Penegasan itu disampaikan Sekda, dalam rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang digelar di lingkungan Pemkab Grobogan. Rakor sekaligus sosialisasi penerapan SIPD e-BLUD itu, dilakukan di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Jumat (13/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri berbagai pengelola layanan itu, Anang Armunanto menekankan, penerapan SIPD e-BLUD di Grobogan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan layanan publik. Melalui sistim itu, pemkab mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertata sekaligus mudah diawasi.

BACA JUGA: Warteg Gratis Alfamart, 60 Ribu Paket Buka Puasa Dibagikan Selama Ramadan

Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan itu. Di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, Kepala Bidang Administrasi Anggaran BPPKAD, serta Kepala Bagian Hukum Setda.

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto mengingatkan, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, harus diimbangi dengan ketelitian dalam setiap penggunaan anggaran.

Menurutnya, pola keuangan BLUD memang memberikan ruang keluwesan bagi pengelola layanan, untuk mengatur pendapatan dan belanja. Dengan sistim itu, unit layanan diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Menavigasi Kebijakan Moneter-Fiskal dalam Memitigasi Eskalasi Timur Tengah

Meski demikian, keluwesan itu tetap berada dalam koridor aturan yang harus dipahami secara utuh, oleh seluruh pengelola layanan. Sekda pun menegaskan kelonggaran pengelolaan anggaran, bukan berarti tanpa batasan.

”Hati-hati. Sudah diberikan pengecualian dan fleksibilitas, jangan sampai justru terjadi kesalahan,” pesan Anang dalam rakor itu.

Dia menjelaskan, kesalahan dalam pengelolaan anggaran, sering kali muncul bukan karena unsur kesengajaan. Kesalahan lebih sering terjadi karena kurang cermat memahami ketentuan yang berlaku, dalam pengelolaan anggaran layanan publik.

BACA JUGA: Jelang Mudik Idul Fitri, Polres Wonosobo Cek Kesiapan Jalur Wisata Dieng dan Pos Pengamanan Lebaran

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran layanan, harus dirancang melalui perencanaan yang matang. Perencanaan itu penting, agar setiap pengeluaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap uang yang keluar harus didukung perencanaan yang baik.

Sekda juga mengingatkan, agar setiap kegiatan layanan selalu mengacu pada dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Dokumen itu memuat berbagai rencana kegiatan layanan, yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, RBA juga mencantumkan target kinerja serta proyeksi pendapatan dan belanja, yang menjadi dasar operasional BLUD. ”Kalau BLUD memiliki RBA, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan RBA,” lanjut Sekda, sambil menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan, pentingnya pemahaman kerangka hukum dalam pengelolaan BLUD, di lingkungan pemkab. Dia menyebutkan, salah satu pedoman utama dalam pengelolaan BLUD yakni, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang mengatur teknis BLUD.

Tya Widya

The post Sekda Grobogan Anang Armunanto Minta Pengelolaan Anggaran Lebih Cermat appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, upaya ini dilakukan sebagai implementasi mandat dari Undang Undang, agar pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), berlangsung sesuai koridor syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disampaikan juga, transparansi merupakan fondasi utama lembaga, dalam menjalankan amanah umat. Dia menekankan, operasional Baznas tidak berjalan tanpa kontrol, melainkan diawasi berbagai otoritas resmi.

BACA JUGA: Bandara Adi Soemarmo Siap Sambut Kedatangan Kafilah MTQ Nasional XXXI/2026

”Baznas dalam menjalankan tugasnya, berada dalam sistim pengawasan berlapis. Hal ini sesuai Undang Undang, termasuk pengawasan syariah, audit internal, audit eksternal, serta pengawasan oleh otoritas terkait,” kata Kiai Noor, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Secara khusus dia juga memberikan apresiasi terhadap pernyataan dari Menteri Agama RI, mengenai penguatan fungsi pengawasan Baznas. Dia menyebutkan, hal itu sejalan dengan aspirasi Baznas di tingkat pusat maupun daerah, serta dari amanat konstitusi.

”Kita mengapresiasi pernyataan Menag, karena sesuai dengan harapan kami dan harapan dari daerah-daerah. Bahkan sesuai amanat UU No 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat Pasal 34 Ayat 1, yang menyebut, Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ),” jelas Kiai Noor lagi.

BACA JUGA: Pokjana Kemenag Jateng Perkuat Kualitas Perencanaan

Dia menambahkan, inisiatif ini membuka peluang bagi penguatan struktur lembaga yang lebih komprehensif, di masa depan. Menag juga perlu membentuk lembaga baru di Baznas, yaitu Dewan Pengawas, seperti yang ada di LAZ.

”Selama ini berdasar peraturan perundangan yang ada, Baznas baru diawasi oleh DPR, Itjen Kemenag, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pengawasan internal. Dengan adanya masukan pemikiran dari Menag, maka ke depan Baznas akan lebih kuat lagi, dalam melaksanakan prinsip 3 Aman (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI),” tegasnya.

Kiai Noor menegaskan, Baznas sangat terbuka terhadap segala bentuk penguatan pengawasan, demi memastikan dana zakat benar-benar tersalurkan kepada mustahik secara tepat. Sejalan dengan semakin besarnya Baznas, maka pembentukan Dewan Pengawas sangat diperlukan.

”Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama Baznas dalam menjaga amanah umat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik, melalui tata kelola yang profesional demi kemaslahatan bangsa,” tegasnya.

Riyan

The post Baznas RI Perkuat Pengawasan Berlapis yang Transparan dan Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan menghadirkan narasumber, Kaprodi Teknik Sipil Universitas Semarang (USM), Dr Dhamang Budi Cahyono ST MT IPM ACPE. Dalam paparannya, Dhamang menyampaikan materi regulasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing (E-Katalog Versi 6).

Selain itu, disampaikan juga tentang bimbingan teknis E-Katalog konstruksi, bagi penyedia barang dan jasa. Kegiatan ini diikuti para penyedia barang dan jasa, yang ada di Kabupaten Kendal.

BACA JUGA: USM Buka Peluang Studi Lanjut ke National United University Taiwan

”Kami berharap, dengan adanya pengembangan pengadaan secara elektonik (E-Katalog versi 6), pemerintah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan lebih efisien, mengurangai potensi kecurangan, dan meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Menurut dia, platform ini juga mendukung berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan transaksi pengadaan dengan lebih cepat dan akurat. Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah, untuk memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Riyan

The post Dosen USM Jadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis E-Purcashing appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya, Rektor Supari mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmennya, untuk memastikan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak signifikan bagi pengembangan sains dan teknologi di Indonesia.

Program terkait juga bertujuan untuk, menghasilkan riset yang dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu juga, menjadi momentum penguatan komitmen seluruh pihak terkait.

”Penandatanganan kontrak kinerja ini merupakan instrumen strategis, untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi, riset, serta sains dan teknologi, yang berdampak bagi masyarakat,” ungkap Rektor.

Riyan

The post Rektor USM Tandatangani Kontrak Kinerja PT Berdampak 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini bertujuan, untuk memperkuat peran kepemimpinan struktural dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi di lingkungan universitas. Dalam acara ini, Rektor USM, Dr Supari ST MT, hadir sebagai pembicara utama.

Dalam paparannya, Rektor menegaskan, pejabat struktural tenaga kependidikan memiliki posisi strategis, sebagai penggerak budaya pelayanan prima dan tata kelola yang baik di setiap unit kerja.

BACA JUGA: Akademisi USM Susun Risalah Kebijakan untuk Pemkot

”Pelayanan prima harus menjadi komitmen bersama, dimulai dari pimpinan struktural. Nilai harmonis, akuntabel, transparan, dan integritas, harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap proses pelayanannya,” tegas Dr Supari.

Menurut dia, pejabat struktural tidak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga keteladanan dalam sikap, etika kerja, dan pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, pelayanan administrasi akan berjalan lebih efektif dan profesional.

Pelatihan ini diikuti sejumlah pejabat struktural tenaga kependidikan dari berbagai fakultas dan unit kerja di USM. Materi pelatihan difokuskan pada penguatan kepemimpinan pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip good governance dalam pelayanan administrasi.

Melalui pelatihan ini, USM berharap, para pejabat struktural tenaga kependidikan mampu menjadi agen perubahan, dalam menciptakan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan sivitas akademika, serta mendukung kemajuan institusi secara berkelanjutan.

Riyan

The post Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan USM Ikuti Pelatihan Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab organisasi, dalam men-support pelayanan, penanganan dan penegakan hukum, agar berjalan sesuai dengan platformnya.

Kairul menyatakan hal itu, saat bersama jajarannya beraudiensi dengan Ketua PN Semarang, Salman Alfarisi, di ruang kerjanya, Kamis (18/12/2025). Dia berharap, PN Semarang mampu menjaga independensi, imparsialitas integritas, kejujuran, profesional dan akuntabel.

BACA JUGA: 30 Pengurus OSIS SMPN1 Karangsambung Ikuti Workshop Jurnalistik

”Audiensi ini bukan untuk kepentingan organisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,” jelas Advokat yang juga calon Ketua Asprov PSSI Jateng ini, usai acara.

Ditegaskan olehnya, DPC Peradi Semarang siap mendukung semua kegiatan PN Semarang. Termasuk di antaranya menggelar pelatihan-pelatihan terhadap advokat baru, dalam pengaplikasian E-Court.

”Nanti kami akan minta bantuan Ketua PN untuk melakukan pelatihan. Tadi Ketua PN sudah menyampaikan, pihaknya siap akan mengirimkan tim IT-nya. Inilah yang kami butuhkan secara organisasi, untuk mengedukasi anggota,” terangnya.

BACA JUGA: Sikap Apatis, Berpotensi Jadi Kendala Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Tidak hanya memberikan dukungan, DPC Peradi juga siap berkolaborasi menggelar diskusi dan audiensi, jika terjadi masalah di PN Semarang. Dengan begitu, secara bersama-sama dapat menyamakan persepsi, antara Pengadilan Negeri dan DPC Peradi.

”Dalam audiensi itu, kami juga ingin memperkenalkan diri, kalau di Semarang ada DPC Peradi, yang siap support semua kegiatan dari PN,” tuturnya.

Sementara itu, Salman Alfarisi sendiri menyambut baik pertemuan ini. Pihaknya memberikan apresiasi pada DPC Peradi Semarang, yang mau melakukan audiensi dengan PN Semarang.

BACA JUGA: UMK Bekali Pokdarwis dengan Pelatihan ‘Tour Guide’ Berbasis Praktik Lapangan

Dia juga meyakinkan, PN Semarang akan menggandeng DPC Peradi untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan. Pihaknya pun menyanggupi wacana pelatihan yang diajukan, untuk mengedukasi anggota DPC Peradi.

”Begitu juga jika terjadi masalah antara Pengadilan Negeri Semarang dengan anggota DPC Peradi Semarang. Tadi kami juga sudah berbicara sedikit, bagaimana penyelesaiannya jika muncul permasalahan antara pengadilan dengan anggota DPC Peradi,” ungkap dia lagi.

Salman menyebut, PN Semarang akan menggelar diskusi penerapan KUHP dan KUHAP baru, pada awal tahun 2026. Diskusi itu akan dilakukan, mengingat pada KUHP dan KUHAP baru itu, mengenal suatu asas penyelesaian perkara di luar pengadilan.

”Pada posesnya nanti, akan dilakukan penyamaan persepsi. Bagaimana nanti pemahaman dari Peradi, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan,” tandasnya.

Riyan

The post DPC Peradi Jalin Kerja Sama dengan PN Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Tim Seleksi sekaligus Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad mengatakan, proses seleksi administrasi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Menurutnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag RI, seleksi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan zakat di Indonesia berada di tangan orang-orang yang kredibel, profesional, dan amanah.

BACA JUGA: Seluruh Kepala Daerah di Jateng Akan Hadiri MTQH di Kabupaten Tegal

”Seleksi anggota Baznas ini penting, karena lembaga ini memegang peran besar dalam mengelola potensi zakat Nasional, yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Kita ingin memastikan, hanya figur yang layak dan berintegritas yang dapat duduk di kepengurusan Baznas Pusat,” kata Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ditambahkan dia, calon anggota Baznas yang lolos berasal dari berbagai unsur. Mulai dari tokoh masyarakat Islam, ulama, hingga tenaga profesional. Keterwakilan ini dinilai penting, agar Baznas ke depan memiliki perspektif yang lengkap dalam pengelolaan zakat, baik aspek syariah maupun manajerial.

”Kita ingin Baznas tidak hanya kuat secara syariah, tetapi juga mampu mengelola zakat dengan pendekatan modern, transparan, dan berdampak nyata bagi umat,” ujar Abu.

BACA JUGA: Unisbank Semarang Kembangkan Mesin Pelet untuk Petambak Desa Juwiring

Tahap berikutnya, para peserta akan mengikuti seleksi kompetensi, yang meliputi Tes Pengetahuan Dasar (TPD) dan penulisan makalah. Agenda ini akan digelar pada Jumat (19/9/2025) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Dijelaskan juga, TPD akan mengukur wawasan peserta, terkait zakat, regulasi serta isu-isu strategis umat. Sedangkan penulisan makalah, akan menguji kemampuan analisis, mengukur wawasan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, serta gagasan peserta dalam mengembangkan peran Baznas di masa mendatang.

”Baznas bukan sekadar lembaga penghimpun zakat. Baznas merupakan instrumen penting negara, dalam memperkuat kesejahteraan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Karena itu, kemampuan berpikir strategis para calon anggota, akan sangat diuji,” ungkap Abu lagi.

BACA JUGA: Pil Yarindu Bisa Mempengaruhi Mental Pemakainya

Menurutnya, seleksi kali ini juga menekankan aspek integritas dan rekam jejak. Panitia seleksi memastikan, figur-figur yang lolos nanti, benar-benar memiliki reputasi baik di masyarakat.

”Kami ingin memastikan, calon anggota Baznas merupakan pribadi yang bersih, tidak ada masalah hukum, dan punya dedikasi tinggi untuk umat. Amanah zakat ini sangat besar, sehingga harus dipegang orang yang tepat,” ujarnya.

Informasi lengkap terkait daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi calon anggota Baznas Periode 2025–2030, dapat diakses melalui s.id/hasilseleksiadministrasibaznas.

Riyan

The post Potensi Zakat Nasional Capai Ratusan Triliun Rupiah appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara TA 2024 yang akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo mengungkapkan, selain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), data laporan keuangan dan BMN akan menjadi basis data penyusunan keuangan likuidasi.

“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus kita tuntaskan dengan baik,” jelas Heni membuka kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini.

“Saya berharap rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan baik dan serius, sehingga menghasilkan data yang akuntabel,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kakanwil juga memberikan arahan penting berkaitan dengan sampling pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah.

“Apabila nanti menjadi salah satu sampling pemeriksaan, saya harapkan agar bersikap kooperatif, informatif, responsif, serta tepat waktu dalam pemenuhan data dan dokumen yang diminta,” tutur Heni.

“Segera tindaklanjuti segala temuan secara tepat waktu, sesuai rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto memaparkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menginventarisasi dan mencari penyelesaian atas permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024.

“Rekonsiliasi ini juga akan memberikan pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait dengan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara,” kata Toni.

Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (25/1) mendatang diikuti oleh Operator GLP dan Operator Aset dan Persediaan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah.

Hadir pada pembukaan kegiatan yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, dan para pendamping penyusunan laporan keuangan Unit Eselon I Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ning S

The post Buka Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, Kakanwil Kemenkum Jateng: Transparan dan Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Vensy Vydia Skom MKom mengatakan, PKM adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, guna mengkaji, mengembangkan dan menerapkan ilmu dan teknologi yang dipelajari di perkuliahan, agar dapat dimanfaatkan kepada masyarakat luas.

”PKM ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 di seluruh perguruan tinggi, melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel, dan transparan. PKM merupakan program yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pendanaan, tetapi lebih dari itu, PKM adalah platform dimana mahasiswa bisa menyalurkan ide-ide kreatif mereka, ke dalam bentuk yang lebih nyata,” ungkap Vensy.

BACA JUGA: Alumni Magister Hukum USM Terbitkan Buku Penanganan Tindak Pidana Anak

Selain itu juga, PKM mendorong para mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi, karena PKM bisa menjadi langkah awal bagi mahasiswa, guna mengeksplorasi potensi penelitian, pengembangan teknologi, hingga pemberdayaan Masyarakat.

Dekan FTIK USM, Prind Triajeng Pungkasanti SKom MKom berharap, kegiatan ini memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, agar bisa lolos PKM dan masuk nominasi Pimnas.

”Bagi mahasiswa yang berhasil lolos dan didanai, maka tidak perlu melakukan Kerja Praktik. Karena untuk lolos PKM tahapannya sudah sangat bagus, dan di-review para pakar yang tergabung dalam reviewer Nasional,” unkapnya.

BACA JUGA: Rektor USM Kunjungi Pelaku UMKM di Kelurahan Plombokan

Dalam paparannya, Ketua PPKM USM Harmini ST Meng mengatakan, dalam PKM ada delapan bidang yang bisa diajukan proposal oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia. Yakni PKM Bidang Riset (PKM-R), PKM Bidang Kewirausahaan (PKM-K), PKM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM).

Lalu ada juga PKM Bidang Penerapan Iptek (PKM-PI), PKM Bidang Karsa Cipta (PKM-KC), PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK), PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT), dan PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI).

”Muara dari kegiatan PKM delapan bidang yakni, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas). Untuk lolos Pimnas, tak hanya melaksanakan PKM saja, tetapi bagaimana kinerja dari para mahasiswa,” ungkap Harmini.

Saat Pimnas, para mahassiwa akan bertemu dan beradu kompetensi dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Hasil dari PKM yang lolos Pimnas, akan masuk jurnal yang dikelola Belmawa Kemdiktisaintek,” tambahnya.

Riyan

The post Prodi Sistem Informasi FTIK USM Gelar Worksop PKM appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo ini berlangsung mulai tanggal 7 hingga 14 Oktober 2024 dengan peserta perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis di Jawa Tengah dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan wilayah per-Eks Karesidenan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Plh. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Anton Edward Wardhana menekankan fokus utama dalam pengelolaan anggaran, Selasa (8/10/2024).

“Anggaran telah disusun secara komprehensif dalam rangka merealisasikan Astacita Pemerintahan mendatang, untuk itu fokus utama kita adalah pada optimalisasi sumber daya yang ada untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, penegakan dan pelayanan Hukum dan HAM, memperkuat sektor ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik,” terangnya.

“Guna mewujudkan itu semua, pengelolaan anggaran harus secara akuntabel, sesuai antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasinya, serta digunakan secara efektif demi kemajuan bangsa,” lanjutnya.

Kadivmin juga menyampaikan terkait Penyusunan RPD Tahun Anggaran 2025. “Penyusunan RPD Tahun Anggaran 2025 atau yang biasa kita kenal dengan istilah disbursmen plan, harus kita susun secara berkualitas, perhatikan juga target realisasi per triwulan agar sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Selain kegiatan penyusunan RPD TA 2025, dilakukan pula pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) dan Pelaksanaan Rencana Aksi 2024.

Plh. Kakanwil berharap agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan sebagai forum diskusi dengan Kanwil dalam rangka peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja.

Hadir dalam pembukaan kegiatan Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Jateng, Toni Sugiarto, Kepala Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, Kepala Rutan Kelas IIB Wonosobo, Wahyu Budi Heriyanto, dan Kepala Subbag Program dan Pelaporan Kanwil Jateng, Dedi Hartono beserta tim.

Ning S

The post Dukung Realisasi Astacita, Plh Kakanwil Kemenkumham Jateng Tekankan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.