JEPARA (SUARABARU.ID) – Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona menjadi salah satu fokus perhatian Fraksi Demokrat, PKS, Berkarya dan Hanura (DKBH) DPRD Jepara. Sebab covid-19 ini bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi semua bidang terpengaruh termasuk bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu Fraksi DKBH minta kepada Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mempercepat pembagian Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat. Sasarannya bukan saja nelayan, tetapi juga warga masyarakat rentan lainnya.
“Para tukang ukir saya pikir perlu mulai diperhatikan. Sebab mereka malah berhenti bekerja. Juga tukang amplas, tukang becak, sopir angkot, pengemudi ojeg yang kemudian pendapatnya ada yang berhenti sama sekali. Sementara harga pangan merangkak naik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi DKBH DPRD Jepara, M. Latifun, S.Sn, ST, MT kepada SuaraBaru.Id disela-sela penyerahan bantuan 400 paket sembako dan 5000 masker kepada warga terdampak akibat virus corona diberbagai tempat, Jum’at (3/4-2020) siang.
Penyerahan bantuan dilakukan dibeberapa desa di Welahan, Jepara dan Mlonggo. Penyerahan bantuan juga dilakukan bersama Zumaroh, anggota DPRD dari Partai Demokrat.
Menurut Latifun, para pekerja disektor industri yang paling terdampak harus menjadi perhatian pemerintah. “Mereka bekerja di perusahaan yang kemudian berhenti proses produksinya.
Sementara nelayan masih ada pemasukan, walaupun harga pangan merambat naik,” ungkap Latifun. Karena itu pemerintah kabupaten Jepara harus dengan cepat melakukan pendataan dan mempercepat kucuran bantuan jaring pengaman sosial untuk meringankan beban masyarakat.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah memberikan stimulus atau insentif bagi para pelanggan PDAM dengan memberikan potongan harga.
“Kalau pemerintah pusat melalui PLN bisa memberikan keringanan pembayaran listrik, saya yakin pemerintah kabupaten melalui PDAM bisa melakukan hal yang sama dengan memberikan keringanan 50 persen kepada para pelanggan,” ujar Latifun yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat.Kabupaten Jepara.
Penanganan Pemudik
Latifun juga menyoroti efektifitas penanganan pemudik Jepara, utamanya yang berasal dari daerah terdampak covid – 19 Jepara. “Pemeriksaan warga yang baru pulang di dua pintu masuk Jepara yaitu Welahan dan Mayong lebih efektif ketimbang kemudian menyerahkan pendataan kepada desa,” ujar Latifun.
Sebab penyebaran virus ini adalah melalui kontak dan interaksi langsung. Ia khawatir, jika ada warga Jepara yang telah terjangkit virus kemudian bertemu dan berkumpul dengan keluarga hingga semuanya tertular.
Pendataan warga Jepara yang pulang kampung juga bisa dilakukan dengan semua operator bus. “Semua penumpang bus diwajibkan untuk mencatat semua nama penumpang beserta alamat dan nomor telpon.
Dengan demikian mumudahkan pemerintah desa, puskesmas dan Satgas melalukan pemantauan dan pengobatan,” ujar Latifun.
Biaya pemeriksanaan laboratorium yang tidak murah juga menjadi perhatian fraksi DKBH. “Jangan hanya warga yang telah positif terjangkit covid-19 yang dibiayai pemerintah, tetapi warga yang telah dinyatakan masuk kriteria orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan juga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium gratis atas biaya pemerintah,” ujar Latifun berharap.
Ia juga mengusulkan pemerintah segera membuat tempat karantina bagi baik ODP, PDP maupun warga yang baru pulang dari daerah terjangkit. Sebab daya tampung rumah sakit sangat terbatas sebab hanya disiapkan 25 ruang ODP dan 25 ruang isolasi.
“Kita bisa gunakan kampus Undip di Teluk Awur yang memiliki kapasitas cukup besar,” ujar Latifun. Sebab ia meragukan efektifitas isolasi mandiri dirumah, sebab keterbatasan pengetahuannya mengenai hal itu, tambahnya.
Hadi Priyanto
