Dalam forum tersebut, Bupati Setyo Hadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan kondisi fiskal daerah tetap sehat dengan realisasi pendapatan melampaui target.

Bupati Setyo Hadi menjelaskan dalam Paripurna ke 11 bahwa APBD Grobogan surplus Rp82 miliar berasal dari selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA : Personel Pemadam Kebakaran Bandara Ahmad Yani Lakukan Uji Kebugaran Fisik

Capaian tersebut menjadi indikator positif bagi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menutup Tahun Anggaran 2025 dengan surplus anggaran sebesar Rp82.055.868.215. Selain itu, daerah juga membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp192,725 miliar.

Capaian tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,058 triliun atau 101,76 persen dari target setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp3,005 triliun.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 4,57 persen dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,976 triliun atau 95,51 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,116 triliun.

BACA JUGA : Pasar Maling Semarang Dibuka Kembali, New PM Jadi Pusat Ekonomi, Kuliner, dan Kreativitas

Nilai realisasi belanja tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen dibandingkan realisasi belanja daerah tahun sebelumnya.

Dengan capaian itu, Pemkab Grobogan mampu menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sepanjang tahun anggaran.

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa surplus tersebut merupakan hasil dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang berjalan sesuai perencanaan.

“Selisih antara pendapatan dengan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan angka surplus sebesar Rp 82.055.868.215,” ungkap Bupati dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Selain mencatat surplus, laporan keuangan daerah juga menunjukkan pembiayaan netto sebesar Rp110,66 miliar atau 99,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp110,73 miliar.

Pembiayaan netto tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi keuangan daerah hingga menghasilkan SiLPA yang cukup besar pada akhir tahun anggaran.

Pemkab Grobogan mencatat SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp192,725 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada APBD tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA : TPK Semarang Jadi Tujuan Studi Delegasi Jepang, Berhasil Raih Arus Peti Kemas Lebih Dari 1 Juta TEUs,

Bupati juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan Raperda tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hasil audit menunjukkan Kabupaten Grobogan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-11 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Menurut Bupati, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Konstitusional

Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang digelar merupakan Rapat Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2026 digelar Senin (15/6/2026).

Lusia menjelaskan, Rapat Paripurna ke 11 ini dilaksanakan terkait penyampaian pengantar nota keuangan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BACA JUGA : Lantik Notaris Pengganti, Kemenkum Jateng Tekankan Profesionalisme dan Kepastian Hukum

DPRD Grobogan juga memberikan apresiasi atas raihan opini WTP yang kembali diperoleh Pemkab Grobogan. Pencapaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

Dalam Paripurna ke 11 tersebut, DPRD mulai membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama eksekutif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Capaian APBD Grobogan surplus Rp82 miliar yang disampaikan Bupati Setyo Hadi menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut.

TYA WIDYA

The post Kabar Baik dari Paripurna ke 11! Bupati Setyo Hadi Ungkap APBD Grobogan Surplus Rp82 Miliar dan Pendapatan Lampaui Target appeared first on SuaraBaru.id.

Kondisi itu semakin diperparah, dengan keputusan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran APBN maupun APBD. Efesiensi anggaran itu, membuat aparat pemerintah tidak melakukan perjalanan dinas ke daerah.

Padahal, belanja pemerintah yang bisa menstabilkan daya beli masyarakat, ketika ekonomi global dan Nasional tengah mengalami kelesuan. Ekonomi yang lesu dan kebijakan efisiensi anggaran ini, semakin membuat pelaku UMKM kian terpuruk.

BACA JUGA: Kajati Jateng Berharap Gedung Kejari Wonosobo Bisa Jadi Rumah Keadilan

Salah satu produsen minuman Carica Cahaya Dieng, Wonosobo, H Maun mengaku, produksi dan pasar minuman manis segar khas daerah pegunungan ini, mengalami penurunan secara drastis, sejak kondisi ekonomi dunia dan Nasional melemah.

”Momentum hari liburan sekolah maupun libur Idul Fitri, yang biasanya menjadi masa panen, ternyata tidak berpengaruh terhadap kenaikan omzet usaha. Ini sungguh merupakan suatu kondisi yang tidak cukup menguntungkan bagi pelaku UMKM di bawah,” keluhnya, saat ditemui di tempat usahanya, Rabu (23/4/2025).

Ironisnya, lanjut dia, di saat produksi dan pasar turun, harga bahan baku pembuatan minuman carica mengalami kenaikan yang sangat tinggi, karena buah carica yang langka di kalangan petani.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Santuni Anak Yatim Piatu Melalui Bakti Sosial

”Pelaku UMKM, khususnya yang memproduksi minuman carica benar-benar sedang dalam kondisi sulit. Mau terus memproduksi rugi, tidak memproduksi tidak ada keuntungan,” ujarnya.

Menurut pria yang juga pemilik gerai Bakso Gemoy itu, pepaya bahan baku carica sempat berada di kisaran harga Rp 15-16 ribu per kilo. Kini memang sudah turun, menjadi Rp 9 ribu. Padahal harga normal sebelumnya hanya Rp 4 ribu.

”Saya pada bulan Ramadan kemarin sempat berhenti produksi secara total. Karena bahan baku langka, dan daya serap pasar turun. Dulu omzet satu toko per hari bisa mencapai Rp 1 juta lebih. Tetapi sekarang ngejar omzet seribu saja berat,” ungkapnya.

Karena itu dia berharap, pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efesiensi anggaran. Karena kebijakan itu justru meniadakan aparat pemerintah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Pusat oleh-oleh minuman khas carica pun sepi, karena tidak ada pengunjung yang datang.

Muharno Zarka

The post Ekonomi Lesu, Produsen Minuman Carica Alami Penurunan Omzet appeared first on SuaraBaru.id.

Nana Sudjana meminta agar dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dan paket pekerjaan yang mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelaku UMKM.

Selain itu, kata dia, inventarisasi sisa anggaran belanja yang capaian fisik atau kinerjanya telah tercapai.

“Lakukan pelaksanaan belanja daerah dengan prudent atau prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan manajemen resiko setiap kegiatan, dan pengendalian intensif secara berkala atau sewaktu-waktu agar terlaksana dan selesai sesuai target,” kata Nana Sudjanasaat memimpin rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II tahun 2024 di kantornya, Senin 5 Agustus 2024.

Dia meminta Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan percepatan.

“Ada yang sudah bisa mencukupi timeline, ada juga yang sudah melebihi, tapi ada juga yang belum sesuai target,” kata dia.

Berdasarkan progres sementara pelaksanaan APBD sampai dengan 31 Juli 2024, pendapatan daerah terealisasi Rp14,551 triliun (54,23%), belanja daerah terealisasi Rp14,424 triliun (51,80%), sedangkan untuk pembiayaan daerah terealisasi Rp505,869 miliar (49,71%).

“Harus kita tingkatkan dan optimalkan. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan, karena ke depan tantangan masih ada. Kita harus fokus terhadap kinerja, tentunya dengan inovasi, jangan sampai monoton,” kata Nana.

Nana menyampaikan arahan khusus terutama pada OPD dan BUMD agar mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait target pendapatan bagi hasil pajak daerah.

Berikutnya, Nana juga meminta pelaksanaan belanja daerah dioptimalkan, supaya lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. Terutama akselerasi 10 program prioritasnya.

“Akselerasi penyaluran bantuan kepada masyarakat, utamanya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.

Diaz Abidin

The post Pj Gubernur Jateng Ingin Serapan APBD Utamakan Produk Dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.

Proyek ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tegah (Kajati Jateng) Ponco Hartanto berharap pembangunan ini dapat selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang terjamin.

“Terkait pembangunan ini, harapan kami bisa cepat jadi, tepat waktu dan kualitas terjamin, karena ini untuk pelayanan publik,” ungkap Ponco, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Ponco juga mengapresiasi adanya hibah tanah untuk pembangunan kantor cabang Kejaksaan Negeri Semarang.

“Alhamdulillah, puji syukur kita dapat hibah, sehingga di tengah pemukiman kita mendapat hibah kantor cabang Kejaksaan Semarang. Ini dapat memberikan pelayanan publik lebih baik, masyarakat kan senang, bisa untuk meminta pendapat hukum. Jadi kejaksaan tidak hanya instansi penyidik atau penuntut umum,” tambahnya.

Ponco menekankan pentingnya pembangunan kantor cabang Kejaksaan Negeri Semarang ke lokasi yang baru untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Jadi masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan hukum dari kantor cabang Kejaksaan Semarang ini, karena Alhamdulillah di tengah permukiman, bangunannya juga bagus. Harapannya masyarakat tidak segan-segan nanti minta pelayanan hukum kepada kejaksaan ini,” ujarnya.

Pembangunan kantor cabang ini diperkirakan menelan biaya sekitar 5,1 miliar dan ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun ini.

“Anggarannya kurang lebih 5,1 miliar, targetnya Desember, dua lantai, dengan harapan bisa dilakukan untuk pelayanan publik,” jelas Ponco.

Dengan luas mencapai 1.051,75 meter persegi, Ponco berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu merealisasikan proyek ini.

Sementara Walikota Semarang, Havearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang.

“Poinnya adalah sebagai bentuk pelayanan kejaksaan khususnya Kota Semarang. Karena untuk pelabuhan ini rob yang terjadi, seperti tadi yang sudah diungkapkan, cuaca sedang baik-baik, terjadi rob. Kami memberikan support untuk kenyamanan dari kejaksaan dan warga yang akan datang,” ungkap Havearita.

Ning S

The post Kajati Ponco Hartanto Lakukan Groundbreaking Relokasi Gedung Cabjari Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil evaluasi gubernur, terungkap bahwa terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Hal ini mencakup konsistensi proses penyusunan anggaran mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan layanan publik yang berkualitas.

“Selain itu, peningkatan kontribusi terhadap program prioritas nasional, konsistensi dalam pengalokasian anggaran, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, serta prioritas penggunaan kendaraan listrik juga menjadi fokus dalam evaluasi ini,” katanya usai Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (4/12/2023).

Lani menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riel dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perhatian khusus juga akan diberikan pada penggunaan kendaraan listrik bermotor sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. “Kami Pemkab Batang akan melakukan identifikasi dan langkah-langkah khususnya berkaitan penyiapan payung hukum dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya,” terangnya.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi alokasi Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) guna memastikan kelangsungan kewajiban keuangan pada tahun-tahun mendatang.

“Rapat Paripurna ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang diusulkan Pj Bupati Batang ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Batang secara keseluruhan. “Saya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam rapat Parpurna DPRD tersebut, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyoroti pentingnya penyertaan modal yang efektif dan akuntabel untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan untuk penyertaan modal hanya diberikan kepada badan usaha yang menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi laba yang signifikan.

Lani juga mengatakan, bahwa Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD pada tanggal 30 November 2023 lalu, yang membahas hasil Evaluasi Gubernur terkait dengan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

Hasil pembahasan tersebut telah menghasilkan struktur APBD yang akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup, Pendapatan sebesar Rp 1.902.452.411.838, Belanja sebesar Rp 1.956.534.612.233, dengan defisit sebesar Rp54.082.200.395,00. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 61.582.200.395, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 7,5 miliar.

“Surplus pembiayaan sebesar Rp 54.082.200.395 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Beri Perhatian Khusus Penggunaan Kendaraan Listrik appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Mansur Hidayat saat menghadiri acara Sosialisi Penggunaan KKPD mengatakan regulasi itu merupakan payung hukum bagi penggunaan kartu kredit sebagai fasilitas transaksi non tunai pada pelaksanaan belanja APBD. Menurutnya hal itu juga menjadi penanda arah tranformasi tata kelola keuangan daerah mengikuti zaman yang bergerak menuju ke arah digitalisasi. Sebuah sistem kerja yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan ketepatan serta meminimalkan batasan ruang dan waktu.

“Terkait dengan KKPD ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang merencanakan Implementasi KKPD ini pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan datang,” ungkapnya di salah satu Hotel di Pemalang, Kamis (30/11/2023).

Untuk mendukung hal itu maka pihaknya menyiapkan serangkaian langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mendukung implementasi KKPD di Tahun 2024, yakni Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

“Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi KKPD bagi pengelola keuangan pada SKPD, dan melaksanakan koordinasi dalam proses perjanjian kerjasama pelaksanaan KPPD dengan PT Bank Jateng selaku Bank penerbit KKPD,” papar Bupati.

Sedangkan untuk suksesnya rencana menggunakan KKPD pihaknya berharap usai mengikuti sosialisasi ini para peserta untuk menyampaikan informasi ini kepada jajarannya di masing masing OPD. “Pasca sosialisasi, saya minta untuk bisa menyampaikan lagi kepada jajarannya di kantor, sehingga seluruh aparatur pemerintahan dapat mengetahui rencana dari implementasi KKPD ini,” pintanya.

Bahkan jika memang diperlukan, pihaknya akan meminta kepada BPKAD untuk bisa merancang workshop, sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini, workshop tersebut diharapkan bisa membahas ha l- hal lebih teknis dan operasional terkait implementasi KKPD ini,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Pemalang Bakal Pakai KKPD pada APBD 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Pemprov Jateng dan DPRD Jateng menetapkan belanja daerah pada 2024 sebesar Rp28,5 triliun.

“Belanja daerah ini dari pendapatan daerah Rp27,1 triliun dan pembiayaan daerah Rp1,4 triliun,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Gedung Berlian Semarang, Jumat 24 November 2023.

Nana mengatakan, hasil kesepakatan KUA PPAS 2024 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif.

Penganggaran itu juga untuk meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Bahkan, digunakan untuk mendukung kebijakan nasional tahun 2024, terutama pada penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan perluasan implementasi Desa AntiKorupsi.

Dari anggaran yang direncanakan, salah satunya juga untuk memberikan insentif guru keagamaan di Jawa Tengah.

Insentif guru keagamaan dialokasikan untuk 230.830 orang. Jumlah penerimanya masih sama sebagaimana anggaran 2023 lalu.

Bahkan, lanjut Nana, guru keagamaan itu juga akan mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Dengan begitu, mereka justru akan mendapat dua manfaat.

“Jadi kita tambahkan asuransinya itu. Jadi jumlahnya (guru keagamaan) tetap seperti di tahun 2023. Kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucap Nana.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, memang sudah ada alokasi untuk insentif guru keagamaan. “Di pendidikan aman. Saya melihat angka-angkanya masih diperuntukkan kepada mereka yang berhak dan yang sudah berjalan selama ini,” tuturnya.

Ia  berharap, ke depan insentif guru keagamaan bisa ditingkatkan. Namun, jika hanya dibebankan APBD Provinsi Jateng, memang tidak mencukupi. Dirinya berpandangan, karena pendidikan merupakan urusan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah, semestinya APBN juga memberi perhatian kepada kesejahteraan guru, khususnya guru swasta.

Diaz Aza

The post KUA dan PPAS APBD 2024 Ditetapkan, Fokus Perekonomian Tangguh Berdaya Saing dan Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami memanfaatkan misalnya ada Kreativitas dan Inovasi (Krenova), sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, dan ternyata mereka senang dipaksa,” kata gubernur berambut putih itu, saat menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu, diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.

BACA JUGA: Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Masih Jadi Persoalan di Jateng

Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jateng, yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Menurutnya, program pembangunan di Jateng tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.

”Tiap Musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan, dan wajib mengundang tiga kelompok, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Kecewa Mantan WR 1 UMK Tak Hadiri Klarifikasi, PWI Siapkan Langkah Hukum

Keterlibatan kelompok itu, lanjutnya, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal, agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.

Selain itu juga, dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.

”Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan. Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan, berdasar skala prioritas,” paparnya.

BACA JUGA: Mantan Wakil Rektor 1 Sulistyowati Bakal Gugat UMK ke Pengadilan

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng dua periode itu, juga menyinggung program ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng’, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.

”Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisinya sehat serta menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Keseriusannya dalam perencanaan pembangunan, juga diterapkan pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini, di Jateng terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME itu terdiri dari 2.167 DME Inisiatif, 160 DME Berkembang, dan 26 DME Mapan.

Riyan

The post ASN Perlu Dipaksa Berinovasi appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami di Jateng coba mendesain khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami,” kata gubernur berambut putih itu, usai memimpin Rapat Koordinasi PKE di Kantor Gubernur, Rabu (7/6/2023).

Dalam rapat yang dihadiri kepala daerah se-Jateng itu, Ganjar meminta agar kebutuhan intervensi yang sudah dianggarkan dalam APBD, APBDes, APBN, agar segera dikerjakan. Mengenai kebutuhan intervensi yang masih kurang, dia ingin agar segera dilakukan improvisasi menggunakan pola gotong royong.

BACA JUGA: Satkamling Giriwono Wonogiri, Maju Lomba ke Tingkat Polda Jateng

”Alhamdulillah, yang stunting 100 persen sudah diintervensi. Jumat lusa saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada, sehingga kita akan bisa tahu seberapa bisa kita selesaikan dengan cepat,” jelasnya.

Pria berambut putih ini optimistis, target Presiden RI, Joko Widodo, agar kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, dapat dikejar. Khususnya di Jateng, sejumlah strategi telah disusun. Antara lain, penggunaan anggaran dari APBD yang murni dikerjakan Pemprov Jateng, dan potensi APBD Perubahan yang bisa dilakukan bersama dengan DPRD.

Selain penanganan stunting dan disabilitas yang sudah 100 persen, sejumlah indikator masih membutuhkan intervensi. Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempunyai inisiatif. Dia memberikan contoh, misalnya mengajak perusahaan di masing-masing daerah untuk ikut membantu.

BACA JUGA: Tingkatkan Derajat Kesehatan, Pacitan Membangun 1.083 Jamban Keluarga

”Umpamanya di Grobogan, ada satu perusahaan semen di sana. Ya sudah, kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban. Dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka memberikan CSR-nya juga bisa,” kata gubernur dua periode itu.

Sementara untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dia ingin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

”Target kita hitung sampai akhir tahun, optimalkan tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa, hingga utang kita di tahun 2024 berapa,” pungkasnya.

Riyan

The post Penanganan Kemiskinan Ekstrem Didesain Khusus appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (27/3/2023). Selain RTLH, air, jamban hingga listrik, putus sekolah dan pengangguran menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di provinsi ini.

”Mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem, umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jamban, air bersih, nah ini dikejar anak yang tidak sekolah,” kata Ganjar.

BACA JUGA: Jelang Tahun Politik, LPPL Harus Patuhi Regulasi Penyiaran

Dalam isu yang muncul di sejumlah daerah itu, Ganjar menyampaikan di antaranya, diketahui alasannya karena akses sekolah yang jauh. Selain itu, karena mindset warga yang lebih memilih kerja daripada sekolah.

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada sejumlah kabupaten prioritas, agar segera menuntaskan verifikasi dan validasi data. Khususnya Purbalingga dan Pemalang, yang belum mencapai seratus persen.

”Saya minta dilakukan cepat verifikasinya, satu minggu ini selesai. Dan yang sudah terdata, segera dibereskan, dikerjakan,” tegasnya.

BACA JUGA: Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional Harus Terus Dijaga

Adapun langkah intervensi, imbuh Ganjar, yang sudah masuk dalam rencana APBN dan APBD segera dieksekusi. Sedangkan data yang diluar sumber itu, bisa mengoptimalkan sumber lain seperti Baznas maupun CSR.

”Maka saya minta kawan-kawan konsentrasinya di kemiskinan ekstrem saja, agar kami bisa menangani dengan cepat. Dan terima kasih kawan-kawan dari kabupaten, yang bekerjanya cukup cepat,” pujinya.

Sebagai informasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023, tentang satgas penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.

Adapun 17 Kabupaten itu di antaranya, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Riyan

The post Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 17 Kabupaten Belum Tuntas appeared first on SuaraBaru.id.