JEPARA (SUARABARU.ID) – Tahun ajaran baru segera dimulai. Di banyak rumah, anak-anak sibuk menyiapkan seragam, buku, dan tas sekolah. Namun, di sebagian keluarga lainnya, datangnya tahun ajaran baru justru menghadirkan kegelisahan. Bukan karena nilai ujian, melainkan karena biaya pendidikan yang sulit dijangkau.
Pemerintah Kabupaten Jepara ingin memastikan kegelisahan itu tidak berujung pada putus sekolah. Pesan tersebut disampaikan langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo setelah seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 selesai dilaksanakan.
Usaha tersebut juga dibuktikan Pemerintah dengan memperpanjang masa pendaftaran secara daring di lima sekolah yang sebelumnya belum memenuhi kuota.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, Ratib Zaini, mengatakan perpanjangan itu berhasil menambah sekitar 50 peserta didik baru.
“Sudah selesai dan memang sesuai Kemendikdasmen harus online terhadap lima sekolah yang kemarin kurang. Sudah selesai, kurang lebih ada 50 orang. Hampir tiga perempat sudah memenuhi kuota dan sekarang sudah kita tutup,” ujarnya.
Di balik berakhirnya proses penerimaan siswa baru, Pemkab Jepara membawa misi yang lebih besar. Pemerintah tidak ingin ada satu pun anak kehilangan masa depan hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah.
Witiarso menegaskan pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga yang mengalami kesulitan tersebut. Ia meminta orang tua segera melapor kepada kepala desa, camat, maupun Dinas Pendidikan apabila anaknya belum mendapatkan sekolah karena kendala biaya.
“Kami mengimbau untuk seluruh masyarakat wali murid di Jepara apabila memang tidak bisa masuk dan anaknya ini ingin sekolah, sementara orang tuanya tidak mampu membiayai di sekolah swasta, untuk menghubungi kami. Anak-anak ini jangan sampai putus sekolah,” katanya.
Bagi Pemkab Jepara, persoalan biaya bukan alasan untuk menghentikan pendidikan seorang anak. Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai dari beasiswa daerah, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga dukungan dari Baznas. Bantuan itu akan langsung disalurkan ke sekolah sehingga orang tua tidak terbebani biaya pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak kita ini putus sekolah yang SMP maupun SMA gara-gara biaya sekolah yang tidak mampu. Kita akan kasih beasiswa, kita akan bantu lewat CSR, lewat Baznas,” ujar Witiarso.
Komitmen itu tidak berhenti pada siswa yang berhasil masuk sekolah formal. Bagi anak-anak yang telanjur berhenti sekolah, pemerintah akan mengarahkan mereka mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jepara. Saat ini, rata-rata lama sekolah masyarakat Jepara masih berada di angka 9,6 tahun. Pemerintah menargetkan angka itu meningkat menjadi 10 hingga 11 tahun dalam beberapa tahun mendatang.
Di sisi lain, Pemkab Jepara juga terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program baru. Pada 12 Juli mendatang, Sekolah Rakyat mulai beroperasi dengan tiga rombongan belajar untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah gratis itu diprioritaskan bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2.
Selain itu, Jepara juga dipercaya menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Tengah yang memiliki Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Sekolah tersebut akan menerima siswa-siswa berprestasi dari Jepara, Kudus, Pati, hingga Demak, dengan seluruh proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemerintah juga terus mengejar pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah kepulauan. Untuk jenjang SMA di Karimunjawa, pembelajaran akan diperkuat melalui sistem sekolah jarak jauh berbasis Zoom agar kualitas pendidikan mendekati sekolah-sekolah di daratan.
Di saat yang sama, pemerintah mulai menata distribusi tenaga pendidik agar guru dapat mengajar lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga pelayanan pendidikan menjadi lebih efektif.
Perhatian terhadap pendidikan inklusif pun mulai diperluas. Pemerintah pusat menjadwalkan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di belakang SMA Negeri 1 Mayong pada 2027. Sekolah itu diproyeksikan mampu menampung hingga sekitar 900 peserta didik.
Bagi Jepara, pembangunan sekolah baru, penambahan beasiswa, hingga pemerataan guru hanyalah bagian dari satu tujuan besar. Pemerintah ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik.
Hadepe – Diskominfo
