Gelar Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2026

”Ini langkah maju, agar pengelola kampus semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi insan pers, untuk meningkatkan kapasitas akademiknya,” terang dia lagi.

Pada kesempatan yang sama, Camat Semarang Timur, Akbar Ali Nurdin SH Kp, yang juga hadir sebagai mitra USM, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Dia menilai, kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah wilayah, memiliki manfaat besar bagi pengembangan daerah.

”Kolaborasi ini sangat baik, dan manfaatnya juga besar. Saya berharap, kerja sama ini dapat terus berkelanjutan, sehingga USM bisa berkontribusi dalam pengembangan wilayah, termasuk menggali potensi serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Semarang Timur,” harap dia.

Melalui kegiatan ini, Pascasarjana USM berharap, dapat memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Riyan

The post Pascasarjana USM-PWI Jateng Tandatangani Perjanjian Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

“Warung-warung itu berdiri di atas lahan Perhutani dan Jalan PU. Aktivitasnya digunakan untuk hiburan malam, karaoke, penjualan minuman keras, dan bahkan diduga ada prostitusi. Suara orkes dan karaoke berlangsung sampai pagi dan sangat mengganggu warga,” ujar perwakilan warga RT 07 Dukuh Cekelan, Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih Miftah, saat acara Sambang Desa Penundan di Lapangan Desa Penundan, Kecamatan, Banyuputih Kabupaten Batang, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, mediasi sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah desa, Perhutani, hingga Satpol PP, namun tidak ada tindak lanjut nyata. Ia menambahkan bahwa sebagian besar pemilik usaha bukan warga asli desa setempat.

Miftah menambahkan, warga tidak pernah menerima kontribusi atau keuntungan dari keberadaan warung-warung tersebut. Justru, lokasi yang dekat dengan kantor kecamatan, koramil, dan polsek membuat warga merasa ironis jika dibiarkan berlarut.

“Harapan kami, pemerintah benar-benar bertindak nyata. Ini demi kenyamanan dan moral masyarakat Desa Penundan,” harapnya.

Menanggapi aspirasi warga, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyatakan sikap tegas. Ia meminta agar Satpol PP dan instansi terkait segera melakukan penindakan dan koordinasi lintas dinas.

“Segera ditertibkan dan digusur. Pemilik warung yang tidak berizin diminta membubarkan diri secara mandiri. Satpol PP harus bertindak tegas berkoordinasi dengan PTSP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perizinan,” tegasnya.

Ia menegaskan, jika tidak ada tindakan dalam waktu dekat, Pemkab Batang tidak akan segan mengambil langkah tegas dan langsung membubarkan.

“Kalau masih tidak ada hasil, warga dipersilakan menyampaikan aspirasi ke Pendapa Batang atau bahkan turun ke lokasi bersama pemerintah untuk segera menyelesaikan,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Warga Desak Penertiban Warung Remang-Remang di Sekitar SPBU Penundan Batang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto yang secara de jure memiliki masa jabatan lima Tahun, namun secara de facto Presiden RI ini bisa tak dapat pengakuan masyarakat, jika tidak menegakkan keadilan dan mematuhi hukum. Jadi Presiden harus mendengar aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tuntutan rakyat 17+8.

Juru Bicara KAPI, Nasrul Saftiar Dongoran mengingatkan Presiden Prabowo, untuk menegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh, sebagaimana kalimat fiat justitia ruat caelum.

BACA JUGA: Januari hingga Agustus 2025, Satu Juta Pelanggan KA di Daop 4 Manfaatkan Fasilitas Face Recognition

”Presiden Prabowo Subianto harus menegakkan keadilan, bukan memerintahkan tindakan tegas yang ditafsirkan Kapolri, dengan perintah tembak di tempat kepada peserta unjuk rasa, dan penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Selasa (9/9/2025).

Disampaikan juga, KAPI menuntut Presiden dan DPR RI, guna melakukan rekonsiliasi Nasional dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Presiden dan DPR harus membebaskan seluruh demonstran dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun online, yang ditangkap sewenang-wenang bahkan ditetapkan tersangka sejak 25-31 Agustus 2025.

2. Presiden dan DPR untuk secara langsung meminta maaf kepada rakyat yang menjadi korban kekerasan dari tindakan represif anggota Polri, serta menanggung biaya pengobatan, ganti kerugian dan pemulihan kepada keluarga yang menjadi korban luka-luka, hingga meninggal dunia.

3. KAPI mengutuk keras Presiden atas tindakan Polri, yang menolak Advokat untuk melakukan pendampingan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban salah tangkap, represif dan tindakan sewenang-wenang.

4. Polri tidak berhak berbicara atas nama hukum dalam penangkapan 3.195 massa aksi, yang terdiri dari dewasa dan anak-anak dibawah umur, karena sejak awal Polri telah melanggar prosedur penangkapan dalam KUHAP, pelanggaran Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak, dan dugaan keras penyiksaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian yang melanggar UU nomor 5 Tahun 1998, tentang Konvensi Menentang Penyiksaan.

5. Presiden segera memberhentikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai bentuk tanggung jawab, akibat gagal melindungi rakyat dan menjamin perlindungan hukum yang adil. Selain itu juga, memastikan tidak ada lagi penghalangan Advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang ditangkap sewenang-wenang di kepolisian.

Riyan

The post Presiden Harus Bebaskan Massa Aksi Demonstrasi yang Ditahan appeared first on SuaraBaru.id.

Menag juga mengajak para tokoh agama dan masyarakat, untuk menenangkan umat agar tidak mudah terprovokasi. Para tokoh-tokoh itu harus menenangkan massa yang mendengar kabar yang tak jelas kebenarannya

”Saya mengajak tokoh agama dan masyarakat, untuk menyampaikan pesan yang menjernihkan dan menyejukkan, demi terus terjaganya kohesivitas sosial. Pesan yang menenangkan itu, agar umat tidak mudah terprovokasi,” kata Menag, dalam kegiatan Zikir dan Doa Bersama untuk Negeri, di Button Tengah, Sulawesi-Tenggara, Sabtu (30/8/2025).

BACA JUGA: PGN Bersama Pemkab Jepara dan BRIN Kembangkan 10 Hektare Padi Biosalin di Pesisir Jepara

Menurut dia, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga bangsa. Pihaknya menghimbau para pendemo, untuk tidak bertindak anarkis. Karena hal itu justru dapat merugikan semua pihak.

Kepada para penyuluh agama, penceramah, kiai, dan ustadz, Menag berharap bisa memberikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, dalam setiap kegiatan keagamaan yang diikuti. Imbauan yang sama disampaikan Menag, kepada para pemimpin perguruan tinggi keagamaan.

”Sebagai pembina umat, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan dan akademisi, diharapkan dapat mengambil posisi dalam menjernihkan dan menenangkan suasana,” paparnya.

BACA JUGA: BPS Jateng: Kinerja Neraca Perdagangan Jawa Tengah Menguat

Menag juga menyampaikan rasa duka yang mendalam, karena sudah ada korban jiwa meninggal dan luka, dalam peristiwa demonstrasi itu. Terkait pelanggaran hukum, Menag meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat.

”Proses penegakkan hukum sedang berjalan. Dan percayakan kepada aparat penegak hukum, yang saat ini tengah bekerja secara profesional dan transparan,” sebut Manag.

Menteri Agama yang juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal ini, juga mengajak seluruh umat beragama, untuk mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, aman, rukun, dan damai.

”Kita harap semua pihak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa beberapa hari ini, untuk terus melakukan perbaikan di masa mendatang,” tandasnya.

Riyan

The post Pesan Sejuk Menteri Agama Agar Massa Tak Terprovokasi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8/2025), KAPI juga mengecam keras dan mengutuk brutalitas anggota Polri kepada rakyat, saat menjalankan hak berdemonstrasi. Dia juga menuntut Kapolri untuk menghentikan represi, dan meninggalkan praktik kekerasan.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan, dengan mulai dihilangkannya militeristik dalam institusinya. Seperti membubarkan Korps Brigade Mobil (Brimob), menjadi polisi pelayanan masyarakat yang humanis.

BACA JUGA: Rusuh di Halaman Kantor Gubernur, Massa Bakar 4 Mobil dan Merusak Kendaraan Parkir

”Oleh karena itu, KAPI menuntut kepada Presiden RI, untuk membebaskan semua mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap dan ditahan, saat melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia,” kata Nasrul dalam rilisnya.

KAPI juga meminta Presiden RI mengeluarkan hak Abolisi kepada mahasiswa-mahasiswa di Kota Semarang, yang saat ini didakwa di Pengadilan Negeri Semarang.

Selain itu, menuntut DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasinya, untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta berempati terhadap situasi sulit yang dihadapi saat ini.

”Kami juga menuntut Kapolri, untuk menghapuskan imunitas anggota Polri yang menganiaya dan bahkan membunuh warga negara, dengan menghukum berat secara pidana dan pemecatan melalui kode etik profesi,” tegas dia, dalam sejumlah tuntutannya itu.

Riyan

The post KAPI Tuntut Presiden RI, DPR dan Polri untuk Lindungi Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (Undip), Prof Sudharto P Hadi, MES, PhD, M M, Ketua Senat USM, Prof Dr Hardani Widhiastuti, M M , Psikolog, Rektor USM, Dr Supari, S T, M T, Sekretaris Universitas, Dr Abdul Karim, S E, para Wakil Rektor USM, para Dekan di lingkungan USM, Wakil Ketua Umum Dema USM, Nadya Syahila, serta civitas akademika USM.

Ketua Pelaksana, Nugroho Dwiyan Saputro mengatakan, kegiatan tersebut menjadi jembatan strategis untuk menyalurkan berbagai aspirasi, ide, serta keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pihak-pihak terkait, mulai dari Yayasan Alumni Undip hingga Rektorat Universitas Semarang (USM).

Baca Juga: Isroi, Mahasiswa Magister Hukum USM Dilantik Jadi Ketua DPD GRIB Jateng

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memiliki ruang yang terbuka untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus.

”Dialog Mahasiswa merupakan salah satu program kerja unggulan dari Dema USM yang berperan penting. Melalui kegiatan ini,diharapkan segala masukan, keluhan, dan saran dari mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik. Sehingga terjalin komunikasi yang efektif untuk menciptakan lingkungan akademik dan non-akademik yang lebih kondusif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa,” kata Nugroho.

Dia menambahkan, salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah terkait Lift di beberapa gedung USM untuk diberi CCTV serta dapat digunakan secara maksimal, tidak sebatas formalitas.

Baca Juga: Tim PkM USM Sosialisasi Diversifikasi Olahan Buah Pala di SMKN H Moenadi Ungaran

”Salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa itu untuk menambah CCTV di lift. Kami berharap, CCTV yang ada di USM terutama parkiran, mahasiwa dapat mengaksesnya,” tambah Nugroho.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Sudharto P Hadi, MES, PhD, mengatakan, kegiatan tersebut sebagai tata kelola universitas yang baik dengan tujuan menjadikan USM sebagai universitas yang unggul, dan mahasiswa adalah input serta output sebagai sarjana yang cerdas sesuai dengan yang diharapkan oleh visi misi kampus.

”Dialog ini berguna menampung segala keresahan mahasiswa tanpa adanya kerusuhan. Dialog mahasiswa ini sebagai unsur sinergi pengurus Yayasan dengan mahasiswa. Saya setuju dengan tema yang diangkat dalam Dialog Mahasiswa kali ini,” ucap Prof Sudharto.

Baca Juga: Pembina UKM Basket USM: Kita Bukan Membeli tapi Mencetak Atlet

Hal senada diungkapkan Rektor USM, Dr Supari, S T, M T, Menurutnya, pihaknya sepakat dengan tema dalam Dialog Mahasiswa tersebut.

”Tema yang diangkat adalah satu harapan kawal perubahan. Perubahan pasti terjadi. Perubahan bisa diubah oleh personal ataupun orang lain,” ujar Supari.

Claudia

The post Dema USM Gelar Dialog Mahasiswa 2 appeared first on SuaraBaru.id.

Silaturahmi bersama para masyayikh ini adalah pertemuan kedua yang didatangi Ganjar. Sebelumnya Ganjar juga bersilaturahmi dengan Masyayikh se-Indonesia di Kabupaten Rembang, Jateng pada Rabu (17/7/2023).

Kesempatan bertemu bersama para masyayikh tersebut dimanfaatkan Ganjar untuk berdiskusi dan menerima aspirasi mengenai program yang selama ini digulirkan di Jateng. Salah satunya terkait insentif guru keagamaan yang digagas bakal calon Presiden (bacapres) 2024 itu selama memimpin Jateng.

“Saya kira Jawa Tengah sudah melakukan itu, usulannya adalah bagaimana kalau ini ditingkatkan ke nasional. Saya kira ini ide yang sangat baik,” kata Ganjar.

Diketahui, program insentif guru keagamaan telah digagas Ganjar sejak tahun 2019 di Jateng. Tahun 2023 ini, Ganjar menganggarkan Rp277 miliar sebagai insentif untuk 230.830 penerima dari 5 agama berbeda, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Dengan rincian penerima diantaranya guru agama Islam 223.373 orang, Kristen 5.651 orang, Katolik 1.089 orang, Hindu 548 orang, dan Budha 169 orang. Jumlah penerima meningkat dari tahun 2022 sebanyak 211.455 orang.

Bantuan tersebut merupakan komitmen Ganjar dalam mengupayakan kesejahteraan terhadap guru agama. Dari program insentif ini, setiap guru mendapatkan Rp1,2 juta per tahunnya.

The post Terima Aspirasi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Kaji Program Insentif Guru Keagamaan di Level Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Pembukaan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh masing-masing Kepala Daerah disaksikan para pejabat TNI-Polri, Muspida Kabupaten setempat, tokoh agama, pemuda hingga masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Bambang Hermanto menyampaikan, Kodam IV/Diponegoro melaksanakan gelaran TMMD Reguler Ke-115 di empat lokasi berbeda, diantaranya Kodim 0703/Cilacap di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kodim 0730/Gunungkidul di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kodim 0719/Jepara di Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo dan Kodim 0733/Kota Semarang di Desa Kudu, Kecamatan Genuk.

Menurutnya, pelaksanaan TMMD ditujukan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan tiap daerah di seluruh Indonesia, khususnya desa-desa yang masih tertinggal, terisolir maupun daerah kumuh perkotaan.

“Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terlebih dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena pada umumnya sasaran fisik yang dilakukan menyasar kepada pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, talud, gorong-gorong, MCK, cor rabat beton, instalasi air bersih, hingga Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ungkap Kapendam, Rabu (12/10/2022).

Tak hanya fisik, program TMMD juga menyasar kepada non fisik seperti melaksanakan berbagai penyuluhan, diantaranya penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, kesehatan dan stunting, pertanian, sosialisasi PMK hewan ternak, donor darah, KB gratis, pelatihan kewirausahaan serta lain sebagainya.

Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk lebih mempererat hubungan antara TNI dengan rakyat.

Kapendam menjelaskan, program yang digelar serempak di 50 kabupaten/kota meliputi 62 kecamatan dan 81 desa seluruh wilayah Indonesia tersebut dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 11 Oktober hingga 9 November 2022 yang akan datang.

Sesuai tema yang diangkat “TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI”, kegiatan tersebut merupakan operasi bakti TNI yang melibatkan semua komponen bangsa, untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di wilayah, demi kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pertahanan darat yang tangguh.

“TMMD merupakan salah satu solusi untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Semoga kegiatan ini mampu mendorong pemerataan pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia, dan dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme dan memperkokoh jiwa kebersamaan dalam wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tuturnya.

Ning Suparningsih

The post TMMD Reguler Ke-115 Menjawab Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya sebenarnya pengen ngecek dampak langsung pada angkutan yang kecil-kecil itu tetapi ternyata kalau angkutan yang kecil di Boyolali tadi pukulannya sudah tiga tahun. Jadi sejak zaman pandemi kemarin. Ini baru mau recovery terus ada kenaikan BBM,” kata Ganjar usai bedialog dengan sopir angkot di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Boyolali, Kamis (8/9/2022).

Menurut Ganjar, sopir angkot dan tukang ojek, baik online maupun konvensional, memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Sebab mereka adalah kalangan yang juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga itu.

“Kalau kemudian sekarang ini mereka terdampak maka ini musti dihitung agar mereka bisa mendapatkan dukungan di awal. Mudah-mudahan nanti publik juga bisa menerima kondisi ini meskipun saya tahu ini tidak mudah,” kata Ganjar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan dana khusus untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM. Di antara 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp 22.729.706.000. Sekitar Rp 17.979.456.000 untuk subsidi tarif Trans Jateng di enam koridor untuk bulan Oktober-Desember 2022.

Lalu ada anggaran penanganan dampak inflasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng sebesar Rp 22.767.355.000. Dari anggaran ini, sekitar Rp 12.734.400.000 dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojol di Jawa Tengah.

“Tugas saya sekarang mengamankan mereka bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan rejeki yang insya Allah cukup dan kemudian stabilisasi harga-harga yang ada di lapangan,” katanya.

Sebagai gambaran, sopir angkot di Boyolali tiap hari mengeluarkan uang untuk membeli BBM sekitar Rp150.000. Sementara sejak pandemi pendapatan mereka terus berkurang bahkan kesulitan mencari penumpang. Padahal mereka harus setor kepada pemilik angkot dan biaya perawatan kendaraan. Hal itu ditambah dengan harga BBM yang naik.

“Sejak pandemi sudah sepi. Jadi sebelum dan sesudah (BBM naik) tidak ada perbedaan. Masalahnya penumpang tidak ada. Kalau ada penumpang mungkin ada perbedaan untuk kenaikan tarif. Ini kalau kita naikkan tarif, yang (dikenakan tarif baru) tidak ada orangnya,” ujar Syukur, koordinator sopir angkot yang mangkal di Pasar Sunggingan.

Syukur mengaku selama ini ia dan teman-teman sopir tetap bertahan menjalankan angkutan umum karena merasa punya tugas untuk mengantarkan masyarakat. Ia merasa kasihan kalau angkutan umum sampai tidak jalan karena masih ada yang mengandalkan angkutan umum.

“Tapi kalau kita jalan banyak ruginya, tapi saya bertahan terus supaya di Boyolali ini masih ada angkutan umum, walaupun memang pahit. Saya tetap jalankan selama pandemi sampai sekarang. Untuk kenaikan (tarif) belum bisa terealisasi,” tuturnya.

Selain soal masalah penumpang yang sepi dan pendapatan menurun sejak pandemi, Syukur mewakili sopir angkot juga melaporkan kesulitan lain yang dialami. Ia meminta pemerintah agar lebih memerhatikan angkutan umum, baik berupa bantuan operasional dan sebagainya. Termasuk mempermudah dalam mengurus pajak bagi angkutan umum.

“Selama ini angkutan kota pajaknya saja susah karena semuanya masuk koperasi, (anggota) belum terverifikasi semuanya. Yang belum terverifikasi otomatis pajaknya masih tertunda. Itu prosesnya sulit dan itu tadi juga sudah saya sampaikan kepada Gubernur, mudah-mudahan besok ada tindak lanjut,” katanya.

Terkait kesulitan pajak itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan langsung menindaklanjuti. Ia akan memberikan insentif dan pendampingan agar masalah administrasi itu tidak menjadi beban persoalan lain bagi sopir angkot.

“Maka kita kasihlah kompensasinya agar mereka lebih ringan. Kalau ada proses administratif apalagi mau pembayaran pajak, ya kalau perlu kita kasih insentif. Itu kan bayarnya ke Pemprov, nah nanti saya urus. Tadi saya minta nomornya agar di koperasi mereka bisa kita asistensi untuk mendapatkan kemudahan,” tegas Ganjar.

Muhaimin

The post Datangi Pangkalan Angkot Pasar Sunggingan, Ganjar Dengar Aspirasi Sopir Angkot appeared first on SuaraBaru.id.