”Masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua. Dalam hal ini, bagaimana pelibatan publik atau masyarakat, untuk bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat secara daring, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi Ke-158, dengan tema ‘Perbaikan Kualitas Udara di Kota-kota Besar Indonesia’, Rabu (22/8/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Erni Pelita Fitratunnisa (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta).

BACA JUGA: PAC Candisari Siapkan Massa Ratusan Orang Apel Siaga Pemenangan Pemilu di Stadion Jatidiri

Ada juga Cucu Mulyana (Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI), Made Yusadana (Vice President Lingkungan PLN), dan Sigit Reliantoro (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI).

Selain itu, hadir pula Nova Harivan Paloh (Anggota DPRD DKI Jakarta) dan Zenzi Suhadi (Direktur Eskekutif Nasional Walhi) sebagai penanggap. Diskusi ditutup analisa dari wartawan senior, Saur Hutabarat.

Menurut Rerie, sapaan Lestari, masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang terus dihadapi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Berdasarkan catatan Air Quality Index (AQI), Kamis (10/8/2023), Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia, yakni pada angka 156.

BACA JUGA: SD Muhammadiyah Kriyan Torehkan Prestasi Gemilang di MAPSI Tingkat Kabupaten, Apa Saja Prestasinya?

”Situs pemantau beberapa minggu ini juga menunjukkan kualitas udara makin bertambah buruk. Akibatnya, gangguan kesehatan sudah mulai terjadi,” imbuh Rerie.

Alih-alih menemukan solusi, lanjutnya, masyarakat justru terbiasa memaklumi, karena beragam alasan, seperti memasuki musim kemarau, terbatasnya ruang hijau, industri, dan pembangunan infrastruktur yang kerap meniadakan pertimbangan akan pentingnya reboisasi.

Tanpa sadar, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, masyarakat berhadapan dengan masalah yang selalu sama, tanpa solusi pasti. Dia pun mempertanyakan bagaimana monitoring, evaluasi, dan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir tiap tahun ini.

BACA JUGA: Nyaleg Pindah Partai, Nurhudi Harus Mundur dari Anggota DPRD Kudus

Menurut Legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) itu, diperlukan sinergi yang kuat antarlembaga, organisasi, dan masyarakat terkait dalam mewujudkan kualitas udara yang baik.

”Marilah kita mengedepankan kehidupan publik, dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Kita berharap, sinergi antara lembaga dan organisasi terkait, termasuk masyarakat, dapat terwujud menuju Indonesia sehat. Marilah kita mulai dari Jakarta,” tukas Rerie.

Sementara itu, Erni Pelita Fitratunnisa menyatakan, Pemprov DKI Jakarta kini mempunyai lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), baik fix station dan mobile station. Masyarakat dapat melihat pantauan kualitas udara di Jakarta, melalui aplikasi JAKI.

BACA JUGA: Lestarikan Negeri, Polres Kebumen Tanam 1.000 Pohon di Karanggayam

Dijelaskan dia, memburuknya kualitas udara di Jakarta disebabkan banyak faktor, seperti kondisi cuaca, arah angin, hingga suhu udara. ”Memasuki Mei hingga Agustus ini kualitas udara memang memburuk, di mana konsentrasi polutan udara meningkat. Kondisi akan membaik saat musin hujan pada September hingga Desember,” ujarnya.

Berdasarkan analisa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, lanjut Erni, penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta, dipengaruhi sektor transportasi sebesar 44 persen, industri energi 31 persen, perumahan 14 persen, manufaktur 10 persen, dan komersial satu persen.

Erni menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pencemaran udara. Di antaranya, mengeluarkan berbagai peraturan pengendalian kualitas udara, uji emisi, hingga pedoman angkutan berbasis listrik. Yang terbaru, Pemprov DKI tengah menggodok grand design pengendalian pencemaran udara berbentuk Pergub.

BACA JUGA: Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kelas-kelas Jalan di Jawa Tengah 

Sedangkan Cucu Mulyana menyampaikan, tingginya angka kemacetan di DKI Jakarta, berkorelasi dengan tingginya pencemaran udara. Berdasarkan study World Bank tahun 2019, Jakarta menempati posisi ke-10, sebagai kota termacet di dunia. Selain menyebabkan kerugian Rp 65 triliun per tahun akibat kemacetan Jakarta, masyarakat juga dirugikan dengan pencemaran udara.

Diungkapkan Cucu, masih tingginya angka kemacetan di Jakarta, disebabkan masih enggannya masyarakat menggunakan transportasi umum, dan tingginya penggunaan kendaraan pridadi.

Berdasarkan data Kemenhub, pengguna transportasi umum di Indonesia masih di bawah angka 20 persen. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan pribadi naik delapan persen per tahun.

Riyan

The post Pencemaran Udara Harus Diselesaikan Bersama antara Pemerintah dan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

”Langkah kita untuk menjawab berbagai tantangan dalam proses pembangunan, seringkali terganggu dengan kasus-kasus korupsi. Kini sudah waktunya setiap anak bangsa mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bertindak,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022), dalam memperingati Hari Antikorupsi Dunia, setiap 9 Desember.

Diakui Lestari, korupsi masih menjadi salah satu masalah di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.Lembaga Transparency International mencatat, Indonesia menempati ranking ke-96 dengan skor 38, dari skala 100, dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021.

BACA JUGA: Sat Reskrim Polres Kebumen Bongkar Prostitusi Online

Angka IPK memang jadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. Semakin kecil skor IPK, maka semakin minim juga kepercayaan publik terhadap negara itu.

Posisi Indonesia itu, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, bukan sesuatu yang membanggakan. Bahkan memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, untuk terus mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di Tanah Air.

Padahal, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dasar negara Pancasila telah mengamanatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila kedua.

BACA JUGA: Rafli Lulusan SMKN Jateng Sukses di Jepang, Ibunda Menangis Haru

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, amanah Pancasila pada sila kedua itu sudah seharusnya menjadi dasar bertindak dan berperilaku, bagi setiap anak bangsa, dalam upaya mencegah tindakan-tindakan koruptif muncul dalam proses pembangunan.

”Sehingga tindakan koruptif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perilaku terpuji itu, seharusnya tidak terjadi di negeri ini,” terang dia.

Rerie berharap, dengan semakin tingginya kesadaran dalam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, akan terjadi penguatan pada sistem dan sejumlah lembaga yang ditugasi negara untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Riyan

The post Pengamalan Pancasila Penting untuk Bentengi Tindakan Koruptif appeared first on SuaraBaru.id.

”Langkah antisipasi lewat sejumlah program bantuan sosial telah direncanakan, untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM. Namun upaya itu belum cukup, kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap sesama harus ditingkatkan, agar sejumlah program prioritas bangsa ini tetap bisa dijalankan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Menurut dia, setelah dihantam pandemi covid-19, kenaikan harga BBM yang merupakan bagian dari dampak gejolak ekonomi global, harus dihadapi masyarakat. Dua hantaman besar, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dihadapi masyarakat secara beruntun, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kebijakan.

BACA JUGA: Soal Kenaikan BBM, Junarso : Pemkab Jepara Harus Cepat Melangkah

”Transparansi sejumlah program bantuan sosial harus terus dikedepankan, dan upaya untuk memperkuat solidaritas antarmasyarakat dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi ini, harus ditingkatkan,” imbuh Rerie.

Tanpa kebersamaan antara para pemangku kebijakan dan masyarakat, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, akan sulit kita menghadapi dampak gejolak ekonomi global di Tanah Air.

Apalagi, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemerintah saat ini juga sedang berupaya membangun sektor kesehatan usai pandemi, yang bertujuan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

BACA JUGA: Pemerintah Harusnya Tak Buru-buru Naikkan Harga BBM

”Di tengah dampak kenaikan harga BBM, upaya pemenuhan gizi masyarakat lewat sejumlah program tidak terabaikan oleh para pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Sejumlah program peningkatan gizi anak dan masyarakat, dalam upaya menekan angka stunting misalnya, tegas Rerie, harus menjadi perhatian serius semua pihak, demi melahirkan anak bangsa yang berdaya saing di masa datang.

Rerie sangat berharap, sejumlah program prioritas bisa tetap direalisasikan dengan baik, untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkelanjutan.

Riyan

The post Transparansi Program Bantuan Sosial Harus Terus Dikedepankan appeared first on SuaraBaru.id.

”Kita memiliki sejarah yang membanggakan, ketika dunia dikuasai pengaruh negara adi daya, Indonesia menggalang persatuan negara-negara di Asia dan Afrika pada tahun 1955, untuk mengimbanginya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/4/2022).

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang digelar di Bandung, pada 18-24 April 1955 lalu, menjadi bukti peran Indonesia secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, dan harus terus dilanjutkan hingga kini.

BACA JUGA: Bocah Laki-laki Tewas Terbawa Arus Sungai Irigasi di Prembun

Menurut Lestari, semangat untuk berperan dalam menjawab sejumlah tantangan berskala dunia, harus terus dihidupkan. Selain memupuk semangat dari peristiwa sejarah bangsa di masa lalu, kita juga harus membangun kemandirian bangsa.

Bangsa ini, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus terus disadarkan, bahwa di masa lalu kita mampu mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa besar di dunia, yang mampu mewarnai sepak terjang politik global.

Semangat itu, ujar Rerie, sapaan akrabnya, harus terus dilestarikan, agar anak bangsa di masa kini tidak ragu lagi untuk menjawab berbagai tantangan berskala global, yang mewarnai kehidupan dunia saat ini.

BACA JUGA: Agar Wisatawan Nyaman, Disporapar Jateng Dorong Pelaku Wisata Vaksin Penguat

Menghidupkan kembali semangat KTT Asia-Afrika yang tumbuh 67 tahun yang lalu di Bandung, Jabar, adalah salah satu upaya untuk terus memupuk rasa bangga anak bangsa.

Berangkat dari rasa bangga itu, Rerie sangat berharap, upaya mewujudkan karakter anak bangsa yang tangguh, berintegritas dan berkarakter kebangsaan yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan bangsa di masa kini dan mendatang, harus terus dilanjutkan dengan langkah yang terukur.

”Kita sebagai bangsa harus mampu mewujudkan amanat konstitusi UUD 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” tukas dia.

Riyan

The post KTT Asia-Afrika Jadi Bukti Indonesia Mampu Wujudkan Perdamaian Dunia appeared first on SuaraBaru.id.