SEMARANG (SUARABARU.ID) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meminta agar dilakukan akselerasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Nana Sudjana meminta agar dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dan paket pekerjaan yang mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelaku UMKM.
Selain itu, kata dia, inventarisasi sisa anggaran belanja yang capaian fisik atau kinerjanya telah tercapai.
“Lakukan pelaksanaan belanja daerah dengan prudent atau prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan manajemen resiko setiap kegiatan, dan pengendalian intensif secara berkala atau sewaktu-waktu agar terlaksana dan selesai sesuai target,” kata Nana Sudjanasaat memimpin rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II tahun 2024 di kantornya, Senin 5 Agustus 2024.
Dia meminta Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan percepatan.
“Ada yang sudah bisa mencukupi timeline, ada juga yang sudah melebihi, tapi ada juga yang belum sesuai target,” kata dia.
Berdasarkan progres sementara pelaksanaan APBD sampai dengan 31 Juli 2024, pendapatan daerah terealisasi Rp14,551 triliun (54,23%), belanja daerah terealisasi Rp14,424 triliun (51,80%), sedangkan untuk pembiayaan daerah terealisasi Rp505,869 miliar (49,71%).
“Harus kita tingkatkan dan optimalkan. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan, karena ke depan tantangan masih ada. Kita harus fokus terhadap kinerja, tentunya dengan inovasi, jangan sampai monoton,” kata Nana.
Nana menyampaikan arahan khusus terutama pada OPD dan BUMD agar mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait target pendapatan bagi hasil pajak daerah.
Berikutnya, Nana juga meminta pelaksanaan belanja daerah dioptimalkan, supaya lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. Terutama akselerasi 10 program prioritasnya.
“Akselerasi penyaluran bantuan kepada masyarakat, utamanya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.
Diaz Abidin
