Sekretaris Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Nur Agustina, menyebutkan pada tahun 2026 saat ini terdapat sekitar 11.090 KPM PKH yang masuk kategori desil 1 hingga 4.

Ia mengungkapkan, kuota bantuan dari pemerintah pusat terbatas sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.

“Kami mendorong masyarakat yang sudah merasa mampu atau masuk desil di atas 4 untuk mengajukan graduasi mandiri. Dengan begitu, bantuan dapat dialihkan kepada warga yang kondisinya lebih membutuhkan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Untuk mendukung kemandirian ekonomi, Pemerintah Kota Pekalongan juga menggulirkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Melalui program tersebut, penerima manfaat yang memiliki usaha memperoleh bantuan modal senilai Rp5 juta dalam bentuk barang sebagai stimulan untuk mengembangkan usahanya.

“Harapannya, penerima manfaat bisa mengembangkan usahanya hingga mampu mandiri, sejalan dengan semangat bantuan sementara, berdaya selamanya,” sambungnya.

Ia menuturkan, besaran bantuan PKH tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya dan disalurkan langsung ke rekening penerima yang memenuhi kriteria, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, atau anggota keluarga penyandang disabilitas. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinsos-P2KB secara rutin menggelar Musyawarah Kelurahan setiap tiga bulan sekali bersama pengurus RT dan RW guna memverifikasi serta memperbarui data penerima bantuan.

Nur Muktiadi

The post Pemkot Pekalongan Dorong Graduasi Mandiri KPM PKH appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangan tertulisnya, Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney, memberikan apresiasi atas putusan KI Jateng yang progresif. Hal ini mencerminkan keterbukaan informasi publik yang berkeadilan.

”Putusan KI Jateng ini akan menjadi preseden untuk warkah dan informasi pendaftaran tanah, yang merupakan informasi publik, dan bisa diakses pihak yang berkepentingan secara hukum,” kata dia dalam rilisnya, Rabu (24/6/2026).

BACA JUGA: Kemenkum Jateng Dukung Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional melalui Diskusi Publik

Disampaikan dia, majelis menyatakan jika warkah, dokumen pendaftaran tanah serta salinan akta pemisahan dan pembagian tanah yang dibuat PPAT, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, sepanjang pemohonnya merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum.

Majelis Komisi Informasi Jateng, menyatakan jika Nenek Surati merupakan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) PP 24 Tahun 1997.

Seperti diketahui, Nenek Surati yang saat ini usianya 80 tahun, memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan atas harta warisan berupa rumah dan sawah, yang selama ini didaftarkan sertifikat hak milik oleh orang lain, yang bukan ahli waris.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Fasilitasi Diskusi Publik Pansus DPR RI, Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Persoalannya, sawah dan tanah yang seharusnya menjadi harta warisan milik Nenek Surati ini, justru terdaftar sertifikat hak milik oleh orang lain, yang bukan ahli waris yang ditetapkan melalui Pengadilan Agama.

Pada kesempatan yang sama, salah satu pengacara dari NET Attorney, Ricky Kristiatno, juga meminta Kepala BPN Boyolali, untuk tidak menutupi adanya dugaan praktik mafia tanah, yang telah mengambil tanah dan sawah harta warisan Nenek Surati.

”BPN Boyolali harus membuka informasi pendaftaran pertanahan, untuk melihat bukti-bukti surat pendaftaran tanah yang disimpan di BPN Boyolali,” ungkap dia.

BACA JUGA: Kejari Kota Semarang Musnahkan Barang Bukti dari 97 Perkara, Diantaranya Sabu dan Sajam

Menurut dia, keterbukaan informasi publik di BPN Boyolali merupakan pintu masuk reformasi pertanahan di Kementerian ATR/BPN, dalam memberantas praktik mafia tanah.

”NET Attorney merasa puas dengan keberhasilan pendampingan hukum litigasi strategis ini, dengan putusan sengketa nomor 022/SI/VI/2025 dan 024/SI/VI/2025, yang memenangkan dua perkara sekaligus,” imbuh Ricky.

Putusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat, karena Warkah tanah ditetapkan sebagai informasi publik. Sehingga perubahan kebijakan atau putusan yang menjadi preseden dari pendampingan hukum NET Attorney, disebut sebagai Pendampingan Hukum Litigasi Strategis.

Riyan

The post KIP Jateng Menyatakan Warkah Tanah Merupakan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPC Peradi Ungaran Mohammad Sofyan, mengatakan, langkah itu sebagai forum tertinggi di tingkat cabang.

“Ini menjadi wadah evaluasi, penyampaian aspirasi, serta perumusan program kerja organisasi ke depan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menjelang pelaksanaan RAC, panitia bersama pengurus organisasi telah melaksanakan kegiatan Pra-RAC IV.

Itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan untuk memastikan pelaksanaan RAC agar berjalan efektif, demokratis, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh anggota.

Mohammad Sofyan, mengatakan, perlunya menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para anggota. Tujuannya guna memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan profesionalisme advokat, kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Serta menjaga marwah profesi advokat sebagai penegak hukum,” ucap dia.

Selain membahas berbagai agenda organisasi, RAC juga menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat solidaritas antar anggota.

Dikatakan Sofyan, kehadiran dan partisipasi aktif seluruh anggota diharapkan. Tujuannya agar forum RAC dapat menghasilkan keputusan yang aspiratif, konstruktif, dan berorientasi pada kemajuan organisasi.

Dia berharap adanya semangat kebersamaan, profesionalisme, integritas. Hal ini sebagai komitmen untuk terus menjadi organisasi advokat yang kuat, mandiri, dan berkontribusi dalam penegakan hukum serta pemberian akses layanan hukum bagi masyarakat. (*)

Diaz A Abidin

The post Rapat Tahunan, DPC Peradi Ungaran Ingin Kuatkan Profesionalisme Organisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Surat pengaduan itu disampaikan Kuasa Hukum Nasabah/Konsumen, Nasrul Saftiar Dongoran SH MH CCL CTA, yang menyatakan kliennya telah dirugikan secara signifikan, akibat proses eksekusi agunan yang diduga tidak transparan dan melanggar hukum.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026), Nasrul menyebutkan, Negara dan Bank BRI mengalami kerugian, akibat menjual objek agunan yang jauh dibawah harga nilai ikatan hak tanggungan.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Goes to Campus, Bekali Mahasiswa Poltekkes Blora Paham Program JKN

”Tanpa adanya pemberitahuan yang memadai dan prosedur yang jelas, konsumen atau debitur mendapati informasi dari KPKNL Bekasi, bahwa agunan telah terjual melalui lelang,” kata dia dalam keterangannya.

Disampaikan juga, ada beberapa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Kepala Cabang dan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Jakarta Rawamangun, yang telah ditemukan.

”Kami menduga keras, adanya indikasi konflik kepentingan atau skenario penjualan yang by design dari pihak bank, BRI Cabang Jakarta Rawamangun,” ungkap Nasrul lagi.

BACA JUGA: DPRD Kudus Bentuk 3 Pansus Bahas 11 Ranperda, Komitmen Libatkan Partisipasi Masyarakat

Dia juga menyatakan, melalui pengaduan ini pihaknya memohon kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, untuk segera melakukan audit investigatif dan atau penyelidikan. Kami juga meminta, agar OJK menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi konsumen di sektor jasa keuangan,” harap dia.

Surat pengaduan yang disampaikannya itu, imbuh Nasrul, didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Riyan

The post OJK Diminta Tindak Tegas Semua Pelanggaran yang Terjadi appeared first on SuaraBaru.id.

Padahal Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor hari ini.

“Hari ini belum bisa (diperiksa) karena alasan sakit,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Anwar Nasir, Rabu, 3 Juni 2026.

Anwar bilang, TAT telah menyampaikan kepada penyidik bahwa dirinya siap menjalani pemeriksaan pada Kamis 4 Juni 2026.

“Janjinya besok,” ucapnya.

Anwar mengatakan, perkara itu statusnya belum naik pada penyidikan. Artinya belum memungkinkam untuk melakukan jemput paksa.

“Kita harus naik sidik dulu untuk bisa melakukan upaya paksa, karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Sifatnya masih undangan,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum korban, Sukarman, mengatakan, menghormati ketidakhadiran terlapor dalam pemeriksaan di Polda Jateng.

Aka tetapi, dia mempertanyakan apakah alasan sakit yang disampaikan dapat diterima secara hukum.

Sukarman mengatakan, apabila seseorang berhalangan hadir karena sakit  seharusnya terdapat surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menjelaskan kondisi tersebut.

“Kalau memang sakit, paling tidak ada surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit,” kata Karman.

Lebih lanjut, Karman menilai terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian penyidik.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik telah memeriksa dua orang saksi dan mengantongi dua alat bukti surat, yakni hasil visum serta keterangan psikologis korban.

“Dari alat bukti tersebut, menurut saya sudah cukup layak bagi Polda untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan,” katanya.

Lebih lanjut, Karman menilai perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan tanpa harus menunggu keterangan dari terlapor.

Dikatakannya, apabila status perkara sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan terlapor tetap tidak hadir, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa melalui pemanggilan secara paksa.

“Agar yang bersangkutan hadir memberikan keterangan. Mekanisme tersebut sudah diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP,” katanya.

Sebagai informasi, dua orang di HIPMI Jateng termasuk pentolan berinisial TAT dilaporkan anggotanya sendiri ke Polda Jateng atas dugaan penganiayaan.

Laporan itu dilayangkan oleh korban bernama Rais Nur Halim Kurniawan, pada Kamis, 14 Mei 2026. Posisi korban menjabat sebagai Kompartemen Evaluasi Kinerja dan Etik Hipmi Jateng periode 2025–2028.

Dia diduga dianiaya TAT saat mengikuti kegiatan di Business Camp HIPMI Jateng di Kledung Park, Kabupaten Temanggung, pada 7–8 Mei 2026.

Sukarman mengatakan, laporan tersebut diajukan atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Diaz A Abidin

The post Mangkir Pemeriksaan Polisi, di Mana Pentolan HIPMI Jateng Terlapor Dugaan Penganiayaan? appeared first on SuaraBaru.id.

Sidang perkara perdata itu dimulai pukul 09.30 WIB, dipimpin Hakim Ketua, T Benny Eko Supriyadi. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat, notaris Sri Wahyuningsih SH MKn.

Notaris inilah yang membuat akta perjanjian pinjam meminjam antara Ir Soeharto selaku pemberi pinjaman, dan AS Sukawijaya atau Yoyok Sukawi, sebagai pihak peminjam. Hadir dalam sidang kali ini, kuasa hukum dari masing-masing pihak.

BACA JUGA: Perkuat Kejayaan Sebagai Sekolah Ukir, Pengurus Ikatan  Alumni SMKN 2 Jepara Terbentuk  

Dalam keterangannya di persidangan, Sri Wahyuningsih menjelaskan, perjanjian pinjam meminjam itu tertuang dalam Akta Nomor 02, tertanggal 1 November 2024, yang dibuat di hadapannya.

Sri Wahyuningsih menjelaskan, pembayaran pinjaman dilakukan bertahap, sebanyak lima kali angsuran, mulai November 2024 hingga Maret 2025. Adapun nominalnya berbeda-beda, berkisar antara Rp 2-5 miliar.

Dia juga menerangkan, dalam perjanjian itu, Yoyok Sukawi menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02774, yang ada di Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

BACA JUGA: Pencuri Tas Jamaah Masjid di Kudus Dibekuk Polisi, Uang Rp 5 Juta Raib

Jaminan itu tercatat atas nama Kartina Sukawati, AS Sukawijaya dan Suka Adhisatya, dimana atas jaminan itu, dibuat Akta Kuasa Menjual, yang ditandatangani Yoyok Sukawi, Kartina Sukawati. Sedangkan Suka Adhisatya dikuasakan pada Sri Poncowati. Saat ini, rumah yang menjadi jaminan hutang itu, diketahui ditempati Sukawi Sutarip.

”Saya juga pernah ke tempat itu, tanahnya luas, rumahnya besar. Saya juga kenal dengan Pak Sukawi,” jawab Sri, saat ditanya hakim.

Dalam persidangan, Sri Wahyuningsih juga mengungkapkan, dirinya sempat membantu menjualkan tanah milik Yoyok Sukawi di wilayah Mranggen, Kabupaten Demak. Penjualan itu dimaksudkan, agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar kewajiban angsuran pinjaman Yoyok Sukawi.

BACA JUGA: Bank Jateng Dukung Asosiasi DPLK Dorong Industri DPLK yang Berintegritas, Modern, dan Inovatif

Tanah itu akhirnya terjual, dengan nilai sekitar Rp 7 miliar. Namun dana hasil penjualan, tidak digunakan untuk membayar kewajiban utangnya. Diperoleh informasi, sebagian uang itu justru digunakan untuk membangun dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

Sementara itu, kuasa hukum Penggugat, Indra Parito Utomo SHI MHI menyatakan, Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, atas kewajiban pembayaran pinjaman. Tergugat sudah pinjam uang Rp 16 miliar, namun hingga jatuh tempo Maret 2025, baru membayar sekitar Rp 3 miliar.

Disampaikan dia, kliennya hanya meminta agar tergugat segera melunasi sisa pokok pinjaman sebesar Rp 13 miliar, beserta biaya -biaya lain yang disepakati dalam perjanjian. ”Kami berharap, pihak Tergugat segera membayar pinjaman itu,” jelasnya.

BACA JUGA: Pembangunan Sekolah Rakyat di Grobogan Belum Bisa Dimulai, Ini Kata Kepala Dinas Sosial

Dia menambahkan, sebelum perkara dibawa ke jalur hukum, kedua pihak telah menempuh upaya mediasi hingga dua kali. Namun upaya itu tidak menemukan titik penyelesaian.

Sejauh ini, perkara itu telah menjalani sembilan kali persidangan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu (3/6/2026) mendatang.

Riyan

The post Notaris Pembuat Akta Ungkap Kronologi Pinjaman Rp 16 M Yoyok Sukawi appeared first on SuaraBaru.id.

“Menjatuhkan pidana pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan, dan denda sejumlah Rp900 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 180 hari,” kata Ketua Majelis Hakim, Ariansyah.

Hakim menyatakan, terdakwa Iwan Prahangga yang berprofesi seorang instruktur fitnes terbukti bersalah melakukan kejahatan kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak di bawah umur berinisial S.

“Menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, kepercayaan atau kebawah yang timbul dari pemuslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan (korban) dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak,” kata Ariansyah.

Dia mengatakan, terdakwa melakukan hubungan dan mengartikulasi korban dengan tujuan akhir mengeksploitasi secara seksual.

Iwan Prahangga dinilai memanfaatkan kerentanan korban dengan menggunakan strategi lainnya, seperti perhatian khusus pada korban.

“Dengan memberikan hadiah, menyediakan dukungan emosional, dan mengidentifikasi dan memanfaatkan kepentingan korban,” kata Ariansyah.

Kuasa hukum korban, Zainal Petir, menilai,
hakim memiliki hati nurani dengan keyakinannya, melihat  fakta-fakta persidangan.

“Tindakan yang dilakukan Iwan Prahangga meresahkan masyarakat, menghancurkan masa depan anak, merusak moral dan termasuk perilaku seksual yang tidak baik dan menyimpang,” katanya usai persidangan.

Pemulihan Korban

Zainal Petir mengatakan, kondisi korban masih murung dan terus menjalani pemulihan.

“Kita nanti juga harus memberikan support kepada keluarganya,” ucapnya.

Korban, kata Zainal Petir, memiliki kerugian materi yang cukup banyak selama dimanipulasi oleh terdakwa.

Dikatakannya, korban berencana kuliah di luar negeri dengan biaya hingga Rp400 juta. Akan tetapi dimanipulasi secara psikologis dimanfaatkan dan digunakan untuk keperluan Iwan Prahangga.

“Untuk beli baju-baju yang bermerek, sepatu yang bermerek, obat-obat pembuat badan biar besar. Jadi untuk kepentingan dia. Makan itu setiap hari itu hampir gofood. Yang bayari ya korban, kalau enggak, korban diancam,” katanya.

Zainal petir mengatakan, korban pernah juga diancam diminta Rp200 juta kalau mengakhiri hubungan. Bila tidak diberikan, juga diancam akan menyebarkan file berisi hal-hal sensitif yang pernah dilakukan keduanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Pengadilan Ungaran Vonis 9,5 Tahun Iwan Prahangga atas Kejahatan Persetubuhan Anak, Modus Manipulasi Manfaatkan Kerentanan Korban appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Satgas Bea Cukai yang terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Bea Cukai Kudus, bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI melakukan penindakan serentak terhadap jaringan pembuat pita cukai ilegal di dua wilayah operasi, yakni Kabupaten Jepara dan Kota Semarang.

“Penindakan ini merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang mendalam terkait adanya aktivitas produksi barang kena cukai ilegal,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama, saat giat Konferensi Pers Penindakan Produksi dan Penimbunan Pita Cukai Palsu yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rabu 20 Mei 2026.

Di wilayah Kabupaten Jepara, tim menindak lima lokasi yang difungsikan sebagai tempat penimbunan dan pelekatan hologram, yang tersebar di Kecamatan Mayong, Kecamatan Batealit, dan Kecamatan Pecangaan.

Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 71 koli pita cukai diduga palsu, 3 koli pita cukai diduga palsu yang belum dilekati hologram, dan 2 unit mesin stamping foil.

Sementara itu, di wilayah Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di tiga lokasi bangunan dan kamar kos di Kecamatan Gunungpati yang menjadi pusat percetakan.

Petugas menyita 2 unit mesin cetak (model OLIVER 66 EZ dan OLIVER 258 E2Z), plat cetak pita cukai, 1 unit mesin pemotong kertas, 22 roll kertas stiker hologram, serta 1 map dokumen pemesanan pita cukai diduga palsu.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Jepara, petugas mengamankan 15 orang yang sedang melakukan pelekatan hologram, sedangkan di Semarang diamankan 4 orang (1 pengendali Percetakan, 2 karyawan, dan 1 sopir) beserta 1 unit mobil Innova Zenix K1704Q.

“Terhadap barang hasil penindakan dan 19 orang terperiksa saat ini telah dibawa ke Kanwil Bea Cukai Jateng DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Djaka lebih lanjut.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif.

Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan estimasi nilai mencapai Rp38.723.477.496 (Rp38,7 miliar).

Djaka menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan penindakan berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali dengan dukungan pengamanan dari personel BAIS TNI.

Dirinya menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum di bidang cukai sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal,” katanya.

Djaka menambahkan bahwa keberhasilan pengawasan dan penindakan tidak terlepas dari sinergi antarinstansi serta peran aktif masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menjadi mitra Bea Cukai dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi peredaran barang ilegal di lingkungan sekitarnya melalui saluran pengaduan resmi,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai bagian dari upaya melindungi penerimaan negara, mendukung industri yang patuh, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hery Priyono

The post Bea Cukai dan BAIS TNI Bongkar Sindikat Produksi Pita Cukai Illegal Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

“Sudah diterima (laporan) pada tanggal 14 Mei 2026 di SPKT Polda Jateng,” ujar Kepala Bidang Humas (Kabidhumas) Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, saat dikonfirmasi, Selasa, 19 Mei 2026.

Lebih rinci, dia bilang, laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. Adapun pelapor diketahui bernama Rais Nur Halim Kurniawan (28).

“Yang dilaporkan ada dua, inisial I dan T,” kata Artanto.

Artanto mengatakan, identitas para terlapor di dalam laporan tersebut tercatat sebagai pihak swasta.

“Enggak disebutkan, swasta semua,” katanya.

Lebih lanjut, dikatakan Artanto, laporan dugaan penganiayaam tersebut masih dalam pengecekan.

“Sekarang sedang saya cek perkembangannya di direktorat. Apakah dikirim ke direktorat mana? saya belum tahu. Namun secara resmi laporan sudah diterima,” ucap Artanto.

Sementara itu terkait saksi, dia mengatakan, proses pemeriksaannya masih menunggu perkembangan lanjutan. Khususnya dari direktorat yang menangani perkara tersebut.

“Nanti kita tunggu perkembangan. Saya kan belum tanya ke direktorat,” katanya.

Dugaan Penganiayaan pada Anggota Hipmi Jateng

Sebagai informasi sehari sebelumnya, petinggi HIPMI Jateng berinisial TAT dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak penganiayaan.

Koordinator tim penasehat hukum korban, Sukarman, mengatakan, laporan itu dilayangkan oleh korban bernama Rais Nur Halim Kurniawan, pada Kamis, 14 Mei 2026.

“Laporan tersebut diajukan atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” katanya.

Dia mengatakan, korban menjabat sebagai Kompartemen Evaluasi Kinerja dan Etik Hipmi Jateng periode 2025–2028.

Dia diduga dianiaya TAT saat mengikuti kegiatan di Business Camp HIPMI Jateng di Kledung Park, Kabupaten Temanggung, pada 7–8 Mei 2026

“Kondisinya mengalami luka lebam pada wajah dan sejumlah bagian tubuh akibat dugaan pemukulan yang terjadi usai kegiatan,” ucap pria yang akrab disapa Karman Sastro tersebut.

Kronologi

Dia mengatakan, berdasarkan keterangan korban, dugaan penganiayaan dilakukan dengan memiting leher korban menggunakan tangan kiri.

Selanjutnya, kekerasan dilakukan dengan diseret, dipukul, hingga diinjak-injak pada bagian tubuh tertentu. Korban mengaku tidak melakukan perlawanan sedikit pun saat kejadian berlangsung.

“Peristiwa tersebut disaksikan oleh beberapa orang yang berada di lokasi,” kata Karman.

Selain mengalami kekerasan fisik, kata dia, korban juga mengaku mendapatkan intimidasi dan ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya.

Dikatakan dia, telepon genggam korban sempat diambil dan diduga berupaya diakses secara paksa. Dalam kondisi terluka dan trauma, korban kemudian ditempatkan di sebuah hotel untuk beristirahat selama beberapa hari pascakejadian.

Dorong Penyelidikan

Sukarman, yang dikenal sebagai mantan aktivis YLBHI-LBH Semarang, mengatakan, laporan korban telah diterima oleh Polda Jawa Tengah dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPL) Nomor: STTPL/113/V/2026/Jateng/SPKT.

“Dalam waktu dekat kami akan mendorong Polda Jawa Tengah untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap korban,” ucapnya.

Alasannya, kata dia, karena korban baru membuat laporan dan belum dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Selain korban, Karman bilang, beberapa saksi juga akan dihadirkan guna melengkapi alat bukti.

“Agar unsur tindak pidana penganiayaan dapat terpenuhi,” katanya.

Penasihat hukum lainnya, Misbakhul Munir, mengatakan, korban telah menjalani visum di rumah sakit. Terdapat luka lebam pada wajah dan kondisi mata yang memerah akibat dugaan penganiayaan tersebut.

“Kami akan meminta penyidik Polda Jawa Tengah untuk mengambil hasil visum tersebut,” katanya.

Selain itu, kata Munir, terdapat pula hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan korban mengalami trauma mendalam. Demi menjaga keamanan dan kondisi psikologis korban, saat ini korban ditempatkan di lokasi yang aman.

Sementara itu, Randhy selaku perwakilan keluarga korban menyerahkan proses hukum ini kepada tim penasehat hukum.

Laporan dugaan tindak pidana yang berjalan di Polda Jawa Tengah, diharakannya, dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Sebagai pengurus organisasi publik, seharusnya tidak melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap adik saya. Kami berharap proses hukum berjalan secara profesional dan adil,” katanya.

Mengenai laporan ini, awak media masih mencoba menghubungi pihak terlapor melalui kolega di organisasi HIPMI Jateng. (*)

Diaz A Abidin

The post Polda Jateng Benarkan Laporan Dugaan Penganiayaan oleh Petinggi HIPMI appeared first on SuaraBaru.id.

Terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial S di Kabupaten Semarang itu, seharusnya divonis oleh majelis hakim, pada Senin, 19 Mei 2026.

“Karena ada salah satu majelis hakim itu sakit sehingga akan dimusyawarahkan dan akan diputus nanti hari Rabu tanggal 21 Mei 2026. Saya berharap putusan-nya itu maksimal,” kata kuasa hukum korban, Zainal Petir, di Pengadilan Negeri Ungaran, Senin, 18 Mei 2026.

Zainal Petir bilang, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 10 tahun pidana penjara. Dia menilai tuntutan itu tidak maksimal.

“Tuntutannya itu 10 tahun, dari ancaman pidananya 15 tahun. Semoga saja hakim memberi putusan maksimal atas pertimbangan di fakta persidangan,” katanya.

Alasan Hangga harus dihukum maksimal, kata dia, karena telah merusak masa depan korban dengan tindakan keji kekerasan seksual.

Kondisi Korban

Zainal mengatakan, kondisi korban terpuruk, cenderung menyendiri, dan murung. Oleh karena tindakan pelaku yang melakukan pengancaman selain persetubuhan.

“Akan menyebarkan video kekerasan seksual itu kalau sampai memutus hubungan mereka. Sudah diakui oleh Hangga, bahwa dia betul memang minta Rp200 juta kalau mau mutus,” katanya.

Oleh karena itu, dia ingin hukuman maksimal kepada terdakwa. Dia berharap hakim memiliki hati nurani yang mengedepankan keadilan untuk korban.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini korban diberikan pendampingan oleh dinas terkait,  kemudian ada dari psikiater dari rumah sakit swasta di Kabupaten Semarang. (*)

Diaz A Abidin

The post Vonis Hangga Ditunda, Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang Diminta Maksimal appeared first on SuaraBaru.id.