KUDUS (SUARABARU.ID) – Anggota DPRD Jateng, Nur Khabsyin mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten di Jateng memasukkan para petani, guru madrasah dan guru ngaji sebagai penerima bantuan sosial akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, banyak diantara kelompok tersebut yang menjadi kehilangan penghasilan selama pandemi terjadi.
“Kelompok masyarakat seperti petani, guru madrasah, guru diniyah, guru ngaji hingga takmir di masjid-masjid, perlu diperhatikan dan ikut menjadi sasaran penerima bantuan sosial Covid-19,”kata Khabsyin, Senin (20/4).
Menurut Khabsyin, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Padahal, para guru madrasah, diniyah dan takmir masjid selama ini banyak yang berjuang untuk kepentingan masyarakat dan umat.
“Mereka selama ini juga memberi sumbangsih kepada masyarakat tanpa ada gaji dan imbalan. Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah memikirkan mereka selama pandemi berlangsung,”kata politisi asal PKB tersebut.
Dikatakan Khabsyin, di Jawa Tengah, DPRD sudah menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp 2,097 triliyun untuk penanganan dampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada alokasi yang diperuntukkan bagi program bantuan pangan non tunai dengan jumlah sasaran 583.416 kepala rumahg tangga dengan tambahan 115.000 jiwa masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Jumlah tersebut harusnya ditambah lagi, terutama untuk kelompok-kelompok tersebut di atas,”tandas Wakil Rakyat asal Dapil Jateng 2 (Kudus, Jepara dan Demak).
Selain itu, kata Khabsyin, anggaran bantuan pangan non tunai untuk Jaring pengaman sosial ( JPS), sebaiknya juga diwujudkan dalam bentuk yang paling bermanfaat yakni bahan pangan utama seperti beras ,telur ,gula, mie instan. Dan kalau perlu, ada pula tambahan bentuk bantuan seperti vitamin dan masker.
Sinkronisasi
Disinggung mengenai transparansi data penerima, kata Khabsyin, perlu sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten. Sebab, selain dari Pemprov, setiap Pemkab di Jateng juga sudah mengalokasikan anggaran untuk JPS tersebut. Bahkan, pemerintah desa pun ikut mengalokasikan anggaran melalui dana desanya.
“Harus ada sinkronisasi data, jangan sampai ada duplikasi penerima bantuan apalagi penerima yang tidak tepat sasaran,”tandasnya.
Sementara, untuk pemutusan rantai penularan, kata Khabsyin juga perlu ada rapid test massal. Sejauh ini, kata Khabsyin, sudah ada pengadaan rapid test 56.000 alat rapid test dari Pemprov. Jumlah tersebut, perlu ditambah menjadi sekitar 100.000 agar pendeteksian Covid-19 ini bisa lebih massif.
“Saya juga meminta agar laboratorium tes PCR untuk memeriksa swab harus diperbanyak karena jateng baru punya 2 yakni di Salatiga dan Solo. Padahal, beberapa RS di Jateng sudah ada memiliki alat TCM utk memeriksa TBC. Dan sarana ini bisa dioptimalkan,”tandasnya.
Tm-Ab
