KOTA PEKALONGAN (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) terus mendorong program graduasi mandiri bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Upaya tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan agar dapat memperoleh bantuan sosial.
Sekretaris Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Nur Agustina, menyebutkan pada tahun 2026 saat ini terdapat sekitar 11.090 KPM PKH yang masuk kategori desil 1 hingga 4.
Ia mengungkapkan, kuota bantuan dari pemerintah pusat terbatas sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.
“Kami mendorong masyarakat yang sudah merasa mampu atau masuk desil di atas 4 untuk mengajukan graduasi mandiri. Dengan begitu, bantuan dapat dialihkan kepada warga yang kondisinya lebih membutuhkan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Untuk mendukung kemandirian ekonomi, Pemerintah Kota Pekalongan juga menggulirkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Melalui program tersebut, penerima manfaat yang memiliki usaha memperoleh bantuan modal senilai Rp5 juta dalam bentuk barang sebagai stimulan untuk mengembangkan usahanya.
“Harapannya, penerima manfaat bisa mengembangkan usahanya hingga mampu mandiri, sejalan dengan semangat bantuan sementara, berdaya selamanya,” sambungnya.
Ia menuturkan, besaran bantuan PKH tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya dan disalurkan langsung ke rekening penerima yang memenuhi kriteria, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, atau anggota keluarga penyandang disabilitas. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinsos-P2KB secara rutin menggelar Musyawarah Kelurahan setiap tiga bulan sekali bersama pengurus RT dan RW guna memverifikasi serta memperbarui data penerima bantuan.
Nur Muktiadi
