Hal itu terungkap dalam persidangan kasus kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Semarang, Kamis (12/3/2026). Dalam persidangan kali ini, masih mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi.

Menurut Dodi Abdulkadir, berdasarkan keterangan sejumlah saksi itu, semakin memperjelas kedudukan analisa kredit Bank DKI atas PT Sritex, yang telah sesuai prosedur atau SOP bank, oleh unit bisnis, Tim Audit Bank DKI, dan unit penyusun kebijakan kredit.

BACA JUGA: 3.200 Nelayan di Jepara Terima Bantuan Beras, Wujud Kepedulian PLN UIK Tanjung Jati B  di Bulan Suci

”Namun demikian, persidangan kali ini kembali memunculkan sejumlah pertanyaan baru, usai keterangan saksi dari internal Bank DKI dan notaris kredit, diperdengarkan pada sidang,” kata dia dalam keterangannya usai sidang.

Disampaikan juga oleh Taufik Nugroho, salah satu hal yang menjadi perhatiannya, kesaksian notaris Tjoa Karina Juwita, terkait proses awal pengurusan dokumen kredit.

Dalam keterangannya terungkap, permintaan penunjukkan notaris telah disampaikan pada 12 September 2020, oleh kepala grup bisnis Bank DKI. Sementara rapat komite kredit dengan anggota direksi, baru dilaksanakan pada 23 Oktober 2020.

BACA JUGA: Vita Ervina Inginkan Perluasan SPPG Terfokus ke Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

Fakta itu memunculkan pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, mengenai bagaimana proses administratif dapat memutuskan, kredit pasti akan disetujui. Sedangkan keputusan final kredit belum ditetapkan Komite Kredit.

”Kedudukan saksi dari unit bisnis yang sekaligus merupakan kepala grup bisnis yang menyusun dan mengirim surat kepada notaris, menjadi sangat penting. Apa kepentingannya, sehingga dalam proses administrasi itu meyakinkan notaris, seolah-olah kredit pasti akan ditandatangani pada 23 Oktober 2020,” papar Taufik.

Selain itu, penasihat hukum Babay juga menyoroti kesaksian auditor internal Bank DKI, yang dianggap tidak sepenuhnya memiliki kompetensi teknis, dalam menganalisis perangkat pengusulan kredit.

BACA JUGA: Pegawai Kanwil Ditjenpas Jateng Raih Juara I MTQ dalam Semarak Ramadan Pipas Tingkat Pusat

Para auditor disebutnya, bukan merupakan saksi kejadian perkara pada tahun 2020, dan mereka melakukan audit reguler pada 2023. Bukan audit investigatif, yang secara khusus menelaah proses kredit yang terjadi pada 2020.

Dalam persidangan itu juga terungkap, laporan audit menyebut Unit Bisnis tidak melakukan analisis reputasi perusahaan secara memadai. Namun pihak penasihat hukum menilai, hal itu tidak sepenuhnya tepat.

”PT Sritex pada saat itu merupakan perusahaan tekstil besar di Asia Tenggara, yang tercatat di bursa, dan termasuk Kategori LQ45 (Saham Bluechpis), serta memiliki hubungan kredit bersama puluhan bank, dengan status Kolektibilitas Lancar pada tahun 2020,” terang Dodi dan Taufik.

Riyan

The post Penasihat Hukum Babay Farid Wazdi Tak Temukan Kesalahan Prosedur appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya urusan kelengkapan administrasi saja, melainkan juga identitas Nasional yang harus dijaga bersama. Laily juga menyoroti capaian internasional bahasa Indonesia, yang kini digunakan dalam sidang UNESCO, dan diajarkan di lebih dari 50 negara.

”Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud sinergi untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia di ruang publik,” ujar Laily, saat membuka acara pemberian Penghargaan Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik 2025, di Aula Cipto Mangunkusumo, Rabu (19/11/2025).

BACA JUGA: Paduan Suara Mahasiswa USM Raih Medali Emas dan Perak di 7Th Karangturi International Choir Competition 2025

Penghargaan itu juga menjadi momentum apresiasi bagi lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta, yang secara konsisten mengutamakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, ataupun ruang publik. Pada tahun ini, 60 lembaga dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah turut berperan serta.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra, Ika Inayati MLi menyampaikan, pelaksanaan Program Pengutamaan Bahasa Negara itu digarap berkelanjutan hingga 2029 mendatang.

Program ini didasarkan pada regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, hingga Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025.

BACA JUGA: Festival Seneng Minton, Jadi Sarana Edukatif Anak Usia Dini Sukai Bulu Tangkis

”Pada 2025, peserta terdiri dari 22 lembaga pemerintah, 28 lembaga pendidikan, dan 10 lembaga swasta. Jika lembaga tidak melaksanakan pengutamaan bahasa negara, berarti melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pada sesi evaluasi, tim penilai memaparkan hasil peninjauan terhadap dokumen resmi dan ruang publik lembaga peserta. Salah satu tim penilai, Arvynda Permatasari SPd menyatakan, kualitas dokumen resmi tidak hanya dinilai dari ketepatan ejaan, tetapi juga kesungguhan lembaga dalam menindaklanjuti revisi.

Penilaian akhir ditetapkan berdasarkan tiga aspek, objek ruang publik (40%), dokumen resmi lembaga (40%), dan sikap bahasa (20%). ”Banyak lembaga menunjukkan komitmen tinggi dengan aktif berkonsultasi, serta memperbaiki papan nama serta informasi layanan,” imbuh dia.

BACA JUGA: UMP dan UMSP Jateng 2026 Ditetapkan 8 Desember

Berdasarkan hasil penilaian, Bappeda Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai penerima penghargaan kategori lembaga pemerintah, disusul Sekretariat Daerah Boyolali dan Bapperlitbang Kabupaten Banyumas, sebagai nomine.

Untuk kategori pendidikan, SMP Negeri 1 Padamara, Purbalingga, sebagai penerima penghargaan, diikuti SMP 3 Bahasa Putera Harapan dan SMPN 1 Jati, sebagai nomine.

Untuk kategori swasta, RS PKU Muhammadiyah Pamotan, Rembang, menjadi penerima penghargaan, diikuti RSU Islam Boyolali dan RS Kusuma Ungaran sebagai nomine. Penerima penghargaan menerima uang pembinaan sebesar Rp 5.000.000, dan nomine memperoleh Rp 2.500.000.

Riyan

The post Lembaga Tak Utamakan Bahasa Negara Dipastikan Langgar Aturan appeared first on SuaraBaru.id.

Dari beberapa kandidat, Agung Buwono mengungkapkan, pihaknya cukup puas dengan paparan bakal calon pelatih PSIS. ”Paparan sudah dilakukan. Kami cukup puas, karena bakal calon pelatih, mampu mempresentasikan dengan baik,” kata dia dalam keterangannya di Semarang, Senin (23/6/2025).

Setelah ini, pihak Manajemen Tim PSIS akan mengerucutkan satu nama posisi pelatih kepala, untuk selanjutnya diurus proses administrasinya. Mereka akan dikontrak menjadi pelatih kepala PSIS, yang akan berlaga di ajang Liga 2.

BACA JUGA: KONI Jateng Jangan Terlena dengan Hasil Bagus PON XXI

”Setelah ini, segera kami selesaikan untuk syarat administrasi dan kami sodori kontrak. Doakan saja pekan ini selesai, supaya minggu depan tim pelatih langsung bisa bergerak untuk persiapan,” lanjut Agung.

Namun dia enggan menjelaskan lebih jauh, mengenai sosok siapa yang bakal menjadi pelatih kepala PSIS. ”Kalau sudah selesai semua, baru akan kami rilis secara resmi. Doakan akhir pekan ini atau awal pekan depan, kami sudah rilis pelatih baru, untuk selanjutnya persiapan selama kurang lebih dua bulan,” tukas Agung.

Riyan

The post Manajemen Tim PSIS Segera Kenalkan Pelatih Anyar appeared first on SuaraBaru.id.

”Nanti akan kami undang 74 orang bidang keadministrasian keuangan Pengprov cabor, untuk ikut dalam kegiatan ini,” kata Prasetyo, yang juga bertindak sebagai ketua panita acara ini, dalam keterangannya di Semarang, Senin (16/5/2025).

Disampaikan juga, latar belakang diadakannya acara ini karena, terus berkesinambungannya prestasi olahraga Jateng. Salah satunya didukung tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan yang akurat.

BACA JUGA: Damar Lepas Kontingen POPDA Jateng 2025 Jenjang SMA, Dorong Atlet Raih Prestasi

”Kita bersyukur, Jawa Tengah mampu mengemas 71 medali emas, 74 perak dan 115 perunggu, pada PON lalu. Dalam pandangan kami, sukses itu didukung oleh tata kelola organisasi dan keuangan yang baik. Jadi hal ini harus kita jaga, salah satunya dengan sosialisasi ini,” paparnya.

Menurut dia, sesuai hasik audit BPK-RI Perwakilan Jateng pada Mei lalu, masih banyak proses pemeriksaan yang bisa dijadikan pembelajaran. Dan hal ini perlu disampaikan kepada penerima dana hibah KONI, agar ke depan bisa terwujud Laporan Pertanggungjawaban (LPj) keuangan yang lebih baik lagi.

”Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan auditor BPK-RI, KONI Jateng bersih. Namun untuk mencapai hasil bersih itu, prosesnya memerlukan beberapa kali revisi,” tegasnya.

BACA JUGA: Sambut HUT Bhayangkara, Polres Wonosobo Gelar Donor Darah

Untuk penyegaran kali ini, pihaknya akan dihadirkan empat narasumber. Mereka yakni Kasubag Program Dinas Porapar Jateng, Kasubag Keuangan Dinas Porapar Jateng, Kantor Perpajakan Wilayah Semarang (KPP) Candisari, serta Bidang Rena dan Keuangan KONI Jateng.

Usai kegiatan itu, pihak KONI Jateng akan melanjutkan sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. Di acara ini akan diundang sejumlah Ketua Bidang Pembinaan Pengprov Cabor, di Kantor KONI Jateng, Jumat (20/6/2025).

”Untuk acara ini, fokus utamanya pada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov 2026,” imbuh Prasetyo.

BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Minta Raperda TBC Utamakan Pencegahan

Seperti diketahui, dari hasil verifikasi KONI Jateng menyatakan, sebanyak 74 Pengprov yang ada, hanya 57 cabor yang akan dipertandingkan. Sisanya tidak memenuhi syarat, di antaranya karena jumlah Pengkab/Pengkot kurang dari 12 kabupaten/kota.

”Dalam hal ini, bidang pembinaan atau Technical Delegate (TD), bisa memaparkan secara gamblang, bagaimana cabang olahraga yang akan dipertandingkan,” tukasnya.

Riyan

The post 74 Pengprov Cabor Diundang Ikuti Refreshing Pemahaman LPj appeared first on SuaraBaru.id.

Baru-baru ini, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) resmi menyandang akreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Akreditasi Nasional–Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 491/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/II/2024.

Raihan ini tentu menjadi kabar bahagia bagi UKSW dan FKIP. Kerja keras untuk meningkatkan akreditasi yang sebelumnya A selama kurang lebih enam bulan, mulai dari persiapan sampai dengan keluar SK berbuah manis.

Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd menyatakan, pencapaian ini menunjukkan bahwa Program Studi MAP memiliki mutu yang sangat baik.

“Mutu yang dimaksud adalah pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Dr. Yari, belum lama ini.

Capaian akreditasi Unggul tidak membuat MAP berpuas diri. Ke depan, prodi ini juga menargetkan mendapatkan akreditasi Unggul melalui LAMDIK. Tidak hanya itu, meningkatkan kerja sama internasional dan juga publikasi internasional juga menjadi target lainnya.

“Kami juga berupaya meningkatkan penelitian dengan dana dari luar UKSW,” imbuh Dr. Yari.

Magister Administrasi Pendidikan yang telah memasuki usia 19 tahun ini mempunyai kelebihan dibandingkan program studi sejenis. Selain mempunyai tenaga pengajar atau dosen yang sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) dan Lektor Kepala, program studi ini senantiasa melibatkan dosen dari luar yang memiliki kepakaran yang sesuai.

Dilengkapi dengan fasilitas ruang kelas yang nyaman, kurikulum MAP mengacu pada capaian pembelajaran yang telah dirumuskan bersama melalui Asosiasi Program Studi Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia atau APMAPI dan juga capaian yang dirumuskan oleh program studi.

“Selain itu, di MAP hubungan antara dosen dan mahasiswanya harmonis didukung dengan pelayanan dosen yang maksimal dalam memfasilitasi mahasiswanya menyelesaikan studi. Dengan kelebihan itulah, saat ini kami sudah meluluskan kurang lebih 500 orang yang saat ini tersebar di penjuru tanah air,” pungkasnya.

Ning S

The post Buktikan Kualitas, S2 Administrasi Pendidikan UKSW Raih Akreditasi Unggul appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir secara langsung Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor didampingi Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono dan Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto beserta Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti.

Kadivmin menegaskan, pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi pondasi yang mendukung kesejahteraan, produktivitas, dan efisiensi organisasi.

“Pentingnya pengelolaan administrasi kepegawaian terletak pada upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait kepegawaian diterapkan secara konsisten, transparan, dan akuntabel,” ujar Hajrianor.

“Hal ini untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kinerja pegawai, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” sambungnya.

Ia juga menyinggung terkait kearsipan yang bukan hanya sekedar tugas administratif, melainkan suatu kewajiban untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan organisasi.

“Kearsipan yang teratur dan terkendali membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas, dan memenuhi kewajiban hukum. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya kearsipan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang baik,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono menyampaikan, kegiatan dengan menerangkan beberapa aspek keberhasilan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan adalah penegakan disiplin dan penanganan masalah kedisiplinan pegawai, program pengembangan karier melalui manajemen talenta, Sistem evaluasi atau penilaian kinerja melalui E-Kinerja, Pemutakhiran Data Kepegawaian melalui SIAP dan Pengelolaan kearsipan melalui (E-arsip).

Hadir sebagai narasumber, Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi dan secara virtual Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, Paulus Dwi Laksono serta Perwakilan dari Biro SDM Setjen Kemenkumham RI dan Biro Umum Setjen Kemenkumham RI.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Kearsiapan appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir sebagai pewawancara, Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua TPK (Tim Penilai Kinerja), Jusman bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, didampingi Kasubbag Kepegawaian, TU & Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti, serta Tim Penilai Kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng.

Seleksi pejabat dministrasi ini diikuti oleh 12 pegawai dari satuan kerja yang berdasarkan hasil rapat TPK sebelumnya telah memenuhi syarat secara administrasi.

Jusman berharap para peserta mengikuti dengan serius dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

“Kami akan melakukan wawancara untuk pendalaman terkait potensi diri, sebagai penunjang untuk posisi jabatan administrasi,” ujarnya, Selasa (20/9/2022).

Pada kegiatan tersebut pewawancara bukan hanya menggali terkait tugas dan fungsi saja, namun juga menggali integritas, komitmen, potensi peserta dan langkah-langkah inovasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi, jika diberi amanah sebagai pejabat administrasi.

Menurut Jusman, wawancara ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, khususnya terkait pola mutasi dan promosi, serta pengembangan karir pegawai di lingkungan Kanwil Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Gelar Wawancara Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan ke-66 pejabat tersebut menerapkan protokol kesehatan secara virtual via zoom meeting di dua tempat berbeda. Sebanyak 22 orang berada di Gedung Adipura Kompleks Balai Kota Tegal dan sebanyak 44 orang berada di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Setda Kota Tegal.
Sebanyak 66 pejabat tersebut terdiri dari 17 Pejabat Eselon III dan 49 Pejabat Eselon IV. Dua diantaranya mengisi kekosongan jabatan untuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tegal yang dijabat oleh Zaenal Asikin dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tegal yang di jabat oleh Kelik Haryono.

Wali Kota Tegal mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan berpesan agar ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkinerja unggul, bisa bergerak cepat dalam menyesuaian di tiap perubahan dan masalah yang semakin dinasmis.

“Saya mengucapkan selamat pada Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini.  Tujuan kita satu, saya ingin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkinerja unggul, bisa bergerak cepat menyesuaikan tiap perubahan dan permasalahan yang makin dinamis,” tutur Dedy Yon.

Menurut Dedy Yon, dalam bulan ini, Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah melantik sebanyak dua kali. Hal ini menurutnya menandai komitmen bersama untuk selalu melakukan evaluasi dan penataan yang berkelanjutan untuk kinerja yang lebih baik lagi. Wali Kota menghimbau agar pejabat yang baru dilantik hari ini, bisa mulai aktif bekerja di tempat yang baru pada 1 Mei 2021 mendatang.

“Saya minta, pejabat yang baru saja saya lantik dapat mulai melaksanakan tugas barunya tanggal 1 Mei 2021,” imbau Wali Kota.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Ilham Prasetyo menyampaikan bahwa, pelantikan pejabat ini sebagai tindak lanjut persiapan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Dijelaskan Ilham, pelantikan pejabat kali ini,menggunakan dua tempat berbeda secara bersama-sama. Hal ini, menurut Ilham, untuk menjaga protokol kesehatan tetap berjalan.  Pihaknya berusaha agar dalam satu ruangan berjumlah maksimal 50 orang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Ilham membagi pelantikan pejabat tersebut, ke dua ruangan, yakni di Ruang Adipura yang dihadiri 22 pejabat yang dilantik di tambah tamu undangan, dan Ruang Rapat Lantai II yang diisi 44 pejabat yang dilantik, menggunakan zoom meeting.

Ilham berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, bahwa mutasi, rotasi dan promosi disebuah organisasi itu adalah hal yang biasa, untuk kebutuhan organisasi maupun untuk pengembangan karir seorang ASN. Harapanya dengan mutasi atau promosi ini tetap untuk berkinerja tinggi, untuk mengabdi pada Pemerintah Kota Tegal.
Nino Moebi

The post Wali Kota Tegal Lantik 66 Pejabat Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.